Perubahan Iklim di Kota Kupang, Norman Riwu Kaho Tekankan Pentingnya Adaptasi dan Mitigasi

Kupang, nwartapedia.com  – Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan pembangunan Kota Kupang yang membutuhkan langkah penanganan secara terpadu.

Ancaman kekeringan, berkurangnya kemampuan lingkungan menyimpan air, serta tingginya emisi gas rumah kaca menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Norman Riwu Kaho, Tim Penulis Climate Action Plan (CAP) sekaligus anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang, saat membawakan materi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rapat Kerja Pokja Perubahan Iklim melalui Program CAPACities di Hotel Neo Aston Kupang, Jumat (25/9/2026).

Dalam pemaparannya, Norman menekankan pentingnya memperkuat strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berdasarkan kondisi lingkungan serta data yang telah dihimpun Pemerintah Kota Kupang.

Menurutnya, dokumen rencana aksi perubahan iklim harus menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan yang mampu menjawab persoalan lingkungan dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Norman menjelaskan bahwa salah satu tantangan adaptasi perubahan iklim di Kota Kupang adalah menjaga ketersediaan sumber daya air.

Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, sejumlah aliran sungai mengalami perbedaan debit yang signifikan antara musim hujan dan musim kemarau.

Bahkan, terdapat aliran sungai yang hanya terisi ketika hujan berlangsung dan kembali mengering setelah hujan berhenti.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan kemampuan daerah aliran sungai dalam menyerap dan menyimpan air.

Selain persoalan air, Norman menyoroti tingginya emisi gas rumah kaca dari aktivitas penggunaan energi.

Berdasarkan data inventarisasi yang disampaikan dalam rapat kerja, sektor energi menyumbang sekitar 82 persen emisi gas rumah kaca di Kota Kupang.

Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa strategi mitigasi perubahan iklim perlu memberikan perhatian besar pada penggunaan energi, khususnya dalam sektor transportasi, industri, konstruksi, dan rumah tangga.

Norman mencontohkan meningkatnya kebutuhan kendaraan pribadi yang turut mendorong konsumsi energi.

Menurutnya, pengembangan transportasi umum, peningkatan konektivitas antarkawasan, serta penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah tetap menjadi persoalan lingkungan yang harus ditangani secara berkelanjutan, termasuk dengan mengurangi praktik pembakaran sampah.

Norman menegaskan pentingnya mengevaluasi kembali target penurunan emisi dan program adaptasi yang telah tercantum dalam dokumen rencana aksi perubahan iklim Kota Kupang.

Menurutnya, perkembangan data dan hasil inventarisasi emisi perlu menjadi dasar untuk menyesuaikan target serta menentukan program prioritas.

Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rencana aksi yang lebih terukur, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun dampaknya terhadap lingkungan.

Ia juga mendorong agar hasil inventarisasi emisi dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan memiliki sasaran yang jelas dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

Rapat Kerja Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang melalui Program CAPACities menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi sekaligus merumuskan langkah penanganan berbagai persoalan lingkungan.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan mitra pembangunan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi.

Norman menekankan bahwa perencanaan perubahan iklim harus didukung data yang akurat serta diterjemahkan menjadi program nyata sesuai kebutuhan daerah.

Hasil pembahasan dalam rapat kerja ini diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Kupang, terutama dalam memperkuat ketahanan air, mengendalikan emisi gas rumah kaca, dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat. (MI)

 




Andre Ota: Aksi Perubahan Iklim Kota Kupang Harus Masuk Program Pembangunan 2027

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang mendorong agar berbagai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui kegiatan nyata yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Kota Kupang sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim, Andre Ota, saat membuka Rapat Kerja Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang melalui Program CAPACities yang diselenggarakan Catholic Relief Services (CRS) di Hotel Neo Aston Kupang, Jumat (25/9/2026).

Andre mengatakan, kegiatan tersebut berlangsung pada momentum yang tepat karena Pemerintah Kota Kupang sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tahun 2027.

Menurutnya, berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat program prioritas pembangunan, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih kepada CRS yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Waktunya sangat tepat karena kita sementara menyusun anggaran murni 2027,” ungkap Andre.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Andre menegaskan, rekomendasi Pokja Perubahan Iklim harus dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar memiliki dasar perencanaan serta peluang memperoleh dukungan anggaran.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, termasuk alokasi anggaran Rp500 juta bagi setiap kelurahan.

Dengan adanya alokasi tersebut, berbagai usulan kegiatan lingkungan hidup diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan yang telah direncanakan.

