Kupang,nwartapedia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) menggelar Rapat Kerja (Raker) Jasa Konstruksi dalam Mendukung Mutu Penyelenggaraan dan Pertumbuhan Ekonomi Pelaku Jasa Konstruksi, Selasa (13/01/2026), bertempat di Aula Fernandes, Kantor Gubernur NTT.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi sekaligus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di NTT.
Rapat kerja diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah provinsi, balai-balai teknis kementerian yang beroperasi di NTT, pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor, konsultan, asosiasi jasa konstruksi, akademisi, aparat penegak hukum, hingga Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, saat membuka raker menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi NTT.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya mengejar target fisik, tetapi harus menjamin mutu, keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan prinsip keberlanjutan,” tegas Gubernur.
Ia menjelaskan bahwa komitmen tersebut tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025–2029, yang menempatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Menurut Gubernur, sepanjang Tahun Anggaran 2025 Pemprov NTT telah melaksanakan berbagai program strategis di sektor jalan, sumber daya air, permukiman, serta pelayanan dasar lainnya.
Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh guna menilai capaian pembangunan, mengidentifikasi berbagai kendala, serta merumuskan langkah perbaikan yang lebih efektif ke depan.
“Rapat kerja ini menjadi ruang evaluasi sekaligus refleksi bersama agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur ke depan semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur menilai raker ini sebagai wujud keterbukaan informasi publik melalui penyampaian capaian pembangunan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Beny Nahak, dalam laporan panitia menyampaikan bahwa raker ini bertujuan mengevaluasi hasil pembangunan infrastruktur Tahun 2025 serta meningkatkan mutu penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi NTT.
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan, sekaligus memperkuat peran sektor jasa konstruksi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui rapat kerja ini, kami juga menyampaikan informasi secara terbuka kepada publik mengenai capaian pembangunan infrastruktur Provinsi NTT Tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ungkap Beny.
Raker Jasa Konstruksi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang menjadi dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program pembangunan, serta pembinaan sektor jasa konstruksi yang berkelanjutan dan berkualitas di Nusa Tenggara Timur. (MI)
About the Author
