Kupang,nwartapedia.com  — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Kupang Tahun 2026 yang digelar di Hotel Neo by Aston, Rabu (25/6).

Musrenbang ini menjadi puncak dari seluruh proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sekaligus bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025–2029.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Kupang harus mengedepankan empat prinsip utama, yakni bottom-up, fokus, adaptif, dan konsisten. Ia menolak pendekatan top-down dalam perencanaan kebijakan.

“Kita tidak boleh lagi membuat kebijakan dari atas ke bawah. Kita harus mulai dari apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai rakyat butuh jeruk, tapi kita kasih apel,” tegasnya.

Ia mencontohkan alokasi dana pengaman kesehatan sebesar Rp3 miliar di RSUD S.K. Lerik sebagai bukti nyata keberpihakan terhadap masyarakat miskin yang kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat kendala administrasi.

Wali Kota juga menekankan pentingnya fokus dan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kalau kita punya tujuan, kita tidak boleh siapkan jalan mundur. Kita harus seperti Napoleon Bonaparte: bakar kapal, tidak ada jalan kembali. Fokus penuh pada pencapaian,” ujarnya dengan semangat.

Dalam konteks perubahan zaman, ia mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk bersikap adaptif terhadap tantangan baru, termasuk digitalisasi dan transformasi birokrasi.

“Kita mungkin tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa menyesuaikan arah layar agar tetap melaju ke tujuan,” ujarnya, mengutip filosofi pelaut.

Ia menutup sambutannya dengan penegasan pentingnya konsistensi dalam pembangunan.

“Tanpa komitmen, kita tidak bisa mulai. Tapi tanpa konsistensi, kita tidak akan pernah sampai di garis akhir,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Gubernur NTT Bidang Kesejahteraan Rakyat, Drs. Ady Endezon Mandala, M.Si, yang menyampaikan bahwa Musrenbang adalah momen strategis untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun rencana pembangunan yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal.

“RPJMD Kota Kupang 2025–2029 harus sejalan dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Nasional. Harus menjawab tantangan nyata, seperti kemiskinan, stunting, dan isu-isu strategis lainnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar perencanaan tidak hanya bagus di atas kertas, tapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Kupang, Richard Elvis Odja, dalam sambutannya menegaskan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif. Ia menyatakan bahwa DPRD mendukung penuh visi-misi Wali Kota dan telah menyerahkan pokok-pokok pikiran untuk dibahas bersama pemerintah kota.

“Kami di DPRD tidak punya visi-misi sendiri. Tugas kami adalah mengawal dan mengawasi visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tegasnya.

Richard juga mengapresiasi pola komunikasi terbuka antara DPRD dan Pemerintah Kota Kupang, yang menurutnya telah membangun relasi kerja yang sehat dan produktif. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja profesional dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

“Jangan cepat puas. Pujian publik harus jadi motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih inovatif,” ujarnya.

Musrenbang ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, kepala perangkat daerah, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua LPM kelurahan, serta perwakilan komunitas rentan termasuk lansia, perempuan, anak, difabel, dan insan pers.

Acara diakhiri dengan penandatanganan hasil Musrenbang RPJMD Kota Kupang Tahun 2025–2029 dan RKPD Kota Kupang Tahun 2026 sebagai komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan Kota Kupang yang lebih inklusif, fokus, dan berkelanjutan. ,(MU)

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menegaskan komitmennya dalam mengakselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah strategis untuk menyehatkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johni Asadoma, bertempat di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Kamis (26/6/2025).

Rapat ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTT, pimpinan perbankan seperti Bank Indonesia Perwakilan NTT, Bank NTT, Bank BCA, Bank Mandiri, serta sejumlah pelaku usaha, termasuk Komisaris PT Subasuka Go dan pemilik Rumah Tenun Ina Ndao.

Dalam arahannya, Gubernur Melki secara tegas mengungkapkan bahwa saat ini struktur APBD Provinsi NTT dalam kondisi tidak ideal.

Ia menyebutkan, pascapenerimaan ASN baru melalui CPNS dan PPPK, komposisi belanja pegawai meningkat drastis hingga mencapai 56% dari total belanja daerah.

“Struktur ini sudah jauh dari sehat. Ini menciptakan persepsi negatif bahwa Pemerintah Provinsi hanya fokus pada belanja internal tanpa keberpihakan nyata pada pembangunan publik,” ungkap Gubernur Melki.

Untuk itu, peningkatan PAD menjadi solusi utama. Menurutnya, dibutuhkan langkah-langkah luar biasa dan inovatif, bukan pendekatan konvensional, untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan.

“Target kita bukan kecil. Dari Rp1,4 triliun menjadi Rp2,8 triliun. Itu bukan sekadar angka, tapi butuh lompatan besar, energi kolektif, dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Gubernur juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

“Saya baru saja menghadiri peresmian GG Mart oleh Sinode GMIT, yang menjadi etalase hasil produk lokal. Ini sejalan dengan semangat Gerakan Beli NTT dan program One Village One Product (OVOP). Saya berharap inisiatif seperti ini bisa dilakukan juga oleh komunitas lintas agama lainnya,” tuturnya.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, menambahkan bahwa capaian PAD Provinsi NTT saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain.

Ia menyoroti PAD Kabupaten Badung (Bali) yang telah mencapai Rp9 triliun dan Provinsi NTB yang telah melampaui Rp3 triliun, sedangkan NTT masih bertahan di angka Rp1,4 triliun.