Ia menilai pengelolaan sumber daya air perlu mendapat perhatian serius, mengingat ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Upaya konservasi sumber air, pemanfaatan air hujan, serta peningkatan daya serap tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain persoalan air, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perlindungan lingkungan juga perlu diintegrasikan ke dalam program pembangunan.

Andre menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat upaya penanganan perubahan iklim. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.

Melalui kolaborasi, sumber daya yang dimiliki pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga mitra dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program secara bersama-sama.

Sementara itu, Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi, mengatakan bahwa pelaksanaan rencana aksi perubahan iklim membutuhkan koordinasi yang kuat serta mekanisme pemantauan yang jelas.

Menurutnya, dokumen rencana aksi yang telah disusun bersama harus dilengkapi dengan langkah pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan pembagian tanggung jawab.

Fransiska mencontohkan persoalan kekeringan yang saat ini membutuhkan respons terkoordinasi, mulai dari pemanfaatan data kondisi sumber air hingga penentuan langkah penanganan bagi masyarakat terdampak.

Ia berharap Pokja Perubahan Iklim mampu menghubungkan berbagai informasi yang tersedia menjadi program nyata yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

Fransiska juga mendorong agar informasi iklim dan kebencanaan dapat disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.

Fransiska menjelaskan bahwa rapat kerja Pokja Perubahan Iklim dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan untuk mengevaluasi kemajuan rencana aksi, membahas persoalan yang muncul, serta merumuskan langkah penanganan berikutnya.

Melalui Program CAPACities, CRS mendukung penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan kemitraan dan peluang pendanaan untuk pelaksanaan aksi iklim.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan rencana aksi perubahan iklim sekaligus mendukung penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan Kota Kupang.

Fransiska menekankan bahwa setiap rekomendasi perlu disertai kejelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, perkembangan pelaksanaan program dapat dievaluasi dalam pertemuan Pokja berikutnya.

Rapat kerja ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah Pemerintah Kota Kupang, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga gereja, hingga perwakilan masyarakat.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Kupang bersama CRS berupaya memperkuat sinergi multipihak agar program ketahanan iklim dapat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (MI)




22 Anak NTT Raih Beasiswa Kuliah di Tiongkok, INTI Dorong Generasi Muda Kembali Bangun Daerah

Kupang, nwartapedia.com — Sebanyak 22 anak asal Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di Tiongkok melalui program beasiswa penuh yang difasilitasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) NTT.

Ke-22 siswa tersebut akan menempuh pendidikan tinggi di Nantong College of Science and Technology (NTCST), Kota Nantong, Provinsi Jiangsu, Tiongkok.

Pelepasan 22 calon mahasiswa ini berlangsung di Shoto Kai Resto and Cafe, Kota Kupang, Rabu (23/9/2026) sore. 

Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh Gubernur NTT Melki Laka Lena dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie, A.B., Ph.D.

Ketua Umum INTI NTT Ir. Theo Widodo yang juga ayah dari Walikota Kupang dr.Christian Widodo mengatakan, keberangkatan 22 siswa tersebut merupakan bagian dari komitmen INTI NTT dalam membuka akses pendidikan bagi generasi muda di NTT.

Program ini menjadi keberangkatan ketiga yang difasilitasi INTI NTT. Sebelumnya, tiga siswa diberangkatkan pada 2024 dan 12 siswa pada 2025.

“Program ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membangun daerah melalui pendidikan,” ujar Theo.

Menurut Theo, para penerima beasiswa memperoleh sejumlah fasilitas, termasuk pembebasan biaya kuliah, tempat tinggal di asrama serta uang saku selama menjalani pendidikan.

Ia menjelaskan, calon mahasiswa tidak diwajibkan menguasai Bahasa Mandarin sejak awal. 

Seleksi dilakukan dengan menggunakan Bahasa Inggris melalui proses wawancara jarak jauh bersama konsultan pendidikan dan pihak kampus.

“Tidak ada tes tertulis dan persyaratan TOEFL. Nanti tahun pertama di Tiongkok, mereka akan belajar Bahasa Mandarin,” jelasnya.

Theo menyebut para mahasiswa akan menempuh pendidikan pada sejumlah bidang yang berkaitan dengan teknologi dan kebutuhan industri.

Empat jurusan tersebut yakni Food Intelligence Technology, Mekatronika, Software Technology dan Horticultural Technology.

Para mahasiswa akan menempuh pendidikan Diploma III.

Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka dapat mengembangkan pengalaman dan kompetensi yang diperoleh sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Theo yang juga adalah ketua Forum Pembauran Kebangsaan disingkat FPK NTT mengatakan, kesempatan belajar di Tiongkok diharapkan dapat memperluas wawasan dan kemampuan anak-anak NTT, terutama dalam memahami perkembangan teknologi, etos kerja dan kemanpuan bahasa Mandarin bukan hanya bidang study yg dipelajari.

