Kupang,nwartapedia.com  –  Selama satu bulan penuh, empat mahasiswi dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang menjalani program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Kegiatan KKN ini berlangsung sejak 2 Juli hingga 5 Agustus 2025.

Keempat mahasiswi tersebut adalah Adriana Moza, Maria A.E.M. Werang, Viviyanti C. Neke, dan Yohana M.P. Mada. Selama KKN, mereka menggagas berbagai program inovatif yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat setempat, khususnya dalam bidang pertanian dan pelayanan sosial.

Inovasi dari Bahan Lokal

Salah satu program unggulan adalah sosialisasi pengolahan hasil pertanian, seperti pembuatan tepung pisang dan olahan cookies berbasis tepung pisang yang diperkenalkan di Posyandu Kelurahan Bello.

Kegiatan ini bertujuan memberdayakan ibu-ibu dan pelaku usaha rumah tangga untuk memanfaatkan potensi lokal secara ekonomis.

Tak hanya itu, mahasiswi juga memberikan edukasi mengenai produksi VCO (Virgin Coconut Oil) kepada para petani, sebagai alternatif pengolahan kelapa bernilai jual tinggi.

“Kami senang bisa berbagi ilmu praktis yang bisa diterapkan langsung oleh masyarakat. Apalagi bahan bakunya sangat melimpah di lingkungan mereka sendiri,” ujar Adriana Moza, salah satu peserta KKN, kepada wartawan, Sabtu (3/8).

Turun Langsung ke Masyarakat

Program KKN juga menyasar kegiatan sosial lain seperti membantu pelayanan kesehatan di berbagai posyandu serta terlibat dalam proses belajar-mengajar di PAUD Efata Bello.

Di sektor pertanian ramah lingkungan, mereka mengaplikasikan ECO enzyme kepada sejumlah petani sayur sebagai bentuk edukasi praktik pertanian berkelanjutan.

Selain itu, para mahasiswa juga aktif membantu pelayanan administrasi masyarakat di Kantor Lurah Bello, seperti pengurusan surat-menyurat dan kebersihan lingkungan sekitar kantor dan Terminal Bello.

Apresiasi Pemerintah Kelurahan

Lurah Bello, Robinson Lona, mengapresiasi kehadiran dan kontribusi keempat mahasiswa tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas dedikasi dan program-program positif yang mereka jalankan. Kehadiran mereka membawa dampak langsung yang dirasakan masyarakat, terutama dalam mengangkat potensi lokal dan meningkatkan layanan sosial,” ujarnya di ruang kerjanya, Senin (4/8).

Program KKN ini menjadi contoh sinergi nyata antara perguruan tinggi dan pemerintah kelurahan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Inisiatif seperti ini diharapkan terus berlanjut untuk mendukung pembangunan berbasis partisipasi dan ilmu pengetahuan.(goe)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan resmi meluncurkan program pelatihan bela diri dasar (self-defense) bagi siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) se-Kota Kupang.

Kegiatan ini dicanangkan langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Serena Francis, dalam upacara yang berlangsung di halaman SD Inpres Naimata, Senin pagi (4/8/2025).

Dalam sambutannya, Dr. Serena menyampaikan apresiasi atas semangat dan partisipasi aktif para siswa dalam mengikuti pelatihan.

Aksi demonstrasi gerakan bela diri yang diperagakan puluhan siswa pagi itu menunjukkan hasil pelatihan yang positif dan membanggakan.

“Program ini bukan untuk menciptakan anak-anak yang suka berkelahi, tapi sebagai bekal agar mereka tahu cara melindungi diri ketika menghadapi ancaman atau kekerasan, baik di lingkungan sekolah maupun di luar,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pendidikan di era saat ini harus mencakup lebih dari sekadar akademik.

“Pendidikan karakter, keberanian, dan kesadaran diri adalah bekal penting bagi masa depan anak-anak kita. Saya bangga karena hari ini, selain menunjukkan kemampuan bela diri, anak-anak juga tampil sebagai petugas upacara dengan sangat baik,” tambahnya.

Program bela diri dasar ini dirancang oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Ambo, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pelatihan ini murni berorientasi pada keselamatan anak, bukan ajang untuk kekerasan.

