Oleh:  E. Nong Yonson sebagai Praktisi & Konsultan Pendidikan

Kupang,nwartapedia.com  –  Persoalan pendidikan, baik dari segi sistem dan kualitas di Indonesia menjadi arena seksi untuk diperdebatkan. Pada satu sisi, pendidikan diterjemahkan sebagai sarana penderdasan kehidupan bangsa, tetapi sisi lain menjadi ornamen politik kekuasaan.

Muncul pertanyaan reflektif yang menggelisahkan. Apakah pendidikan kita merupakan produk akademik murni atau sebenarnya produk politis yang dikemas dalam bingkai indah akademik?

Jika akademik, mengapa setiap kurikulum dan kebijakan pendidikan sarat kepentingan politik? Sebaliknya, jika politis, mengapa ia harus disenyapkan dalam klaim akademik?

Realitas pendidikan kita menyuguhkan berbagai fenomena kontradiktif. Setiap kali pergantian kekuasaan selalu berbanding lurus dengan kebijakan sistem pendidikan.

Kurikulum 1994, KBK, KTSP, K-13, hingga Merdeka Belajar menjadi fakta bahwa pendidikan tidak pernah steril dari campur tangan politik.

Namun, dalam dokumen resminya, perubahan itu selalu dipernak-pernik dengan alasan akademik, seperti peningkatan komptensi abad 21atau adaptasi terhadap tantangan global.

Hal inilah yang memunculkan asumsi “cuci tangan” antara kepentingan politik dan klaim akademik.

Secara historis, pendidikan di Indonesia lahir dari misi politis. Pada masa kolonial Belanda, sekolah-sekolah didirikan untuk mencetak tenaga kerja bergaji alakadarnya bagi kepentingan pemerintah kolonial.

Pada era Jepang, pendidikan disulap menjadi alat propaganda, dan pada masa Portugis, pendidikan sebagai jalan penyebaran Agama.

Ki Hajar Dewantara mengkritik keras realitas ini. kemudian, merumuskan pendidikan nasional berbasis kemerdekaan berpikir.

Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan tetap tidak sepenuhnya bebas dari intrik-intrik politis. Kurikulum 1947 hingga 1968 misalnya, sangat dipengaruhi oleh dinamika politik Orde Lama dan Baru. 

Dalam hakikat kajian akademik, pendidikan idealnya berfungsi sebagai dialogis ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan pemberdayaan masyarakat.

John Dewey, seorang filsuf pendidikan, menekankan bahwa pendidikan harus menyiapkan peserta didik agar mampu berpikir kritis dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan “candaan”. Pendidikan sering kali lebih disetir untuk kepentingan jangka pendek, misalnya legitimasi kekuasaan atau pencitraan pemerintah. 

Salah satu contoh, jelas dari nuansa politis ini adalah munculnya kebijakan-kebijakan simbolik dalam pendidikan.

Program seperti penataran P4 pada Era Orde Baru atau pendidikan anti-radikalisme masa kini, sering kali menekankan kepatuhan ideologis daripada pengembangan daya kritis murid.

Secara akademik, program ini bertujuan untuk menanamkan nilai kebangsaan tetapi di balik itu terdapat misi politik untuk menjaga keberlanjutan kekuasaan. 

Fenomena pergantian kurikulum juga memperkuat argumen bahwa pendidikan adalah produk politis. Setiap Menteri Pendidikan membawa visi dan kebijakan baru.

Seolah yang lama sudah tidak lagi sesuai. Padahal, secara akademik, efektivitas kurikulum membbutuhkan kajian jangka panjang.

Penjelasan pendidikan seperti Tilaar dan Sisdiknas menegaskan bahwa konsistensi dan kesinambungan kebijakan jauh lebih penting daripada perubahan yang reaktif. Namun, politik selalu menuntut perubahan cepat demi citra dan ciri khas baru.

Meskipun demikian, tidak bisa dibendung bahwa setiap kebijakan pendidikan tetap memerlukan landasan akademik. Penyusunan kurikulum misalnya, tetap melibatkan pakar pendidikan, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek akademik hadir, tetapi sering dijadikan legitimasi agar kebijakan potilits tampil akademis.