“Padahal, dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk, kita setara bahkan lebih besar. Namun PAD kita masih kecil. Ini menjadi alarm bahwa kita harus bekerja jauh lebih keras,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa peningkatan PAD bukan sekadar tujuan fiskal, tetapi menjadi penopang utama dalam membiayai pelayanan dasar masyarakat, mulai dari perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan.

“Masih banyak jalan yang rusak, sekolah darurat berdinding daun, rumah sakit kewalahan menampung pasien. Semua ini tidak bisa dibenahi tanpa PAD yang memadai. PAD adalah nafas bagi pembangunan kita ke depan,” jelas Johni.

Wagub juga meminta para pimpinan OPD untuk bersinergi dan bekerja maksimal agar target PAD dapat tercapai secara optimal.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Sistyo Widjajati, dalam paparannya menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi NTT belum sepenuhnya kembali ke kondisi pra-pandemi. Meskipun ada tren positif, namun tantangan struktural masih cukup besar.

“Pertumbuhan ekonomi kita masih dalam tahap pemulihan dan belum stabil. Perlu penguatan pengelolaan aset daerah dan peningkatan transaksi lokal untuk memperkuat fondasi ekonomi NTT,” ujar Agus.

Sementara itu, dari unsur pelaku usaha, Komisaris PT Subasuka Go, Yohanes Don Putra Gotama, menegaskan kesiapan dunia usaha untuk berkolaborasi dengan pemerintah.

“Kami siap mendukung setiap program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan PAD. Sebagai pengusaha, kami percaya bahwa upaya bersama yang didasari semangat kemanusiaan adalah jalan terbaik untuk membangun,” tandasnya.

Rapat koordinasi ini menandai langkah awal dari rangkaian konsolidasi dan strategi peningkatan PAD Provinsi NTT ke depan. Dengan dukungan lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTT berharap dapat mencapai keseimbangan fiskal yang sehat, mengakselerasi pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. ***

Kupang,nwartapedia.com  — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Kerja Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) yang digelar Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi NTT, Kamis (26/6/2025) di Hotel Swiss-Belcourt, Kupang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat sistem peringatan dini di Provinsi NTT sebagai salah satu daerah rawan bencana di Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas Ketua PMI Provinsi NTT Alfridus Bria Seran, Asisten Administrasi Umum Setda NTT sekaligus Plt. Kalaksa BPBD NTT Samuel Halundaka, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, PMI Pusat dan daerah, serta mitra organisasi kemanusiaan dari dalam dan luar negeri.

Dalam sambutannya, Plt. Ketua PMI Provinsi NTT, Alfridus Bria Seran menyampaikan bahwa PMI kini tidak hanya berfokus pada penanganan pasca-bencana, tetapi juga berkomitmen pada aspek mitigasi dan penguatan komunitas dalam menghadapi risiko bencana.

“PMI bertransformasi dari organisasi responsif menjadi organisasi yang membangun ketangguhan masyarakat. Kami mengapresiasi penuh dukungan Bapak Gubernur yang secara konsisten memberi ruang dan dukungan untuk misi kemanusiaan lintas sektor,” ujar Alfridus.

Ia turut memaparkan sejumlah program strategis PMI di NTT, seperti:

• Program ELEKTRA (Empowering Local Intensity & Community To Take Rapid Action) yang dijalankan di wilayah pesisir Kabupaten Manggarai hingga tahun 2027;
• Kolaborasi lintas batas dengan Palang Merah Timor Leste untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah perbatasan;
• Respons terhadap erupsi Gunung Lewotobi, termasuk distribusi air bersih dan pelayanan dasar bagi pengungsi;
• Promosi donor darah dan distribusi air bersih untuk wilayah-wilayah terdampak kekeringan;
• Gudang logistik hasil kemitraan dengan Pemerintah Selandia Baru yang difungsikan untuk mempercepat distribusi bantuan ke seluruh wilayah NTT.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dalam sambutannya menegaskan pentingnya paradigma baru dalam pengelolaan bencana, yakni menempatkan peringatan dini sebagai titik awal aksi penyelamatan yang efektif dan terstruktur.

“Peringatan dini bukan sekadar informasi. Ini adalah panggilan untuk bergerak cepat. Jeda waktu antara peringatan dan bencana adalah momentum krusial yang harus direspons dengan kebijakan, aksi lapangan, dan komunikasi lintas sektor,” ungkap Gubernur Melki.

Ia menyebut bahwa dari 12 jenis potensi bencana di NTT, tujuh di antaranya bersifat hidrometeorologis dan terjadi secara berulang setiap tahun. Hal ini menuntut kesiapsiagaan tinggi, tidak hanya dari pemerintah tetapi juga dari seluruh elemen masyarakat.

Gubernur juga menegaskan bahwa pembentukan Kelompok Kerja AMPD merupakan amanat dari regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan pelaksana terkait sistem peringatan dini berbasis komunitas.

“AMPD ini bukan proyek seremonial. Ini adalah fondasi bagi sistem ketangguhan yang berkelanjutan, yang harus terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga berbagi pengalamannya saat mendampingi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga saat mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi. Ia menegaskan bahwa bencana bukan hal abstrak, tetapi nyata dan mengancam kehidupan masyarakat jika tidak ditangani secara sistemik.

Menutup sambutannya, Gubernur Melki mengajak seluruh pemangku kepentingan—termasuk pemerintah daerah, PMI, TNI/Polri, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat luas—untuk membangun kesadaran kolektif dalam pengurangan risiko bencana.

“Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita rawat semangat gotong royong, bangun ketangguhan mulai dari keluarga dan komunitas,” seru Gubernur Melki di hadapan para peserta yang hadir secara langsung maupun daring.

Ia pun kembali mengajak masyarakat untuk aktif mendukung gerakan kemanusiaan PMI, termasuk dalam aksi donor darah dan pelayanan sosial lainnya. “Ayo donor darah, ayo bangun NTT,” pungkasnya. ***

Oleh: Oder Maks Sombu, SH., MA., MH


Kupang,nwartapedia.com  – Di tengah dunia yang terus berubah, gereja tak bisa hanya menjadi simbol spiritual yang statis. Ia harus hadir sebagai kekuatan transformatif mengubah, memperbarui, dan memengaruhi umat serta masyarakat secara nyata.

Di sinilah makna terdalam dari transformasi gereja menemukan urgensinya: bukan sekadar perubahan kosmetik atau modernisasi fasilitas, tetapi sebuah pembaruan rohani, sosial, dan struktural demi mewujudkan umat Kristiani yang berkeesaan, relevan, dan berdampak.

Gereja dan Lima Pilar Perannya di Tengah Masyarakat

Selama ini, gereja sudah menjalankan fungsi strategis dalam masyarakat melalui berbagai peran, namun dalam konteks dunia modern, peran-peran itu perlu diperkuat dan disegarkan kembali.
Pertama, pendidikan.

Gereja telah menjadi motor penggerak pendidikan melalui sekolah, universitas, dan pusat-pusat pelatihan. Namun, nilai lebih dari pendidikan gerejawi terletak pada integrasi nilai spiritual dan moral dalam kurikulum.

Transformasi gereja berarti menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter Kristiani, bukan sekadar transmisi pengetahuan.

Kedua, kesehatan. Banyak rumah sakit dan pusat layanan kesehatan didirikan oleh gereja. Namun, dalam dunia yang semakin materialistis, pelayanan kesehatan gereja perlu menegaskan kembali pendekatan holistik yang berakar pada kasih Kristus bukan semata pelayanan medis, tetapi pelayanan kasih yang menyentuh tubuh, jiwa, dan roh.

Ketiga, kesejahteraan sosial. Program bantuan bagi pengungsi, orang miskin, dan korban kekerasan menjadi wujud nyata dari kasih Kristiani. Gereja tidak boleh hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga rumah perlindungan dan suara bagi yang tak bersuara. Transformasi gereja adalah keberpihakan pada keadilan sosial.

Keempat, pembentukan nilai dan etika. Gereja adalah sekolah kehidupan, tempat integritas, solidaritas, dan tanggung jawab sosial diajarkan. Di tengah krisis moral global, gereja harus tampil sebagai penjaga nilai, bukan sekadar pengkhotbah.

Kelima, pengaruh politik. Gereja tidak harus masuk dalam gelanggang kekuasaan, tapi tidak boleh apolitis. Ketika ketidakadilan merajalela, suara profetik gereja dibutuhkan. Transformasi berarti gereja harus berani bersuara demi kebenaran dan menolak kompromi terhadap nilai-nilai ilahi.

Mengapa Transformasi Gereja Menjadi Sangat Penting?

Transformasi gereja bukan hanya pilihan, tapi keniscayaan. Dunia bergerak cepat. Generasi muda hidup dalam arus teknologi, pluralisme, dan krisis identitas. Tanpa pembaruan visi, misi, dan pendekatan, gereja bisa kehilangan relevansi dan daya tarik.

Gereja yang tertransformasi adalah gereja yang:
1. Memahami kebutuhan nyata umat.
2. Dipimpin oleh pemimpin visioner yang tidak takut berubah.
3. Didukung partisipasi aktif jemaat.
4. Mengajarkan iman secara mendalam dan kontekstual.
5. Membangun kemitraan dan kolaborasi luas.

Yesus Kristus sendiri adalah teladan tertinggi transformasi. Ia bukan hanya pemberita, tetapi pusat dari berita transformasi itu sendiri. Kehidupan-Nya adalah revolusi kasih yang melampaui doktrin, menyentuh realitas manusia secara konkret.

Langkah Menuju Transformasi Gereja yang Sejati Transformasi gereja tidak bisa terjadi secara instan.

Dibutuhkan proses spiritual dan praktis yang terintegrasi. Beberapa langkah penting antara lain:
1. Doa dan pencarian kehendak Allah. Setiap langkah gereja harus berakar pada kehendak Tuhan, bukan hanya strategi manusia.
2. Evaluasi menyeluruh. Struktur organisasi, metode pelayanan, dan relasi antar jemaat perlu ditinjau secara kritis dan terbuka.
3. Partisipasi aktif jemaat. Gereja bukan milik para pemimpin saja. Ketika seluruh tubuh Kristus bergerak bersama, perubahan sejati terjadi.

Implikasi Transformasi Gereja
Transformasi yang sejati akan menghasilkan dampak nyata:
1. Pertumbuhan spiritual yang otentik.
2. Relevansi gereja dalam konteks zaman modern.
3. Kemampuan menjangkau generasi muda.
4. Pengaruh positif dalam masyarakat sekitar.
5. Kesinambungan iman lintas generasi.

Penutup: Gereja Bukan Bangunan, tapi Gerakan Transformasi gereja bukan soal membangun gedung lebih besar atau mempercantik liturgi.