“Anak-anak kita perlu tahu cara merespons saat berada dalam situasi darurat. Minimal, mereka bisa melepaskan diri, berteriak meminta bantuan, dan menyelamatkan diri. Itu inti dari program ini,” terang Ambo.

Kegiatan peluncuran turut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, seluruh kepala sekolah SD negeri se-Kota Kupang, para guru, serta orang tua siswa.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Kota Kupang berharap bisa menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan membekali anak-anak dengan kemampuan dasar untuk menjaga diri sejak usia dini.

Program ini juga diharapkan dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia sebagai bagian dari gerakan perlindungan anak yang konkret dan aplikatif. (Goe)

Kupang,nwartapedia.com  –  Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan meluncurkan program Self Defense atau bela diri dasar bagi para pelajar di Kota Kupang.

Program ini akan resmi dilaunching pada Senin, 4 Agustus 2025, dan direncanakan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis.

Kegiatan launching akan dilaksanakan di sekolah SD Inpres Naimata sebagai salah satu mitra program dan akan melibatkan siswa-siswi dari berbagai jenjang pendidikan.

Program ini dirancang sebagai bentuk penguatan karakter, peningkatan rasa percaya diri, serta edukasi perlindungan diri bagi anak-anak usia sekolah SD dan SMP di Kota Kupang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, melalui Sekretaris Dinas, Drs. Ambo, saat dihubungi media ini, Minggu malam (3/8), membenarkan adanya rencana peluncuran program tersebut.

“Benar, besok Senin Wakil Wali Kota akan membuka secara resmi program Self Defense. Ini merupakan inovasi dari Pemerintah Kota Kupang melalui Ibu Wakil Walikota sendiri dan Dinas Pendidikan hanya merancang teknis pelaksanaanbya. program ini suda dilakukan sejak beberapa bulan lalu untuk memberikan bekal keterampilan dasar perlindungan diri bagi pelajar,” ujar Ambo.

Menurut Ambo, program ini juga bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan ramah anak, sekaligus sebagai respons atas meningkatnya kekhawatiran orangtua terhadap isu kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah.

“Kami ingin anak-anak memiliki keberanian, kedisiplinan, dan kesadaran menjaga diri. Program ini tidak hanya melatih fisik, tapi juga membentuk mental dan sikap positif,” tambahnya.

Program Self Defense ini akan diawali dengan pelatihan dasar oleh instruktur profesional yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota. Selanjutnya, program akan masuk dalam agenda ekstrakurikuler yang didampingi oleh guru-guru terlatih.

Pemerintah Kota Kupang berharap program ini mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk orangtua dan satuan pendidikan, demi menciptakan generasi muda yang tangguh dan mandiri.(humas Disdikbud)

Alor, nwartapedia.com — Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Nusa Tenggara Timur. Pada Jumat, 1 Agustus 2025, IAKN Kupang melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor dalam rangka penjajakan kerja sama strategis, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Rombongan IAKN dipimpin langsung oleh Rektor Dr. I Made Suardana, M.Th., didampingi oleh Direktur Pascasarjana Dr. Ezra Tari, dan Wakil Direktur Pascasarjana Dr. Oscar L. Tobing.

Turut serta dalam kunjungan ini adalah mahasiswa program doktor teologi dan dosen yang sedang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (PKM) di Jemaat GKII Welay – Alor.

Audiensi ini disambut hangat oleh jajaran Pemkab Alor, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Marthen G. Moubeka, SH, dan Asisten Pemerintahan dan Hukum Moh. Ridwan Nampira, S.Sos. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Alor dari Fraksi Gerindra, Yohanes Atamai, S.Pd.

Dalam sambutannya, Rektor IAKN Kupang menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap mahasiswa asal Alor yang sedang menempuh pendidikan di IAKN.

“Kami berharap Pemkab Alor dapat memberikan beasiswa bagi mahasiswa asal Alor di IAKN Kupang agar mereka bisa menyelesaikan studi dan kembali membangun daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Umum Pemkab Alor menyambut baik inisiatif kerja sama ini.

“Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Pemkab Alor memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, terutama anak-anak Alor yang menuntut ilmu di luar daerah. Hasil audiensi ini akan kami laporkan kepada Bapak Bupati dan jajaran,” ucap Marthen Moubeka.

