Jakarta,nwartapedia.com  — Negara menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada empat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, atas pengabdian dan integritas mereka selama bertahun-tahun sebagai abdi negara.

Penghargaan yang diberikan pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2025 ini menjadi bukti bahwa kerja tulus dan konsisten para ASN turut menopang kemajuan pendidikan nasional.

Adapun empat ASN penerima penghargaan periode ini adalah:

• Hendra Permana, S.Pd., Pengolah Data dan Informasi — Satyalancana Karya Satya XXX Tahun
• Mukino, S.M., Verifikator Keuangan — Satyalancana Karya Satya XX Tahun
• Unggul Witjaksono, S.E., Pengadministrasi Perkantoran — Satyalancana Karya Satya X Tahun
• Linda Efaria, S.Pd., M.A.P., Analis Kebijakan Ahli Pertama — Satyalancana Karya Satya X Tahun

Penghargaan ini didasarkan pada masa kerja dan kontribusi nyata mereka dalam mendukung kebijakan pendidikan melalui berbagai program strategis di PSKP.

Linda Efaria: Mengabdi dengan Hati

Salah satu penerima penghargaan, Linda Efaria, menunjukkan teladan ASN yang bekerja dengan hati dan memaknai tugasnya sebagai bagian dari ibadah.

Lahir di Sibolangit, Deliserdang, pada Desember 1981, ia memulai karier sebagai CPNS di Kabupaten Lembata pada 2010, kemudian bergabung sebagai PNS pusat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014. Saat ini, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Pertama di PSKP.

Linda dikenal sebagai sosok ramah, responsif, dan penuh integritas. Ia mengaku selalu berpegang pada nilai-nilai spiritual yang diajarkan para mentor dan koleganya.

“Jadikan pekerjaan kita sebagai ibadah,” ungkapnya mengenang pesan almarhum Bapak Hurip Danu Ismadi, mantan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan.

“Pekerjaan adalah ladang amal jariyah,” tambahnya, mengutip nasihat kolega senior, Ibu Ais Irmawati.

Ia juga terinspirasi oleh pesan Romo Windy dari Klaten:
“Apa yang kita lakukan di dunia saat ini adalah untuk mempersiapkan hidup di surga nanti.”

PSKP, Pilar Kebijakan Pendidikan Nasional

Sebagai unit kerja di bawah Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, PSKP memiliki mandat strategis dalam menyusun, mengevaluasi, dan menganalisis kebijakan pendidikan untuk memastikan standar mutu yang berkelanjutan.

Tugas-tugas utamanya meliputi:

• Penyusunan kebijakan dan standar pendidikan.
• Analisis dan evaluasi kebijakan pendidikan.
• Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan standar.
• Pemantauan, pelaporan, dan administrasi pusat.

Dedikasi ASN seperti Linda Efaria dan rekan-rekan yang menerima Satyalancana kali ini mencerminkan peran penting para birokrat pendidikan di balik layar, yang bekerja senyap tetapi memberi dampak nyata bagi kualitas pendidikan bangsa.

Informasi lebih lanjut mengenai PSKP dapat diakses melalui laman resmi: pskp.kemendikdasmen.go.id 

 (goe)

Kuapng,nwartapedia.com  – Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bobby Lianto, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum KADIN NTT, menghadiri HUT REI ke-53 yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan, dan Samarinda pada tanggal 14-16 Mei 2025.

REI NTT, yang dipimpin oleh Bobby Pitoby, turut hadir dalam acara tersebut bersama rombongan yang berjumlah 12 orang.

Acara HUT REI ini dihadiri oleh ribuan pengusaha developer dari seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Lianto dan rombongan REI NTT mengunjungi beberapa lokasi, termasuk Citra Niaga, tempat perbelanjaan UMKM yang terkenal di Samarinda, serta sunset di teras Samarinda pinggir sungai Mahakam.

Pada hari terakhir, rombongan REI NTT diterima oleh Kepala IKN, Bapak Basuki Hadimulyo, yang juga mantan Menteri PUPR.

Beliau memaparkan tentang persiapan dan kondisi IKN serta peluang-peluang investasi di IKN.

Banyak pengusaha di REI NTT yang berminat untuk berinvestasi di IKN setelah mendengar paparan tersebut.