Sederhananya, politik memegang kemudi, sementara akademik menjadi “sopir tembak”. Agar alasan moral akademik meyakinkan publik. 

Dalam konteks ini, pendidikan di Indonesia bisa dipahami sebagai “produk politis berwajah akademik”. Maksudnya, orientasi utamanya tetap berada pada kepentingan kekuasaan sementara wacana akademik hadir sebagai “alas kaki” justifikasi.

Hal ini seirama dengan pandangan Pierre Boudieu tentang “reproduksi sosial” dalam pendidikan yang mana sekolah seringkali menjadi alat mempertahankan struktur kekuasaan.       

 Jika kita melihat praktik di lapangan, guru dan murid menjadi pihak yang paling berdampak dalam dinamika ini. Setiap perubahan kebijakan menuntut adaptasi, mewajibkan pelatihan.

Semuanya bermuara pada biaya dan energi yang tidak sedikit. Akan tetapi, hasilnya selalu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dari sinilah tampak jelas bahwa kepentingan politik lebih menonjol daripada kebutuhan akademik. 

Muncul metafora realis “cuci tangan” dalam pendidikan, yang mana pihak politis melempar tanggung jawab ke pihak akademik, dan sebaliknya. Ketika kebijakan gagal, akademisi dicap kurang mampu merancang kurikulum yang efektif-berdampak.

Sebaliknya, pada saat akademisi menyuarakan kritik, pemerintah berdalih bahwa semua kebiajak telah didasarkan pada kajian ilmiah. Dalam pusaran inilah pendidikan terjebak sebagai bola liar yang dimainkan tanpa pola permainan. 

Padahal, jika kita menelisik lebih lengkap, sejarah dunia menunjukkan bahwa pendidikan yang kuat lahir dari integritas akademik yang dilindungi dari intervensi pendidikan jangka pendek.

Finlandia, misalnya, menempatkan kebijakan pendidikan di bawah konsensus nasional, bukan kepentingan partai tertentu.

Hal ini memungkinkan civitas akademika lebih fokus pada kualitas pengajaran bukan sekadar mengikuti arahan perubahan kebijakan yang sarat muatan politis. 

Dalam konteks Indoensia, tantangan utamanya adalah membebaskan pendidikan dari donimasi kepentingan politik tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

Pendidikan harus menjadi ruang akademik yang merdeka dengan tetap responsif terhadap kebutuhan bangsa dan inovatif dalam beradapatasi.

Jika hal ini tidak tercapai maka pendidikan akan terus menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang disamarkan sebagai proses ilmiah.

Ahli seperti Paulo Freire menekankan pentingnya “Pendidikan Pembebasan,” yang mana murid dilatih untuk berpikir kritis dan menantang struktur yang menindas. Dalam kerangka ini, pendidikan harus bersikap akademik, bukan hanya menjadi alat politik.

Namun, selama desain kebijakan pendidikan lebih ditentukan oleh momen politik ketimbang kebutuhan akademik, gagasan pemebasan ini hanya sebuah lelucon. 

Pada akhirnya, pertanyaan reflektif ini tetap relevan. Apakah pendidikan kita adalah produk akademik atau yang tersandra politik atau produk politik yang berpura-pura akademik?

Realitas dan sejarah menunjukkan keduanya saling mengahadirkan ironi yang tak terpisahkan.

Jawabnya finalnya bukan juga menjadi pemilik penulis, melainkan milik pembaca yang bersedia menelisik lebih dalam arah, proses, dan produk pendidikan negeri ini.  (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah terus berjalan dengan lancar di salah satu sekolah menengah atas di kawasan pinggiran Kota Kupang.

Plt. Kepala sekolah SMAN 10 Kupang, Ebenhezer Simanjuntak yang baru menjabat selama lima bulan itu kepada media ini Senin tanggal 20 Juli 2025 mengungkapkan bahwa distribusi makanan kepada para siswa sejauh ini berlangsung baik, meskipun sesekali terdapat catatan minor terkait kualitas atau variasi makanan yang langsung ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dan dapur penyedia.