PKM Kolaboratif di Jemaat GKII Welay

Usai audiensi, tim IAKN kembali melanjutkan kegiatan PKM kolaboratif di Jemaat GKII Welay, Alor. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi “Berkhotbah yang Alkitabiah” oleh Dr. Oscar L. Tobing dan Dr. Daud Saleh Ludji, yang dimoderatori oleh Yanti Sole, M.PdK.

Di waktu yang sama, diadakan pelatihan ekonomi kreatif berupa pembuatan asesoris (anting, gelang, dll) yang diikuti oleh ibu-ibu dan pemudi jemaat.

Pelatihan ini dipandu oleh instruktur profesional, Miss Yayang, sebagai upaya untuk mendukung ekonomi keluarga dan pemberdayaan jemaat.

Rangkaian PKM IAKN Kupang di GKII Welay akan berlangsung hingga Minggu, 3 Agustus 2025, dan akan diisi dengan pelatihan, seminar, diskusi, serta Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR).

Dengan kegiatan ini, IAKN Kupang menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan masyarakat dan daerah melalui pendidikan dan pengabdian langsung. ***

Kupang nwartapedia.com  — Dalam upaya mendorong transformasi distribusi hasil pertanian dan memperpendek rantai pasok, Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang) menggandeng PKBM Gading Taruna di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Kolaborasi ini menghadirkan inisiatif farm-to-table berbasis digital, yang memungkinkan hasil pertanian lokal dapat langsung dijangkau oleh konsumen tanpa perantara panjang.

Program ini dipelopori oleh Dosen Politani Kupang, Gregorius G. Batafor, SE., MM., yang menyebut bahwa model kolaboratif ini bertujuan memberdayakan petani melalui integrasi teknologi, pelatihan keterampilan digital, dan penyediaan outlet penjualan berbasis sistem online-to-offline (O2O).

“Kami tengah memasuki tahap awal, mulai dari perekrutan tenaga teknis pemasaran digital, desain konten, hingga pembukuan dan perencanaan produksi. Targetnya sederhana tapi berdampak: bagaimana hasil tani bisa lebih cepat, efisien, dan langsung sampai ke tangan konsumen,” ujar Goris Batafor saat ditemui Kamis (31/7).

Sebagai langkah nyata, tim juga menyiapkan pembangunan outlet fisik yang akan menjadi titik distribusi hasil hortikultura.

Di sisi lain, sistem digital memungkinkan konsumen melakukan pemesanan secara daring, lalu mengambil langsung produk di lokasi atau memanfaatkan layanan pengantaran.

Pengelola PKBM Gading Taruna, Goris Takene, mengapresiasi sinergi ini sebagai upaya penguatan ekonomi komunitas berbasis kemandirian dan inovasi.

“Petani hari ini tidak cukup hanya bisa menanam. Mereka juga harus punya akses dan kemampuan untuk memasarkan produknya secara langsung ke konsumen, bahkan rumah tangga. Kami ingin inisiatif ini menjadi percontohan di kelurahan lain di NTT,” ujarnya.

Kolaborasi ini membuka peluang sinergi dengan pelaku UMKM, lembaga pendidikan vokasi, hingga komunitas digital, guna menciptakan ekosistem pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Program farm-to-table digital ini diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam distribusi pangan lokal Kota Kupang  membangun koneksi yang lebih kuat antara petani dan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian daerah. (Goe)

Kupang,nwartapedia.com — Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Citra Bangsa (UCB) kembali menorehkan langkah strategis dalam internasionalisasi pendidikan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan Prof. Dr. Marshella Lie, Ed.D., M.Ed. dari University of New York, Amerika Serikat.

Penandatanganan ini menandai dimulainya kolaborasi global di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada transformasi digital dan semangat global citizenship.

Kegiatan berlangsung di Kampus UCB, Kupang, dengan dukungan penuh dari Direktur Eksekutif Yayasan Citra Bina Insan Mandiri (CBIM), Dr. Ir. Semuel A.M. Littik, M.Sc., MM.

Turut hadir dalam seremoni penandatanganan tersebut Dekan FKIP UCB, Heryon Bernard Mbuik, S.PAK., M.Pd., bersama jajaran pimpinan fakultas, termasuk Dr. Maria B. Sogen, M.Pd (Wakil Dekan I Bidang Akademik), serta para ketua dan sekretaris program studi di FKIP.