Malam terakhir, REI NTT juga mengadakan makan malam bersama di taman Kusuma Bangsa yang berada di atas bukit dengan pemandangan Istana Presiden yang megah.

“Jayalah REI, Jayalah properti Indonesia,” ungkap Bobby Lianto.

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Pemukiman, Maruarar Sirait, dan Wakil Menteri PUPR.

Dalam sambutannya, Menteri Maruarar meyakinkan bahwa industri properti akan bangkit dan didukung oleh pemerintah.

Beliau juga meminta REI NTT untuk terus mendukung program pemerintah dalam membangun perumahan bagi masyarakat kecil.  ***

Bekasi,nwartapedia.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid secara simbolis menyerahkan kunci rumah subsidi kepada 100 wartawan dan pekerja media dalam program perumahan khusus di Perumahan Grand Harmoni, Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Program ini merupakan bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menyasar wartawan sebagai kelompok penerima manfaat.

Selain di Cibitung, penyerahan juga diikuti secara daring oleh wartawan dari lima provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Menteri PKP yang akrab disapa Ara menegaskan bahwa inisiatif ini bukan bentuk sogokan ataupun upaya membungkam pers.

“Ini bukan sogokan buat wartawan, bukan membungkam supaya diam. Justru ini agar wartawan makin semangat mengawal pemerintah dan demokrasi. Buatlah berita yang benar, bukan yang sekadar enak didengar. Negara hadir untuk memastikan wartawan juga berhak mendapat rumah subsidi,” tegas Ara.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun, yang dinilainya sangat berperan besar dalam merealisasikan program ini.

Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafid memuji inisiatif kolaboratif antara kementeriannya dan Kementerian PKP. Ia berharap program ini berjalan berkelanjutan.

“Terima kasih Pak Ara yang telah memberikan kesempatan kepada rekan-rekan wartawan untuk memiliki rumah subsidi. Ini bentuk sinergi antara Kementerian PKP dan Komdigi. Dari awalnya 1.000 unit, kini ditingkatkan menjadi 2.000 rumah sepanjang 2025,” ujar Meutya.

Acara penyerahan kunci rumah subsidi ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat negara, termasuk Wakil Kepala BPS, pimpinan BP Tapera, Direksi BTN, anggota DPR RI dari Komisi I dan V, perwakilan Pemprov Jawa Barat, pimpinan Vista Land, serta sekitar 70 wartawan dari wilayah Jabodetabek dan Banten.

Ketua Umum PWI, Hendry Ch Bangun, mendorong para wartawan untuk memanfaatkan peluang ini dengan baik.

“Dengan alokasi 2.000 rumah subsidi bagi pekerja media tahun ini, wartawan memiliki kesempatan besar untuk memiliki hunian sendiri,” ujarnya.

Saat ini, PWI telah menghimpun data dari 127 wartawan di Banten, Jawa Barat, dan Jakarta yang menyatakan minat.

Ditargetkan, hingga akhir tahun, sebanyak 500 wartawan dari ketiga provinsi tersebut bisa ikut serta dalam program ini.

Selanjutnya, PWI akan memperluas jangkauan ke provinsi lain yang sudah menyatakan kesiapan, seperti Yogyakarta, Sumut, Sumsel, Sulsel, Sulut, dan Jawa Tengah.(MI)

Jakarta,nwartapedia.com  – BPJS Kesehatan terus menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan
administrasi kepesertaan JKN maupun layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025.

Kebijakan khusus ini diambil guna mengantisipasi potensi kendala akses pelayanan di masa liburan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan untuk mengakomodir berbagai kebutuhan
peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).

Di kantor cabang, BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari tanggal 28 Maret, 2, 3, 4 dan 7 April 2025, mulai pukul 08.00 – 12.00 waktu setempat.

Selain itu, pada layanan PANDAWA dapat diakses oleh peserta setiap hari selama 24 jam.

“Adapun jenis layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta di antaranya layanan informasi, layanan
administrasi, hingga layanan pengaduan. Apabila peserta ingin mengakses layanan digital, peserta juga bisa mengakses melalui Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS
Kesehatan,” kata Ghufron pada Konferensi Pers Pelayanan Mudik Lebaran Tahun 2025, Rabu (19/03).