Ia adalah tentang membangun kehidupan yang mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang rusak. Saat gereja bertransformasi, ia tidak hanya bertahan di tengah perubahan dunia.

Ia justru menjadi agen perubahan itu sendiri. Gereja yang sejati bukan yang paling ramai, tetapi yang paling berdampak. Ia hadir di tengah masyarakat, menyentuh yang menderita, meneguhkan yang goyah, dan membawa terang dalam gelap.

Mari kita bergerak dari gereja yang beribadah, menuju gereja yang mengubah.
Karena transformasi sejati dimulai ketika kita berhenti berdiam dalam bangku, dan mulai berjalan dalam kasih dan kebenaran.

Penulis: Oder Maks Sombu, SH., MA., MH
Ketua BPD Gereja Bethel Indonesia Provinsi NTT (MI)

Lembata,nwartapedia.com  — Di tengah geliat pembangunan yang perlahan mengubah wajah pedesaan di Nusa Tenggara Timur, hadir sosok perempuan yang menginspirasi dengan ketulusan dan dedikasi: Katarina Yosefina Gie.

Perempuan kelahiran Lewoleba, 6 Februari 1976 ini bukan hanya dikenal sebagai politisi dan pelaku usaha, tetapi juga simbol perjuangan perempuan Lembata yang hadir dan berkarya untuk sesama.

Tinggal di Walakeam, RT 008/RW 003, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Katarina atau yang akrab disapa Rini menjalani hidup dengan prinsip: lebih baik melayani daripada dilayani dan jadilah berarti bagi banyak orang. Prinsip itu tidak sekadar ucapan, tetapi ia wujudkan dalam kerja nyata melalui dunia politik dan usaha, terutama sebagai kontraktor yang fokus pada pembangunan infrastruktur di kampung-kampung.

Politik sebagai Panggilan, Bukan Ambisi

Sebagai alumni SMA Negeri 1 Lewoleba, Katarina memulai kiprahnya di dunia politik bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk menjawab panggilan hati: hadir di tengah rakyat dan menjadi penyambung suara mereka yang selama ini kurang terdengar.

Baginya, politik adalah ladang pelayanan. Ia aktif mendampingi aspirasi masyarakat, memperjuangkan pembangunan jalan, fasilitas umum, hingga memperhatikan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak-anak.

Kontraktor Perempuan di Tengah Dunia Maskulin

Tak berhenti pada advokasi, Katarina memilih jalur yang jarang ditempuh perempuan: menjadi kontraktor. Melalui bidang ini, ia ingin memastikan bahwa pembangunan tidak sekadar proyek, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Di dunia yang didominasi laki-laki, Katarina tampil dengan ketegasan, profesionalisme, dan integritas. Ia mempekerjakan tenaga lokal dan berupaya membuka lapangan kerja seluas mungkin di wilayahnya. Baginya, pemberdayaan adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan.

Keluarga: Pondasi dari Semua Perjuangan

Meski aktif dalam urusan publik, Katarina tetap memegang peran sebagai ibu dan istri dengan penuh cinta. Bersama suaminya, Vinsensius Dasion, dan seorang anak yang menjadi pelita di rumahnya, Katarina menjaga keseimbangan antara panggilan tugas dan kehidupan keluarga.

“Tanpa dukungan suami dan anak, saya bukan siapa-siapa,” ujar Katarina dalam perbincangan bersama media di Kupang, Kamis (26/6).

Ia mengakui bahwa menjadi perempuan publik bukan hal mudah, tapi dengan cinta, komunikasi, dan pengertian dalam keluarga, segalanya bisa dijalani dengan lapang.

Menjadi Terang di Tempat yang Gelap

Rini bukan sosok yang haus panggung. Ia justru menciptakan ruang bagi orang lain untuk bersinar. Keteladanannya menjadi bukti bahwa perempuan bisa berdaya, berkontribusi, dan memimpin dengan hati.

Dalam setiap langkah dan kerja, ia menanamkan nilai bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang dipakai untuk melayani. Dan dari Walakeam sebuah titik kecil di peta NTT ia terus menginspirasi, menjadi cahaya di tengah tantangan, dan bukti bahwa perempuan bisa menjadi agen perubahan yang sejati. (Goe)

Kupang,nwartapedia.com — Nuansa adat dan budaya Timor kembali menyapa Kota Kupang lewat prosesi peminangan yang berlangsung khidmat dan penuh makna antara keluarga besar Stefen Peru Wanda dan Dokter Anna Maria Enggelina Toasu, Rabu (25/6/2025) di kawasan Bello, Kota Kupang.

Sore itu, halaman rumah kediaman keluarga Toasu menjadi saksi pertemuan dua keluarga besar yang membawa serta harapan dan restu leluhur dalam balutan adat Timor Bello.

Prosesi peminangan dimulai dengan saling bersahut pantun antara dua juru bicara adat dari masing-masing pihak. Dengan bahasa santun dan penuh filosofi, maksud dan tujuan pihak laki-laki disampaikan: meminang sang putri untuk menjadi bagian dari keluarga besar Wanda.

Kehadiran ratusan tamu dan keluarga menyaksikan dengan takzim ketika tanda adat seperti sirih pinang, kain adat, dan perlengkapan simbolis lainnya diserahkan.

Lima putri cantik yang telah dipersiapkan sebelumnya menyambut dan membawa masuk tanda-tanda tersebut, menandai diterimanya pinangan secara adat.