Usai penandatanganan, dialog terbuka dilangsungkan bersama Rektor UCB, Prof. Dr. Fran Salesman, didampingi jajaran wakil rektor, yakni Dr. Abdul Majid (Wakil Rektor I), Dr. Yoseph Liem, M.Ars (Wakil Rektor II), dan Jhon Enstein (Wakil Rektor III).

Dekan FKIP UCB menegaskan bahwa kerja sama ini adalah bagian dari upaya menjadikan UCB sebagai center of excellence dalam pendidikan guru di kawasan timur Indonesia.

“Jejaring internasional sangat penting untuk menciptakan pendidikan yang kontekstual dan kolaboratif,” ujar Heryon Bernard Mbuik.

Sementara itu, Prof. Marshella Lie menyatakan bahwa UCB memiliki visi yang sejalan dalam membangun ekosistem pendidikan global yang berpihak pada keadilan sosial.

Ia memuji keterbukaan UCB dalam menciptakan ruang belajar yang adaptif terhadap kebutuhan zaman.

Dr. Semuel Littik menyampaikan bahwa LoI ini merupakan manifestasi dari visi yayasan dalam mendorong pendidikan tinggi berbasis integritas dan inovasi global.

“Kami percaya kerja sama ini akan membawa dampak jangka panjang terhadap kualitas dan daya saing lulusan,” ujarnya.

Rektor UCB, Prof. Fran Salesman, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah strategi konkret untuk membawa UCB ke panggung akademik internasional.

Program tindak lanjut yang direncanakan mencakup pertukaran dosen dan mahasiswa, kolaborasi riset, seminar internasional, hingga pengembangan kurikulum lintas budaya.

Kerja sama strategis ini memperkuat posisi FKIP Universitas Citra Bangsa sebagai fakultas yang progresif, mengintegrasikan teknologi dan ilmu pengetahuan global dengan nilai-nilai lokal dan spiritualitas kontekstual.

Sebuah langkah nyata menuju pendidikan masa depan yang inklusif, transformatif, dan berdaya saing global. ***

Oleh:  E. Nong Yonson Sebagai Praktisi & Konsultan Pendidikan

Kupang,nwartapedia.com  –  Sekolah ideal merujuk pada tempat dengan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, dan mendukung pertumbuhan setiap murid.

Pada ruang semacam itu, murid dapat berkembang secara intelektual, emosional, psikomotorik, dan sosial-budaya dengan tanpa merasa dipaksa. Suasana harmonis dan inklusif adalah fondasi utama dalam pendidikan bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan.

Pada titik inilah, nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan keadilan mutlak ditanamkan dan dijalankan sebagai sebuah hakikat hidup.

Namun, realitas yang terjadi di banyak sekolah belum menggambarkan suasana ideal ini. Perundungan (bullying) masih sering terjadi dalam beragam wujud. Baik secara fisik, verbal, sosial, hingga psikologis. Banyak murid yang datang ke sekolah bukan untuk tenang belajar melainkan membawa ketakutan dan kecemasan.

Ini adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Sebab, tempat yang seharusnya menjadi pelindung dan pembina justru menjadi sumber luka dan penderitaan. 

Merujuk data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa, sepanjang tahun 2023, terdapat lebih dari 2.000 laporan kasus perundungan di sekolah.

Sementara itu, survei oleh Program for International Student Assement (PISA) tahun 2018 membuktikan bahwa 42% murid Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan di sekolah. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata internasional. 

Perundungan tidak hanya berdampak sesaat. Setiap orang yang mengalami perundungan akan menyimpan luka psikologis dalam jangka waktu yang tak terhingga.

Menurut Psikolog Anak dan Remaja, Vera Itabiliana Hadiwidjojo, korban perundungan rentan mengalami kecemasan, depresi, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup.

Selain itu, perundungan juga dapat memengaruhi prestasi akademik dan hubungan sosial korban dalam jangka panjang. Korban akan sangat berhati-hati dalam pergaulan bahkan tidak mempercayai orang-orang terdekat. 

Perundungan tidak selalu tampak secara kasat mata. Selain tindakan fisik seperti memukul atau mendorong, banyak murid menjadi korban bullying verbal seperti ejekan dan hinaan, serta perundungan sosial seperti pengucilan atau penyebaran rumor.

