Kupang nwartapedia.com  –   Sebuah langkah nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dilakukan di Kelurahan Oesapa Barat, Kota Kupang. Pada Rabu (8/10), Lurah Oesapa Barat, Christian E. Chandra, SH, bersama Ketua RT 07, Yohanes Yohan Paa, mengadakan pertemuan penting dengan Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto, di Kantor Sejahtera Group.

Pertemuan ini membuahkan kesepakatan penting bagi para pelaku UMKM lokal. Ketua Umum KADIN NTT yang juga pemilik beberapa lahan di wilayah tersebut, Bobby Lianto, secara sukarela memfasilitasi penggunaan lahan tanpa biaya sewa untuk dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, khususnya para pengusaha lokal asli Oesapa Barat.

Beberapa lahan tersebut akan digunakan untuk kegiatan usaha produktif seperti jasa cuci motor, lapak jual beli ikan, dan bentuk usaha kecil lainnya yang mendukung ekonomi warga.

Dalam kesempatan tersebut, Lurah Christian E. Chandra menyampaikan harapannya agar pemilik-pemilik lahan lain yang masih belum dimanfaatkan juga bersedia membuka akses bagi masyarakat untuk berwirausaha, tentu dengan persetujuan dan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan UMKM dan perputaran ekonomi di Oesapa Barat.

“Sangat penting bagi kami untuk menciptakan ruang-ruang usaha bagi warga, terutama UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Kami apresiasi niat baik dari Bapak Bobby Lianto yang dengan terbuka memberikan dukungan nyata,” ujar Lurah Christian.

Bobby Lianto dalam sambutannya menyambut baik inisiatif ini. Ia menyatakan bahwa sebagai putra daerah dan Ketua Kadin NTT, dirinya berkewajiban mendorong ekosistem ekonomi yang sehat, khususnya bagi pelaku UMKM.

“Kami berharap ini bisa menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan peluang ekonomi. UMKM harus jadi garda depan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi NTT,” kata Bobby.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Lurah Oesapa Barat yang telah proaktif memfasilitasi warganya untuk bisa lebih mandiri secara ekonomi melalui pemanfaatan aset-aset lahan yang ada.

Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi warga Oesapa Barat dan wilayah lain di NTT untuk terus mengembangkan potensi lokal, memberdayakan masyarakat, dan membangun ekonomi dari bawah. (MI)

Kupang nwartapedia.com  –   Wali Kota Kupang melakukan kunjungan lapangan ke Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kali Dendeng dan aliran sungai Kali Dendeng pada Rabu (15/10).

Dalam kunjungan yang berlangsung selama lebih dari dua jam tersebut, Wali Kota meninjau langsung proses pengolahan air serta berbagai kendala yang dihadapi dalam distribusinya kepada masyarakat.

“Kita mulai dari SPAM Kali Dendeng, lalu lanjut ke aliran kali. Kita diskusi banyak hal, mulai dari alur air, proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, hingga penyaluran ke reservoir. Ada dua reservoir, kapasitas 3000 dan 1000,” ujar Wali Kota Kupang dalam keterangannya kepada media.

Ia menjelaskan bahwa dari hasil pantauan langsung, terdapat sejumlah permasalahan teknis yang menyebabkan debit air yang keluar belum maksimal.

Produksi saat ini sekitar 50-52 ribu liter per hari, padahal kapasitas maksimalnya bisa mencapai 70-80 ribu, bahkan 90 ribu liter jika sistem dan jam operasional ditambah.

“Kita sudah catat semua, termasuk yang rusak-rusak. Ini akan kita anggarkan di tahun 2026 lewat anggaran murni. Rencananya akan dibahas sekitar bulan November,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menekankan pentingnya optimalisasi tidak hanya pada distribusi air ke rumah-rumah, tetapi juga pada proses hulunya, yakni sistem produksi air.

Ia menyebut akan ada penambahan sambungan rumah (SR) secara bertahap untuk menjangkau lebih banyak kelurahan, seiring dengan peningkatan debit air.

“Kita urut dulu benang kusutnya dari awal. Makanya saya datang lama di lokasi, diskusi langsung, mencatat, dan bahkan menggambar mekanisme aliran air supaya saya paham dan bisa merencanakan dengan matang,” jelasnya.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, mengapresiasi kehadiran dan perhatian langsung dari Wali Kota. Ia menilai kunjungan ini sangat berarti bagi peningkatan layanan air bersih di Kota Kupang.

