Kupang,mwartapedia.com  — Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VII Kupang Laksamana Pertama (Laksma) TNI IG. Kompiang Aribawa memberikan pembekalan kepada 55 Calon Tamtama (Cata) PK Gelombang I Tahun 2021 menuju seleksi pusat ke Malang bertempat di Depan Lobby, Markas Komando (Mako) Lantamal VII Kupang, Jumat (23/07/2021). 

Dalam pembekalannya Danlantamal VII menyampaikan kepada Calon Prajurit Tamtama yang akan berangkat seleksi tingkat pusat di Malang, Jawa Timur, agar jangan menyia – nyiakan apa yang sudah kalian raih selama proses awal seleksi maupun sampai tahap  akhir, dimana apa yang sudah dipersiapkan baik fisik maupun mental tetap dijaga dan dibina dengan baik. Tunjukan dan pertanggung jawabkan hasil kerja keras kalian selama seleksi di pusat nanti, apabila masih ada samapta tunjukan kemampuan kalian dengan lebih baik dan optimal.

“Saya tidak mau kalian kembali, harapan saya kalian lolos semua menjadi Prajurit Tamtama TNI Angkatan Laut. Untuk itu kalian harus berjuang, jangan menyerah dan siapkan dengan semaksimal mungkin serta selama seleksi di pusat nanti harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, berjaga jarak dan jaga kesehatan,” Ungkap  Danlantamal VII.

Diakhir pembekalanya Danlantamal VII berpesan kepada Calon Prajurit Tamtama agar tidak lupa berdoa dan jangan lupa meminta restu kepada orang tua sebelum berangkat menuju seleksi pusat di Malang, Jawa Timur. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wadan Lantamal VII, Aspotmar Danlantamal VII, Asintel Danlantamal VII, Kakuwil Lantamal VII serta Kadisminpers Lantamal VII.

By. Dispen Lantamal VII

Kupang,mwartapedia.com  — Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VII Kupang Laksamana Pertama (Laksma) TNI IG. Kompiang Aribawa memberikan pembekalan kepada 55 Calon Tamtama (Cata) PK Gelombang I Tahun 2021 menuju seleksi pusat ke Malang bertempat di Depan Lobby, Markas Komando (Mako) Lantamal VII Kupang, Jumat (23/07/2021). 

Dalam pembekalannya Danlantamal VII menyampaikan kepada Calon Prajurit Tamtama yang akan berangkat seleksi tingkat pusat di Malang, Jawa Timur, agar jangan menyia – nyiakan apa yang sudah kalian raih selama proses awal seleksi maupun sampai tahap  akhir, dimana apa yang sudah dipersiapkan baik fisik maupun mental tetap dijaga dan dibina dengan baik. Tunjukan dan pertanggung jawabkan hasil kerja keras kalian selama seleksi di pusat nanti, apabila masih ada samapta tunjukan kemampuan kalian dengan lebih baik dan optimal.

“Saya tidak mau kalian kembali, harapan saya kalian lolos semua menjadi Prajurit Tamtama TNI Angkatan Laut. Untuk itu kalian harus berjuang, jangan menyerah dan siapkan dengan semaksimal mungkin serta selama seleksi di pusat nanti harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, berjaga jarak dan jaga kesehatan,” Ungkap  Danlantamal VII.

Diakhir pembekalanya Danlantamal VII berpesan kepada Calon Prajurit Tamtama agar tidak lupa berdoa dan jangan lupa meminta restu kepada orang tua sebelum berangkat menuju seleksi pusat di Malang, Jawa Timur. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wadan Lantamal VII, Aspotmar Danlantamal VII, Asintel Danlantamal VII, Kakuwil Lantamal VII serta Kadisminpers Lantamal VII.

By. Dispen Lantamal VII

Kupang,mwartapedia.com  — Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) VII Kupang Laksamana Pertama (Laksma) TNI IG. Kompiang Aribawa memberikan pembekalan kepada 55 Calon Tamtama (Cata) PK Gelombang I Tahun 2021 menuju seleksi pusat ke Malang bertempat di Depan Lobby, Markas Komando (Mako) Lantamal VII Kupang, Jumat (23/07/2021). 