“Selama ini pelaksanaan MBG di sekolah kami berjalan baik-baik saja dan lengkap. Kadang buahnya berganti-ganti, hari ini jeruk, besok buah lain, tapi tetap kami usahakan selalu tersedia. Kalau ada keluhan, langsung kami sampaikan ke pihak dapur,” ujar sang kepala sekolah yang sebelumnya bertugas di SMAN 4 Kupang dan hingga kini masih mengajar fisika di sana.

Pihak sekolah menekankan pentingnya kebersihan dan keterbukaan dalam menyampaikan keluhan.

“Kami selalu imbau anak-anak untuk cuci tangan sebelum makan, dan jika ada makanan yang kurang enak, misalnya terlalu asin atau daunnya pahit, langsung diberi tahu agar kami bisa segera menggantinya,” lanjutnya.

Polikarpus juga menambahkan, program MBG ini dinilai sangat membantu, khususnya bagi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah pinggiran.

Selain memberikan asupan nutrisi, baginya, program ini juga mendorong kebiasaan hidup sehat dan membentuk kedisiplinan siswa dalam menjaga pola makan.

“Memang butuh penyesuaian, apalagi anak-anak terbiasa dengan makanan pedas seperti pakai lombok, tapi kami jelaskan bahwa makanan ini sudah diuji ahli gizi, dan aman untuk mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua OSIS SMAN 10, Mira masanya oetpah menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa laki-laki yang sebelumnya sering pulang ke rumah hanya untuk makan siang.

“Selama ini banyak teman-teman, khususnya siswa laki-laki, sering pulang karena lapar. Tapi sejak ada makan siang gratis, mereka tidak pulang lagi dan tetap mengikuti pelajaran dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga menilai kualitas makanan yang disediakan cukup memuaskan. Menurutnya, menu yang disajikan enak, sehat, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa selama di sekolah.

“Makanannya enak dan bergizi, kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Semoga bisa terus berjalan,” pungkasnya. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Program makan siang bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat dan diterapkan di SMP Negeri 18 Kupang berjalan lancar dan mendapat pengawasan ketat dari pihak sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Siti Hainun Korsani Resi, Kepala Urusan Kurikulum SMPN 18 Kupang, saat ditemui media ini pada Selasa, (28/7/2025).

Menurut Siti Hainun, pelaksanaan program ini telah aktif berjalan setiap hari sejak awal pembelajaran semester baru, tepatnya pada 14 Juli 2025.

Ia mengatakan, setiap hari, para guru yang bertugas piket melakukan pengecekan kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

“Pagi hari saat makanan datang, guru piket selalu cek. Makanannya dicek dari aroma, rasa, dan terutama menu yang riskan seperti daging dan ikan. Kami cicipi dulu sebelum anak-anak makan,” ungkapnya.

Siti menjelaskan, perhatian khusus diberikan pada menu seperti ikan yang bisa menyebabkan alergi dan daging yang rentan basi jika tidak diolah dengan benar.

Oleh karena itu, sebelum makanan dibagikan, pihak sekolah juga rutin mengingatkan siswa untuk mencuci tangan dan mengecek kondisi makanan mereka.

“Kami selalu sampaikan kepada siswa agar memperhatikan makanan mereka. Kalau tercium bau aneh atau ada semut, mereka bisa langsung lapor. Tapi sejauh ini tidak ada keluhan soal makanan rusak,” tambahnya.

Terkait selera makan, Siti mengakui bahwa hal tersebut bersifat relatif. Ada anak-anak yang mengeluh kurang garam atau tidak suka dengan menu tertentu, namun tidak ada yang menolak makan sama sekali.

“Selera itu beda-beda. Tapi secara umum, makanan selalu habis. Paling hanya sekitar 25 persen yang tidak habis, dan itu pun dalam jumlah sedikit,” jelasnya.

Program makan siang bergizi gratis ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang siswa serta meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah.

Pihak SMPN 18 Kupang berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik dan tetap mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dalam hal pengawasan mutu dan keberlanjutan pasokan makanan. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  Sebanyak 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang ditugaskan mengikuti kegiatan Pilot Project Survei Pasca Pendidikan Ideologi Pancasila, Selasa (29/7/2025).