“Terima kasih kepada Pak Wali yang sudah hadir dan berdiskusi langsung. Ini menunjukkan komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah air. Kita saat ini baru melayani sekitar 3.000 sambungan rumah, padahal potensinya bisa menjangkau hingga 15.000,” ujar Isidorus.

Menurutnya, banyak potensi air yang belum dimanfaatkan karena keterbatasan infrastruktur, termasuk pompa dan sistem distribusi yang perlu diperbaiki.

Ia juga menyebut beberapa bagian seperti pintu air yang rusak akan segera diusulkan untuk perbaikan agar distribusi lebih maksimal.

“Kami berharap pada 2026 nanti bisa dilakukan penambahan sambungan rumah secara signifikan. Tapi tentu ini semua menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Targetnya, air tidak hanya mengalir tapi juga dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Aksi nyata kembali ditunjukkan Wali Kota Kupang dalam memperhatikan warganya. Pada Rabu (15/10/2025), Wali Kota menyerahkan secara langsung bantuan kursi roda kepada Ibu Indry, warga RT 12 RW 4, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama. Yang membuat bantuan ini istimewa adalah karena diberikan menggunakan dana pribadi sang Wali Kota.

Tindakan ini menuai apresiasi dari warga, khususnya keluarga penerima bantuan. Mereka menilai bahwa Wali Kota telah menunjukkan kepemimpinan yang tulus dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang yang sudah mendengarkan keluhan saya,” ujar Ibu Indry penuh haru.

“Saya sempat menghubungi beliau dan menyampaikan bahwa saya butuh kursi roda yang sesuai kebutuhan. Kalau yang biasa di rumah sakit itu untuk orang sakit sementara, tidak cocok untuk dipakai harian. Kursi roda seperti ini sangat membantu, ruang gerak lebih bebas, dan aktivitas lebih nyaman,” tambahnya.

Kursi roda yang diserahkan memiliki desain khusus dengan kualitas lebih kokoh dan nyaman dibandingkan kursi roda standar, sangat cocok untuk pemakaian rutin jangka panjang.

Wali Kota Kupang dalam keterangannya menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk komitmen pribadi untuk hadir langsung di tengah masyarakat yang membutuhkan.

“Kursi roda ini bisa menopang hingga 200 kilogram. Rangkanya kuat, dan bagian dudukannya tidak langsung mengenai tulang ekor sehingga tidak menimbulkan sakit. Ini penting untuk kenyamanan jangka panjang,” ujar Wali Kota.

Ia juga menyampaikan bahwa kepedulian sosial seperti ini tidak hanya sebatas kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui aksi nyata.

“Kami ingin setiap warga merasakan kehadiran pemerintah, tidak hanya lewat aturan, tapi juga melalui sentuhan langsung. Selama saya bisa, saya akan terus bergerak,” tegasnya.

Program bantuan seperti ini juga berjalan seiring dengan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertujuan membantu masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan mereka yang membutuhkan alat bantu mobilitas.

Warga setempat menyambut baik dan memberikan apresiasi atas aksi nyata yang dilakukan Wali Kota Kupang. Mereka berharap bantuan serupa dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan di berbagai wilayah Kota Kupang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com   – Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, Dr. Muhammad Taufik, secara resmi meluncurkan Akademi Pengentasan Kemiskinan di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Rabu (15/10).

Peluncuran akademi ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif dan inovatif.

Dalam sambutannya, Dr. Taufik menekankan pentingnya mengubah pendekatan dalam pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, pendekatan lama yang sektoral dan administratif terbukti belum cukup efektif, meskipun anggaran besar telah digelontorkan setiap tahunnya.

“Setiap tahun lebih dari 500 triliun rupiah digelontorkan untuk pengentasan kemiskinan, namun hasilnya masih belum optimal. Bahkan, menurut audit BPKP, efisiensi program pengentasan kemiskinan baru mencapai 52%,” ungkap Dr. TaTaufik.