Ghufron mengungkapkan dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam Program JKN, peserta dapat
memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat mereka terdaftar.

Artinya, bagi peserta yang menjalani mudik lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran.

“Di masa libur lebaran, apabila peserta berada di luar daerah tempat asalnya, peserta masih dapat mengakses
di fasilitas kesehatan yang bukan tempat dirinya terdaftar,”jelasnya.

“Jka peserta dalam kondisi kegawatdaruratan
medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta,” tambah Ghufron.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Lily Kresnowati menambahkan penjaminan dan
prosedur pelayanan terhadap pasien gawat darurat peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila peserta mengalami kendala saat mengakses layanan di fasilitas kesehatan, peserta dapat menghubungi
Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP).

Khusus di rumah sakit, BPJS Kesehatan
juga telah menghadirkan Petugas BPJS SATU! (Siap Membantu) untuk mempermudah dalam mengakses
informasi pelayanan.

Sementara itu, selama libur lebaran, ketentuan pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) tetap mengacu
pada kebijakan pelayanan kesehatan di FKTP.

Apabila jadwal pengambilan obat PRB jatuh pada masa libur lebaran, maka jadwal dapat disesuaikan menjadi lebih awal maksimal tujuh hari sebelum persediaan obatnya
habis.

“Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif. Jika status kepesertaan
JKN-nya tidak aktif karena adanya tunggakan iuran, peserta diharapkan untuk melunasi tunggakan tersebut.
Apabila peserta merasa berat untuk melunasi tunggakan sekaligus, peserta bisa memanfaatkan Program New
Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) 2.0 yang terdapat di Aplikasi Mobile JKN. Selain itu, BPJS
Kesehatan juga telah bekerjasama dengan satu juta kanal pembayaran yang memudahkan peserta dalam
melakukan pembayaran iuran JKN,” tambah Lily.

Dalam mengantisipasi arus mudik yang tinggi, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan Posko Mudik di tujuh
titik dan satu titik Posko Arus Balik padat pemudik.

Posko ini tidak hanya memberikan pelayanan kepesertaan
JKN, tetapi juga siap menangani keadaan darurat dengan menyediakan obat-obatan dan rujukan medis
apabila diperlukan.

Adapun titik posko yang dihadirkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran yaitu Terminal Pulo Gebang
Jakarta, Rest Area Tol Ungaran Km 429, Terminal Purabaya Sidoarjo, Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar,
Pelabuhan Merak Banten, Rest Area Tol Cipularang Km 88A Purwakarta, Rest Area Tol Cipali Km 166A
Majalengka dan Posko Arus Balik terdapat di Rest Area Tol Cipali Km 164B Majalengka.

“Harapannya, komitmen yang ditunjukkan BPJS Kesehatan pada masa libur lebaran ini juga didukung oleh
seluruh mitra fasilitas kesehatan. Dengan terbukanya akses bagi peserta dalam mendapatkan pelayanan di
masa libur lebaran, diharapkan fasilitas kesehatan juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan yang
optimal bagi seluruh peserta, termasuk bagi mereka yang tengah menjalani mudik lebaran,” tutupnya.***

Informasi lebih lanjut hubungi:
Kedeputian Bidang Komunikasi Organisasi
BPJS Kesehatan Kantor Pusat
humas@bpjs-kesehatan.go.id
Website www.bpjs-kesehatan.go.id

Jakarta,nwartapedia.com  – Sebuah karya film yang unik dan memadukan dua budaya besar, Pesantren Kung Fu, menjadi perbincangan hangat.

Film ini merupakan hasil gagasan produser Julizar Idris yang dikembangkan oleh penulis sekaligus sutradaranya, Roy Wijaya.

Film ini mencoba menggabungkan kisah sejarah, budaya, dan aksi seni bela diri dalam balutan cerita yang menarik.

Roy Wijaya, melalui riset literasi budaya yang mendalam, merujuk pada catatan sejarah Islam di China.

Ia menggambarkan bagaimana agama Islam pertama kali masuk ke China pada abad ke-7, di bawah pemerintahan Dinasti Tang. Peran penting Khalifah Utsman yang mengutus Sa’ad bin Abi Waqqas bersama rombongan menjadi bagian penting dari narasi ini.