Kegiatan ini berlangsung di salah satu Aula Hotel Kupang, dan merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Survei ini bertujuan untuk menggali kembali pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN, sebagai awal proyek Idiologi Nasionak.

Kehadiran ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi milenial yang kini semakin dipengaruhi nilai-nilai sosial modern yang berpotensi menjauhkan dari akar kebangsaan.

“Kita menyadari bahwa pemahaman ideologi Pancasila sulit terdesiminasikan di kalangan masyarakat, khususnya kaum muda. Generasi milenial cenderung mengadopsi nilai-nilai sosial baru berbasis modernitas yang sering kali menjauh dari literasi kebangsaan,” ujar Eben Bolla, Ketua Tim Utusan Dinas Pendidikan.

Menurut Eben, survei ini menjadi momentum untuk membangun kembali kesadaran ideologis di kalangan ASN, sekaligus memberi contoh konkret bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Sepuluh ASN yang mengikuti kegiatan ini antara lain Febrika Lerek, S.Pd, Eben Bolla, Gregorius Takene, SE, Jackson Ndun, S.Sos, Januarius A. Ola Angin, S.Pd, Yeffri Hitahirun, Tirza E. Djami, Enjelina S.W. Boeky, Liverthina Huma, S.Kom  Delsi R. Kawurung, S.Pd.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Ambo, menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh peserta.

“Saya berharap para ASN yang diutus benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan serius. Hasil dari kegiatan ini dapat menjadi proyek internal untuk diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” tegasnya.

Kegiatan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa revitalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan birokrasi merupakan kebutuhan mendesak, di tengah tantangan ideologi dan disrupsi nilai yang berkembang pesat saat ini.
(goe)

Kupang,nwartapedia.com  –  Pemerintah Kota Kupang melalui Sekretariat Daerah kembali menggelar kegiatan strategis dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan melalui Pilot Project Pengembangan Instrumen Survei Pasca Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 10.00 WITA hingga selesai, dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 12 perangkat daerah di lingkungan Pemkot Kupang.

Informasi resmi tersebut diteruskan oleh Johnatan Sinlae, Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, melalui grup WhatsApp resmi Dinas Pendidikan, Senin (28/7/2025).

Ia menyampaikan pesan dari Plt. Sekretaris Daerah Kota Kupang yang menginstruksikan agar setiap perangkat daerah menugaskan ASN untuk menjadi responden dalam survei tersebut.

“Survei ini merupakan bagian dari pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan ideologi Pancasila, sebagaimana amanat Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 2 Tahun 2024,” ujar Johnatan dalam keterangannya.

Survei ini bertujuan untuk menguji efektivitas instrumen evaluasi pasca-pelatihan ideologi Pancasila yang sebelumnya telah diberikan kepada ASN.

Para peserta akan mengisi survei digital secara bersama dalam satu ruangan, dipandu oleh enumerator.

Jumlah peserta dari masing-masing OPD telah ditentukan, antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 10 orang, BKPPD (5 orang), Badan Kesbangpol (7 orang), Dinas Kesehatan (8 orang), serta OPD lainnya masing-masing 2–3 orang.

Kriteria peserta juga ditetapkan cukup spesifik, yakni usia 25–50 tahun, Masa kerja 5–25 tahun, Bukan pendidik atau tenaga kependidikan, Komposisi gender seimbang (50:50), Wajib membawa perangkat pribadi seperti ponsel, tablet, atau laptop dengan baterai memadai dan paket data minimal 100 MB.

Pemerintah juga memastikan adanya fasilitas pendukung, seperti konsumsi (makan siang dan coffee break), serta penggantian biaya transportasi melalui rekening bank peserta.

Bagi peserta yang membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi panitia melalui kontak yang tersedia, yaitu Eko Budiyanto di nomor 0813-2836-1122.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam memperkuat wawasan kebangsaan ASN serta memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila di lingkungan birokrasi.
(Disdikbud)

Kupang,nwartapedia.com  — Dalam rangka memastikan kesiapan sekolah menyambut Tahun Ajaran Baru 2025/2026, Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus IV Kecamatan Alak melaksanakan kegiatan supervisi administrasi kepala sekolah yang dipusatkan di SD Negeri Palsatu, Kelurahan Manutapen, Kota Kupang, Rabu (24/7).

Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu tata kelola pendidikan, khususnya dalam aspek perencanaan dan penataan administrasi sekolah.

Empat kepala sekolah dari Gugus IV hadir sebagai peserta utama: Kepala SDN Palsatu Belmira Sagrada Ferrao Santos, M.Pd., Kepala SDI Palsatu Lusias Huku Koro, Kepala SDI Fatufeto II Maria Elisabeth Rae, S.Pd., dan Kepala SDI Oeba 4 Paulina Soares.

Supervisi dilakukan oleh dua pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Johni E. Rihi dan Marthen Boboy, yang secara menyeluruh menelaah berbagai dokumen penting seperti Buku Induk Siswa, Agenda Kegiatan Sekolah, Struktur Organisasi, hingga perangkat kurikulum.

Menurut Maria Elisabeth Rae, kegiatan ini sangat penting untuk menyamakan standar tata kelola sekolah serta mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

“Supervisi ini menjadi media refleksi untuk melihat sejauh mana kesiapan dokumen administrasi kami dan bagaimana menyempurnakannya sebelum tahun ajaran dimulai,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SDI Oeba 4 Paulina Soares menyampaikan bahwa kegiatan semacam ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari proses pembelajaran antar kepala sekolah.

“Walaupun saya segera pensiun pada 1 Oktober mendatang, saya ingin meninggalkan semangat bahwa kelengkapan administrasi adalah fondasi penting dalam manajemen sekolah,” ujarnya.

Kepala SDI Palsatu, Lusias Huku Koro, menambahkan bahwa semua perangkat administratif telah dipersiapkan secara lengkap dan fungsional.

“Kami berharap pengawas memberikan evaluasi yang konstruktif agar dokumen ini benar-benar menjadi alat kerja yang relevan dan mendukung kualitas pembelajaran,” katanya.

Kepala SDN Palsatu selaku tuan rumah, Belmira Sagrada Ferrao Santos, menyampaikan apresiasinya atas semangat kolaboratif yang terbangun antarkepala sekolah dalam kegiatan ini.

Ia berharap kegiatan serupa bisa terus berlanjut sebagai sarana berbagi praktik baik antar satuan pendidikan.

Supervisi ini menegaskan komitmen KKG Gugus IV Kecamatan Alak untuk membangun manajemen pendidikan dasar yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pembelajaran.

Melalui penguatan administrasi, sekolah-sekolah diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang tertib, efektif, dan berkelanjutan.
(goe)

Oleh: E. Nong Jonson sebagai Praktisi & Konsultan Pendidikan

Kupang,nwartapedia.com  –  Dalam dinamika pendidikan saat ini, guru tidak boleh sekadar “ada” tetapi harus “hadir”. Perbedaannya, “ada” merujuk pada keberadaan tubuh, sementara pikirannya tidak.

Sedangkan, “hadir” menurut Carl Rogers, seorang tokoh psikolog humanistik adalah keberadaan secara psikologis dan emosional pada momen dan tempat itu. guru tidak boleh menjalankan pembelajaran sebagai rutinitas belaka.    

Apalagi, peran guru telah berevolusi lebih dari sekadar penyampai informasi. Guru bukan hanya pengajar, tetapi fasilitator, pembimbing, dan sosok yang membentuk ekosistem pembelajaran yang mantap secara kognitif dan matang secara emosional-spiritual.

Sayangnya, dalam praktiknya, masih banyak ruang kelas yang hanya berfungsi sebagai tempat penyampaian pengetahuan semata. Suasana batin murid, dinamika psikologis, serta kebutuhan emosionalnya sering tak tersentuh.

Padahal, proses belajar bukan hanya soal apa yang diajarkan, tetapi bagaimana dan mengapa itu perlu diajarkan.

Murid datang ke kelas dengan latar belakang berbeda. Emosi yang beragam dan komptensi yang tidak serasi. Kehadiran guru sepenuhnya bukan hanya memahami materi yang akan diajarkan, tetapi juga mendalami bahwa setiap anak adalah dunia yang patut dihargai. Kelas bukan hanya tempat kognisi bekerja, melainkan tempat afeksi bertumbuh.

