Kupang, nwartapedia.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi program prioritas, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.
Tim tersebut melibatkan lebih dari 250 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah, guna memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan terarah.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, dalam konferensi pers bersama awak media di ruang Biro Administrasi Pimpinan, Selasa (28/4/2026).
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Prisila Q. Parera, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Lerry menjelaskan, pembentukan tim akselerasi merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah periode 2025–2030 yang menitikberatkan pada percepatan pelaksanaan program berdampak langsung bagi masyarakat.
“Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, tim tidak hanya berfungsi mengawal implementasi program, tetapi juga melakukan evaluasi berkala, menyusun rekomendasi kebijakan, serta merumuskan langkah strategis agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif di lapangan.
Tim akselerasi dibagi ke dalam sejumlah kelompok kerja, yakni Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah.
Kelompok kerja tersebut mencakup lima sektor utama. Pertama, sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik dengan fokus pada penguatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Ketiga, infrastruktur, kelistrikan, dan energi baru terbarukan. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Kelima, transformasi digital, integrasi program, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah menitikberatkan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses pembiayaan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal.
“Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” tegas Lerry.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyampaikan bahwa tim juga memiliki mandat khusus untuk meningkatkan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
Menurutnya, sumber PAD berasal dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.
“Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kami akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi melalui peningkatan kualitas layanan dan identifikasi sumber pendapatan baru. Aset daerah yang belum produktif turut menjadi fokus untuk dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini akan didorong agar memberikan nilai tambah bagi daerah,” tambahnya.
Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Salah satu anggota tim, Yosep, mengatakan bahwa selama ini penanganan kemiskinan sering terkendala akibat ketidaksinkronan data antar sektor.
“Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan dilakukan secara terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Di bidang komunikasi publik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim juga membentuk kelompok kerja penguatan komunikasi pemerintahan guna memastikan seluruh program pemerintah tersampaikan secara luas, terbuka, dan transparan kepada masyarakat.
Kelompok komunikasi tersebut dibagi dalam tiga bidang, yakni pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Fokus utamanya mencakup perencanaan komunikasi, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan platform digital.
“Kami memanfaatkan berbagai kanal digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.
Sejak dibentuk, Tim Akselerasi telah mulai bekerja dengan menelaah berbagai program yang sedang berjalan, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan, serta mengidentifikasi kendala di lapangan. Tim juga telah menyiapkan sejumlah rekomendasi perbaikan dan usulan program baru agar pembangunan daerah semakin berdampak nyata.
“Fokus kami bukan hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Lerry.
Pemerintah Provinsi NTT menilai pembentukan Tim Akselerasi ini sebagai langkah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan PAD, serta menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan (MI)
About the Author