Dialog adat dalam bentuk tutur Natoni pun berlanjut. Kedua pihak duduk berhadapan, menyelami makna di balik pernikahan sebagai ikatan dua keluarga dan dua budaya.

Pantun adat yang dilafalkan mengandung doa, tanggung jawab, dan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun penuh berkah dan keteguhan.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi bersama terhadap seluruh bawaan adat. Satu per satu isi hantaran diperiksa oleh masing-masing perwakilan keluarga guna memastikan semuanya sesuai dengan kesepakatan. Usai verifikasi, dinyatakan bahwa seluruh syarat adat telah dipenuhi.

Dengan demikian, prosesi peminangan antara Anna dan Stefen resmi dinyatakan sah menurut adat Timor. Keduanya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya pemberkatan pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Juni 2025 di Gereja Paroki Santo Fransiskus dari Assisi Kolhua, Kota Kupang.

Prosesi ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata bagaimana nilai-nilai budaya tetap menjadi fondasi dalam setiap langkah hidup masyarakat.

Di tengah arus modernisasi, adat tetap hidup—menjadi cahaya dalam membangun cinta, keluarga, dan masa depan. (goe)

Oleh: Heryon Bernard Mbuik, M.Pd


kupang,nwartapedia.com  – Digitalisasi pendidikan menjadi mantra baru pemerintah pusat dalam satu dekade terakhir. Aplikasi ARKAS, Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar, hingga berbagai kebijakan berbasis data diklaim sebagai wajah baru sekolah Indonesia.

Namun, ditengah gegap gempita itu, realitas banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur masih jauh dari ideal. Di beberapa desa, siswa belajar tanpa meja, guru menulis di papan triplek, dan sekolah ambruk masih menjadi berita tahunan.

Ironi ini makin terasa ketika program digitalisasi digenjot, sementara siswa masih harus belajar dalam kondisi darurat pascabencana atau bahkan menumpang di rumah ibadah karena bangunan sekolah belum diperbaiki.

Maka, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah teknologi cukup untuk mengangkat mutu pendidikan jika atap sekolah masih bocor dan jaringan listrik belum masuk desa?

Janji Digital, Luka Infrastruktur

Pemerintah dengan bangga menyebut bahwa Indonesia telah memasuki era “Sekolah Digital.” Akses ke ribuan modul ajar, pelatihan daring guru, dan pelaporan keuangan BOS secara real time menjadi capaian kebijakan pendidikan modern. Namun capaian ini seringkali tidak mencerminkan realitas di daerah seperti NTT.

Di daratan Flores, Alor, Sumba, hingga Timor, masih banyak sekolah yang kesulitan listrik, tidak ada sinyal internet, bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak.

Dalam situasi seperti ini, jargon digital terasa seperti lelucon pahit. Guru harus mengisi data ARKAS atau login ke PMM, sementara sinyal tidak muncul kecuali naik ke bukit tertentu. Tak sedikit guru yang harus ke kota hanya untuk mengunggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Digitalisasi memang penting, tetapi ia tidak boleh melupakan bahwa fondasi sekolah di banyak tempat masih rapuh secara fisik dan struktural.

Siswa yang Belajar di Bawah Terpal.

Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke sebuah sekolah dasar di Kabupaten Kupang yang terdampak badai siklon. Sejak bencana itu, beberapa ruang kelas belum bisa digunakan. Siswa belajar di bawah tenda darurat, sementara bangunan sekolah masih menunggu realisasi dana rehabilitasi.

Ironisnya, sekolah tersebut sudah ditugaskan mengisi data mutu daring dan mengikuti asesmen digital.

Di tempat lain, ada sekolah yang mendapat label “Terakreditasi A” namun toiletnya rusak, air tidak mengalir, dan muridnya harus antre menggunakan satu ruang kelas bergantian. Apakah semua itu mencerminkan kemajuan?

Ketimpangan yang Semakin Dalam

Digitalisasi seharusnya mempermudah, bukan memperlebar jurang. Namun faktanya, ketimpangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan makin nyata. S

ekolah di pusat kota mungkin bisa memanfaatkan platform digital untuk inovasi, tetapi sekolah di pedalaman justru kesulitan mengejar standar administrasi digital yang ditetapkan.

Guru yang seharusnya fokus mengajar, malah stres karena gagal unggah laporan BOS tepat waktu. Bahkan ada kepala sekolah yang rela menyewa jasa operator luar hanya untuk “mengamankan” kelengkapan digital yang diminta pusat. Ini adalah bentuk beban struktural yang tidak adil.

Ketika Perut dan Kepala Sama-Sama Kosong

Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan SMP sebagai upaya intervensi gizi. Di satu sisi, ini patut diapresiasi karena banyak anak di daerah kita memang datang ke sekolah dalam kondisi lapar.

Namun, makan bergizi hanya menyelesaikan bagian kecil dari persoalan mutu pendidikan. Bagaimana mungkin kita berharap anak-anak tumbuh dengan cerdas dan kritis, kalau mereka makan di bangunan tanpa dinding, diajar guru honorer bergaji Rp300 ribu per bulan, dan belajar dari buku usang tanpa akses teknologi?
Pendidikan bukan hanya soal nasi dan aplikasi. Ia butuh ekosistem yang manusiawi dan adil.

Jalan Tengah: Prioritas dan Keberpihakan

Jika pemerintah ingin serius membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran, maka ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan:

1. Percepat pemetaan infrastruktur sekolah yang rusak atau tidak layak huni, dan realisasikan anggaran rehabilitasi dengan pendekatan darurat di daerah 3T.