Apalagi pada era digital seperti saat ini, bentuk perundungan berkembang menjadi cyberbullying, yang terjadi kapan saja tanpa batas ruang dan waktu. Semisal, ada murid asal Rote yang lulus UI. Dicemooh oleh teman-temannya bahkan oleh guru-gurunya karena faktor sosial-ekonomi.

Cemoohan ini tidak hanya secara verbal tetapi juga cyberbullying. Bayangkan, sesuatu yang seharusnya diapresiasi justru dihina. 

Lingkungan sekolah yang menganggap biasa-biasa saja terhadap kekeseran jenis ini sering kali memperparah situasi. Ketika kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan tidak sigap dan peka terhadap gejala perundungan, atau bahkan menganggapnya sebagai kenakalan biasa, maka budaya luka dalam diam akan terus bertumbuh.

Hal ini akan membuat pelaku merasa kebal dan korban merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu. 

Hal ini juga ditegaskan oleh pakar pendidikan Prof. Dr. Arief Rachman, bahwa suasana belajar yang aman dan nyaman adalah syarat utama tumbuh kembang anak secara optimal.

Ia menyatakan bahwa sekolah harus menjadi “zona aman” bukan hanya dari segi fisik tetapi juga psokologis. Ini menuntut adanya kebijakan sekolah yang tegas terhadap kekerasan, serta pendidikan karakter yang dijalankan secara konsisten. 

Dalam dunia pendidikan yang ideal, setiap individu seperti guru, murid, orang tua, saling berkolaborasi dan berperan aktif menciptakan budaya saling menghargai.

Toleransi terhadap perbedaan, komunikasi yang terbuka, serta kehadiran figur dewasa yang peka dan peduli. Ini akan menjadi pilar penting dalam membangun ekosistem pendidikan karakter yang sesungguhnya. Sebab, sekolah bukan hanya tempat untuk mengumpulkan nilai (angka) tetapi membentuk manusia yang humanis. 

Pendekatan yang humanis dan partisipatif terbukti lebih efektif dalam menanggulangi perundungan. Sekolah-sekolah yang menerapkan program “Ramah Anak” seperti TK, SD, SMP, SMA Santa Angela Atambua, SMAS Bhaktyarsa Maumere, SMA Arnoldus Janssen, SMA Ki Hajar Dewantoro Kota Kupang, dst, menunjukkan penuruan signifikan dalam jumlah kasus perundungan.

Sebab, program ini mengedepankan rasa aman dan nyaman murid. Menjadikan murid sebagai sesuatu yang sedang tumbuh bukan sesuatu yang dipaksa tumbuh. Guru-guru menerima murid sebagai sahabat berbicara bukan bahan pembicaraan. 

Selaras dengan itu, Psikolog Ratih Ibrahim menyebut bahwa anak-anak perlu dilatih untuk memahami perasaan orang lain dan belajar menyampaikan perbedaan dengan cara yang sehat. Dengan demikian, pendidikan karakter tidak boleh hanya menjadi pelajaran formal, melainkan harus menjadi inti dari seluruh kegiatan di rumah, sekolah, dan lingkungan.

Selain itu, pendidikan tentang empati dan kecerdasan emosional perlu diintegrasikan dalam kurikulum. 

Mewujudkan sekolah dengan tanpa perundungan bukanlah tanggung jawab satu pihak. Kolaborasi antarguru, murid, orang tua, dan masyarakat menjadi fondasi untuk membangun ruang belajar yang bebas dari kekerasan.

Ketegasan dalam penegakan aturan, pelatihan guru dalam deteksi dini bullying, serta ruang aduan bagi korban wajib menjadi prioritas. 

Strategi preventif dapat berupa pelatihan rutin bagi murid dalam OSIS tentang anti-bullying, forum diskusi kelas, serta keterlibatan murid dalam merumuskan peraturan sekolah tentang perundungan. Sementara strategi kuratif mengedepankan pendampingan psokologis bagi korban dan pelaku, serta mediasi yang membangun kesadaran, bukan sebatas hukuman. 

Pada dasarnya, sekolah adalah rumah kedua anak. Dengan begitu, rumah ini harus dibangun dengan fondasi kasih sayang, dinding kepedulian, dan atap keharmonisan.