Dengan demikian, guru mutlak menciptakan ruang belajar yang aman, ramah, dan kontektula-esensial.

Langkah awal yang paling mendasar dalam mengajar adalah memahami dan menguasai materi. Namun lebih dari itu, guru harus memastikan bahwa materi yang disampaikan kontekstual dan esensial.

Artinya, materi harus dikaitkan dengan kehidupan nyata murid dan memiliki urgensi dalam kehidupan mereka. Materi yang terlalu abstrak atau jauh dari keseharian murid akan membuat pembelajaran kehilangan makna dan relevansi.

Tahapan awal kegiatan pembelajaran juga kerap kali disepelekan. Padahal, inilah pintu masuk utama yang menentukan kualitas interaksi pembelajarn selanjutnya.

Guru harus mampu membedakan antara apersepsi, pertanyaan pemantik, motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Masing-masing memiliki fungsi psikologis yang berbeda dalam membangun kesiapan dan rasa ingin tahu murid.

Lebih jauh, guru juga harus menjelaskan mengapa topik itu penting untuk dipelajari. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran murid atas makna belajar dan meingkatkan keterlibatan optimal bukan hanya karena tuntutan nilai.

Langkah inti pembelajaran tidak bisa disamakan untuk semua topik. Guru wajib menyesuaikan model dengan metode pembelajaran yang tepat. Tidak semua materi cocok dengan ceramah, dan tidak semua topik efektif diajarkan dengan diskusi.

Model pembelajaran seperti problem-based learning, project-based learning, atau inquiry learning bisa menjadi pilihan yang memberi ruang partisipasi aktif murid dan mengaktifkan keterampilan berpikir kritis mereka.

Pada bagian akhir pembelajaran, guru sebaiknya tidak terburu-buru menutup kelas. Kegiatan penutup yang baik mencakup simpulan dari murid, bukan semata-mata dari guru.

Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk merangkum kembali apa yang mereka dapatkan, berbagi kesan, dan melakukan refleksi.

Kemudian, guru dapat memberikan penegasan ulang dan menjelaskan korelasi antara materi hari ini dengan pembelajaran berikutnya. 

Aktivitas ini akan membantu murid memahami kesinambungan ilmu. Aspek bahasa dalam pembelajaran kerap diabaikan. Padahal sangat krusial dalam membentuk suasana kelas.

Intonasi, artikulasi, jeda, dan nada suara harus disesuaikan dengan tingkat daya tangkap anak. Bahasa yang digunakan guru dapat membangun atau meruntuhkan semangat belajar murid.

Tidak boleh ada kekerasan verbal, seperti membandingkan satu anak dengan yang lain, memberi label negatif, atau menggunakan sindiran. Nama anak pun hanya boleh disebut dalam konteks positif.

Penggunaan contoh dalam pembelajaran perlu diperhatikan dengan cermat. Jika hendak memberikan ilustrasi dari perilaku yang negatif, guru tidak perlu menyebutkan nama anak.

Cukup gambarkan kasusnya secara umum. Sebaliknya, ketika memberikan apresiasi atau menyoroti hal positif, sebutlah nama anak sebagai bentuk penguatan identitas. Ini akan meningkatkan harga diri dan kepercayaan diri murid.

Penampilan guru juga merupakan aspek penting. Penampilan di sini bukan hanya soal pakaian, tetapi mengarah pada penguasaan kelas, penguasaan materi, serta kemampuan merespon sikap-sikap tak terduga dari suanana belajar murid. Guru yang tenang, tanggap, dan sabar akan menciptakan rasa aman dan nyaman.

Penguasaan emosi sangat penting dalam menghadapi dinamika ruang kelas yang tak jarang penuh kejutan.

Guru tidak boleh bersikap reaktif melainkan responsif terhadap perilaku anak. Anak yang tampak mengganggu atau tidak fokus seringkali bukan karena ingin melawan, tetapi karena ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi.

Maka, guru perlu mempraktikkan empati dalam berinteraksi. Bertanya dengan lembut, menatap mata anak, atau sekadar memberi senyuman dapat menjadi jembatan yang menyelamatkan suasana kelas.

