![](\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEht90rvTi1kBPyx5MnWWYUMUaE1VUXa3jOu6EA0PSd5zUtQOI4UaaRY0lyjSutIACn7_jP0IgryA1_sIYK74fHHDjqz-BPIGCGWRt3X1IyDp2CRqL3LHcYCATN5SaVLS2LAFmT19GgQUHloP6_2xOYxqm3-GCWL52CFiVNFGc7Of4fbqCL_5DcC4auK\/s320\/IMG-20221004-WA0016.jpg\")
<\/span><\/a><\/div>\n
<\/span><\/span><\/p>\nAlex Lumba mengatakan tanah seluas 3.780 hektare di kawasan Besipae merupakan milik pemprov NTT. Tanah tersebut, tambah Alex, pada tahun 1982 diserahkan ke Pemprov NTT oleh keluarga besar Nabuasa yang diwakili oleh Meo Pae dan Mei Besi dan disaksikan oleh para kepala desa dari lima desa pada waktu itu.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nSetelah tanah tersebut diserahkan ke Pemprov NTT kala itu, jelas dia, tanah tersebut digunakan untuk pengembangan peternakan di provinsi Nusa Tenggara Timur.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n\u201cKarena kita tahu bahwa pada saat itu NTT khususnya pulau Timor dikenal sebagai gudang ternak,\u201d kata Alex.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nPada tahun 1986, Pemerintah Provinsi NTT memroses sertifikat di atas kawasan Besipae tersebut. Dan sertifikatnya sudah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada tahun 1986.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n\u201cDalam waktu berjalan, pada tahun 2012, sertifikat tersebut hilang, kemudian diproses ulang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan sudah ada sertifikatnya,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nPada tahun 2012 itu juga, kata dia, ada okupan yang dimotori oleh keluarga Selan cs, dan Nikodemus Manao bersama 37 KK mengokupasi tanah tersebut, bahkan mereka mengusir pegawai instalasi peternakan yang bekerja di lokasi tersebut.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nSetelah mengusir pegawai instalasi peternakan, kemudian Selan cs, dan Nikodemus Manao bersama 37 KK menempati gedung-gedung instalasi gedung peternakan.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n\u201cTeman-teman boleh cek sendiri. Gedung-gedung tersebut masih berdiri sampai sekarang,\u201d ujarnya.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nSeiring waktu berjalan, Pemprov NTT melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dari lima desa setempat. Sebelum melaksanakan program-program dimaksud, sudah dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nNamun, anehnya, kata dia, pada saat melaksanakan program tersebut, ada aksi penolakan yang dilakukan oleh 37 Kepala Keluarga (KK) tersebut.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n\u201cNah, pada saat itu, ada aksi penolakan, aksi protes, aksi demo yang oleh ke 37 KK tersebut di lokasi. Mungkin teman-teman sudah ikuti pada waktu itu di tahun 2020, kejadian itu juga sama seperti saat ini,\u201d katanya.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nIa menjelaskan, setelah adanya aksi penolakan warga setempat, pihak Pemprov NTT menghubungi keluarga besar Nabuasa untuk meminta memberikan lahan agar ke 37 KK bisa direlokasi ke lahan yang diberikan.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n\u201cNamun, sebelum itu juga pemerintah membangun sejumlah 14 rumah di lokasi tersebut untuk menampung mereka, para okupan ini. Dan juga akan memberikan lahan seluas 800 meter persegi diberikan kepada mereka untuk mereka berusaha, bertani, dan lain sebagainya di tempat itu,\u201d jelasnya.<\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\nNamun, kata dia, dari 37 KK tersebut, hanya 19 KK yang menerima. Sedangkan 18 KK menolak. <\/span><\/p>\n
<\/span><\/p>\n\u201cPadahal pemerintah sudah bangun rumah, tanah sudah disiapkan oleh keluarga Nabuasa. Sehingga 19 KK ini sampai saat ini masih mendiami tanah yang disediakan oleh keluarga Nabuasa. Tehadap 18 KK ini, setelah proses demo, aksi dan lain sebagainya mereka lakukan, setelah itu mereka hilang. Mereka menghilang dari lokasi tersebut sekian waktu,\u201d ujarnya. (MI)<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Kupang,mwartapedia.com – Besipae kembali memanas. Kasus saling klaim kepemilikan lahan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18,6,12,20],"tags":[],"class_list":["post-398","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita-kota","category-daerah","category-ekonomi","category-regional"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/398","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=398"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/398\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=398"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=398"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=398"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![](\"https:\/\/blogger.googleusercontent.com\/img\/b\/R29vZ2xl\/AVvXsEjO8kfaICZqz52S2rAs8bDSFuPHxvscCD40em25wP34M6N3nlAo3zJXf5Ssa_8ZTwOH1PoNo1NHYJISlscP4r_tFHoNsQ14pgRUe1fer2qZcLGt4RH72AEXCU0vgmuMX7LxK0LLcXTK9Ot0rcXdUQcFXsfdgfajS_EYW-wTPAze41dYkc7vXExFq6pp\/s3264\/IMG20221022163622.jpg\")
<\/a><\/div>\n