Ia berharap para mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan sesuai target dan nantinya kembali ke NTT.

“Kami berharap mereka menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan kembali membangun NTT,” katanya.

Agen Pendidikan INTI di Jakarta, Yovandra, mengatakan sebanyak 26 peserta mengikuti proses seleksi untuk program tahun ketiga tersebut.

Setelah melalui tahapan seleksi, 22 peserta dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan di Nantong.

Menurut Yovandra, proses seleksi dilakukan melalui dua tahap wawancara. Tahap pertama dilakukan bersama dirinya, sedangkan tahap berikutnya dilakukan bersama pihak kampus secara daring.

Ia menegaskan bahwa program tersebut tidak mensyaratkan test tertulis maupun nilai TOEFL tertentu.

Para peserta yang dinyatakan lolos kemudian harus menyiapkan sejumlah dokumen, seperti paspor, rapor, pemeriksaan kesehatan dll.

Secara nasional, terdapat 108 peserta yang dinyatakan lolos tahun ini. Dari jumlah tersebut, 22 orang berasal dari NTT.

Yovandra mengatakan para mahasiswa dijadwalkan berangkat ke Jakarta untuk pengurusan visa tgl 24 September sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke Tiongkok dibantu oleh Konsultan Pendidikan .

Ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak anak NTT memperoleh kesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, terutama dinegri maju Tiongkok.

Gubernur NTT Melki Laka Lena dalam arahannya memberikan apresiasi terhadap program yang dilakukan INTI NTT.

Melki mengatakan kesempatan belajar di Tiongkok dapat menjadi pengalaman penting bagi para siswa untuk mengenal perkembangan teknologi, pendidikan dan berbagai sektor industri dan terutama bahasa serta etos kerja.

Ia berharap pengetahuan yang diperoleh selama berada di Nantong nantinya dapat diterapkan untuk mendukung pembangunan di NTT.

“Pulang kembali ke NTT bawa proposal ide. Kami siap memfasilitasi,” kata Melki.

Ia juga berpesan agar para mahasiswa menjadi bagian dari generasi yang membawa perubahan bagi daerah setelah menyelesaikan pendidikan.

Menurut Gubernur yang pernah mengunjungi kampus tsb, kebutuhan NTT terhadap sumber daya manusia dengan kemampuan teknologi akan semakin besar seiring perkembangan pembangunan dan hilirisasi berbagai sektor.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof. Stella Christie PhD turut memberikan motivasi kepada 22 calon mahasiswa tersebut.

Ia meminta para siswa tidak hanya fokus menyelesaikan pendidikan, tetapi juga memanfaatkan kesempatan berada di Tiongkok untuk mempelajari berbagai perkembangan baru.

“Jangan sia-siakan kesempatan ini. Perubahan di Tiongkok ini sangat besar. Buka telinga dan mata untuk mempelajari sesuatu yang baru,” pesannya.

Prof. Stella juga mengingatkan para mahasiswa untuk tetap memiliki komitmen terhadap pendidikan dan kembali memberikan manfaat bagi masyarakat setelah menyelesaikan studi.

Salah satu penerima beasiswa, Malesia Seanaz Aurolia, lulusan SMA Kristen Citra Bangsa, memilih jurusan Mekatronika.

Seanaz mengetahui program tersebut setelah INTI NTT melakukan sosialisasi di sekolahnya.

Ia mengatakan proses seleksi yang dijalani tidak terlalu sulit karena wawancara menggunakan Bahasa Inggris dengan pertanyaan-pertanyaan mudah.

Bagi Seanaz, kesempatan kuliah di Tiongkok merupakan pengalaman berharga yang harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh.

“Saya berkomitmen untuk tidak mengecewakan orangtua dan INTI NTT yang sudah memfasilitasi saya dan teman-teman,” ujarnya.

Ketua Bidang Pendidikan INTI NTT Ir. Mariana Nenobais, M.Si., menilai anak-anak NTT memiliki kemampuan untuk bersaing dengan siswa dari berbagai daerah maupun negara lain.

Menurutnya, keberhasilan 22 siswa lolos seleksi menjadi salah satu bukti bahwa anak-anak NTT memiliki potensi besar apabila diberikan akses dan kesempatan.

Ia berharap semakin banyak orang tua memberikan dukungan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai pendidikan, termasuk belajar di luar negeri.