Hubungan erat antara Islam dan budaya China mulai terbangun sejak Kaisar Yung Wei menerima utusan tersebut dan memberikan izin untuk mendirikan Masjid Huaisheng di Canton, masjid pertama di China.

Film ini tidak hanya berkisah tentang seni bela diri Kung Fu, tetapi juga menyajikan perpaduan budaya yang kental antara Indonesia dan China. Kedekatan budaya ini, yang terlihat dari pengaruh seni, agama, dan perdagangan, menjadi landasan utama cerita film.

Perkembangan Islam di China, yang membawa etnis Hui Chi sebagai pemeluk pertama, serta peran pedagang muslim pada masa Dinasti Song, menjadi referensi penting dalam cerita.

Meski Islam menjadi minoritas di China, film ini menyoroti bagaimana umat Islam tetap mampu menjalankan ibadah dengan leluasa, bahkan di tengah kebijakan negara komunis.

Fakta bahwa terdapat lebih dari 45.000 masjid di China hingga tahun 2012 menjadi salah satu bukti kuat perkembangan Islam di sana.

Dalam Pesantren Kung Fu, Roy Wijaya mencoba menghadirkan sisi menarik dari Kung Fu yang kental dengan budaya China, namun diadaptasi dalam format pesantren.

Kombinasi seni bela diri dan ajaran Islam ini menjadi daya tarik utama film, sekaligus memperkuat pesan persaudaraan antarbudaya.

“Film ini dirancang tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media literasi budaya. Kami ingin mengangkat nilai-nilai persaudaraan, sejarah, dan keluhuran budaya antara Indonesia dan China,” ungkap Roy Wijaya.

Saat ini, tim produksi terus menyempurnakan cerita dan adegan dalam film agar lebih menarik untuk ditonton tanpa meninggalkan esensi sejarah dan budaya.

Dengan mengangkat tema unik dan inspiratif, Pesantren Kung Fu diharapkan menjadi film yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan mempererat hubungan antara budaya Indonesia dan China. (***)

Jakarta,nwartapedia.com – 
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menunjukkan keberpihakan nyata kepada masyarakat dengan meluncurkan kebijakan pembangunan tiga juta rumah pada tahun 2025. Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) NTT, Filmon Loasana.

Dalam keterangannya, Filmon menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan terobosan besar yang mendukung pengembang perumahan di seluruh Indonesia, khususnya anggota Himperra.

Ia menyebut kebutuhan perumahan selama ini menjadi persoalan utama, terutama di daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pemerintah menyediakan tiga juta rumah untuk pengembang, sebuah langkah besar yang sangat membantu kami. Ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian layak,” kata Filmon, yang juga merupakan anggota Komisi III DPRD Provinsi NTT pada Kamis tanggal 19 Desember 2024.

Filmon menegaskan bahwa Himperra NTT siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik. “Kami akan memastikan rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan menjangkau masyarakat kurang mampu di NTT,” tambahnya.

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan sejumlah kebijakan pendukung, seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri—Menteri PKP, ATR/BPN, dan Menteri Dalam Negeri—yang mempermudah proses perizinan pembangunan perumahan. Selain itu, pengembang juga mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen dan simplifikasi pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Kemudahan ini merupakan angin segar bagi para pengembang, terutama di NTT, untuk terus mendukung visi pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat,” ujar Filmon.

Kebijakan tiga juta rumah ini juga diharapkan menjadi solusi atas backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar di Indonesia, khususnya di wilayah timur seperti NTT. Himperra NTT menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan rumah layak huni sesuai dengan target pemerintah, sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat di NTT.

Kebijakan ini tidak hanya memperkuat sektor perumahan, tetapi juga menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memberikan solusi konkrit bagi masyarakat yang membutuhkan. ***

Kupang,nwartapedia.com – Penjabat Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Kamis (7/11/2024).

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Gubernur dan Para Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unsur Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketua Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perwakilan BI Provinsi, Kepala BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Dinas/Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.

Rapat yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Rakornas ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto serta dihadiri oleh para Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Lembaga Non Kementerian beserta seluruh eselon satu kementerian/lembaga, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI.

