Kupang, nwartapedia.com – Diskusi publik satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung di Aula El Tari, Kupang, Jumat (20/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terbuka atas capaian dan tantangan pembangunan selama setahun terakhir.
Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa forum diskusi publik penting untuk menguji sejauh mana program pemerintah berjalan serta menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat.
“Kita ingin menguji perjalanan satu tahun ini. Silakan sampaikan kritik, saran, dan penilaian. Semua menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi berkomitmen menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perumusan kebijakan, terutama dalam menangani kemiskinan, stunting, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Menurutnya, pendekatan pembangunan ke depan akan lebih mikro dan berbasis individu maupun desa, sehingga program benar-benar tepat sasaran.
“Data harus lebih detail, lebih mikro. Kita tidak lagi bicara secara umum, tapi sampai pada siapa dan di mana persoalan itu terjadi. Dengan begitu, intervensi pemerintah bisa lebih tepat,” tegasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kinerja pemerintah. Ia menilai kolaborasi semua elemen menjadi kunci membangun NTT secara kolektif.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan hasil survei terkait persepsi publik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT selama satu tahun.
Ia menjelaskan survei dilakukan dengan metodologi ilmiah dan berbasis sampling representatif. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur mencapai 80,5 persen.
“Angka ini menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat untuk melanjutkan program pembangunan empat tahun ke depan. Artinya, masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap pemerintah provinsi,” kata Pangi.
Namun demikian, survei juga mencatat sejumlah persoalan mendesak yang menjadi perhatian masyarakat. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi keluhan utama. Infrastruktur, khususnya kondisi jalan rusak dan akses air bersih, juga menjadi sorotan dominan responden.
Di bidang pendidikan, biaya pendidikan dan ketepatan sasaran bantuan menjadi isu penting. Sedangkan di sektor kesehatan, masyarakat menyoroti keterbatasan fasilitas, biaya layanan, serta kekurangan tenaga medis.
Selain itu, persoalan sosial seperti maraknya pinjaman online ilegal dan judi online turut menjadi perhatian masyarakat.
Meski demikian, sebanyak 75,4 persen responden menyatakan pemerintah provinsi memiliki solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Angka ini menunjukkan adanya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan saat ini.
Diskusi publik tersebut juga diwarnai tanggapan sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat, termasuk menyinggung dinamika sosial yang berkembang, serta pentingnya penguatan transparansi, tata kelola pemerintahan, dan komunikasi publik yang lebih efektif.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama agar tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT semakin fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta percepatan pembangunan infrastruktur demi mewujudkan NTT yang lebih maju dan sejahtera. (MI)
About the Author