Sebab, setiap anak berhak tumbuh di lingkungan yang memuliakan martabatnya, tanpa perundungan, luka batin, dan pengucilan. Anak adalah bagian dari keberlanjutan perbadapan.    (MI)     

Oleh:  E. Nong Yonson sebagai Praktisi & Konsultan Pendidikan

Kupang,nwartapedia.com  –  Persoalan pendidikan, baik dari segi sistem dan kualitas di Indonesia menjadi arena seksi untuk diperdebatkan. Pada satu sisi, pendidikan diterjemahkan sebagai sarana penderdasan kehidupan bangsa, tetapi sisi lain menjadi ornamen politik kekuasaan.

Muncul pertanyaan reflektif yang menggelisahkan. Apakah pendidikan kita merupakan produk akademik murni atau sebenarnya produk politis yang dikemas dalam bingkai indah akademik?

Jika akademik, mengapa setiap kurikulum dan kebijakan pendidikan sarat kepentingan politik? Sebaliknya, jika politis, mengapa ia harus disenyapkan dalam klaim akademik?

Realitas pendidikan kita menyuguhkan berbagai fenomena kontradiktif. Setiap kali pergantian kekuasaan selalu berbanding lurus dengan kebijakan sistem pendidikan.

Kurikulum 1994, KBK, KTSP, K-13, hingga Merdeka Belajar menjadi fakta bahwa pendidikan tidak pernah steril dari campur tangan politik.

Namun, dalam dokumen resminya, perubahan itu selalu dipernak-pernik dengan alasan akademik, seperti peningkatan komptensi abad 21atau adaptasi terhadap tantangan global.

Hal inilah yang memunculkan asumsi “cuci tangan” antara kepentingan politik dan klaim akademik.

Secara historis, pendidikan di Indonesia lahir dari misi politis. Pada masa kolonial Belanda, sekolah-sekolah didirikan untuk mencetak tenaga kerja bergaji alakadarnya bagi kepentingan pemerintah kolonial.

Pada era Jepang, pendidikan disulap menjadi alat propaganda, dan pada masa Portugis, pendidikan sebagai jalan penyebaran Agama.

Ki Hajar Dewantara mengkritik keras realitas ini. kemudian, merumuskan pendidikan nasional berbasis kemerdekaan berpikir.

Namun, setelah kemerdekaan, pendidikan tetap tidak sepenuhnya bebas dari intrik-intrik politis. Kurikulum 1947 hingga 1968 misalnya, sangat dipengaruhi oleh dinamika politik Orde Lama dan Baru. 

Dalam hakikat kajian akademik, pendidikan idealnya berfungsi sebagai dialogis ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, dan pemberdayaan masyarakat.

John Dewey, seorang filsuf pendidikan, menekankan bahwa pendidikan harus menyiapkan peserta didik agar mampu berpikir kritis dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

Namun, kenyataan di Indonesia menunjukkan “candaan”. Pendidikan sering kali lebih disetir untuk kepentingan jangka pendek, misalnya legitimasi kekuasaan atau pencitraan pemerintah. 

Salah satu contoh, jelas dari nuansa politis ini adalah munculnya kebijakan-kebijakan simbolik dalam pendidikan.

Program seperti penataran P4 pada Era Orde Baru atau pendidikan anti-radikalisme masa kini, sering kali menekankan kepatuhan ideologis daripada pengembangan daya kritis murid.

Secara akademik, program ini bertujuan untuk menanamkan nilai kebangsaan tetapi di balik itu terdapat misi politik untuk menjaga keberlanjutan kekuasaan. 

Fenomena pergantian kurikulum juga memperkuat argumen bahwa pendidikan adalah produk politis. Setiap Menteri Pendidikan membawa visi dan kebijakan baru.

Seolah yang lama sudah tidak lagi sesuai. Padahal, secara akademik, efektivitas kurikulum membbutuhkan kajian jangka panjang.

Penjelasan pendidikan seperti Tilaar dan Sisdiknas menegaskan bahwa konsistensi dan kesinambungan kebijakan jauh lebih penting daripada perubahan yang reaktif. Namun, politik selalu menuntut perubahan cepat demi citra dan ciri khas baru.

Meskipun demikian, tidak bisa dibendung bahwa setiap kebijakan pendidikan tetap memerlukan landasan akademik. Penyusunan kurikulum misalnya, tetap melibatkan pakar pendidikan, filsafat, psikologi, dan sosiologi.

