Kupang, nwartapedia.com  – Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Kupang terus mendorong masyarakat untuk mengambil peran dalam mengatasi persoalan sampah, terutama dengan membiasakan memilah sampah dari rumah.

Kepala Bagian Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) DLHK Kota Kupang, Meksy S. Pingak, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Kupang.

Kepada media ini, Senin (7/9/2026), Meksy menyampaikan bahwa saat ini sampah yang terkelola di Kota Kupang baru mencapai 33,26 persen.

Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber. Saat ini, baru sekitar 20 persen masyarakat yang secara rutin melakukan pemilahan sampah dari rumah.

Untuk meningkatkan kesadaran warga, DLHK Kota Kupang mendorong penguatan pengawasan oleh Satgas Kelurahan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terus dilakukan melalui pertemuan tatap muka maupun media.

Dorong Pemanfaatan Bank Sampah
Khusus sampah plastik, masyarakat yang menghasilkan sampah tersebut diedukasi agar tidak langsung membuangnya, tetapi membawa ke Bank Sampah untuk dikelola lebih lanjut.

Sementara untuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pelaku usaha didorong bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan limbah B3.

Meksy mengatakan, target pengelolaan sampah Kota Kupang pada 2026 adalah meningkatkan jumlah sampah yang berhasil dikelola.

Karena itu, masyarakat diharapkan ikut berperan mulai dari lingkungan rumah tangga.

“Pilah sampah dari rumah masing-masing. Sampah yang bisa didaur ulang atau digunakan kembali dibawa ke Bank Sampah, pengepul dan fasilitas pengelolaan sampah lainnya,” imbaunya.

Menurutnya, kebiasaan memilah sampah dari rumah tidak hanya membantu mengurangi timbulan sampah, tetapi juga membuka peluang agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan kembali. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang mulai mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat menangani sampah.

Jika selama ini persoalan sampah lebih banyak berakhir pada proses pengangkutan dan pembuangan ke tempat pembuangan akhir, kini perhatian mulai digeser ke tingkat rumah tangga.

Melalui Gerakan “Satu Bina Satu”, Pemkot Kupang ingin membangun kebiasaan baru agar masyarakat memilah sampah sejak dari sumbernya.

Gerakan dengan pesan “Sampahmu, Tanggung Jawabmu” tersebut diperkenalkan dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Lingkup Kota Kupang yang berlangsung di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (3/9/2026).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, mengatakan persoalan sampah tidak bisa lagi hanya dibebankan kepada pemerintah.

Menurutnya, kondisi TPA Alak menjadi salah satu alasan penting mengapa pola pengelolaan sampah harus segera dibenahi. Sampah perlu dikurangi dan dipilah sebelum masuk ke sistem pengangkutan.

“Jangan menunggu sampah menjadi masalah. Pengelolaan sampah harus dimulai sejak dari sumbernya,” kata Ignasius.

Ia mengatakan, Gerakan “Satu Bina Satu” sebelumnya telah diuji coba di Kecamatan Oebobo. Hasil dari pelaksanaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi sebelum gerakan diperluas ke wilayah lain di Kota Kupang.

Pemkot Kupang, kata dia, tidak ingin program tersebut hanya menjadi kegiatan seremonial. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari perubahan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari.

Karena itu, rumah tangga, lingkungan, perkantoran maupun lembaga lainnya didorong mulai memisahkan sampah organik dan anorganik sejak awal.

Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Ni Nyoman Santi, menyebut masih terdapat pekerjaan besar yang harus dilakukan Kota Kupang.

Capaian pengelolaan sampah Kota Kupang saat ini berada di kisaran 33,5 persen, sedangkan target nasional pada 2026 mencapai 63,4 persen.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, penanganan sampah tidak cukup dilakukan di TPA. Pembenahan harus dilakukan mulai dari hulu hingga hilir.

Di tingkat hilir, perhatian diarahkan pada pembenahan TPA Alak, termasuk upaya perubahan sistem dari open dumping menuju controlled landfill.