2. Tunda atau sesuaikan target digitalisasi di sekolah yang belum memiliki akses listrik dan internet memadai.Tidak semua sekolah bisa disamaratakan dalam hal kesiapan teknologi.

3. Fokuskan program makan gratis bukan hanya pada gizi, tapi juga integrasi pembelajaran kontekstual dan literasi kesehatan.

4. Berdayakan guru dengan pelatihan berbasis konteks lokal, bukan sekadar pelaporan berbasis aplikasi.Mereka butuh didengar, bukan terus diberi tugas tambahan yang administratif.

5. Dorong keberpihakan anggaran pendidikan pada daerah-daerah marjinal, termasuk alokasi afirmatif untuk sekolah-sekolah di NTT yang tertinggal secara infrastruktur.

Penutup: Keadilan Bukan Tentang Akses Saja

Pendidikan yang adil tidak cukup diukur dari berapa sekolah yang mengakses internet atau jumlah login ke Platform Merdeka Mengajar. Keadilan sejati adalah ketika anak-anak dari Amanatun, Sumba Tengah, Alor, hingga Miomaffo bisa belajar di ruang yang aman, bersih, dan diajar oleh guru yang sejahtera dan dihormati.

Jika kita hanya mengejar “sekolah digital” tapi membiarkan siswa belajar di bawah terpal atau di bangunan separuh roboh, maka kita bukan sedang membangun masa depan kita sedang membiarkan satu generasi tertinggal.

“Teknologi boleh mutakhir, tapi jika atap sekolah masih bocor, siapa yang bisa berpikir?” 

Penulis : Heryon Bernard Mbuik, M.Pd
 adalah Dosen PGSD Universitas Citra Bangsa, Kupang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rangkaian acara bertajuk Kupang Eksotik Festival sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta pelestarian budaya lokal.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam konferensi pers yang berlangsung di Lantai 1 Kantor Gubernur, Rabu (25/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia dan Polda NTT atas dukungan penuh mereka terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang berkali-kali membantu masyarakat NTT, baik dari sisi penyediaan sarana hingga pengembangan ekonomi lokal. Begitu juga Polda NTT yang telah menjadi mitra strategis kami,” ungkap Gubernur Melki.

Festival ini akan diisi oleh berbagai kegiatan menarik seperti Kupang Eksotik Kulinery, Eksotik Kreatif, Eksotik Run, dan ditutup dengan Kupang Eksotik Night.

Semua kegiatan dirancang untuk menggali dan mempromosikan potensi lokal yang berbasis budaya dan kekayaan alam NTT.

“Kami ingin membuktikan bahwa NTT punya potensi besar dalam ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata. Akan banyak kerajinan, produk UMKM, hingga pertunjukan budaya dari seluruh kabupaten/kota di NTT, termasuk dari luar NTT,” tambahnya.

Acara akan berlangsung dari Kamis hingga Minggu dini hari, dengan Kupang Eksotik Night diperkirakan melewati tengah malam karena akan diisi dengan penampilan musisi dan hiburan di Lapangan Polda NTT.

Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Wijayanto, menambahkan bahwa festival ini adalah wujud nyata sinergi antara BI, Pemprov NTT, dan Polda NTT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Event ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh pemerintah sendiri, tapi harus melalui kolaborasi. Karena itu, kami dukung penuh kegiatan ini,” ujarnya.

Agus menyebutkan tiga event utama, yakni:

1. Kupang Eksotik Kulinery – Fokus pada inovasi kuliner lokal, salah satunya pengolahan labu kuning menjadi produk oleh-oleh khas NTT.
2. Eksotik Run (5K dan 10K) – Ajang lari santai untuk masyarakat umum sekaligus mempersiapkan NTT sebagai tuan rumah PON 2028.
3. Festival Budaya – Menampilkan keragaman budaya NTT melalui parade dan kreasi seni berbasis tenun dan adat lokal.

Polda NTT Pastikan Keamanan dan Sterilisasi Jalur

Sementara itu, Irwasda Polda NTT, Kombes Pol Murry Miranda, menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara penuh sejak 28 Juni hingga 30 Juni 2025.

Ia juga menginformasikan penutupan dan sterilisasi beberapa ruas jalan, terutama saat pelaksanaan Eksotik Run dan Parade Budaya.

“Kami akan lakukan penutupan total jalur El Tari mulai pukul 04.00 pagi hingga 18.00 sore. Kegiatan car free day juga ditiadakan sementara. Ini demi kelancaran dan keamanan kegiatan,” jelasnya.

Sebanyak 48 kontingen dari 22 kabupaten/kota akan turut ambil bagian dalam parade budaya yang dimulai dari depan Kantor Gubernur NTT dan berakhir di Lapangan Polda.

Ajang Kebanggaan untuk Masyarakat NTT

Melalui penyelenggaraan Kupang Eksotik Festival ini, Pemprov NTT berharap masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari pembangunan, serta tumbuh rasa bangga terhadap kekayaan daerah.

“Ini bukan sekadar festival, tapi bentuk optimisme dan kerja kolaboratif kita semua untuk mendorong NTT menjadi lebih maju,” tutup Gubernur NTT.  (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Di balik geliat pembangunan Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan dan kesehatan, kisah cinta dua sosok muda yang penuh dedikasi menjadi angin segar bagi generasi penerus. Stevanus Joseph Piru Wanda dan Anna Maria Enggelina Toasu, dua insan yang tumbuh dalam semangat pelayanan, siap melangkah ke jenjang pernikahan dengan komitmen bersama: mengabdi dan mencintai dalam satu tarikan napas.