Program beasiswa tersebut diharapkan tidak hanya menjadi jalan bagi 22 siswa untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga menjadi investasi sumber daya manusia bagi NTT.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Tiongkok, para mahasiswa diharapkan membawa pulang ilmu, pengalaman dan keterampilan untuk kemudian berkontribusi dalam pembangunan daerah. (MI)




Charlie Paulus Ajak KADIN NTT Bangkitkan UMKM dan Buka Akses Pasar ke Timor-Leste

Kupang, nwartapedia.com – Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, mengajak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus membuka peluang perdagangan dengan negara tetangga.

Ajakan tersebut disampaikan Charlie dalam kegiatan coffee morning KADIN NTT yang digelar di Hotel Harper Kupang, Kamis (24/9/2026).

Dalam kesempatan itu, Charlie memberikan apresiasi atas langkah KADIN NTT membangun jejaring kerja sama ekonomi dengan Timor-Leste dan Australia.

Menurutnya, peluang tersebut perlu dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan usaha masyarakat NTT.

“Bank NTT membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, khususnya KADIN NTT, untuk menghidupkan UMKM masyarakat NTT. Apalagi dengan adanya peluang kerja sama dengan Timor-Leste,” ujar Charlie.

Ia berharap pengusaha yang tergabung dalam KADIN NTT turut memberikan perhatian kepada pelaku UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksi, mengembangkan usaha, dan menjangkau pasar internasional.

Bank NTT Berharap Hadir di Negara Tetangga

Charlie juga menyampaikan harapannya agar Bank NTT suatu saat dapat memperluas layanan perbankan hingga ke negara tetangga.

Kehadiran layanan tersebut diharapkan mampu mempermudah aktivitas transaksi serta mendukung pelaku usaha NTT yang menjalankan kegiatan perdagangan lintas negara.

Menurutnya, peluang kerja sama dengan Timor-Leste bukan hanya membuka pasar baru bagi produk lokal, tetapi juga dapat menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat NTT.

Karena itu, dukungan dunia usaha melalui KADIN dinilai penting untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan peluang bisnis yang lebih luas.

Evaluasi Kredit, KUR Harus Tepat Sasaran

Di sisi lain, Charlie menegaskan Bank NTT terus melakukan pembenahan terhadap sistem pembiayaan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia mengakui pengalaman masa lalu menjadi pelajaran penting bagi manajemen Bank NTT untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas penyaluran kredit.

“Kita tidak bisa lagi seperti pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran yang berarti bagi kami,” katanya.

Menurut Charlie, pembenahan dilakukan agar kredit yang disalurkan benar-benar membantu pengembangan usaha masyarakat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.

“Akibat masa lalu yang menimbulkan beban bagi Bank NTT saat ini, kami terus membenahi sistem kerja dan pembiayaan. KUR harus benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha dan UMKM,” jelasnya.

Setiap pengajuan pembiayaan, lanjutnya, harus melalui proses seleksi dan analisis sesuai ketentuan bank.

Bank NTT juga menyediakan fasilitas pembiayaan bagi kelompok masyarakat tertentu, termasuk imigran, dengan tetap memperhatikan persyaratan dan kriteria yang berlaku.

Kolaborasi untuk Memperkuat Ekonomi NTT

Charlie berharap kerja sama Bank NTT dan KADIN tidak berhenti pada pembukaan peluang perdagangan internasional, tetapi juga menyentuh kebutuhan pelaku usaha kecil di daerah.

Ia mendorong keterlibatan pengusaha, pemerintah, dan perbankan untuk bersama-sama memperkuat UMKM agar memiliki kemampuan bersaing di pasar yang lebih luas.

Melalui sinergi tersebut, Bank NTT berharap semakin banyak pelaku UMKM memperoleh akses pembiayaan dan kesempatan mengembangkan usaha, sekaligus memanfaatkan potensi perdagangan dengan Timor-Leste dan Australia. (MI)

 




KADIN NTT Dorong Kerja Sama Kupang-Timor Leste, Peluang Ekonomi Perbatasan Jadi Sorotan

Kupang, nwartapedia.com — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan kerja sama antara Kupang dan Timor Leste untuk membuka peluang ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi menjelang Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) VIII KADIN NTT yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Kamis (24/9/2026).

Ketua KADIN NTT, Bobby Lianto, mengatakan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di Timor Leste mulai dibangun dalam sejumlah bidang, tidak hanya perdagangan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, olahraga dan pariwisata.

Bobby mengatakan, di bidang pendidikan telah terdapat komunikasi antara sejumlah sekolah di Kupang dengan sekolah di Timor Leste melalui kegiatan join class.

