Kupang, nwartapedia.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia secara resmi mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di arena Car Free Day Kota Kupang, Sabtu (27/6/2026).
Pencanangan ini menjadi langkah awal pelaksanaan pendataan ekonomi nasional yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Indonesia sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Pudji Ismartini, M.App.Stat, mengatakan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh masyarakat.
Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan agenda nasional tersebut.
Menurut Pudji, Sensus Ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan sebuah upaya besar bangsa untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
“Melalui sensus ini kita ingin melihat secara utuh seluruh aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia, mulai dari usaha yang dijalankan di rumah tangga, usaha mikro, pedagang kecil, hingga perusahaan berskala besar. Semua memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada usaha yang terlalu kecil untuk diperhitungkan dan tidak ada usaha yang terlalu besar untuk diabaikan. Seluruh pelaku usaha akan didata agar pemerintah memiliki informasi yang lengkap dalam menyusun kebijakan pembangunan.
Pudji menjelaskan, data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi acuan pemerintah dalam merancang berbagai program pembangunan, mulai dari pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pengembangan sektor ekonomi yang memiliki potensi besar di masing-masing daerah.
Selain bermanfaat bagi pemerintah, hasil sensus juga memberikan manfaat langsung bagi pelaku usaha. Data tersebut menjadi bukti bahwa usaha mereka tercatat sebagai bagian dari perekonomian nasional sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha.
Bagi masyarakat, lanjutnya, hasil sensus akan memberikan gambaran mengenai perkembangan dunia usaha, potensi investasi, hingga peluang kerja yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan.
Salah satu pembaruan penting dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah masuknya sektor pertanian ke dalam cakupan pendataan. Berbeda dengan sensus sebelumnya, seluruh aktivitas ekonomi di sektor pertanian kini akan didata sehingga menghasilkan gambaran ekonomi nasional yang lebih lengkap dan komprehensif.
“Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam pembangunan. Tanpa data yang benar, kebijakan bisa salah sasaran. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat memberikan informasi yang benar, jujur, dan lengkap,” kata Pudji.
Ia juga memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik. Informasi yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan penyusunan statistik dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan maupun kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pudji mengajak masyarakat menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 melalui gerakan PIR, yakni P menerima petugas sensus dengan baik, I memberikan informasi secara jujur dan benar, serta R yakin bahwa seluruh data yang diberikan dijamin kerahasiaannya.
“Sensus Ekonomi 2026 adalah milik kita bersama. Setiap data yang diberikan masyarakat merupakan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Setda Provinsi NTT, Drs. Petrus Seran Tahuk, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional.
Menurutnya, pemerintah sangat membutuhkan data statistik yang akurat dalam merumuskan kebijakan pembangunan di berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, hingga sektor jasa.
“Data yang dihasilkan melalui Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, baik di tingkat nasional maupun di Provinsi Nusa Tenggara Timur,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, media massa, serta seluruh elemen masyarakat yang mendukung pelaksanaan sensus tersebut.
Pemerintah Provinsi NTT berharap seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar.
Dengan demikian, hasil Sensus Ekonomi 2026 benar-benar mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan yang berkualitas, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas. (MI)
About the Author