Pada bagian tengah, sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti MRF, TPST, TPS3R dan bank sampah perlu kembali dioptimalkan.

Sementara pada bagian hulu, pemilahan dari sumber menjadi kunci melalui Gerakan “Satu Bina Satu.”

Dengan pola tersebut, volume sampah yang masuk ke TPA diharapkan dapat ditekan. Sampah yang masih memiliki nilai guna juga dapat dipisahkan untuk diolah atau dimanfaatkan kembali.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran DLHK Kota Kupang, camat dan lurah se-Kota Kupang, perwakilan lembaga keagamaan, instansi vertikal, UPT kementerian serta pengelola fasilitas pengelolaan sampah.

Kegiatan diawali dengan penyerahan bantuan alat pelindung diri (APD) dari Pusdal LH Bali dan Nusa Tenggara kepada Bank Sampah Muara Abu, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi mengenai penguatan pengelolaan sampah di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Sebanyak 71 sambungan rumah di Perumahan Bumi Fatukoa Indah segera mendapatkan pelayanan air bersih melalui jaringan perpipaan Perumda Air Minum Kota Kupang.

Kesiapan pelayanan tersebut ditandai dengan pemeriksaan teknis yang dilakukan tim Perumda Air Minum Kota Kupang bersama tim teknis PT Gabriel Bangun Jaya pada Jumat, 4 September 2026.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan sumber air, sumur bor, kelistrikan, jaringan distribusi hingga sambungan rumah sebelum pelayanan berjalan secara penuh.

Kepala Bagian Hubungan Pelanggan Perumda Air Minum Kota Kupang, Ferdy Jermias, mengatakan hasil pemeriksaan menemukan beberapa hal teknis yang masih perlu dibenahi.

“Masih ada beberapa hal kecil yang perlu dibenahi sebelum operasionalisasi dilakukan secara penuh, sehingga pelayanan nantinya dapat berjalan maksimal,” ujar Ferdy.

Saat ini, kebutuhan air bersih warga masih dipenuhi menggunakan armada tangki. Namun, Perumda menargetkan kendala teknis segera diselesaikan agar pelayanan dapat dialihkan melalui jaringan perpipaan.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil, menyampaikan apresiasi kepada PT Gabriel Bangun Jaya yang telah memberikan kepercayaan kepada Perumda untuk mengelola pelayanan air bersih di kawasan tersebut.

Menurut Isidorus, kepercayaan pengembang menjadi tanggung jawab sekaligus motivasi bagi Perumda untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

“Kepercayaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk melakukan pelayanan yang semakin profesional dan terus berinovasi,” katanya.

Isidorus juga mengajak pengembang perumahan lainnya di Kota Kupang untuk berkolaborasi dengan Perumda dalam menyediakan layanan air bersih bagi masyarakat.

Sementara itu, Direktur PT Gabriel Bangun Jaya, Maya Leonora Wila Tiro, berharap pengelolaan sumber air di Bumi Fatukoa Indah dapat dilakukan secara optimal.

Ia menyebutkan, debit sumber air di kawasan tersebut cukup besar sehingga diharapkan mampu mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih warga.

Dengan adanya pengelolaan oleh Perumda Air Minum Kota Kupang, pelayanan air bersih di Bumi Fatukoa Indah diharapkan menjadi lebih teratur, profesional dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Perumda dan pihak pengembang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kepala Staf Brigade Infanteri (Kasbrigif) 21/Komodo, Letkol Inf. Gunawan Budhi Prasetyo, S.Sos, mengingatkan seluruh prajurit untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kecelakaan lalu lintas dan bahaya kebakaran.

Penekanan tersebut disampaikan dalam kegiatan Jam Komandan sebagai sarana pengendalian, pengawasan sekaligus edukasi bagi seluruh personel Brigif 21/Komodo.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan dan keselamatan prajurit maupun keluarga.