Hal ini menunjukkan bahwa aspek akademik hadir, tetapi sering dijadikan legitimasi agar kebijakan potilits tampil akademis.

Sederhananya, politik memegang kemudi, sementara akademik menjadi “sopir tembak”. Agar alasan moral akademik meyakinkan publik. 

Dalam konteks ini, pendidikan di Indonesia bisa dipahami sebagai “produk politis berwajah akademik”. Maksudnya, orientasi utamanya tetap berada pada kepentingan kekuasaan sementara wacana akademik hadir sebagai “alas kaki” justifikasi.

Hal ini seirama dengan pandangan Pierre Boudieu tentang “reproduksi sosial” dalam pendidikan yang mana sekolah seringkali menjadi alat mempertahankan struktur kekuasaan.       

 Jika kita melihat praktik di lapangan, guru dan murid menjadi pihak yang paling berdampak dalam dinamika ini. Setiap perubahan kebijakan menuntut adaptasi, mewajibkan pelatihan.

Semuanya bermuara pada biaya dan energi yang tidak sedikit. Akan tetapi, hasilnya selalu tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dari sinilah tampak jelas bahwa kepentingan politik lebih menonjol daripada kebutuhan akademik. 

Muncul metafora realis “cuci tangan” dalam pendidikan, yang mana pihak politis melempar tanggung jawab ke pihak akademik, dan sebaliknya. Ketika kebijakan gagal, akademisi dicap kurang mampu merancang kurikulum yang efektif-berdampak.

Sebaliknya, pada saat akademisi menyuarakan kritik, pemerintah berdalih bahwa semua kebiajak telah didasarkan pada kajian ilmiah. Dalam pusaran inilah pendidikan terjebak sebagai bola liar yang dimainkan tanpa pola permainan. 

Padahal, jika kita menelisik lebih lengkap, sejarah dunia menunjukkan bahwa pendidikan yang kuat lahir dari integritas akademik yang dilindungi dari intervensi pendidikan jangka pendek.

Finlandia, misalnya, menempatkan kebijakan pendidikan di bawah konsensus nasional, bukan kepentingan partai tertentu.

Hal ini memungkinkan civitas akademika lebih fokus pada kualitas pengajaran bukan sekadar mengikuti arahan perubahan kebijakan yang sarat muatan politis. 

Dalam konteks Indoensia, tantangan utamanya adalah membebaskan pendidikan dari donimasi kepentingan politik tanpa mengabaikan fungsi sosialnya.

Pendidikan harus menjadi ruang akademik yang merdeka dengan tetap responsif terhadap kebutuhan bangsa dan inovatif dalam beradapatasi.

Jika hal ini tidak tercapai maka pendidikan akan terus menjadi instrumen legitimasi kekuasaan yang disamarkan sebagai proses ilmiah.

Ahli seperti Paulo Freire menekankan pentingnya “Pendidikan Pembebasan,” yang mana murid dilatih untuk berpikir kritis dan menantang struktur yang menindas. Dalam kerangka ini, pendidikan harus bersikap akademik, bukan hanya menjadi alat politik.

Namun, selama desain kebijakan pendidikan lebih ditentukan oleh momen politik ketimbang kebutuhan akademik, gagasan pemebasan ini hanya sebuah lelucon. 

Pada akhirnya, pertanyaan reflektif ini tetap relevan. Apakah pendidikan kita adalah produk akademik atau yang tersandra politik atau produk politik yang berpura-pura akademik?

Realitas dan sejarah menunjukkan keduanya saling mengahadirkan ironi yang tak terpisahkan.

Jawabnya finalnya bukan juga menjadi pemilik penulis, melainkan milik pembaca yang bersedia menelisik lebih dalam arah, proses, dan produk pendidikan negeri ini.  (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah terus berjalan dengan lancar di salah satu sekolah menengah atas di kawasan pinggiran Kota Kupang.

Plt. Kepala sekolah SMAN 10 Kupang, Ebenhezer Simanjuntak yang baru menjabat selama lima bulan itu kepada media ini Senin tanggal 20 Juli 2025 mengungkapkan bahwa distribusi makanan kepada para siswa sejauh ini berlangsung baik, meskipun sesekali terdapat catatan minor terkait kualitas atau variasi makanan yang langsung ditindaklanjuti oleh pihak sekolah dan dapur penyedia.