Mengajar adalah seni yang memadukan ilmu, intuisi, dan cinta. Guru yang baik tidak hanya fokus pada target kurikulum, tetapi juga pada pertumbuhan murid sebagai individu yang utuh.

Ia mengukur keberhasilannya bukan hanya dari nilai ujian, tetapi dari perubahan sikap, kebiasaan belajar, dan semangat murid. Pada hakikatnya, seorang guru memang harus mantap dalam tiga aspek.

Apalagi dalam konteks pembelajaran mendalam. Ketiga aspek itu adalah memahami murid (komptensi, afeksi, dan psikomotorik), menguasahai materi ajar, dan menciptakan cara mengajar di dalam ruang kelas. 

Sebab, pendidikan sejatinya adalah proses humanisasi. Ruang kelas harus menjadi tempat yang memanusiakan, bukan menumbuhkan stres akademik dan tekanan psikologis.

Setiap anak punya cara belajar dan daya serap yang unik. Guru yang menyadari hal ini tidak akan memaksakan satu pendekatan untuk semua, tetapi akan mencari cara yang paling bermakna bagi setiap individu. Menjadi guru sejati bukan hanya tentang menguasai metode, tetapi tentang hadir sepenuh hati. 

Guru perlu terus belajar, merenung, dan mengembangkan diri agar dapat menciptakan ruang kelas yang tidak hanya cerdas, tetapi juga hangat dan bermakna.

Mari membangun kelas sebagai tempat di mana anak-anak merasa dihargai, dicintai, dan didorong untuk menjadi versi terbaik dari dirinya.

Bagi para pendidik, pahami enam aspek krusial dalam pembelajaran, yaitu kuasai materi, perhatikan langkah awal, langkah inti, langkah akhir, bahasa, dan penampilan.

Jadikan ini sebagai pijakan refleksi dan perbaikan berkelanjutan. Sebab di tangan guru yang penuh kesadaran, ruang kelas akan menjadi tempat tumbuhnya peradaban. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  Drs. Ambo, seorang guru bela diri dari salah satu perguruan ternama di Kota Kupang, tampak serius melatih dasar-dasar pertahanan diri kepada sejumlah siswi sekolah dasar dan menengah pertama.

Di balik langkahnya ini, Ambo juga dikenal sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.

Kegiatan tersebut disebut-sebut sebagai bentuk pengabdian terakhirnya menjelang purnabakti kepada dunia pendidikan di Kota Kupang.

Pelatihan yang dilakukan Ambo menjadi bagian dari persiapan peluncuran program bela diri atau self-defence bagi siswa, khususnya perempuan. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan segera meluncurkan program tersebut dalam waktu dekat.

Program ini merupakan implementasi dari gagasan Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, yang mendorong penguatan perlindungan bagi anak dan perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

“Kita ingin anak-anak perempuan kita tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh. Mereka harus memiliki kemampuan dasar untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan,” ujar Drs Ambo dalam keterangannya pada Selasa (22/7).

Program ini akan menyasar sekolah dasar dan menengah pertama, dengan pelatihan yang dilakukan secara bertahap oleh para pelatih bersertifikat dari berbagai perguruan bela diri di Kota Kupang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan secara terukur, dengan memperhatikan aspek keamanan, psikologis, serta nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam seni bela diri.

“Ini bukan soal menjadikan mereka petarung, tapi tentang membangun kepercayaan diri, keberanian, dan kesadaran akan keselamatan diri,” ujar Drs. Ambo di sela-sela sesi pelatihan Selasa sore 

Peluncuran program ini diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sadar dan mampu menjaga keselamatan dirinya dalam kehidupan sehari-hari.(goe)

Kupang,nwartapedia.com  –  Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan segera meluncurkan program self-defence atau bela diri bagi siswa, khususnya siswi usia sekolah dasar dan menengah pertama.

Program ini merupakan implementasi dari program kerja Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis dalam menjaga anak dan perempuan dari ancaman kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, mengonfirmasi rencana peluncuran program ini yang dijadwalkan dalam waktu dekat.

