Kupang, nwartapedia.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memaparkan sejumlah capaian positif indikator makro pembangunan daerah dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
LKPJ tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi NTT, Kamis (26/3/2026).
Dalam laporannya, Gubernur Melki mengungkapkan bahwa berbagai indikator pembangunan menunjukkan tren yang menggembirakan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejumlah sektor mengalami peningkatan signifikan, mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
“IPM Provinsi NTT Tahun 2025 mencapai 69,89 poin atau meningkat 0,75 poin (1,08 persen) dibandingkan tahun 2024. Peningkatan ini terjadi pada seluruh dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, maupun standar hidup layak,” jelasnya.
Di sektor kesejahteraan, persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat sebesar 17,50 persen. Angka ini menurun 1,10 persen poin dibandingkan Maret 2025, serta turun 1,52 persen poin dibandingkan September 2024. Secara jumlah, penduduk miskin tercatat sebanyak 1,03 juta orang atau berkurang puluhan ribu jiwa dalam periode tersebut.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 juga mengalami penurunan sebesar 0,21 persen poin dibanding Agustus 2025, serta turun 0,7 persen poin dibanding Februari 2024.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV tahun 2025 mencapai 5,34 persen secara tahunan (year-on-year). Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dengan capaian 20,35 persen. Selain itu, komponen ekspor barang dan jasa juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 26,92 persen.
Gubernur Melki mengakui bahwa pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk dampak kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
“Kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Sebagai langkah strategis, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan berbagai inovasi, di antaranya digitalisasi pembayaran dan retribusi daerah serta pemberian keringanan pajak kendaraan bermotor.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat juga terus didorong melalui pengembangan UMKM.
Melalui program One Village One Product (OVOP), tercatat sebanyak 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan telah dikembangkan.
Pemerintah Provinsi NTT juga memperluas akses pasar dengan menghadirkan NTT Mart di 22 kabupaten/kota.
Gubernur berharap berbagai capaian dan terobosan tersebut dapat menjadi fondasi kuat dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. *
About the Author
