Kupang, nwartapedia.com – Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta yang akrab disapa Andre Otta, menyiapkan strategi komunikasi publik berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim.
Strategi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan Pokja Perubahan Iklim, termasuk pembelajaran selama kunjungan ke Filipina.
Hasil pembelajaran itu dibahas kembali dalam rapat Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang untuk merumuskan langkah konkret yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Andre menjelaskan bahwa penyusunan strategi komunikasi tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pengukuran sejauh mana masyarakat menerima dan memahami pesan yang disampaikan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui siapa saja yang telah menerima informasi, berapa banyak masyarakat yang memahaminya, serta faktor yang menyebabkan sebagian warga belum memahami informasi tersebut.
“Bukan hanya berbicara soal potensi bencana, tetapi kita juga berbicara soal iklim, karena bencana merupakan salah satu dampak dari perubahan itu,” jelas Andre pada Kamis (16/10/2026).
Ia menegaskan, evaluasi terhadap pemahaman masyarakat menjadi dasar untuk menentukan metode komunikasi yang lebih efektif.
Untuk itu, Pokja akan mempertimbangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait guna melakukan survei tematik di sejumlah wilayah.
Survei tersebut direncanakan menyasar kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk warga yang tinggal di kawasan pesisir dan wilayah rawan bencana.
Andre mencontohkan masyarakat nelayan yang membutuhkan informasi mengenai kondisi cuaca dan gelombang tinggi. Informasi tersebut penting agar nelayan dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum melaut.
Selain itu, edukasi mengenai lingkungan juga perlu diperkuat. Kebiasaan membuang sampah ke laut, misalnya, dapat merusak ekosistem dan mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan.
Strategi komunikasi juga harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pendekatan khusus.
Penyampaian informasi perlu dirancang secara inklusif agar dapat diakses dan dipahami oleh semua kelompok.
Sementara itu, Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi, menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik perlu diukur dari kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat serta tindakan nyata yang dilakukan setelah informasi diterima.
Menurut Fransiska, sebelum informasi disebarluaskan, perlu dilakukan penilaian untuk memastikan materi yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.
Ia mencontohkan, ketika ada informasi mengenai gelombang tinggi, nelayan diharapkan memahami risiko dan menyesuaikan aktivitas melaut.
Demikian pula informasi untuk petani harus berkaitan dengan kondisi musim dan jenis tanaman yang sesuai, sedangkan informasi menjelang musim hujan dapat mendorong masyarakat membersihkan lingkungan dan saluran drainase untuk mengurangi risiko genangan.
“Keberhasilan informasi bisa dilihat dari aksi yang dilakukan masyarakat setelah mereka menerima informasi tersebut,” jelas Fransiska.
Ia menambahkan, penyebaran informasi secara luas tetap diperlukan melalui media massa, media sosial, dan situs resmi pemerintah.
Namun, untuk tahap awal, pendekatan yang lebih terukur akan difokuskan pada 12 kelurahan sebagai wilayah percontohan dari total 51 kelurahan di Kota Kupang.
Di wilayah percontohan tersebut, evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, antara lain nelayan, petani, penyandang disabilitas, pemuda, mahasiswa, dan lansia.
Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi melalui saluran yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
Kelompok nelayan dapat dijangkau melalui komunitasnya, pemuda melalui kampus dan organisasi kepemudaan, sedangkan kelompok lansia dapat dijangkau melalui lingkungan tempat tinggal maupun rumah ibadah.
Melalui pendekatan tersebut, Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang berharap strategi komunikasi yang disusun dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran.
Hasil evaluasi di 12 kelurahan percontohan nantinya dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menyempurnakan strategi komunikasi sebelum diterapkan lebih luas di wilayah Kota Kupang.
Dengan demikian, komunikasi publik tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim. (MI)
About the Author