Presiden Prabowo dalam arahannnya saat membuka kegiatan Rakornas tersebut memberikan apresiasi kepada Mendagri yang telah menyelenggarakan Rakornas.

“Saya sangat menghargai langkah ini karena bisa dikatakan ini adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik ini. Saya kira ini adalah satu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi ini juga sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan, berkumpul bersama. Terima kasih untuk kehadiran semuanya,” kata Presiden Prabowo.

Sesudah menyampaikan arahan dan membuka acara tersebut, Presiden memberikan arahan secara tertutup kepada seluruh peserta yang diperkirakan berjumlah lebih dari 6.000 orang.

Setelah arahan Presiden dilanjutkan dengan arahan dari para Menko, Mendagri, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Kepala Badan Gizi Nasional, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Ketua KPU serta Ketua Bawaslu.

Pada sore harinya acara Rakornas ini ditutup secara resmi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam keterangan pers kepada para wartawan mengungkapkan arahan penting Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas tersebut. Dia mengatakan Presiden Prabowo telah menerima banyak laporan terkait banyaknya potensi negara yang hilang karena pemerintahan tidak efektif.

“Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal yang harusnya bisa dihemat,” kata Bima.

Presiden, lanjut mantan Walikota Bogor tersebut, meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk lakukan penghematan anggaran.

“Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi, agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur. Presiden menekankan betul bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ungkap Bima.

“Dan beliau pun memerintahkan kepada seluruh aparat TNI-Polri dan semua, untuk solid bersatu mengawal semua program-program agar tepar sasaran sampai kepada rakyat,” lanjutnya.

Bima menjelaskan Presiden Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tentang hal-hal yang seharusnya bisa dihemat.

“Jadi beliau menyatakan ingin merangkul semua untuk menyelamatkan uang negara. Beliau juga sampaikan bahwa akan dilakukan langkah-langkah persuasif. Tetapi kalau kemudian para pengusaha-pengusaha yang dirasakan memang tidak amanah, maka tentu akan ditegakkan hukum, kira-kira begitu,” jelas Bima.

Bima juga menyampaikan bahwa Presiden berpesan agar menghemat perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri, serta acara seremonial.

“Beliau katakan kita semua dibiayai oleh uang rakyat, jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak tepat sasaran. Beliau contohkan masa untuk memberantas stunting, acara seremoni lebih besar daripada biaya makanan untuk warga yang membutuhkan.” pungkas Bima. (***)

Kupang,nwartapedia.com – Semangat Pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan sosialisasi program bea siswa kepada dua Sekolah Menengah Atas (SMA) ternama di Kota Kupang untuk kuliah di perguruan tinggi ternama di China.

Pantauan media ini pada Kamis tanggal 24 Oktober 2024, para pengurus INTI NTT yang terdiri dari Ketua, Ir. Theo Widodo, Wakil Ketua, Ir. Mariana Nenobais M.Si, Jacob Jonathan Hermanus dan Melkior Radja melakukan sosialisasi di SMAN 1 Kupang dan SMA Kristen 1 Kupang.

Pada pukul .06.30 WITA, pengurus INTI NTT mengikuti apel pagi di SMAN 1 Kupang bersama para guru dan siswa yang juga dihadiri oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kupang, Dra. Marselina Tua, M.Si.

Kemudian pada pukul 09.00 WITA melakukan pertemuan dengan para siswa kelas 12 bersama orang tua yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kupang.

Di hari yang sama, para pengurus INTI NTT juga melakukan pertemuan dengan para siswa kelas 12  di SMA Kristen 1 Kupang.

Ketua INTI NTT,  Theo Widodo yang juga adalah ayah dari Calon Walikota Kupang, Dokter Christian Widodo mengatakan, INTI NTT adalah organisasi kemanusiaan yang menghimpun semua etnis.

“Misi INTI NTT sebagai wadah berhimpunnya semua etnis adalah meningkatkan semangat nasionalisme lewat berbagai kegiatan dibidang sosial, pendidikan dan budaya,”ucapnya.

Di bidang pendidikan, Theo Widodo menjelaskan bahwa  NTI NTT akan terus mengirimkan siswa lulusan SLTA untuk kuliah di perguruan tinggi ternama di China (Tiongkok) yakni Nantong College of Science and Technology dengan program beasiswa penuh, bebas uang kuliah, tinggal di asrama gratis dan uang saku.