“Selama ini pelaksanaan MBG di sekolah kami berjalan baik-baik saja dan lengkap. Kadang buahnya berganti-ganti, hari ini jeruk, besok buah lain, tapi tetap kami usahakan selalu tersedia. Kalau ada keluhan, langsung kami sampaikan ke pihak dapur,” ujar sang kepala sekolah yang sebelumnya bertugas di SMAN 4 Kupang dan hingga kini masih mengajar fisika di sana.

Pihak sekolah menekankan pentingnya kebersihan dan keterbukaan dalam menyampaikan keluhan.

“Kami selalu imbau anak-anak untuk cuci tangan sebelum makan, dan jika ada makanan yang kurang enak, misalnya terlalu asin atau daunnya pahit, langsung diberi tahu agar kami bisa segera menggantinya,” lanjutnya.

Polikarpus juga menambahkan, program MBG ini dinilai sangat membantu, khususnya bagi para siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di wilayah pinggiran.

Selain memberikan asupan nutrisi, baginya, program ini juga mendorong kebiasaan hidup sehat dan membentuk kedisiplinan siswa dalam menjaga pola makan.

“Memang butuh penyesuaian, apalagi anak-anak terbiasa dengan makanan pedas seperti pakai lombok, tapi kami jelaskan bahwa makanan ini sudah diuji ahli gizi, dan aman untuk mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua OSIS SMAN 10, Mira masanya oetpah menyampaikan bahwa program ini sangat membantu, terutama bagi siswa laki-laki yang sebelumnya sering pulang ke rumah hanya untuk makan siang.

“Selama ini banyak teman-teman, khususnya siswa laki-laki, sering pulang karena lapar. Tapi sejak ada makan siang gratis, mereka tidak pulang lagi dan tetap mengikuti pelajaran dengan baik,” ungkapnya.

Ia juga menilai kualitas makanan yang disediakan cukup memuaskan. Menurutnya, menu yang disajikan enak, sehat, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan siswa selama di sekolah.

“Makanannya enak dan bergizi, kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Semoga bisa terus berjalan,” pungkasnya. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Program makan siang bergizi gratis yang digagas pemerintah pusat dan diterapkan di SMP Negeri 18 Kupang berjalan lancar dan mendapat pengawasan ketat dari pihak sekolah.

Hal ini disampaikan oleh Siti Hainun Korsani Resi, Kepala Urusan Kurikulum SMPN 18 Kupang, saat ditemui media ini pada Selasa, (28/7/2025).

Menurut Siti Hainun, pelaksanaan program ini telah aktif berjalan setiap hari sejak awal pembelajaran semester baru, tepatnya pada 14 Juli 2025.

Ia mengatakan, setiap hari, para guru yang bertugas piket melakukan pengecekan kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa.

“Pagi hari saat makanan datang, guru piket selalu cek. Makanannya dicek dari aroma, rasa, dan terutama menu yang riskan seperti daging dan ikan. Kami cicipi dulu sebelum anak-anak makan,” ungkapnya.

Siti menjelaskan, perhatian khusus diberikan pada menu seperti ikan yang bisa menyebabkan alergi dan daging yang rentan basi jika tidak diolah dengan benar.

Oleh karena itu, sebelum makanan dibagikan, pihak sekolah juga rutin mengingatkan siswa untuk mencuci tangan dan mengecek kondisi makanan mereka.

“Kami selalu sampaikan kepada siswa agar memperhatikan makanan mereka. Kalau tercium bau aneh atau ada semut, mereka bisa langsung lapor. Tapi sejauh ini tidak ada keluhan soal makanan rusak,” tambahnya.

Terkait selera makan, Siti mengakui bahwa hal tersebut bersifat relatif. Ada anak-anak yang mengeluh kurang garam atau tidak suka dengan menu tertentu, namun tidak ada yang menolak makan sama sekali.

“Selera itu beda-beda. Tapi secara umum, makanan selalu habis. Paling hanya sekitar 25 persen yang tidak habis, dan itu pun dalam jumlah sedikit,” jelasnya.

Program makan siang bergizi gratis ini bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang siswa serta meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah.

Pihak SMPN 18 Kupang berharap program ini dapat terus berjalan dengan baik dan tetap mendapat dukungan dari semua pihak, termasuk dalam hal pengawasan mutu dan keberlanjutan pasokan makanan. (MI)