Dalam pembekalannya Danlantamal VII menyampaikan kepada Calon Prajurit Tamtama yang akan berangkat seleksi tingkat pusat di Malang, Jawa Timur, agar jangan menyia – nyiakan apa yang sudah kalian raih selama proses awal seleksi maupun sampai tahap  akhir, dimana apa yang sudah dipersiapkan baik fisik maupun mental tetap dijaga dan dibina dengan baik. Tunjukan dan pertanggung jawabkan hasil kerja keras kalian selama seleksi di pusat nanti, apabila masih ada samapta tunjukan kemampuan kalian dengan lebih baik dan optimal.

“Saya tidak mau kalian kembali, harapan saya kalian lolos semua menjadi Prajurit Tamtama TNI Angkatan Laut. Untuk itu kalian harus berjuang, jangan menyerah dan siapkan dengan semaksimal mungkin serta selama seleksi di pusat nanti harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, berjaga jarak dan jaga kesehatan,” Ungkap  Danlantamal VII.

Diakhir pembekalanya Danlantamal VII berpesan kepada Calon Prajurit Tamtama agar tidak lupa berdoa dan jangan lupa meminta restu kepada orang tua sebelum berangkat menuju seleksi pusat di Malang, Jawa Timur. Turut hadir dalam pembekalan tersebut Wadan Lantamal VII, Aspotmar Danlantamal VII, Asintel Danlantamal VII, Kakuwil Lantamal VII serta Kadisminpers Lantamal VII.

By. Dispen Lantamal VII

 BEKASI, mwartapedia.com —  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi itu, Mendagri meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan.

“Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda gunakan anggaran dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19,” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai rapat, Jumat (23/7/2021). 

Sebelumnya, Pemda diminta agar menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%, di antaranya untuk: pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan); Insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan Covid-19; serta Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Diketahui, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocussing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000,- namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,- atau 72,22%..

“Hari ini saya sengaja ke Bekasi, karena saya juga melihat ada mata anggaran bantuan sosial yang saya lihat masih nol, tapi menggunakan belanja tidak terduga (BTT) 72%, fine, tadi kita berusaha untuk meng-clear-kan anggaran bantuan sosial yang tidak terealisasi,” tutur Mendagri. 

Padahal, di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang menghendaki adanya pembatasan kegiatan masyarakat, Mendagri meminta agar mata anggaran tersebut dimaksimalkan untuk membantu masyarakat terdampak, salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial atau Bansos. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini maupun belanja tidak terduga betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu,” ujarnya.

Mendagri pun menjelaskan, selain untuk mengecek realisasi dan bantuan sosial di Kabupatan Bekasi, pihaknya juga ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada Pj. Bupati Bekasi beserta jajarannya, dan memberikan penekanan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Banyak sentra industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi bagian dari rantai suplai nasional, kemudian Bekasi juga merupakan daerah penunjang ibu kota, aglomerasi megapolitan, keberhasilan pandemi Covid di Kabupaten Bekasi akan berpengaruh kepada situasi pengendalian ibu kota,” tandas Mendagri Tito. (ML/IB)

 BEKASI, mwartapedia.com —  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi itu, Mendagri meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan.

“Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda gunakan anggaran dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19,” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai rapat, Jumat (23/7/2021). 

Sebelumnya, Pemda diminta agar menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%, di antaranya untuk: pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan); Insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan Covid-19; serta Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Diketahui, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocussing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000,- namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,- atau 72,22%..

“Hari ini saya sengaja ke Bekasi, karena saya juga melihat ada mata anggaran bantuan sosial yang saya lihat masih nol, tapi menggunakan belanja tidak terduga (BTT) 72%, fine, tadi kita berusaha untuk meng-clear-kan anggaran bantuan sosial yang tidak terealisasi,” tutur Mendagri. 

Padahal, di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang menghendaki adanya pembatasan kegiatan masyarakat, Mendagri meminta agar mata anggaran tersebut dimaksimalkan untuk membantu masyarakat terdampak, salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial atau Bansos. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini maupun belanja tidak terduga betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu,” ujarnya.