Ia menambahkan bahwa Akademi Pengentasan Kemiskinan hadir sebagai jawaban terhadap tantangan tersebut, dengan pendekatan berbasis pembelajaran kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak  pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

“Kita perlu rombak cara kerja dan pola pikir. Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga mindset dan budaya. Akademi ini ingin membentuk pola pikir baru bagi para ASN dan masyarakat, agar mereka menjadi aktor utama dalam keluar dari lingkaran kemiskinan,” lanjutnya.

Dr. Taufik juga mengapresiasi Provinsi NTT, khususnya Kota Kupang, yang menurutnya menunjukkan semangat dan inovasi luar biasa dalam pembangunan. Ia menyebut bahwa meskipun NTT mencatatkan pertumbuhan ekonomi tinggi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi secara serius dan terstruktur.

Sementara itu, mewakili Wali Kota Kupang, Dr. Christian Riyaldo, perwakilan dari Pemerintah Kota Kupang menyampaikan komitmen penuh terhadap program ini.

“Akademi Pengentasan Kemiskinan sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk meningkatkan SDM dan memperkuat reformasi birokrasi. Program ini juga selaras dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang mendorong transformasi ASN agar adaptif, inklusif, dan kolaboratif,” ujar perwakilan Wali Kota.

Peluncuran Akademi ini juga menjadi bagian dari upaya untuk membentuk “Corporation City” di Kota Kupang yang akan didampingi oleh berbagai pihak, termasuk BPSDM Provinsi NTT dan perguruan tinggi. Kota Kupang akan menjadi salah satu daerah percontohan dari implementasi konsep “Corporate University” di wilayah Indonesia Timur.

Dr. Taufik mengakhiri sambutannya dengan ajakan kuat untuk bersama-sama membangun bangsa tanpa kemiskinan:

“Selama masih ada kemiskinan, kita belum sepenuhnya merdeka. Inilah esensi gotong royong – menyelesaikan masalah bangsa secara bersama-sama, tanpa melihat sekat-sekat birokrasi, agama, atau status sosial.”

Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Sosial, Kementerian PAN-RB, BPSDM Provinsi NTT, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ke depan, Akademi Pengentasan Kemiskinan diharapkan mampu menjadi katalisator perubahan kebijakan dan pendekatan dalam pengurangan kemiskinan, tidak hanya di Kota Kupang tetapi juga di berbagai daerah lainnya di Indonesia. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Dalam upaya memperkuat perencanaan pembangunan yang berbasis data, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi meluncurkan Portal Sasando NTT, sebuah Portal Data Terpadu Provinsi yang dirancang untuk memperbaiki tata kelola data dan mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah.

Acara peluncuran berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Selasa (14/10/2025) siang, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, Maliki, Minister Counselor Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, Tim Stapelton, Gubernur NTT Melki Laka Lena, jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, perwakilan Program SKALA, serta insan pers.

Portal Sasando merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Program SKALA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar), yang bertujuan mendukung penyediaan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, memberikan apresiasi tinggi atas langkah progresif Pemerintah Provinsi NTT menghadirkan Portal Sasando sebagai wujud komitmen dalam tata kelola data yang baik.

“Siapa yang memanfaatkan data dengan baik, maka pemerintahannya akan lebih efektif dan efisien. Ketika publik bisa mengakses data secara luas, maka pemerintahan akan menjadi lebih transparan, partisipatif, dan terbuka,” ujar Bima Arya.

Mantan Wali Kota Bogor itu menekankan pentingnya data sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Menurutnya, keberadaan Portal Sasando akan membantu Pemerintah NTT menjalankan program pembangunan secara lebih terarah dan terukur, serta memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya menegaskan bahwa kehadiran Portal Sasando menjadi tonggak penting dalam perjalanan digitalisasi birokrasi di NTT.

“Portal Sasando ini adalah wadah bersama bagi seluruh data pembangunan di NTT mulai dari data sektoral, hasil padu padan Regsosek, P3KE, DTKS, hingga visualisasi sampai ke tingkat desa,” jelas Melki.

Ia menambahkan bahwa portal ini akan menjadi instrumen utama dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

“Kami berkomitmen memastikan bahwa data yang dikelola melalui Portal Sasando tidak berhenti di portal, tetapi menjadi pijakan kebijakan publik yang adil, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat,” tegas Gubernur Melki.