Sementara di bidang kesehatan, peluang kerja sama juga dapat dikembangkan antara klinik dan rumah sakit.

“Pendidikan kita sudah ada komunikasi, bahkan beberapa sekolah sudah langsung join class dengan sekolah lain. Di bidang kesehatan juga sudah ada komunikasi antara klinik dengan rumah sakit,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, peluang kerja sama juga terbuka di sektor olahraga dan pariwisata. Berbagai bentuk hubungan tersebut dinilai perlu terus diperkuat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTT.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Kehormatan KADIN NTT sekaligus Senator DPD RI, Paul Lianto, menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara yang secara geografis dekat dengan NTT, khususnya Timor Leste dan Australia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Sony Libing, mengatakan pemerintah daerah bersama KADIN perlu memperkuat kajian dan komunikasi terkait peluang kerja sama dengan Timor Leste.

Ia menyebut, pembahasan juga mencakup konektivitas transportasi, termasuk peluang pengembangan penerbangan serta hubungan laut antara Kupang dan Timor Leste.

“Dengan KADIN, kita akan pikirkan lagi bagaimana kajian dengan Timor Leste bersama pemerintah maupun teman-teman KADIN,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi NTT, Linus Lusi, menilai kawasan perbatasan memiliki potensi pasar yang besar. Karena itu, pelaku usaha, khususnya UMKM, perlu dipersiapkan agar mampu mengambil bagian dalam peluang pasar tersebut.

Menurutnya, penguatan komunikasi dan negosiasi dengan mitra di Timor Leste menjadi salah satu kunci agar pelaku usaha NTT tidak hanya menjadi penonton ketika peluang ekonomi kawasan perbatasan semakin terbuka.

Sementara itu, Tim Percepatan KADIN NTT, Christofel Samara, menyoroti peluang yang muncul menjelang penyelenggaraan ASEAN Summit di Timor Leste pada 2029.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Timor Leste saat ini dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha NTT untuk mulai mempersiapkan diri dan membaca peluang sejak dini.

“Masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri. Kita harus bisa menangkap peluang ini dan berinteraksi lebih kuat sehingga NTT tidak hanya menjadi penonton,” ujarnya.

Christofel menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi NTT sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama ekonomi lintas batas.

KADIN NTT berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan berbagai organisasi ekonomi terus diperkuat sehingga posisi strategis NTT sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (MI)




KADIN NTT Dorong Free Trade Zone, Gubernur Melki Bidik Tiga Pasar Strategis

Kupang, nwartapedia.com — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur menggelar Coffee Morning bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelang Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) VIII KADIN NTT yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas strategi penguatan ekonomi NTT, termasuk pengembangan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ), investasi, serta perluasan pasar internasional.

Gubernur Melki Laka Lena yang hadir secara daring dari Jakarta mendorong KADIN dan pemerintah untuk mengoptimalkan tiga pasar, yakni pasar internasional, nasional, dan lokal.

Menurut Melki, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan berdekatan dengan Australia menjadi peluang untuk memperkuat perdagangan lintas negara.

“Pada aras internasional kita harus mengoptimalkan rencana dan desain Free Trade Zone yang mau kita bangun di NTT,” ujar Melki.

Ia juga mendorong penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperbesar kontribusi NTT terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, pasar lokal juga perlu diperkuat agar pelaku usaha NTT mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto, mengatakan KADIN siap mendukung pemerintah dalam mempercepat rencana Free Trade Zone.

KADIN NTT sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan BP Batam dan KADIN Kepulauan Riau untuk mempelajari pengembangan kawasan perdagangan bebas, khususnya terkait kemudahan perizinan dan investasi.

Bobby menyebut penyusunan studi kelayakan awal Free Trade Zone NTT ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini. KADIN juga siap membantu menjajaki calon investor.

Selain itu, KADIN NTT tengah membangun komunikasi dengan pelaku usaha dari Northern Territory, Australia.

Sekitar 15–20 pengusaha direncanakan berkunjung ke NTT untuk menjajaki peluang kerja sama.
Bobby juga mendorong terbentuknya konektivitas ekonomi Kupang–Dili–Darwin.

KADIN bahkan tengah menjajaki peluang penerbangan langsung Kupang–Dili menggunakan pesawat ATR.

Rapimprov VIII KADIN NTT sendiri dilaksanakan secara serentak bersama KADIN di seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun daring.

Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi dunia usaha untuk merumuskan program dan strategi penguatan ekonomi NTT. (MI)




Wali Kota Kupang Kembali Raih Penghargaan Nasional, Terbaik I TP2DD 2026 Wilayah Nusampua

Jakarta, nwartapedia.com — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, kembali menerima penghargaan nasional. Tepat sepekan setelah menerima penghargaan sebelumnya, kali ini Kota Kupang meraih predikat Kota Terbaik I dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusampua).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Christian Widodo dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Rakornas TP2DD serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026, Kamis (24/9/2026), di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas otoritas dalam mendorong inovasi sistem pembayaran serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

Predikat Terbaik I TP2DD wilayah Nusampua menjadi bagian dari capaian Pemerintah Kota Kupang dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada elektronifikasi transaksi dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan P2DD 2026, Pemerintah Kota Kupang mengikuti berbagai tahapan evaluasi dan pendampingan pengisian Championship TP2DD.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Digitalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu fokus dalam transformasi tersebut. Pemkot Kupang terus memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, seperti QRIS, layanan perbankan digital, dan kanal elektronik lainnya untuk mendukung pembayaran pajak daerah dan retribusi.

Selain sisi pendapatan, elektronisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) juga diterapkan untuk mendorong transaksi belanja dan pengeluaran pemerintah secara non-tunai.

Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) turut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Kupang dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang yang telah bekerja menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang yang sudah berupaya dan bekerja secara baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta inflasi di Kota Kupang serta percepatan digitalisasi daerah dalam hal keuangan,” ujar Christian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Kupang dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Terima kasih juga kepada BI dan OJK yang terus memberikan stimulasi kepada Pemkot Kupang dan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi digital di Kota Kupang,” katanya.

Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Indonesia, Bank NTT, OJK, pelaku usaha, serta masyarakat dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda nasional yang turut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bank Indonesia, serta pimpinan OJK.
Digitalisasi daerah menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan perekonomian.

Dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 juga terdapat sesi yang membahas penguatan inovasi digitalisasi sistem pembayaran pemerintah daerah untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi Pemerintah Kota Kupang, penghargaan sebagai Terbaik I TP2DD 2026 wilayah Nusampua menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital yang terus dikembangkan.

Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Kupang untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. (*)




Perumda dan BPBD Kota Kupang Siapkan Distribusi Air Bersih Hadapi Kemarau

Kupang, nwartapedia.com — Perumda Air Minum Kota Kupang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih Kota Kupang di tengah puncak musim kemarau.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM, kepada media ini, Kamis (24/9/2026), mengatakan kondisi kemarau mulai berdampak pada debit sejumlah sumber air yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Isidorus, sebagian besar sumber air baku Perumda berasal dari sumur bor. Kondisi tersebut membuat penurunan debit air selama musim kemarau menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi.

“Dalam kondisi seperti sekarang, kita harus melakukan berbagai langkah dan rekayasa pengaliran agar pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Isidorus.

Ia menjelaskan, sejumlah sumur bor mengalami penurunan debit. Bahkan, terdapat sumber air yang untuk sementara tidak dapat digunakan.

Salah satunya sumur bor Liliba yang berada di sekitar TPU Liliba. Menurut Isidorus, sumur tersebut saat ini tidak lagi dapat dioperasikan karena debit airnya telah habis.

Untuk menjaga pelayanan kepada pelanggan di wilayah tersebut, Perumda melakukan rekayasa pengaliran dengan menghubungkan jaringan dari sumber-sumber air terdekat.

Selain itu, jadwal distribusi juga disesuaikan dengan kondisi ketersediaan sumber air.

Jika sebelumnya suatu wilayah mendapat aliran air hingga tiga kali dalam sepekan, dalam kondisi sumber air yang terbatas jadwal tersebut dapat dikurangi menjadi satu kali dalam sepekan.

“Ini kita lakukan supaya sumber air yang terbatas tetap bisa dimanfaatkan dan pelayanan dapat menjangkau wilayah lainnya,” ujarnya.

Isidorus mengatakan Perumda tidak memiliki sumber air pegunungan sehingga pelayanan sangat bergantung pada sumur bor. Karena itu, ketika debit sumur mengalami penurunan, pola distribusi harus disesuaikan agar pelayanan tetap dapat dilakukan.

Perumda juga terus mengoptimalkan sejumlah sumber baru, antara lain sumur bor di wilayah Belo dan Manulai 2.

Saat ini, terdapat sekitar 43 sumur bor yang menjadi bagian dari sumber pelayanan Perumda Air Minum Kota Kupang, ditambah sumber air permukaan melalui SPAM Dendeng.

Perumda Koordinasi dengan BPBD

Menghadapi puncak musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Kupang juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan BPBD Kota Kupang untuk menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki.

Distribusi tersebut akan diarahkan ke titik-titik yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air.

