{"id":11861,"date":"2026-10-30T19:43:39","date_gmt":"2026-10-30T12:43:39","guid":{"rendered":"https:\/\/nwartapedia.com\/?p=11861"},"modified":"2026-10-30T19:43:39","modified_gmt":"2026-10-30T12:43:39","slug":"tim-oecd-kunjungi-kota-kupang-nilai-pelayanan-publik-dan-potensi-investasi-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/2026\/10\/30\/tim-oecd-kunjungi-kota-kupang-nilai-pelayanan-publik-dan-potensi-investasi-daerah\/","title":{"rendered":"Tim OECD Kunjungi Kota Kupang, Nilai Pelayanan Publik dan Potensi Investasi Daerah"},"content":{"rendered":"

Kupang, nwartapedia.com<\/strong><\/span> \u2014 Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang dikunjungi tim Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rangkaian assessment atau penilaian terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam organisasi kerja sama ekonomi internasional tersebut.<\/span><\/p>\n

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung perkembangan pembangunan daerah, khususnya sektor investasi, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).<\/span><\/p>\n

Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan, mengatakan kunjungan tim OECD ke NTT merupakan bagian dari misi awal penelaahan terhadap peluang Indonesia bergabung dalam organisasi internasional yang berkantor pusat di Paris, Prancis.<\/span><\/p>\n

Menurut Anang, sebelum melakukan kunjungan ke daerah, tim OECD telah berdiskusi dengan sejumlah pihak di pemerintah pusat. <\/span><\/p>\n

NTT kemudian dipilih karena memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang dapat memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan regional di Indonesia.<\/span><\/p>\n

“Kita melihat ada karakteristik tersendiri kalau berbicara tentang pembangunan daerah di Indonesia, yakni bercirikan kepulauan. Dalam konteks itu, kita memilih NTT sebagai salah satu daerah yang dikunjungi,” ujar Anang.<\/span><\/p>\n

Ia menjelaskan, Kota Kupang menjadi salah satu lokasi peninjauan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik di kawasan perkotaan. <\/span><\/p>\n

Penilaian tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada tim OECD untuk membandingkan tantangan pelayanan dan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan kabupaten.<\/span><\/p>\n

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan pelayanan publik serta berdiskusi dengan sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk mengenai pengelolaan investasi dan kualitas pelayanan pemerintah daerah.<\/span><\/p>\n

Anang menegaskan, penilaian terhadap peluang keanggotaan Indonesia dalam OECD tidak hanya mencakup satu aspek, tetapi meliputi berbagai sektor pembangunan dan tata kelola pemerintahan.<\/span><\/p>\n

Karena itu, hasil kunjungan ke NTT, khususnya Kota Kupang, akan menjadi salah satu bahan dalam proses penilaian kesiapan Indonesia bergabung dengan organisasi tersebut.<\/span><\/p>\n

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian assessment keanggotaan Indonesia dalam OECD.<\/span><\/p>\n

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Kupang memaparkan perkembangan investasi daerah serta keterkaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi.<\/span><\/p>\n

Wildrian menjelaskan, tim OECD turut memberikan perhatian terhadap jumlah dan jenis layanan yang tersedia dalam satu tempat pelayanan. <\/span><\/p>\n

Menurutnya, pengintegrasian berbagai layanan bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi maupun perizinan.<\/span><\/p>\n

“Justru dengan tempat yang terbatas, apabila semakin banyak pelayanan yang tersedia dalam satu tempat, itu semakin baik bagi masyarakat. Mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan,” jelas Wildrian.<\/span><\/p>\n

Ia menambahkan, konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Kupang menjadi salah satu hal yang dipaparkan kepada tim penilai, terutama berkaitan dengan kemudahan pelayanan dan percepatan investasi.<\/span><\/p>\n

Wildrian berharap, proses keanggotaan Indonesia dalam OECD dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, termasuk membuka peluang investasi dan kerja sama bisnis internasional.<\/span><\/p>\n

Menurutnya, manfaat tersebut diharapkan tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tetapi juga menjangkau daerah, termasuk Kota Kupang, melalui terbukanya peluang investasi dan pengembangan kegiatan ekonomi.<\/span><\/p>\n

“Harapan terbesar tentu keanggotaan Indonesia di OECD dapat terwujud. Secara makroekonomi, hal itu diharapkan berdampak terhadap investasi dan membuka peluang bisnis internasional, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.<\/span><\/p>\n

Adapun delegasi OECD yang melakukan penilaian di antaranya Mr. Alex Seemann, Economist\/Policy Analyst pada Regional Development and Multi-level Governance Division; Ms. Ana Moreno Monroy, Head of Unit Statistics and Territorial Analysis, Economic Analysis, Data and Statistics Division; Mr. Yugo Kimura, Economist\/Policy Analyst pada Regional Development and Multi-level Governance Division; serta Mr. Thomas Kergonou Jimenez, Policy Analyst Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division.<\/span><\/p>\n

Kunjungan tersebut juga didampingi Anang Budi Gunawan selaku Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Bappenas, Agung Widodo selaku Koordinator Bidang Perkotaan, staf Bappenas, serta staf Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.<\/span><\/p>\n

Melalui kunjungan ini, Kota Kupang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pelayanan publik, pengelolaan investasi, dan tantangan pembangunan di wilayah kepulauan sebagai bagian dari proses penilaian keanggotaan Indonesia dalam OECD. (MI)<\/span><\/p>\n

\"image_pdf\"<\/a><\/a> 2<\/span><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Kupang, nwartapedia.com \u2014 Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang dikunjungi tim Organisation for Economic Co-operation and Development<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":11862,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[2636,1710,2637,2635,2638,1681,2469,2634,1559,2468],"class_list":["post-11861","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita-kota","tag-bappenas","tag-dpmptsp-kota-kupang","tag-ekonomi-indonesia","tag-investasi-daerah","tag-kerja-sama-internasional","tag-kota-kupang","tag-ntt","tag-oecd","tag-pelayanan-publik","tag-pemerintah-kota-kupang"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11861"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11861\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11863,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11861\/revisions\/11863"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11862"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/nwartapedia.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}