Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa (3/3).
Pertemuan yang menghadirkan unsur Forkopimda Kota Kupang, BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha itu memfokuskan pembahasan pada dua isu strategis, yakni pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan dan penguatan digitalisasi daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh dua pilar utama, yakni stabilitas dan peningkatan produksi.
“Kalau kita peras, inflasi itu soal stabilitas. Digitalisasi itu soal kemajuan dan peningkatan produksi. Dua ini kunci pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia menekankan, inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut langsung kehidupan masyarakat.
“Inflasi itu soal harga cabai di dapur, harga beras di pasar, minyak goreng di rumah. Ini soal ongkos hidup masyarakat kecil,” tegasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Kupang pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year) dan meningkat menjadi 4,01 persen pada Februari.
Menghadapi rangkaian hari raya seperti Nyepi, Paskah, dan Idul Fitri, Wali Kota meminta seluruh jajaran tidak lengah.
Pemkot Kupang, lanjutnya, telah melakukan operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) distributor, hingga realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu global seperti konflik di Timur Tengah yang memicu panic buying. Terkait ketersediaan energi, Wali Kota memastikan stok BBM aman setelah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.
“Diskusi ini harus menghasilkan langkah konkret. Kita ingin keputusan cepat, koordinasi solid, dan aksi nyata di lapangan,” katanya.
Di sisi digitalisasi, Wali Kota mengumumkan peluncuran digitalisasi pajak daerah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai simbol perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Kota Kupang sebelumnya juga meraih penghargaan TP2DD terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengubah layar kita. Dunia bergerak ke digital, kita harus beradaptasi,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pemkot Kupang turut menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Angkasa Pura Indonesia terkait peniadaan BPHTB guna mendukung pengembangan bandara sebagai gerbang ekonomi daerah.
Menurut Wali Kota, bandara merupakan wajah kota sekaligus pintu masuk investasi, pariwisata, perdagangan, dan konektivitas.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota dalam mendorong pengendalian inflasi dan digitalisasi.
Ia menilai, pernyataan tentang “mengubah layar” relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan transformasi digital.
Terkait inflasi, ia menjelaskan bahwa angka 4,01 persen (year-on-year) pada Februari berada di atas target nasional 2,5±1 persen. Kenaikan tersebut terutama dipicu tarif listrik dan emas perhiasan.
“Tarif listrik menyumbang 1,82 persen year-on-year. Ini efek base effect karena tahun lalu ada diskon,” jelasnya.
Ia menambahkan, tanpa komponen tarif listrik, inflasi Kupang berada di kisaran 2,19 persen atau masih dalam rentang sasaran nasional.
BI juga memetakan potensi kenaikan harga komoditas seperti beras, telur ayam ras, bawang, dan cabai menjelang musim perayaan. Rekomendasi yang disampaikan antara lain operasi pasar tepat waktu, penguatan sidak pasar dan gudang, serta kampanye belanja bijak.
Selain itu, BI akan mendorong gerakan menanam di pekarangan melalui sekolah dan kelompok masyarakat, serta pengembangan dashboard pangan interaktif guna memantau pasokan dan harga secara real time.
“Digitalisasi penting agar semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan berbasis data,” tutupnya.
Dalam HLM tersebut, sejumlah mitra turut memaparkan kondisi terkini pengendalian inflasi. Perwakilan BPS Kota Kupang menyampaikan perkembangan dan prospek inflasi daerah.
Perum Bulog Kanwil NTT memaparkan ketersediaan beras menjelang HBKN. Pelindo Regional III/Cabang Kupang menjelaskan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tenau, sementara GM Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang menyampaikan informasi tarif angkutan udara serta arus penumpang dan kargo.
Tim Satgas Pangan Polda NTT juga menyampaikan upaya menjaga kelancaran distribusi pangan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana memberikan pandangan akademis terkait kondisi perekonomian Kota Kupang.
High Level Meeting ini diharapkan menjadi forum strategis yang tidak sekadar menghasilkan catatan rapat, tetapi melahirkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. ***
About the Author