Dalam arahannya, Gunawan mengingatkan prajurit untuk menerapkan 5 Pilar Keselamatan Berkendara, yakni menggunakan helm dan menguncinya dengan benar, berdoa sebelum berkendara, tidak mengebut, menjaga konsentrasi, serta melengkapi surat-surat kendaraan dan memastikan kendaraan dalam kondisi baik.

Ia menegaskan, keselamatan berkendara harus menjadi kebiasaan setiap prajurit. Kedisiplinan di jalan diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga.

Selain keselamatan berkendara, Kasbrigif 21/Komodo memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan kebakaran di lingkungan kantor, gudang, barak dan perumahan kesatrian.

Prajurit diminta mematikan aliran listrik serta mencabut perangkat elektronik yang tidak digunakan setelah jam kerja.

Setiap personel juga diminta segera melaporkan apabila menemukan kabel atau instalasi listrik yang terkelupas, rapuh maupun berpotensi menimbulkan korsleting.

Gunawan juga mengingatkan agar puntung rokok tidak dibuang sembarangan, terutama di sekitar gudang amunisi, tangki bahan bakar serta kawasan yang kering dan mudah terbakar.

Sarana pemadam kebakaran (Damkar) harus selalu dipastikan dalam kondisi siap digunakan, termasuk ketersediaan air.

Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran.

Menghadapi musim kemarau, prajurit juga dilarang melakukan pembakaran sampah secara sembarangan. Jika pembakaran terpaksa dilakukan, lokasi harus aman dan jauh dari benda maupun kawasan yang mudah terbakar.

Pembakaran wajib diawasi hingga api benar-benar padam. Setelah itu, lokasi harus disiram dengan air untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa dan berpotensi menimbulkan kebakaran lanjutan.

Kasbrigif 21/Komodo menegaskan bahwa keselamatan dan pencegahan kebakaran merupakan tanggung jawab bersama.

Karena itu, seluruh prajurit diminta terus meningkatkan disiplin, kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Logistik Brigif 21/Komodo Mayor Inf. Imam Siregar, Danki Ma Brigif 21/Komodo Kapten Inf. Alimudin Geger, Ws. Pasiminlog Brigif 21/Komodo Letda Inf. Kurniawan, serta para Bintara dan Tamtama Brigif 21/Komodo. **

Jakarta,nwartapedia.com  – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan 12 usulan Kadin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri bersama Komisi VI DPR RI.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Kadin tersebut dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, dan berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Anindya mengatakan, pembaruan UU Kadin diperlukan karena regulasi yang berlaku saat ini telah berusia 39 tahun.

Menurutnya, aturan tersebut lahir sebelum perkembangan ekonomi digital, rantai pasok global dan perubahan ekonomi dunia seperti yang dihadapi dunia usaha saat ini.

“Ini momentum bersejarah untuk memutakhirkan dan menyempurnakannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Anindya.

Dalam pembahasan RUU Kadin, Anindya menyampaikan empat pesan utama, yakni mendorong UMKM naik kelas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong usaha Indonesia mendunia, serta memperkuat posisi Kadin sebagai induk dunia usaha.

12 Usulan Kadin Indonesia

Berikut 12 masukan Kadin Indonesia dalam pembahasan perubahan UU Kadin:

1. Mitra strategis pemerintah

Kadin diusulkan menjadi lembaga mitra strategis pemerintah yang bersifat sui generis dan independen.

2. Satu induk dunia usaha

Kadin menjadi satu-satunya induk dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

3. Mitra konsultasi kebijakan

Kadin menjadi mitra konsultasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, termasuk Musrenbang, RPJMN, RPJMD, serta RUU dan PP terkait dunia usaha.

4. Keterlibatan dalam APBN dan APBD

Kadin diusulkan menjadi mitra konsultasi dalam perumusan butir APBN dan APBD yang berkaitan dengan ekonomi dan dunia usaha.

5. Penguatan pendanaan

Kadin mendorong pendanaan berkelanjutan melalui iuran dan sumbangan yang dapat memperoleh fasilitas deductible hingga super deduction, pengecualian PPh untuk fungsi organisasi, serta hibah pemerintah dan kanal CSR yang dikelola secara transparan dan diaudit.