Ia menegaskan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan pemerintah kota dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan bagi para peserta didik.

“Program self-defence ini menjadi langkah nyata Pemkot Kupang untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, terutama siswi, dari berbagai bentuk kekerasan fisik maupun psikis. Ini sejalan dengan arahan Ibu Wakil Wali Kota agar kita lebih serius dalam membangun sistem perlindungan anak dan perempuan,” ujar Dumuliahi Djami, Selasa (22/7/2025).

Menurut Dumuliahi, pelatihan bela diri yang akan diberikan bukan semata fokus pada teknik fisik, tetapi juga mencakup pembekalan psikoedukatif, seperti penguatan mental, kecerdasan emosional, dan keterampilan untuk mengenali serta menghindari situasi berbahaya.

Program ini akan digelar secara bertahap di sejumlah sekolah, dimulai dari sekolah-sekolah yang memiliki jumlah peserta didik perempuan cukup besar.

Ia menambahkan bahwa konsep self-defence dalam program ini merujuk pada pengertian umum yaitu hak setiap individu untuk membela diri dari ancaman kekerasan atau serangan yang membahayakan.

Dalam implementasinya, program ini akan menggandeng pihak-pihak profesional termasuk pelatih bela diri, psikolog anak, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak.

“Anak-anak perlu dibekali bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga pemahaman untuk menjaga diri secara psikis. Mereka harus tahu kapan harus berkata tidak, kapan harus melapor, dan bagaimana menghadapi tekanan yang bisa berdampak pada perkembangan mereka,” tegas Dumuliahi.

Program ini diharapkan dapat menjadi model pencegahan kekerasan berbasis pendidikan yang berkelanjutan.

Selain mendorong keberanian dan kemandirian siswa dalam menghadapi situasi sulit, self-defence juga menjadi upaya membangun budaya sadar perlindungan anak sejak usia dini.

Peluncuran resmi program ini akan diumumkan dalam waktu dekat dan direncanakan turut dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah, tenaga pendidik, serta komunitas perlindungan anak di Kota Kupang.(Disdikbud)

Kupang,nwartapedia.com  — SMA Katolik Giovanni Kupang mengawali Tahun Ajaran Baru 2025/2026 dengan penuh syukur melalui perayaan Misa di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang, Sabtu (19/7) pagi.

Tradisi tahunan ini menjadi momen penting bagi sekolah untuk menyerahkan seluruh proses pendidikan ke dalam penyelenggaraan dan penyertaan Tuhan.

Perayaan Ekaristi dipimpin oleh Kepala Sekolah, Romo RD. Stefanus Mau, Pr, didampingi oleh Romo Tomy dan Frater Steven, serta dihadiri oleh seluruh siswa kelas X, XI, dan XII, para guru, pegawai, dan staf SMAK Giovanni Kupang.

Dengan mengusung tema Dengan Cinta Kita Belajar, Dalam Pelayanan Kita Berkarya, dan Melalui Ketaatan Kita Bertumbuh.

Misa pembukaan tahun ajaran ini bukan hanya sekadar seremoni pembuka, tetapi juga menjadi momen refleksi dan peneguhan bahwa seluruh proses belajar-mengajar di SMAK Giovanni berpijak pada nilai-nilai iman Katolik.

“Misa adalah titik awal perjalanan rohani dan intelektual anak-anak kita. Di sini kita menegaskan kembali bahwa belajar adalah bentuk pelayanan, dan ketaatan adalah jalan menuju pertumbuhan sejati,” ujar Romo Stefanus dalam khotbahnya.

Melalui misa ini, SMAK Giovanni ingin menanamkan nilai spiritualitas, kedisiplinan, dan tanggung jawab kepada setiap peserta didik.

Sebagai lembaga pendidikan Katolik, Giovanni berkomitmen untuk membentuk karakter, menumbuhkan iman, serta mempersiapkan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan penuh kasih.

Dengan semangat Berkarya dalam Terang Kristus, SMAK Giovanni Kupang meneguhkan langkah di tahun ajaran baru, siap melayani dan mendidik dengan cinta, pelayanan, dan ketaatan.

SMAK Giovanni Kupang — Love. Service. Obedience. ***