Mendagri pun menjelaskan, selain untuk mengecek realisasi dan bantuan sosial di Kabupatan Bekasi, pihaknya juga ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada Pj. Bupati Bekasi beserta jajarannya, dan memberikan penekanan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Banyak sentra industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi bagian dari rantai suplai nasional, kemudian Bekasi juga merupakan daerah penunjang ibu kota, aglomerasi megapolitan, keberhasilan pandemi Covid di Kabupaten Bekasi akan berpengaruh kepada situasi pengendalian ibu kota,” tandas Mendagri Tito. (ML/IB)

 BEKASI, mwartapedia.com —  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi itu, Mendagri meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan.

“Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda gunakan anggaran dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19,” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai rapat, Jumat (23/7/2021). 

Sebelumnya, Pemda diminta agar menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%, di antaranya untuk: pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan); Insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan Covid-19; serta Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Diketahui, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocussing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000,- namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,- atau 72,22%..

“Hari ini saya sengaja ke Bekasi, karena saya juga melihat ada mata anggaran bantuan sosial yang saya lihat masih nol, tapi menggunakan belanja tidak terduga (BTT) 72%, fine, tadi kita berusaha untuk meng-clear-kan anggaran bantuan sosial yang tidak terealisasi,” tutur Mendagri. 

Padahal, di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang menghendaki adanya pembatasan kegiatan masyarakat, Mendagri meminta agar mata anggaran tersebut dimaksimalkan untuk membantu masyarakat terdampak, salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial atau Bansos. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini maupun belanja tidak terduga betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu,” ujarnya.

Mendagri pun menjelaskan, selain untuk mengecek realisasi dan bantuan sosial di Kabupatan Bekasi, pihaknya juga ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada Pj. Bupati Bekasi beserta jajarannya, dan memberikan penekanan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Banyak sentra industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi bagian dari rantai suplai nasional, kemudian Bekasi juga merupakan daerah penunjang ibu kota, aglomerasi megapolitan, keberhasilan pandemi Covid di Kabupaten Bekasi akan berpengaruh kepada situasi pengendalian ibu kota,” tandas Mendagri Tito. (ML/IB)

 BEKASI, mwartapedia.com —  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (23/7/2021). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi itu, Mendagri meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan.

“Kita ingin di tengah situasi PPKM ini, semua Pemda gunakan anggaran dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19,” kata Mendagri dalam keterangan persnya usai rapat, Jumat (23/7/2021). 

Sebelumnya, Pemda diminta agar menyediakan dukungan pendanaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) paling sedikit 8%, di antaranya untuk: pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19; Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran untuk kegiatan pos komando (posko tingkat kelurahan); Insentif tenaga kesehatan daerah untuk penanganan Covid-19; serta Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 

Diketahui, Kabupaten Bekasi termasuk memiliki realisasi anggaran yang relatif rendah. Tercatat, realisasi pendapatan Kabupaten Bekasi baru sebesar 40,59% dan realisasi belanjanya sebesar 30,62%. Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan dan Laporan Pemda, data diolah 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocussing 8% DBH/DAU TA 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9%, dengan rincian: penanganan Covid-19 0,0%; Dukungan vaksinasi 1,16%; Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 0,0%; Inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 0,0%; dan Belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06%.

Sedangkan berdasarkan data yang diolah oleh Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda, per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD TA 2021, Kabupaten Bekasi memiliki anggaran bansos Rp. 49.013.377.000,- namun belum terealisasi atau realisasi 0%, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah terealisasi Rp. 36.108.676.901,- atau 72,22%..

“Hari ini saya sengaja ke Bekasi, karena saya juga melihat ada mata anggaran bantuan sosial yang saya lihat masih nol, tapi menggunakan belanja tidak terduga (BTT) 72%, fine, tadi kita berusaha untuk meng-clear-kan anggaran bantuan sosial yang tidak terealisasi,” tutur Mendagri. 

Padahal, di tengah situasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang menghendaki adanya pembatasan kegiatan masyarakat, Mendagri meminta agar mata anggaran tersebut dimaksimalkan untuk membantu masyarakat terdampak, salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial atau Bansos. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini maupun belanja tidak terduga betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat terdampak dibantu,” ujarnya.

Mendagri pun menjelaskan, selain untuk mengecek realisasi dan bantuan sosial di Kabupatan Bekasi, pihaknya juga ingin memberikan dukungan dan dorongan kepada Pj. Bupati Bekasi beserta jajarannya, dan memberikan penekanan bahwa Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang penting dalam penanganan pandemi Covid-19.