6. Akses dan pertukaran data ekonomi

Kadin mengusulkan penguatan akses serta pertukaran data ekonomi secara timbal balik antara pemerintah dan Kadin.

7. Pembinaan dan akreditasi asosiasi

Kadin memperoleh fungsi pembinaan, akreditasi, dan pengukuhan asosiasi serta himpunan.

8. Standardisasi bisnis dan dokumen perdagangan

Kadin mendorong standardisasi bisnis dan dokumen perdagangan, termasuk penerbitan Surat Keterangan Asal sesuai praktik internasional kamar dagang, standar lembaga sertifikasi, pelatihan, serta penegakan kode etik.

9. Sistem keanggotaan berbasis NIB

Seluruh pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diusulkan otomatis menjadi anggota Kadin untuk membuka akses pembinaan, pendampingan, dan kemitraan rantai pasok agar UMKM dapat naik kelas.

10. Penyelesaian sengketa bisnis

Kadin mengusulkan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan/atau mediasi.

11. Penyiapan talenta kerja

Kadin mendorong penyiapan talenta kerja nasional dan global melalui registrasi pemagangan dan ujian kompetensi vokasi, serta pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan calon pekerja migran Indonesia.

12. Penguatan diplomasi ekonomi

Kadin mengusulkan penguatan diplomasi ekonomi dan jaringan global melalui pendayagunaan bersama Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan atase perdagangan, serta penguatan Indonesian Chamber (IndCham) berbasis diaspora di negara mitra.

Anindya menegaskan, berbagai agenda tersebut bukan sekadar rencana. Kadin telah menjalankan sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar global, serta penguatan posisi Kadin sebagai induk dunia usaha.

Melalui perubahan UU Kadin, Kadin berharap tercipta kepastian dan kemudahan berusaha sekaligus ekosistem dunia usaha yang semakin kuat untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan mulai diperkuat Pemerintah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Warga, gereja hingga sekolah minggu diajak bersama-sama mengambil peran dalam mengatasi persoalan sampah.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan yang digelar di Kantor Lurah Fontein, Rabu (2/9/2026).

Plt. Lurah Fontein, Iwan Taklai, mengatakan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

Menurutnya, perubahan harus dimulai dari masyarakat dan lingkungan masing-masing.

“Harapan kita, kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi. Kita ingin ada gerakan nyata dari masyarakat. Sedikit demi sedikit, kita mulai dari lingkungan masing-masing,” ujar Iwan.

Ia mengakui, capaian kebersihan Fontein dalam penilaian terakhir mengalami penurunan. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk kembali membangun lingkungan yang bersih dan tertata.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Joseph Leonard Kale, ST., M.Si, mendorong gereja untuk ikut menjadi bagian dari gerakan peduli lingkungan.

Menurutnya, pesan menjaga kebersihan tidak cukup hanya disampaikan dari mimbar gereja, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk melibatkan anak-anak sekolah minggu.

Salah satu gagasan yang didorong yakni mengajak anak-anak mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi, kemudian ditimbang dan dicatat melalui bank sampah.

Dengan cara ini, anak-anak dapat belajar menjaga lingkungan sekaligus mengenal manfaat ekonomi dari sampah.

Ketua LPM Fontein, Jhoni Mandolang, juga menyoroti sejumlah lahan kosong dan kawasan sekitar sungai yang masih membutuhkan perhatian.

Ia berharap pemerintah kelurahan, masyarakat dan pemilik lahan dapat membangun komunikasi untuk bersama-sama menjaga kebersihan.

Dalam kegiatan tersebut, Kelurahan Fontein juga mendorong penguatan bank sampah dan rencana pembentukan forum bank sampah sebagai wadah koordinasi antar-RT.

Gerakan ini diharapkan melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari warga, RT/RW, gereja, sekolah minggu, pemuda, komunitas hingga dunia usaha.

