Jakarta, nwartapedia.com – Upaya Pemerintah Kota Kupang dalam memperluas pelayanan kesehatan jiwa hingga menjangkau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang terlantar dan pasien yang mengalami pemasungan mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penghargaan bidang pelayanan kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) yang diterima Pemkot Kupang pada 17 November 2026 di Balai Sarbini, Jakarta.
Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kesehatan jiwa yang tidak hanya berpusat di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau masyarakat hingga ke rumah pasien.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan jiwa dilakukan secara berjenjang melalui puskesmas sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani gangguan kesehatan mental.
Menurutnya, berbagai layanan telah disiapkan, mulai dari skrining menggunakan kuesioner Self Reporting Questionnaire (SRQ-20), Posyandu Jiwa, konsultasi awal, pemberian obat dasar, kunjungan rumah hingga rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan.
“Pelayanan kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan. Kami juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan pasien mendapatkan penanganan yang layak,” jelas Retnowati.
Ia mengungkapkan, Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada pasien dengan gangguan jiwa berat, termasuk mereka yang masih mengalami pemasungan.
Informasi mengenai kondisi pasien diperoleh melalui laporan masyarakat maupun aparat kelurahan. Selanjutnya, petugas kesehatan berkoordinasi dengan dokter dan psikolog untuk melakukan kunjungan serta memastikan pasien memperoleh penanganan medis.
“Kami tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa. Terutama bagi pasien yang sedang dipasung, kami melakukan koordinasi dengan dokter, psikolog, dan rumah sakit jiwa agar mereka bisa mendapatkan penanganan yang semestinya,” ungkapnya.
Selain penanganan medis, Pemkot Kupang juga berupaya memastikan masyarakat tidak terkendala biaya ketika membutuhkan pelayanan kesehatan jiwa.
Dinas Kesehatan membantu pengurusan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi pasien yang membutuhkan dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia.
Konsultasi psikiater, psikolog dan obat-obatan terkait gangguan jiwa juga dapat diakses melalui BPJS Kesehatan sesuai ketentuan.
Retnowati menjelaskan, pelayanan kesehatan jiwa di Kota Kupang mencakup tiga pendekatan, yakni promotif dan preventif, kuratif, serta rehabilitatif.
Pendekatan promotif dan preventif dilakukan melalui penyuluhan kesehatan mental, edukasi untuk mengurangi stigma terhadap ODGJ serta peningkatan ketahanan mental masyarakat.
Sementara itu, pelayanan kuratif mencakup pengobatan medis, psikoterapi, konseling dan pemantauan rutin terhadap kepatuhan pasien dalam mengonsumsi obat.
Untuk pelayanan rehabilitatif, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan psikiater dan psikolog melalui perjanjian kerja sama (PKS). Pendampingan psikososial juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pelatihan kemandirian agar ODGJ dapat kembali beraktivitas dan produktif.
Di sejumlah puskesmas, pelayanan psikolog klinis juga mulai diintegrasikan guna memperluas akses masyarakat terhadap konsultasi dan pendampingan kesehatan mental.
Penghargaan yang diterima Pemkot Kupang ini diharapkan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus.
Lebih dari sekadar penghargaan, upaya tersebut menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ODGJ bukan untuk dijauhi atau diabaikan, melainkan harus mendapatkan pengobatan, pendampingan dan kesempatan menjalani kehidupan secara bermartabat. (*)