Menurutnya, Portal Sasando bukan sekadar sistem teknologi, melainkan simbol kolaborasi dan gotong royong data antara pemerintah pusat, daerah, mitra pembangunan, akademisi, dan masyarakat.

“Melalui peluncuran Portal Sasando ini, kita ingin menghadirkan wajah birokrasi NTT yang lebih terbuka, cepat, dan berbasis data,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, BPS, DFAT Australia, Program SKALA, serta seluruh perangkat daerah yang telah berkolaborasi dalam membangun sistem data terpadu ini.

Usai peluncuran, Wamendagri Bima Arya, didampingi Gubernur Melki Laka Lena, Deputi Bappenas Maliki, Minister Counselor Australia Tim Stapelton, serta Team Leader SKALA, melakukan peninjauan ke Sekretariat Bersama Portal Satu Data Daerah yang berlokasi di lantai dua Kantor Gubernur NTT.

Peluncuran Portal Sasando menandai babak baru transformasi digital Pemerintah Provinsi NTT dalam mendukung pembangunan yang berbasis data, transparan, dan akuntabel. ***

Jakarta, nwartapedia.com – BPJS Kesehatan memberikan apresiasi kepada 110 badan usaha terbaik di Indonesia yang dinilai paling berkomitmen dalam menjalankan kewajiban kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penghargaan tersebut diberikan melalui ajang Satya JKN Award 2025 yang digelar di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa kepatuhan badan usaha dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran pekerja bukan hanya bentuk kewajiban administratif, tetapi juga wujud tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap kesejahteraan pekerja.

“Perlindungan kesehatan pekerja adalah fondasi keberlanjutan sebuah perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, produktivitas meningkat dan loyalitas terbentuk. Inilah makna kepatuhan dalam Program JKN bukan karena kewajiban, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab sosial,” ujar Ghufron.

Ghufron juga menyampaikan bahwa hingga 1 Oktober 2025, jumlah kepesertaan JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,6 persen dari total penduduk Indonesia.

Dari jumlah tersebut, 67,2 juta peserta merupakan pekerja penerima upah (PPU) baik di sektor publik maupun swasta.

Menurutnya, pencapaian tersebut tidak terlepas dari peran badan usaha yang patuh mendaftarkan seluruh pekerjanya, sehingga membantu mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan keberlanjutan Program JKN.

“Setiap pekerja berhak atas jaminan kesehatan. Karena itu, kami terus mendorong seluruh badan usaha agar memastikan para pekerjanya terlindungi dalam Program JKN,” tambah Ghufron.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam sambutannya menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan negara terhadap badan usaha yang berkomitmen melindungi kesejahteraan pekerja.

“Komitmen ini sejalan dengan amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial. Kepatuhan badan usaha mendukung keberlanjutan JKN adalah bentuk gotong royong dan investasi jangka panjang bagi produktivitas pekerja,” kata Cak Imin.

Cak Imin menambahkan, Satya JKN Award diharapkan menjadi pendorong untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha, memperkuat kualitas layanan, dan mempererat sinergi lintas sektor demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera.

Dalam proses penilaian, BPJS Kesehatan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menjamin objektivitas dan transparansi.

Penilaian dilakukan berdasarkan indikator kepatuhan pendaftaran pekerja, pelaporan upah, pemanfaatan aplikasi Electronic Data Badan Usaha (EDABU), serta kontribusi sosial perusahaan.

Direktur Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN Kejaksaan Agung RI, Rudi Irmawan, menegaskan pentingnya sinergi antara BPJS Kesehatan dan lembaga hukum dalam meningkatkan kepatuhan badan usaha.

“Kami terus memperkuat upaya hukum baik preventif maupun litigasi untuk mendukung keberhasilan Program JKN. Kepatuhan seharusnya menjadi budaya perusahaan, bukan sekadar kewajiban hukum,” tegas Rudi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI, Cris Kuntadi, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperluas perlindungan bagi pekerja formal maupun informal sebagai bagian dari transformasi sistem ketenagakerjaan nasional.

“Seluruh pekerja berhak atas jaminan sosial yang layak. Mari kita bangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Deputi III Kantor Staf Presiden RI, Syska Hutagalung, yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keberlanjutan JKN.

