{"id":1387,"date":"2021-12-13T17:15:00","date_gmt":"2021-12-13T10:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/2021\/12\/13\/warga-desa-sumlili-minta-bupati-kabupaten-kupang-menindak-tegas-penyelewengan-dana-desa-2\/"},"modified":"2021-12-13T17:15:00","modified_gmt":"2021-12-13T10:15:00","slug":"warga-desa-sumlili-minta-bupati-kabupaten-kupang-menindak-tegas-penyelewengan-dana-desa-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/2021\/12\/13\/warga-desa-sumlili-minta-bupati-kabupaten-kupang-menindak-tegas-penyelewengan-dana-desa-2\/","title":{"rendered":"Warga Desa Sumlili Minta Bupati Kabupaten Kupang Menindak Tegas Penyelewengan Dana Desa"},"content":{"rendered":"

 <\/span><\/p>\n

<\/a><\/span><\/div>\n<\/p>\n

Oelamasi, mwartapedia.com<\/span> – Warga Desa Sumlili minta Bupati Kabupaten Kupang untuk menindak tegas penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Sumlili atas sembilan rekomendasi inspektorat tertanggal 7 Juni 2021 sebesar kurang lebih sembilan puluh (90) juta rupiah harus segera dikembalikan dalam waktu 60 hari terhitung sejak rekomendasi diberikan tetapi belum ada tindak lanjutan.<\/span><\/p>\n

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPD, Viktor Sanda didampingi oleh Yohanis Halilitik mantan BPD dan Yakob Onisimus Polin sebagai tokoh masyarakat kepada media ini di Desa Sumlili, Sabtu (04\/12\/2021).<\/span><\/p>\n

<\/span><\/p>\n

Kepada media ini, Viktor Sanda mengatakan bahwa warga Desa Sumlili merasa tidak puas terhadap temuan dari inspektorat sehingga warga melalui BPD meminta Bupati Kabupaten Kupang segera mengambil sikap.<\/span><\/p>\n

“Hari ini sudah bulan Desember 2021 ternyata belum ada penyelesaian yang semestinya sesuai penjelasan inspektorat ketika kami datang untuk meminta kejelasan bahwa setelah 60 hari kalau tidak ada etikat baik untuk dikembalikan maka harus ada tindakan lanjutan,”ungkapnya. <\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
Kerena belum ada tindakan maka kepada media ini Viktor mempertanyakan ada apa dengan semua ini sehingga dibiarkan sampai dengan saat ini belum ada kejelasan.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
“Pertanyaan kami ada apa dengan semua ini karena sudah 6 bulan tidak ada tindakan apapun sehingga bagi kami ini ada pembiaran dan kami masyarakat Desa Sumlili sangat kecewa dengan melihat fakta dan data yang kami alami dan rasakan di desa, s<\/span>eolah- olah KKN terus dibiarkan merajalela,”ucapnya.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
Viktor menambahkan bahwa disatu sisi Bapak Presiden Jokowi, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati mengatakan bahwa jika kedapatan korupsi dana desa seribu rupiah saja harus diusut sampai tuntas dan ditindak tegas tampa memandang bulu.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
“Tetapi kenyataannya tidak seperti itu di desa kami, kalau memang keadaannya seperti demikian maka bagi kami lebih baik jangan lagi kita bicara tentang korupsi, kolusi dan nepotisme serta bicara tentang pengawasan di desa karena semuanya itu bagi kami hanya omong kosong,”tegas Viktor.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
Oleh karena itu, lanjut Viktor permintaan warga Desa Sumlili ini adalah pengaduan masyarakat merupakan pintu masuk untuk audit lengkap pengelolaan dana desa dari sejak tahun pertama periode berjalan sampai dengan sekarang karena didalamnya sarat dengan KKN.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
“Apalagi Desa Sumlili mendapat perintah pemeriksaan khusus tetapi kalau temuannya hanya 90 juta bagi kami itu tidak seberapa, itu hanya permukaan saja belum sampai uji petik, karena satu contoh kasus BUMDes saja ada  96 juta ketika kami BPD minta pertanggungjawaban juga tidak ada pembukuan dan tidak ada fisik tetapi uang habis terpakai,”jelas Viktor.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
Pemberdayaan di Desa Sumlili baginya gagal total dan mark up harga yang luar biasa dalam pengadaan barang dan jasa bahkan fisiknya saja tidak ada serta pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala Desa berdasarkan berdasarkan Perdes yang tidak sah sehingga hal ini membuat keresahan bagi masyarakat sejak dari periode tahun pertama sampai sekarang terus berjalan bebas tampa ada hambatan.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
“Kami menilai bahwa perbuatan ini bertujuan untuk memperkaya diri sendiri sehingga kalau keadaan di desa kami seperti ini maka siapa yang harus mengambil tindaka,  jadi harapan kami supaya kedepan ada pembelajaran yang baik bagi siapapun yang akan menjadi pemimpin dan jangan bermental KKN karena itu hanya akan merusak generasi yang akan datang sehingga perlu ada tindakan tegas,” harapnya.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
Viktor mengatakan bahwa harapan terakhir masyarakat Desa Sumlili hanya kepada Bupati Kabupaten Kupang untuk menyelesaikan permasalahan ini.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/span><\/div>\n
“Kami berharap Kepada Bapak Bupati agar masalah yang menimpa Desa Sumlili diaudit ulang oleh kejaksaan dan kepolisian secara tuntas dari tahun pertama sampai dengan tahun ini selama periode berjalan kalau juga tidak ada tindakan maka kedepannya kami masyarakat akan menjadi malas bicara tentang KKN karena percuma bicara pada akhirnya tidak ada tindakan tegas,”pungkasnya.<\/span><\/span><\/div>\n
 <\/span><\/span><\/div>\n
Sementara itu Ketua<\/span> BPD sekaligus mantan anggota TPK dan mantan anggota BPD periode lalu, Wihelmus Kiik saat ditemu media ini dikediamannya mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung agar Desa Sumlili diaudit ulang dan untuk temuan inspektorat baginya harus segera ditindak lanjuti karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan.<\/span><\/span><\/div>\n

<\/span><\/div>\n
“Untuk temuan inspektorat saya minta agar segera ditindaklanjuti karena sudah enam bulan belum ada kejelasan dan jangan dibiarkan sehingga membuat keresahan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Tim)<\/span><\/div>\n
<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  Oelamasi, mwartapedia.com – Warga Desa Sumlili minta Bupati Kabupaten Kupang untuk menindak tegas penyelewengan dana desa yang dilakukan<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1387","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1387","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1387"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1387\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1387"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1387"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1387"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}