Steven, guru muda di SMAN 6 Kupang, dikenal sebagai pendidik yang bersemangat, kreatif, dan dekat dengan murid.

Di lingkungan sekolah, ia bukan hanya pengajar, tapi juga motivator dan sahabat bagi para siswa.

Sementara di luar kelas, hatinya telah tertambat pada Anna, sang pujaan hati yang juga seorang pelayan masyarakat.

Anna, dokter umum yang baru saja resmi menjadi CPNSD Kabupaten Kupang, kini bertugas di Puskesmas Oemasi, Kecamatan Nekamese.

Dikenal sebagai pribadi yang lembut dan penuh kepedulian, Anna memilih jalur pengabdian di wilayah pedesaan sebagai bentuk nyata dari panggilan hidupnya untuk melayani sesama.

Pertemuan mereka bermula tiga tahun silam di Desa Oemofa, dalam sebuah kegiatan bakti sosial terpadu antara dunia pendidikan dan kesehatan.

Steven saat itu menjadi koordinator pelatihan literasi, sementara Anna tergabung dalam tim medis. Dari kerja sama yang intens dan saling mendukung, benih kagum mulai tumbuh, disusul oleh cinta yang perlahan mengakar kuat.

Kini, setelah menapaki jalan panjang bersama, keduanya memutuskan untuk mengikat janji dalam pernikahan sakral yang akan digelar 27 Juni 2025 di Gereja Santo Fransiskus dari Assisi, Kolhua – Kupang.

“Kami percaya cinta bukan hanya soal rasa, tapi soal komitmen dan panggilan. Kami ingin membangun keluarga yang berdampak, walau sederhana. Tidak hanya untuk kami berdua, tapi juga bagi mereka yang kami layani,” tutur Steven penuh keteguhan.

Cinta yang Tumbuh Bersama Misi

Kisah mereka adalah gambaran bagaimana cinta bisa tumbuh dari semangat melayani. Di tengah kesibukan sebagai guru dan dokter, Steven dan Anna tak pernah lelah mengabdikan waktu dan tenaga untuk masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Bagi Anna, menjadi dokter di daerah terpencil bukanlah keterpaksaan, melainkan panggilan.

Sementara bagi Steven, menjadi guru bukan sekadar profesi, tapi misi untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak bangsa.

“Pelayanan itu tidak akan pernah selesai, dan cinta kami pun semoga juga demikian — terus bertumbuh, bersama dengan pengabdian yang kami jalani,” ungkap Anna dengan senyum lembut.

Cinta untuk Flobamorata

Keduanya adalah representasi anak muda Nusa Tenggara Timur yang tidak hanya berbicara soal masa depan pribadi, tapi juga masa depan daerah.

Mereka percaya bahwa keluarga yang mereka bangun nanti bisa menjadi kekuatan kecil yang ikut menopang mimpi besar: Flobamorata yang maju, sehat, dan cerdas.

Kisah Steven dan Anna bukan kisah cinta biasa. Ini adalah cerita tentang dua hati yang saling menemukan di jalan pelayanan, dan kini bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk masyarakat yang mereka cintai.

Selamat menempuh hidup baru, Steven dan Anna. Cinta kalian adalah cahaya bagi banyak orang. (Goe)

Oleh: Heryon Bernard Mbuik

Kupang,nwartapedia.com  – Ada satu kesalahan tafsir yang terus berulang dalam sistem pendidikan kita: kita membebani sekolah dengan tanggung jawab besar, tapi melupakan siapa yang harus menakhodainya.

Kita menginginkan sekolah yang otonom, kreatif, partisipatif. Kita memimpikan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Lalu muncullah jargon “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS).

Namun ketika jargon ini diturunkan ke level operasional, sekolah justru dibiarkan seperti kapal yang dilepas ke tengah laut tanpa kompas, tanpa nakhoda.

Lantas siapa yang semestinya memainkan peran strategis itu?Jawabannya sederhana: kepala sekolah. Tapi bukan kepala sekolah administratif. Yang kita butuhkan adalah kepala sekolah pemimpin.

MBS Bukan Manual Operasional, Tapi Revolusi Budaya

Manajemen Berbasis Sekolah seharusnya menjadi terobosan: memberdayakan sekolah untuk mengambil keputusan sendiri, mengelola sumber daya secara mandiri, dan membangun kualitas pendidikan dari bawah.

Tapi nyatanya, banyak sekolah masih terperangkap dalam praktik-praktik lama terpusat, birokratis, dan tanpa arah inovasi.

Mengapa? Karena kita terlalu fokus pada struktur, dan lupa pada aktor.
Dalam riset yang saya lakukan di SD Inpres Bertingkat Oebobo 2, Kota Kupang, saya mencoba mengukur sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap keberhasilan MBS.

Hasilnya tak main-main: koefisien korelasi sebesar 0,849. Ini bukan angka sepele ini adalah alarm keras yang menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat, MBS hanya akan menjadi papan nama.

Model regresi bahkan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin skor kepemimpinan kepala sekolah akan diikuti oleh peningkatan hampir satu poin (0,947) dalam skor pelaksanaan MBS.

