Oleh: Heryon Bernard Mbuik
Kupang,nwartapedia.com – Ada satu kesalahan tafsir yang terus berulang dalam sistem pendidikan kita: kita membebani sekolah dengan tanggung jawab besar, tapi melupakan siapa yang harus menakhodainya.
Kita menginginkan sekolah yang otonom, kreatif, partisipatif. Kita memimpikan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Lalu muncullah jargon “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS).
Namun ketika jargon ini diturunkan ke level operasional, sekolah justru dibiarkan seperti kapal yang dilepas ke tengah laut tanpa kompas, tanpa nakhoda.
Lantas siapa yang semestinya memainkan peran strategis itu?Jawabannya sederhana: kepala sekolah. Tapi bukan kepala sekolah administratif. Yang kita butuhkan adalah kepala sekolah pemimpin.
MBS Bukan Manual Operasional, Tapi Revolusi Budaya
Manajemen Berbasis Sekolah seharusnya menjadi terobosan: memberdayakan sekolah untuk mengambil keputusan sendiri, mengelola sumber daya secara mandiri, dan membangun kualitas pendidikan dari bawah.
Tapi nyatanya, banyak sekolah masih terperangkap dalam praktik-praktik lama terpusat, birokratis, dan tanpa arah inovasi.
Mengapa? Karena kita terlalu fokus pada struktur, dan lupa pada aktor.
Dalam riset yang saya lakukan di SD Inpres Bertingkat Oebobo 2, Kota Kupang, saya mencoba mengukur sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap keberhasilan MBS.
Hasilnya tak main-main: koefisien korelasi sebesar 0,849. Ini bukan angka sepele ini adalah alarm keras yang menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat, MBS hanya akan menjadi papan nama.
Model regresi bahkan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin skor kepemimpinan kepala sekolah akan diikuti oleh peningkatan hampir satu poin (0,947) dalam skor pelaksanaan MBS.
Artinya, ketika kepala sekolah memimpin dengan arah yang jelas, kultur sekolah ikut berubah: guru lebih berani bereksperimen, siswa lebih aktif, dan komunitas sekolah mulai merasa memiliki.
Pemimpin, Bukan Manajer Kurikulum
Di banyak sekolah, kepala sekolah masih diposisikan sebagai “penjaga gawang” administrasi.
Energinya tersedot untuk menandatangani dokumen BOS, mengisi laporan daring, atau sekadar memastikan jadwal pelajaran tidak bentrok. Padahal sekolah bukan pabrik, dan pendidikan bukan produksi massal.
Kepala sekolah seharusnya adalah penggerak perubahan.
Ia harus menjadi arsitek pembelajaran, pemantik dialog, dan penjaga visi institusi pendidikan.
Kepemimpinan yang efektif dalam konteks MBS menuntut tiga hal:
Visioner, mampu menetapkan arah jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan lokal. Partisipatif, membuka ruang kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.
Berani berinovasi, meski tanpa jaminan langsung dari birokrasi di atasnya.
Sekolah dengan kepala sekolah seperti ini akan punya denyut hidup yang nyata.
Ruang guru jadi tempat diskusi, bukan sekadar ruang absen. Rapat staf jadi arena berbagi gagasan, bukan sekadar dengar pengumuman.
Mengubah Otonomi Menjadi Energi
MBS sering kali dipahami sebagai “kemerdekaan” sekolah.
Tapi otonomi tanpa kepemimpinan justru berubah jadi kebingungan. Banyak sekolah tak tahu harus mulai dari mana, tak berani mengambil langkah inovatif karena takut salah, dan akhirnya kembali pada cara-cara lama yang nyaman tapi stagnan.
Disinilah peran kepala sekolah menjadi krusial. Ia adalah jembatan antara semangat otonomi dan kenyataan lapangan.
Kepemimpinannya yang menentukan apakah otonomi akan menjadi ruang tumbuh atau jurang resah.
Di sekolah tempat saya meneliti, kepala sekolah aktif melibatkan guru dalam perencanaan, membuka forum diskusi dengan orang tua, dan melakukan evaluasi bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai alat refleksi bersama. Model ini bisa direplikasi, tapi hanya jika kepala sekolah dipersiapkan secara serius.
Mengapa Banyak Kepala Sekolah Gagal?
Jawabannya tidak tunggal, tapi bisa ditarik pada dua simpul: pelatihan yang seragam dan sistem yang mengekang.
Mayoritas pelatihan kepala sekolah di Indonesia masih berorientasi pada administrasi.
Modul-modulnya diisi dengan peraturan, teknis laporan, dan tata kelola keuangan. Jarang sekali pelatihan yang membekali mereka dengan keterampilan manajemen perubahan, kepemimpinan etis, atau komunikasi transformasional.
Padahal, dalam era pendidikan yang disruptif, kepala sekolah tidak cukup hanya tahu aturan. Ia harus bisa menghidupkan nilai.
Selain itu, sistem pendidikan kita sendiri belum sepenuhnya mendukung kepala sekolah untuk mengambil risiko. Mereka sering kali takut melangkah karena terikat aturan yang kaku dan pengawasan yang lebih fokus pada kelengkapan dokumen ketimbang kualitas proses.
Saatnya Percaya pada Pemimpin Sekolah
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1, jelas disebutkan bahwa MBS memberi otonomi kepada sekolah untuk mengelola kegiatan pendidikan. Tapi otonomi itu akan sia-sia jika kita tak menaruh kepercayaan pada kepala sekolah untuk benar-benar memimpin.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa lengkap format evaluasi atau seberapa ketat supervisi dilakukan, tapi oleh seberapa kuat kepemimpinan di level paling dekat dengan siswa.
MBS hanya bisa berhasil jika kita berhenti melihat kepala sekolah sebagai pelaksana teknis dan mulai menempatkannya sebagai pemimpin strategis.
Apa yang Perlu Dilakukan?
Redesain total pelatihan kepala sekolah: Fokus pada kepemimpinan transformasional, komunikasi strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Beri ruang untuk inovasi dan kegagalan yang produktif: Jangan hukum sekolah yang mencoba dan gagal; dampingi mereka untuk bangkit dan belajar.
Dorong pengawasan berbasis proses, bukan hanya dokumen: Evaluasi harus mendorong dialog, bukan sekadar checklist.
Libatkan masyarakat sebagai mitra, bukan penonton: MBS adalah sistem kolaboratif, bukan kerja satu arah dari sekolah.
Penutup: Dari “Kepala Sekolah” Menjadi “Pemimpin Sekolah”
Jika Anda seorang guru, lihatlah kepala sekolah Anda. Apakah ia hanya sekadar mengurus surat atau benar-benar hadir dalam pembelajaran Anda?
Jika Anda orang tua murid, lihatlah sekolah anak Anda. Apakah visi sekolahnya hidup dalam tindakan atau sekadar tempelan di dinding?
Dan jika Anda pemangku kebijakan, tanyakan pada diri Anda: apakah kita sedang membentuk pemimpin sekolah, atau hanya petugas administrasi pendidikan?
Karena pada akhirnya, perubahan dalam pendidikan tidak akan lahir dari sistem yang besar dan jauh. Ia akan lahir dari ruang guru yang kecil, kelas yang hangat, dan pemimpin sekolah yang tak hanya hadir, tapi menggerakkan.
Penulis : Heryon Bernard Mbuik sebagai Dekan FKIP Universitas Citra Bangsa
About the Author