“Banyak sentra industri yang ada di Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi bagian dari rantai suplai nasional, kemudian Bekasi juga merupakan daerah penunjang ibu kota, aglomerasi megapolitan, keberhasilan pandemi Covid di Kabupaten Bekasi akan berpengaruh kepada situasi pengendalian ibu kota,” tandas Mendagri Tito. (ML/IB)

BEKASI,mwartapedia.com —  – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun dipastikan hadir dalam gelaran Webinar Dialog Media di Bekasi, Rabu (28/07/2021) mendatang.

 Kehadiran Hendry sebagai nara sumber dan pemateri Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Revisi Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direkomendasikan Dewan Pers dan telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo sesuai SKB Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate.

“Ya, info yang saya terima dari sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat Ahmad Syukri, kepastian bang Hendry hadir sebagai nara sumber sudah positif mewakili Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Insya Allah tidak ada hambatan dan kita semua sehat,” ucap Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon kepada wartawan, Rabu (21 Juli 2021) malam.

Selain Hendry, nara sumber lainnya yang sudah positif hadir dalam Webinar Dialog Media yakni CEO AYO Media Roberto AM Purba, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi dan Ketua KADIN Kabupaten Bekasi Heri Noviar. 

Doni Ardon menjelaskan, Webinar Dialog Media dirasa cukup penting sebagai jembatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Terlebih, Bekasi sebagai daerah industri terbesar se Asia menerima dampak cukup serius akibat wabah virus Covid-19. 

“Dalam hal ini perlu diperkuat peran Kadin sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No.1 tahun 1987”.

“Begitupun SMSI sebagai konstituen Dewan Pers yang mewadahi para pengusaha media siber perlu berperan dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19, mewartakan informasi yang benar, baik dan bermanfaat kepada masyarakat serta mewartakan gagasan-gagasan optimistis dan kreatif di masa pandemi Covid-19 yang diwarnai perbagai perubahan pola hidup manusia”.ungkapnya.

“Target Webinar ini adalah adaptasi kebiasaan baru dalam hal perencanaan pembangunan dan terbentuknya pola kerjasama saling mengikat antar stakeholder, mulai jajaran pemerintah, pengusaha, aparat keamanan, media dan lembaga sosial,” ungkap Doni Ardon.

Humas Kadin Kabupaten Bekasi itu lalu berharap dengan telah ditunjuknya Dr. H. Dani Ramdani, MT sebagai penjabat Bupati Bekasi oleh Kemendagri dapat membawa perubahan lebih baik di Kabupaten Bekasi.

“Pe er pak Dani cukup berat, banyak persoalan harus diselesaikan, semua unsur harus dilibatkan dan kita siap mengawal kebijakan Pj Bupati Bekasi pak Dani,” harap Doni Ardon.

Dia mengajak insan media dan jejaring pers untuk hadir mensukseskan Webinar Dialog Media dan memberikan dukungan melalui @twibbonize https://twb.nz/dialogmediabekasiraya .

(ML/IB)

BEKASI,mwartapedia.com —  – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun dipastikan hadir dalam gelaran Webinar Dialog Media di Bekasi, Rabu (28/07/2021) mendatang.

 Kehadiran Hendry sebagai nara sumber dan pemateri Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Revisi Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direkomendasikan Dewan Pers dan telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo sesuai SKB Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate.

“Ya, info yang saya terima dari sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat Ahmad Syukri, kepastian bang Hendry hadir sebagai nara sumber sudah positif mewakili Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Insya Allah tidak ada hambatan dan kita semua sehat,” ucap Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon kepada wartawan, Rabu (21 Juli 2021) malam.

Selain Hendry, nara sumber lainnya yang sudah positif hadir dalam Webinar Dialog Media yakni CEO AYO Media Roberto AM Purba, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi dan Ketua KADIN Kabupaten Bekasi Heri Noviar. 

Doni Ardon menjelaskan, Webinar Dialog Media dirasa cukup penting sebagai jembatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Terlebih, Bekasi sebagai daerah industri terbesar se Asia menerima dampak cukup serius akibat wabah virus Covid-19. 