Artinya, ketika kepala sekolah memimpin dengan arah yang jelas, kultur sekolah ikut berubah: guru lebih berani bereksperimen, siswa lebih aktif, dan komunitas sekolah mulai merasa memiliki.

Pemimpin, Bukan Manajer Kurikulum
Di banyak sekolah, kepala sekolah masih diposisikan sebagai “penjaga gawang” administrasi.

Energinya tersedot untuk menandatangani dokumen BOS, mengisi laporan daring, atau sekadar memastikan jadwal pelajaran tidak bentrok. Padahal sekolah bukan pabrik, dan pendidikan bukan produksi massal.

Kepala sekolah seharusnya adalah penggerak perubahan.

Ia harus menjadi arsitek pembelajaran, pemantik dialog, dan penjaga visi institusi pendidikan.

Kepemimpinan yang efektif dalam konteks MBS menuntut tiga hal:
Visioner, mampu menetapkan arah jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan lokal. Partisipatif, membuka ruang kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.

Berani berinovasi, meski tanpa jaminan langsung dari birokrasi di atasnya.
Sekolah dengan kepala sekolah seperti ini akan punya denyut hidup yang nyata.

Ruang guru jadi tempat diskusi, bukan sekadar ruang absen. Rapat staf jadi arena berbagi gagasan, bukan sekadar dengar pengumuman.

Mengubah Otonomi Menjadi Energi
MBS sering kali dipahami sebagai “kemerdekaan” sekolah.

Tapi otonomi tanpa kepemimpinan justru berubah jadi kebingungan. Banyak sekolah tak tahu harus mulai dari mana, tak berani mengambil langkah inovatif karena takut salah, dan akhirnya kembali pada cara-cara lama yang nyaman tapi stagnan.

Disinilah peran kepala sekolah menjadi krusial. Ia adalah jembatan antara semangat otonomi dan kenyataan lapangan.

Kepemimpinannya yang menentukan apakah otonomi akan menjadi ruang tumbuh atau jurang resah.

Di sekolah tempat saya meneliti, kepala sekolah aktif melibatkan guru dalam perencanaan, membuka forum diskusi dengan orang tua, dan melakukan evaluasi bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai alat refleksi bersama. Model ini bisa direplikasi, tapi hanya jika kepala sekolah dipersiapkan secara serius.

Mengapa Banyak Kepala Sekolah Gagal?

Jawabannya tidak tunggal, tapi bisa ditarik pada dua simpul: pelatihan yang seragam dan sistem yang mengekang.
Mayoritas pelatihan kepala sekolah di Indonesia masih berorientasi pada administrasi.

Modul-modulnya diisi dengan peraturan, teknis laporan, dan tata kelola keuangan. Jarang sekali pelatihan yang membekali mereka dengan keterampilan manajemen perubahan, kepemimpinan etis, atau komunikasi transformasional.

Padahal, dalam era pendidikan yang disruptif, kepala sekolah tidak cukup hanya tahu aturan. Ia harus bisa menghidupkan nilai.

Selain itu, sistem pendidikan kita sendiri belum sepenuhnya mendukung kepala sekolah untuk mengambil risiko. Mereka sering kali takut melangkah karena terikat aturan yang kaku dan pengawasan yang lebih fokus pada kelengkapan dokumen ketimbang kualitas proses.

Saatnya Percaya pada Pemimpin Sekolah
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1, jelas disebutkan bahwa MBS memberi otonomi kepada sekolah untuk mengelola kegiatan pendidikan. Tapi otonomi itu akan sia-sia jika kita tak menaruh kepercayaan pada kepala sekolah untuk benar-benar memimpin.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa lengkap format evaluasi atau seberapa ketat supervisi dilakukan, tapi oleh seberapa kuat kepemimpinan di level paling dekat dengan siswa.

MBS hanya bisa berhasil jika kita berhenti melihat kepala sekolah sebagai pelaksana teknis dan mulai menempatkannya sebagai pemimpin strategis.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Redesain total pelatihan kepala sekolah: Fokus pada kepemimpinan transformasional, komunikasi strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Beri ruang untuk inovasi dan kegagalan yang produktif: Jangan hukum sekolah yang mencoba dan gagal; dampingi mereka untuk bangkit dan belajar.
Dorong pengawasan berbasis proses, bukan hanya dokumen: Evaluasi harus mendorong dialog, bukan sekadar checklist.

Libatkan masyarakat sebagai mitra, bukan penonton: MBS adalah sistem kolaboratif, bukan kerja satu arah dari sekolah.

Penutup: Dari “Kepala Sekolah” Menjadi “Pemimpin Sekolah”

Jika Anda seorang guru, lihatlah kepala sekolah Anda. Apakah ia hanya sekadar mengurus surat atau benar-benar hadir dalam pembelajaran Anda?

Jika Anda orang tua murid, lihatlah sekolah anak Anda. Apakah visi sekolahnya hidup dalam tindakan atau sekadar tempelan di dinding?

Dan jika Anda pemangku kebijakan, tanyakan pada diri Anda: apakah kita sedang membentuk pemimpin sekolah, atau hanya petugas administrasi pendidikan?

Karena pada akhirnya, perubahan dalam pendidikan tidak akan lahir dari sistem yang besar dan jauh. Ia akan lahir dari ruang guru yang kecil, kelas yang hangat, dan pemimpin sekolah yang tak hanya hadir, tapi menggerakkan.

Penulis : Heryon Bernard Mbuik sebagai Dekan FKIP Universitas Citra Bangsa