“Kami berkomitmen mengawal agar Program JKN terus berjalan baik. BPJS Kesehatan harus memaksimalkan sumber daya demi peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta,” pungkas Syska.

Melalui Satya JKN Award 2025, BPJS Kesehatan meneguhkan semangat gotong royong nasional dalam memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan kesehatan.

Program ini menjadi simbol kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun sistem jaminan sosial yang kuat, adil, dan berkelanjutan. ***

Kupang, Nwartapedia.com – Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menegaskan komitmennya untuk memperkuat budaya kerja positif dan disiplin di lingkungan Perumda.

Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, usai peluncuran Program Promo Pemasangan Sambungan Baru di halaman kantor Perumda, Senin (13/10/2025).

Isidorus menjelaskan bahwa sejak dilantik, dirinya berupaya menindaklanjuti pesan penting dari Wali Kota Kupang untuk membangun etos kerja dan kedisiplinan pegawai.

“Pesan Bapak Wali Kota waktu saya dilantik itu sudah saya jalankan. Setiap Senin dan Jumat saya turun langsung ke lapangan untuk melihat kinerja pegawai, memotivasi, dan memastikan pelayanan berjalan baik,” ujarnya.

Menurutnya, sebagai lembaga pelayanan publik, disiplin dan kehadiran tepat waktu adalah hal mendasar yang harus dijaga.

“Jangan sampai masyarakat datang lebih dulu daripada petugas. Kita harus melayani dengan profesional dan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Saat ini, Perumda tengah melakukan penataan struktur kepegawaian untuk memastikan setiap pegawai bekerja sesuai kapasitas dan fungsi masing-masing. Dari total 91 pegawai, terdiri atas 81 ASN dan 10 tenaga harian lepas (THL).

Selain pembenahan internal, Isidorus juga menjalin kerja sama dengan BPKP guna memperkuat sistem tata kelola dan akuntabilitas keuangan.

Ia menambahkan, komunikasi juga dibangun dengan beberapa lembaga internasional yang sebelumnya terlibat dalam penyusunan Rencana Pengamanan Air (Water Safety Plan).

Dalam kesempatan tersebut, Isidorus berpesan agar seluruh pegawai menumbuhkan rasa memiliki terhadap instansi tempat mereka bekerja.

“Cintai rumah ini. Kalau kalian menjaga tempat kerja ini dengan baik, maka rumah tangga kalian juga akan aman dan bahagia,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya disiplin kehadiran. Dari hasil evaluasi, tercatat 31 pegawai tidak hadir tanpa alasan dalam sebulan terakhir.

“Saya sudah minta ditelusuri penyebabnya. Kita ini pelayan publik, jadi tanggung jawab dan tata krama kerja harus dijaga,” tegasnya.

Isidorus menutup dengan ajakan agar seluruh pegawai mempertahankan semangat kerja positif yang mulai terbangun.

“Kita bahkan mendapat apresiasi dari Penjabat Sekda Kota Kupang karena kinerja semakin baik. Ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan,” pungkasnya. (MI)

Kuoang,nwartapedia.com  — Antusiasme warga Kota Kupang menyambut program promo pemasangan sambungan baru Perumda Air Minum Kota Kupang terlihat sejak hari pertama peluncurannya.

Salah satunya datang dari Irenius Take, warga Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, yang tercatat sebagai pelanggan pertama dalam program promo tersebut.

Program yang resmi diluncurkan oleh Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, pada Senin (13/10/2025) di halaman depan kantor PDAM Kota Kupang ini menawarkan potongan biaya signifikan dari Rp2.500.000 menjadi hanya Rp1.500.000 per paket sambungan baru.

Irenius mengaku mengetahui informasi promo tersebut dari teman-temannya yang bekerja di kantor PDAM. Tanpa menunggu lama, ia langsung datang untuk mendaftar dan melunasi biaya pemasangan.

“Saya dengar dari teman-teman di kantor PDAM, langsung saya datang istilahnya jemput bola. Saya bayar lunas supaya tidak ada beban lagi, tinggal tunggu pemasangan,” ujar Irenius.

Sebagai pekerja serabutan, Irenius mengaku sangat terbantu dengan adanya program promo ini. Ia juga mengajak masyarakat Kota Kupang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.