Isidorus mengatakan bantuan air melalui mobil tangki tidak hanya diperuntukkan bagi pelanggan Perumda, tetapi juga masyarakat terdampak kekeringan yang membutuhkan air.

“Pada prinsipnya dalam kerja kolaborasi dengan Dinas PUPR, dengan DLHK dan semua elemen, kita berusaha supaya di puncak-puncak musim panas ini kita tetap aman dan bisa saling topang satu dengan yang lain,” kata Isidorus.

Ia juga mengimbau masyarakat Kota Kupang untuk menggunakan air secara bijak dan hemat selama musim kemarau.

Menurutnya, menjaga ketersediaan air bukan hanya menjadi tanggung jawab Perumda, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk dalam menjaga kawasan resapan dan sumber air baku.

BPBD Siapkan Distribusi ke 51 Kelurahan

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Kupang, Ricko A. Umar, S.Sos., MM, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan langkah distribusi air bersih sebagai bagian dari penanganan dampak kekeringan.

Menurut Ricko, pendistribusian air bersih akan menyasar masyarakat di 51 kelurahan yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Kupang.

“Kami sementara berproses untuk melaksanakan distribusi air bersih. Ini karena sudah masuk puncak musim kemarau,” kata Ricko saat ditemui media ini.

Ia menjelaskan, distribusi air bersih akan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan melalui pemerintah kelurahan.

Setelah menerima data, BPBD akan melakukan pengecekan atau survei untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum menentukan lokasi yang akan mendapatkan bantuan air.

Ricko mengatakan hingga saat ini sudah lebih dari 30 kelurahan yang masuk dalam pendataan untuk kebutuhan distribusi air bersih.

Sementara itu, terdapat dua kelurahan yang belum memasukkan data karena memiliki kondisi penanganan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ricko menegaskan bantuan air bersih tidak diberikan secara perorangan, tetapi diarahkan kepada kelompok masyarakat atau beberapa keluarga yang memang membutuhkan.

Masyarakat yang mengalami kesulitan air dapat menyampaikan data melalui pemerintah kelurahan. Selanjutnya, BPBD akan melakukan verifikasi di lapangan.

“Misalnya ada ketua RT atau pemilik tandon maupun bak penampungan yang memasukkan data melalui kelurahan. Kemudian BPBD turun melihat dan melakukan survei apakah memang benar membutuhkan distribusi air,” jelasnya.

Setelah dilakukan verifikasi, air bersih akan disalurkan kepada keluarga atau kelompok masyarakat di sekitar lokasi yang membutuhkan. (MI)




Kelurahan Fontein Bentuk Bank Sampah Oktober 2026, Libatkan Warga Kelola Sampah

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, menargetkan pembentukan kelompok bank sampah pada Oktober 2026.

Program ini bertujuan meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mengubah sampah rumah tangga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Plt. Lurah Fontein, Iwan Surya Taklal, mengatakan pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas sejak dirinya mulai bertugas pada April 2026.

Menurutnya, kegiatan Jumat Bersih telah berjalan, tetapi partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Jumat Bersih memang sudah dilaksanakan, tetapi belum semua RT. Dari 27 RT dan 9 RW, baru sekitar 50 persen yang rutin melaksanakan,” ujar Iwan, Rabu (23/9/2026).

Untuk memperkuat pengelolaan sampah, pemerintah kelurahan telah menyelenggarakan pelatihan menggunakan dana pemberdayaan kelurahan.

Hasilnya, disepakati pembentukan kelompok bank sampah yang akan bekerja sama dengan bank sampah di Liliba.

Pihak kelurahan juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah lembaga, termasuk perbankan, perguruan tinggi, sekolah, rumah ibadah, Kodim, dan rumah sakit.

Dalam waktu dekat, para ketua RT dan RW, LPN, serta pihak terkait akan diundang untuk membahas pembentukan dan mekanisme pengelolaan bank sampah.

“Target kita Oktober ini sudah terbentuk. Setelah itu kita rutin melakukan kebersihan lingkungan dan memilah sampah untuk dibawa ke bank sampah sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Melalui program tersebut, sampah yang telah dipilah di tingkat RT akan dikumpulkan dan disalurkan ke bank sampah. Hasil pengelolaannya diharapkan dapat menjadi tabungan bagi warga.

Selain membentuk bank sampah, pemerintah kelurahan juga berencana menangani tiga hingga empat titik lahan kosong yang tidak terawat melalui koordinasi dengan pemilik lahan.