Dengan kolaborasi tersebut, kepedulian terhadap sampah diharapkan tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi menjadi kebiasaan bersama untuk menciptakan Fontein yang lebih bersih dan nyaman. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, turun langsung mengecek kondisi plafon yang rusak di UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang, Selasa (1/9/2026).

Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan terkait kondisi plafon sekolah yang dinilai berpotensi membahayakan siswa dan guru.

Didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP., M.Si., serta Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang, Naomi Kore Doko, S.Pd., Christian melihat sejumlah bagian plafon yang rusak dan masih bergelantungan.

Ia langsung meminta pihak sekolah mengamankan bagian tersebut agar tidak jatuh dan mencederai warga sekolah.

“Sekarang juga bersihkan. Jangan sampai kena orang. Kalau tidak ada tangga, pinjam di Rujab,” tegas Christian.

Menurutnya, keselamatan di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas dan tidak boleh menunggu hingga terjadi kecelakaan.

Christian juga meminta pihak sekolah melakukan pembenahan terhadap berbagai fasilitas yang rusak paling lambat satu bulan, termasuk fasilitas sederhana seperti gagang pintu.

“Jangan dianggap remeh. Ini kelihatannya kecil, tapi bisa mempengaruhi mood belajar peserta didik,” ujarnya.

Untuk perbaikan plafon yang bersifat mendesak, Pemkot Kupang akan mengupayakan penganggaran melalui APBD Perubahan 2026.

Christian meminta Dinas Pendidikan dan PUPR segera menghitung kebutuhan anggaran serta teknis perbaikannya.

“Ini yang urgen kita masukkan dalam perubahan. Dinas Pendidikan dan PUPR hitung kebutuhannya,” katanya.

Christian menegaskan, sekolah harus menjadi ruang belajar yang aman, nyaman dan layak bagi seluruh siswa.

Usai meninjau kondisi sekolah, Wali Kota juga menyempatkan diri menyapa para siswa dan guru yang menyambut kedatangannya dengan antusias. **

Kupang, nwartapedia.com – Waingapu mencatat kenaikan harga barang dan jasa tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, kenaikan harga di wilayah tersebut mencapai 4,04 persen.

Data ini disampaikan Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, dalam konferensi pers di Aula Kantor BPS NTT, Selasa (1/9/2026).

Matamira menjelaskan, secara umum NTT mengalami kenaikan harga sebesar 2,59 persen selama periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) NTT tercatat sebesar 110,74.

Di Waingapu, IHK berada pada angka 112,85, dengan kenaikan harga sebesar 4,04 persen. Sementara kenaikan harga terendah tercatat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,53 persen dengan IHK 109,86.

Menurut Matamira, kenaikan harga di NTT dipengaruhi oleh meningkatnya harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran.

Kenaikan paling besar terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 13,93 persen. Selanjutnya kelompok transportasi naik 3,97 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 2,33 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26 persen.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau juga mengalami kenaikan sebesar 1,53 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 1,96 persen.

“Perubahan harga ini menunjukkan adanya pergerakan yang berbeda pada setiap kelompok pengeluaran dan wilayah,” jelas Matamira.

Meski terjadi kenaikan harga dalam setahun terakhir, pada Agustus 2026 NTT justru mengalami penurunan harga sebesar 0,40 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara sejak awal tahun hingga Agustus 2026, kenaikan harga tercatat sebesar 1,65 persen.

Dengan kenaikan 4,04 persen, Waingapu menjadi wilayah dengan perubahan harga tertinggi di NTT pada Agustus 2026.

Kupang,nwartapedia.com  – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami peningkatan pada Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) NTT mencatat NTP mencapai 101,29, naik 1,10 persen dibandingkan Juli yang berada di angka 100,19.

Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Aula Kantor BPS NTT, Selasa (1/9/2026).

Matamira menjelaskan, NTP merupakan indikator untuk melihat daya tukar atau daya beli petani melalui perbandingan harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi.

“Indeks yang diterima menggambarkan pendapatan petani dari hasil produksi pertaniannya, sedangkan indeks yang dibayar menggambarkan pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi,” jelasnya.