“Selama ini saya pakai air tangki 6.000 liter setiap bulan. Dengan promo ini, lebih hemat dan bisa punya sambungan air sendiri. Saya ajak masyarakat Kota Kupang segera ikut program bagus ini,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menjelaskan bahwa promo ini berlaku mulai 13 Oktober hingga 31 Desember 2025. Program ini merupakan bentuk komitmen Perumda dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau.

“Biaya reguler sebelumnya Rp2,5 juta, tetapi dengan promo ini masyarakat cukup membayar Rp1,5 juta. Ada potongan sekitar Rp1 juta. Calon pelanggan bisa membayar uang muka Rp800 ribu, dan sisanya dicicil hingga tujuh kali,” jelas Isidorus.

Ia menambahkan, tujuan utama dari promo ini adalah agar semakin banyak warga Kota Kupang dapat menikmati layanan air bersih.

Perumda juga akan melakukan sosialisasi melalui media sosial, serta bekerja sama dengan para camat dan lurah untuk menyebarkan informasi ke masyarakat di tiap wilayah.

Selain fokus pada penambahan sambungan baru, Perumda juga tengah berupaya mengatasi permasalahan jaringan perpipaan tua yang menyebabkan kebocoran dan kehilangan air.

“Berdasarkan data per September 2025, tingkat kehilangan air mencapai 27 persen. Ini karena banyak pipa yang sudah tua dan bocor. Kami berharap dukungan Pemerintah Kota Kupang dan BKD untuk program peremajaan pipa di segmen-segmen kritis,” ungkapnya.

Isidorus berharap, program promo sambungan baru ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga selama tiga bulan ke depan, sekaligus menjadi langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi air bersih di Kota Kupang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Retret Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang sebelumnya digelar di Universitas Pertahanan (Unhan) Belu.

Penutupan kegiatan tersebut berlangsung di Aula El Tari, Kantor Gubernur NTT, pada Senin (13/10/2025) siang.

Dalam sambutannya, Gubernur Melki menegaskan bahwa hasil dari kegiatan retret itu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

 “Kita memastikan seluruh hasil dari Unhan, baik dalam memperbaiki tata kelola maupun pelayanan kita masing-masing,” ujar Gubernur Melki.

Retret ASN Dorong Perubahan dan Kolaborasi

Gubernur Melki menyebutkan bahwa kegiatan retret tersebut diikuti oleh lebih dari 600 ASN yang terdiri dari pejabat struktural di berbagai instansi Pemprov NTT. Ia berharap para peserta retret dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang diperoleh selama kegiatan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

 “Tidak boleh lagi ada kerja sendiri-sendiri. Lupakan ego dan perkuat kerja sama. Kita butuh kolaborasi untuk mencapai hasil terbaik,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja ASN, terutama pejabat eselon II, III, dan IV yang disebutnya sebagai motor penggerak dan motor perubahan birokrasi ke depan.

“Pencapaian per minggu harus dihitung secara cermat. Setiap pejabat harus tahu sejauh mana kontribusinya terhadap pelayanan publik,” imbuhnya.

Anggaran Harus Berdampak untuk Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Melki juga menyoroti pentingnya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah.

 “Di tengah pembatasan anggaran, kita harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar berdampak bagi kebutuhan publik,” tandasnya.

Sebagai contoh, ia menyebut pelaksanaan Tour de EnTeTe, yang meski hanya menggunakan anggaran kurang dari Rp15 miliar, justru mampu mendatangkan alokasi dana sebesar Rp186 miliar untuk perbaikan jalan yang dilalui peserta lomba balap sepeda tersebut.

“Program apa, dampaknya apa, biayanya berapa — semua harus terukur. Setiap kritik masyarakat harus dijawab dengan kinerja,” tegas Gubernur Melki.

Menuju Transformasi Birokrasi Produktif

Lebih lanjut, Gubernur Melki menekankan pentingnya transformasi birokrasi dari pola kerja konvensional menjadi birokrasi yang adaptif, inovatif, dan berjiwa entrepreneur.

 “Kita harus bertransformasi dari birokrasi yang biasa-biasa saja menjadi birokrasi yang berjiwa entrepreneur. Ke depan, tugas kita adalah melahirkan banyak pengusaha di berbagai bidang agar nilai tambah dan hilirisasi ekonomi bisa terjadi di masyarakat,” pungkasnya.