Iwan berharap berbagai upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sekaligus membawa Kelurahan Fontein masuk 10 besar dalam penilaian kebersihan pada tahun-tahun mendatang. (MI)




BI NTT Perluas Promosi Produk Lokal Lewat Flobamorata Creative Expo

Kupang, nwartapedia.com — Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memperluas promosi produk unggulan daerah melalui Flobamorata Creative Expo yang akan digelar pada 2–4 Oktober 2026.

Kegiatan tersebut merupakan pengembangan dari Exotic Tenun Fest yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada promosi produk tenun.

Kali ini, BI NTT memperluas cakupan expo dengan menghadirkan berbagai produk unggulan dan kreatif dari sejumlah daerah di NTT.

Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, mengatakan perubahan konsep dilakukan karena potensi ekonomi kreatif NTT tidak hanya berasal dari produk tenun.

Menurutnya, NTT memiliki beragam produk yang memiliki potensi untuk dikembangkan, mulai dari kopi, kelor, produk kelautan, makanan dan minuman, wastra hingga berbagai produk kreatif lainnya.

“Bukan hanya masalah tenun saja, tapi produk-produk yang dihasilkan oleh NTT,” kata Adidoyo dalam kegiatan Sante-Sante Duduk ba Omong deng Media (Sasando Dia) di Kupang, Selasa (22/9/2026).

Analisis Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM, KI dan Syariah KPw BI NTT, Reyza Lisembina Budiarjo, menjelaskan Flobamorata Creative Expo menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi kreatif dari berbagai daerah di NTT kepada masyarakat yang lebih luas.

Ia mengatakan, expo tersebut tidak hanya menampilkan produk yang sudah berkembang, tetapi juga mendorong inovasi serta membantu pelaku UMKM meningkatkan nilai tambah produknya.

Dengan demikian, produk UMKM diharapkan tidak hanya dikenal di pasar lokal, tetapi juga memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Sejumlah kategori produk akan ditampilkan dalam Flobamorata Creative Expo, di antaranya kopi, wastra, makanan dan minuman, serta berbagai produk kreatif dan inovatif dari pelaku usaha di NTT.

BI NTT juga memberikan ruang bagi masyarakat yang menghasilkan produk inovatif.

Salah satu yang akan diperkenalkan adalah inovasi es krim berbahan kulit pisang yang dikembangkan sebuah sekolah di Kabupaten Malaka. Produk tersebut disebut telah memperoleh penghargaan di tingkat Asia Pasifik.

Adidoyo mengatakan inovasi tersebut menjadi contoh bahwa bahan yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomi dapat diolah menjadi produk kreatif yang bernilai tambah.

Menurutnya, kreativitas dan inovasi menjadi bagian penting dalam pengembangan produk lokal agar mampu memiliki daya saing dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Selain pameran produk, Flobamorata Creative Expo juga akan diisi dengan kegiatan sosial melalui Program Charity.

Reyza menjelaskan, sebagian hasil penjualan produk selama expo akan disalurkan untuk kegiatan sosial guna membantu masyarakat di wilayah Flores.

Selain itu, rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan lelang tenun sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap produk lokal sekaligus kegiatan sosial.

“Harapannya, kegiatan ini tidak hanya mendorong UMKM, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Reyza.

Adidoyo juga memperkenalkan dua Deputi Kepala Perwakilan BI NTT yang baru, yakni Alvin Ari Wijayanto dan Ari Setyo Wibowo.

Alvin Ari Wijayanto akan menangani sejumlah bidang, antara lain sistem pembayaran, pengelolaan dan penyetoran uang rupiah serta manajemen internal.

Sementara Ari Setyo Wibowo akan menangani bidang asesmen perekonomian, UMKM dan sejumlah bidang terkait lainnya.

Deputi Kepala Perwakilan BI NTT, Alvin Ari Wijayanto, juga menyampaikan perkembangan penggunaan QRIS di NTT.

Hingga triwulan II 2026, jumlah merchant QRIS di NTT mencapai sekitar 340 ribu, atau tumbuh sekitar 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara jumlah pengguna QRIS mencapai sekitar 378 ribu, meningkat sekitar 20 persen secara tahunan.

BI NTT terus mendorong pemanfaatan QRIS dalam berbagai aktivitas transaksi masyarakat, termasuk pembayaran retribusi daerah, pajak restoran, pasar murah, festival kuliner hingga kegiatan Car Free Day.

Di tengah meningkatnya transaksi digital, BI NTT juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan perlindungan data pribadi ketika menggunakan layanan pembayaran digital, termasuk QRIS.

Penggunaan layanan pembayaran digital perlu dilakukan secara aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar manfaat digitalisasi transaksi dapat dirasakan masyarakat secara optimal. (MI)⁹