“Dalam hal ini perlu diperkuat peran Kadin sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No.1 tahun 1987”.

“Begitupun SMSI sebagai konstituen Dewan Pers yang mewadahi para pengusaha media siber perlu berperan dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19, mewartakan informasi yang benar, baik dan bermanfaat kepada masyarakat serta mewartakan gagasan-gagasan optimistis dan kreatif di masa pandemi Covid-19 yang diwarnai perbagai perubahan pola hidup manusia”.ungkapnya.

“Target Webinar ini adalah adaptasi kebiasaan baru dalam hal perencanaan pembangunan dan terbentuknya pola kerjasama saling mengikat antar stakeholder, mulai jajaran pemerintah, pengusaha, aparat keamanan, media dan lembaga sosial,” ungkap Doni Ardon.

Humas Kadin Kabupaten Bekasi itu lalu berharap dengan telah ditunjuknya Dr. H. Dani Ramdani, MT sebagai penjabat Bupati Bekasi oleh Kemendagri dapat membawa perubahan lebih baik di Kabupaten Bekasi.

“Pe er pak Dani cukup berat, banyak persoalan harus diselesaikan, semua unsur harus dilibatkan dan kita siap mengawal kebijakan Pj Bupati Bekasi pak Dani,” harap Doni Ardon.

Dia mengajak insan media dan jejaring pers untuk hadir mensukseskan Webinar Dialog Media dan memberikan dukungan melalui @twibbonize https://twb.nz/dialogmediabekasiraya .

(ML/IB)

BEKASI,mwartapedia.com —  – Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry CH Bangun dipastikan hadir dalam gelaran Webinar Dialog Media di Bekasi, Rabu (28/07/2021) mendatang.

 Kehadiran Hendry sebagai nara sumber dan pemateri Undang Undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Revisi Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang direkomendasikan Dewan Pers dan telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo sesuai SKB Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menkominfo Johnny G Plate.

“Ya, info yang saya terima dari sekretaris SMSI Provinsi Jawa Barat Ahmad Syukri, kepastian bang Hendry hadir sebagai nara sumber sudah positif mewakili Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, Insya Allah tidak ada hambatan dan kita semua sehat,” ucap Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon kepada wartawan, Rabu (21 Juli 2021) malam.

Selain Hendry, nara sumber lainnya yang sudah positif hadir dalam Webinar Dialog Media yakni CEO AYO Media Roberto AM Purba, Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Dedi Supriyadi dan Ketua KADIN Kabupaten Bekasi Heri Noviar. 

Doni Ardon menjelaskan, Webinar Dialog Media dirasa cukup penting sebagai jembatan pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Terlebih, Bekasi sebagai daerah industri terbesar se Asia menerima dampak cukup serius akibat wabah virus Covid-19. 

“Dalam hal ini perlu diperkuat peran Kadin sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) No.1 tahun 1987”.

“Begitupun SMSI sebagai konstituen Dewan Pers yang mewadahi para pengusaha media siber perlu berperan dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19, mewartakan informasi yang benar, baik dan bermanfaat kepada masyarakat serta mewartakan gagasan-gagasan optimistis dan kreatif di masa pandemi Covid-19 yang diwarnai perbagai perubahan pola hidup manusia”.ungkapnya.

“Target Webinar ini adalah adaptasi kebiasaan baru dalam hal perencanaan pembangunan dan terbentuknya pola kerjasama saling mengikat antar stakeholder, mulai jajaran pemerintah, pengusaha, aparat keamanan, media dan lembaga sosial,” ungkap Doni Ardon.

Humas Kadin Kabupaten Bekasi itu lalu berharap dengan telah ditunjuknya Dr. H. Dani Ramdani, MT sebagai penjabat Bupati Bekasi oleh Kemendagri dapat membawa perubahan lebih baik di Kabupaten Bekasi.

“Pe er pak Dani cukup berat, banyak persoalan harus diselesaikan, semua unsur harus dilibatkan dan kita siap mengawal kebijakan Pj Bupati Bekasi pak Dani,” harap Doni Ardon.

Dia mengajak insan media dan jejaring pers untuk hadir mensukseskan Webinar Dialog Media dan memberikan dukungan melalui @twibbonize https://twb.nz/dialogmediabekasiraya .

(ML/IB)