Dengan semangat tersebut, Pemprov NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Melki berkomitmen menjadikan ASN sebagai agen perubahan yang tidak hanya melayani, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat melalui kolaborasi dan kerja nyata. ***

Kupang,nwartapedia.com — Sengketa kepemilikan lahan di kawasan strategis Lampu Merah Oesapa, Kota Kupang, kembali menjadi sorotan publik.

Melalui kuasa hukumnya Andre Lado, S.H., warga bernama Agustinus Fanggi resmi mengajukan gugatan perlawanan eksekusi terhadap objek tanah seluas 535 meter persegi yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang karena pihak Agustinus Fanggi mengklaim sebagai pembeli sah atas tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2287/Oesapa, hasil kesepakatan jual beli dengan Paulus Kou (terlawan VII) sejak tahun 2007.

Pembelian Disertai Bukti Pembayaran dan Itikad Baik

Dalam keterangan persnya kepada sejumlah awak media pada Senin (13/10/2025), Andre Lado menegaskan bahwa transaksi jual beli antara kliennya dan Paulus Kou dilakukan secara sah serta disertai bukti pembayaran yang sah di mata hukum.

“Klien saya telah menunjukkan itikad baik sebagai pembeli dengan melakukan pembayaran secara bertahap, yaitu Rp25 juta pada 20 April 2007 dan Rp25 juta pada 27 Desember 2008, dari total harga Rp350 juta. Sisanya akan dilunasi ketika sertifikat tanah dibawa ke notaris untuk penandatanganan akta jual beli,” jelas Andre.

Namun hingga tahun 2015, sertifikat tersebut belum juga diserahkan kepada Agustinus Fanggi karena disebut masih berada di tangan pihak lain.

Sudah Ditempati dan Dibangun Sejak 2017

Sejak tahun 2017, Agustinus Fanggi diketahui telah menempati dan membangun lima unit kamar kos permanen berukuran 3×4 meter di atas lahan tersebut.

Bangunan itu digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha kecil, dan keberadaannya diketahui secara terbuka oleh masyarakat sekitar.

Namun, pada 4 Agustus 2025, pihak Pengadilan Negeri Kupang melakukan pemeriksaan lokasi untuk eksekusi lahan terkait putusan perkara perdata Nomor 92/Pdt.G/2021/PN KPG, di mana Paulus Kou (terlawan VII) dinyatakan kalah.

Andre Lado menuturkan bahwa kliennya tidak pernah menjadi pihak dalam perkara tersebut dan baru mengetahui adanya proses hukum itu ketika petugas datang ke lokasi.

“Klien kami tidak pernah dilibatkan atau diberitahu tentang perkara sebelumnya. Karena itu, pelaksanaan eksekusi atas objek tanah yang telah dibeli dan ditempati sejak lama jelas berpotensi melanggar hak hukum klien kami,” tegas Andre.

Isi Gugatan Perlawanan

Dalam gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang, pihak Agustinus Fanggi meminta majelis hakim untuk:

1. Menyatakan sah jual beli antara Agustinus Fanggi dan Paulus Kou atas tanah objek sengketa.
2. Menyatakan sah kwitansi pembayaran sebagai bukti transaksi jual beli.
3. Mengakui hak tinggal dan hak atas bangunan yang telah berdiri di atas lahan tersebut.
4. Menunda eksekusi tanah hingga terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht).

Gugatan tersebut juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Sip/1976 dan Nomor 1248 K/Pid/2019, yang menegaskan bahwa perjanjian jual beli tetap sah meskipun akta belum dibuat selama syarat-syarat materil terpenuhi, serta eksekusi atas objek yang disengketakan pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menanti Keadilan dari Pengadilan

Hingga berita ini diturunkan, proses perlawanan eksekusi masih berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang. Pihak Agustinus Fanggi berharap majelis hakim dapat menilai fakta hukum secara objektif, mengingat dirinya telah menempati, membangun, dan memanfaatkan lahan tersebut secara sah dan terbuka sejak 2007.

“Kami percaya pada asas keadilan. Harapan kami, pengadilan dapat menegakkan hukum secara adil dan tidak merugikan warga yang telah beritikad baik,” tutup Andre Lado. (***)