Kenaikan NTP Agustus terutama dipengaruhi Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang naik 0,99 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun 0,10 persen.

Dari lima subsektor pertanian, empat mencatat pertumbuhan positif. Tanaman Perkebunan Rakyat naik 2,05 persen, Tanaman Pangan 1,05 persen, Perikanan 1,00 persen dan Peternakan 0,06 persen. Hanya subsektor Hortikultura yang turun 0,26 persen.

Sejumlah komoditas seperti umbi-umbian, bawang, cabai dan jagung turut menjadi penyumbang kenaikan indeks harga yang diterima petani.

Di sisi lain, NTUP Agustus 2026 tercatat 105,92, meningkat 0,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Indikator tersebut menunjukkan perbandingan harga yang diterima petani dengan biaya produksi dan penambahan barang modal.

Sementara Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) petani turun 0,13 persen, antara lain dipengaruhi penurunan harga bawang merah, sawi hijau dan tomat sayur.

Matamira mengatakan perkembangan NTP tersebut menjadi salah satu gambaran kondisi daya dan usaha petani NTT. Meski secara umum meningkat, perkembangan masing-masing subsektor dan komoditas tetap berbeda.

“Yang penting kita lihat adalah bagaimana nilai yang diterima petani dibandingkan dengan pengeluarannya. Itu yang tergambar melalui NTP,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT terus mematangkan persiapan pelaksanaan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) KADIN NTT 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2026 di Hotel Harper Kupang.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat Dewan Pengurus Harian KADIN NTT bersama Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) dan Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC) di Hotel Harper Kupang, Senin (1/9/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua Umum KADIN NTT, Dr. Cand. Bobby Lianto. Turut hadir Ketua Panitia Pengarah yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Blasius Lema, serta Sekretaris Panitia Pengarah, Restu Herdani Dupe.

Sejumlah anggota SC yang hadir di antaranya Mersy Siubelan, Francisco Besi, Yeskiel Natonis dan Wilson Lianto. Sementara dari OC hadir Ketua Panitia Christopher Samara, Wakil Ketua Yusak Benu bersama jajaran panitia.

Dalam rapat tersebut, jajaran KADIN NTT bersama panitia membahas berbagai kesiapan teknis dan substansi Rapimprov yang akan menjadi salah satu agenda penting organisasi dunia usaha di NTT.

Rapimprov KADIN NTT dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WITA. Pembukaan akan dilaksanakan secara serentak bersama Rapimprov KADIN di seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung secara virtual dengan dipimpin Ketua Umum KADIN Indonesia.

Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan sidang pleno dan komisi. Peserta akan membahas program kerja serta berbagai pokok pikiran yang berkaitan dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah.

Agenda berikutnya yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus. Hasil pembahasan dalam komisi selanjutnya akan dirumuskan menjadi hasil Rapimprov sebelum seluruh rangkaian kegiatan ditutup pada malam hari.

Pada bagian akhir, laporan hasil Rapimprov dari seluruh provinsi akan disampaikan secara serentak melalui virtual, kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama.

Sejumlah pihak juga dijadwalkan hadir dalam Rapimprov KADIN NTT, termasuk Gubernur NTT selaku Ketua Dewan Penasihat KADIN NTT, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan KADIN, serta Anggota Luar Biasa (ALB) KADIN NTT dari berbagai asosiasi dunia usaha.

Saat ini, KADIN NTT mencatat terdapat 28 asosiasi dunia usaha yang terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa. Di antaranya APINDO, PHRI, REI, HIPMI, GAPENSI dan sejumlah asosiasi lainnya.

Rapimprov KADIN NTT diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpelaku usaha sekaligus membangun sinergi yang lebih erat antara dunia usaha dan pemerintah.

Melalui forum tersebut, KADIN NTT juga mendorong lahirnya berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat mendukung pertumbuhan serta kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Rapimprov KADIN NTT 2026 mengusung tema “Ayo Bangun NTT, Sinergi Dunia Usaha Bersama Pemerintah untuk Kebangkitan Ekonomi NTT.” **