Kuoang, nwartapedia.com — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sabu Raijua, Laurensius Abiakto Ratu Wewo, bersama sejumlah rekan melakukan koordinasi dan konsultasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/12/2025).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas rencana Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua yang berencana membatalkan kelulusan 54 orang peserta seleksi P3K paruh waktu yang berasal dari perangkat desa, meskipun sebelumnya telah dinyatakan lulus.
Dalam pertemuan itu, rombongan DPRD diterima langsung oleh Kepala BKD Provinsi NTT, Sekretaris BKD, serta sejumlah kepala bidang.
Laurensius Abiakto Ratu Wewo bertindak sebagai juru bicara tim dan memaparkan secara rinci seluruh proses seleksi sejak awal hingga para peserta dinyatakan lulus sebagai P3K paruh waktu.
Menurut Laurensius, Kepala BKD Provinsi NTT menjelaskan bahwa kebijakan rekrutmen P3K paruh waktu merupakan kebijakan afirmasi yang ditujukan bagi tenaga honorer yang belum lulus seleksi P3K penuh waktu.
Oleh karena itu, kepala daerah memiliki hak otonomi untuk mengangkat mereka sebagai P3K paruh waktu.
“Kebijakan ini tidak menyalahi aturan dan selaras dengan kebijakan nasional. Karena itu, keputusan akhirnya tetap berada di tangan Bupati Sabu Raijua,” ujar Laurensius menirukan penjelasan Kepala BKD NTT.
Selain itu, Kepala BKD NTT, Yos Rasi, juga menyampaikan bahwa pembiayaan bagi seluruh P3K paruh waktu akan diusulkan kepada pemerintah pusat.
Draf surat dan analisis kebutuhan telah disiapkan dan direncanakan akan diantar langsung oleh Gubernur NTT kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah di tingkat pusat.
“Dalam draf tersebut sudah termasuk data 1.209 orang P3K paruh waktu dari Kabupaten Sabu Raijua, termasuk mereka yang berasal dari perangkat desa,” jelas Laurensius.
Menutup pernyataannya, Laurensius berharap agar Bupati Sabu Raijua dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan adil atas persoalan tersebut.
“Semua kembali kepada Bapak Bupati. Semoga Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Setiap masukan dan informasi dari pihak mana pun perlu dipertimbangkan dengan baik, karena tidak semua yang memberi informasi benar-benar mendukung, bahkan ada yang justru menikam, sementara di tempat lain mereka bertepuk tangan saat bupati dibully,” pungkasnya. (MI)
About the Author