“ini peluang emas untuk adik-adik meraih masa depan yang lebih baik,”ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua INTI NTT, Mariana Nenobais yang biasa disapa ibu Merry menambahkan, ada 4 program studi yang ditawarkan yaitu e-commerce, horticultural technology, pharmacy dan teknik biologi.

“Peserta beasiswa sangat dimudahkan karena tidak ada persyaratan bahwa siswa harus mampu berbahasa mandarin. Pada tahun pertama mereka akan belajar bahasa mandarin. Di tahun kedua baru perkuliahan dimulai,”ungkapnya.

Kepala sekolah SMAN 1 Kupang, Dra. Marselina Tua, M.Si berpesan kepada para siswa untuk tidak menyia-nyiakan peluang emas ini.

“Orang tua harus merelakan anaknya studi di Tiongkok karena Tiongkok adalah salah satu negara termaju didunia,”kata Marselina. (MI)

Kupang,mwartapedia.com – Menjadi suatu kebanggaan bagi Resto La Moringa karena terpilih untuk menjamu Presiden RI, Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja meresmikan bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa (02/10/2024).

CEO La Moringa, Dr. Andre Hartanto kepada media ini menuturkan, pihaknya merasa bangga bisa melayani dan menghidangkan sejumlah menu untuk orang nomor satu di republik ini.

“Menjadi suatu kebanggaan dan kado terindah bagi kami karena kemarin pada saat peresmian bendungan Temef, La Moringa dipercaya untuk melayani jamuan Bapak Presiden,”ujarnya pada Kamis (03/10/2024).

Dokter Andre mengatakan, setelah melewati pemeriksan yang ketat oleh BPOM dan protokol istana, La Moringa dinyatakan lulus karena menu makanannya tidak tercemar oleh racun maupun logam berat. 

“Kami merasa bangga karena produk atau bahan asli NTT yakni daun kelor dan shorgum dimanfaatkan dengan sentuhan inovasi dan teknologi moderen menjadi olahan pangan yang baik untuk menjamu Bapak Presiden,”ungkapnya.

“Dalam rangka hilirisasi produk bahan baku lokal, La Moringa telah menunjukan eksistensinya sebagai salah satu UMKM dan juga resto NTT yang terus berkembang bahkan produknya sudah diekspor sampai beberapa negara di dunia,”sebut Dokter Andre.

Ia menjelaskan, segala menu untuk presiden dipilih langsung oleh staf kepresidenan.

“Menu yang kami suguhkan untuk Bapak Presiden yakni Se’i Sapi Crispy, Se’i Sapi Original, Daging Sapi Kete, Sate Ayam Persatuan, Sup Daging Sapi Brenebon, Sayur Kelor Bunga Pepaya dan Bakwan Kelor Ayam Udang. Minuman adalah Teh Daun Kelor dan Kopi Khas NTT,”jelasnya.

Selama menjamu presiden, pihaknya mengaku tidak menerima komplain apapun dari pihak istana.

 “Puji Tuhan tidak ada komen negatif. Bahkan mereka puas. Itu disampaikan salah satu tim atau staf mereka yang memesan tempat kami. Banyak pengalaman berharga satu hari itu,”pungkasnya. (MI)

Kupang,nwartapedia.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meraih prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi terbaik 2024 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampua). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo kepada Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD ) tahun 2024 dengan Tema Digitalisasi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jakarta pada Senin, 23 September 2024.

Rakornas P2DD tersebut merupakan forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Muliyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dan Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia serta pimpinan kementerian/lembaga, anggota satgas P2DD.

Prestasi tersebut juga semakin dilengkapi dengan catatan gemilang yang diraih oleh Kota Kupang yang meraih penghargaan sebagai TP2DD Kota Terbaik 2024 Wilayah Nusampua dan Kabupaten Manggarai Barat sebagai TP2DD Kabupaten terbaik Wilayah Nusampua.

Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P, mengungkapkan apresiasi kepada semua pihak yang berkontribusi atas penghargaan tersebut. “Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga Pemerintah Provinsi NTT mendapatkan penghargaan ini dari Bank Indonesia. Penghargaan ini juga akan memicu kita untuk terus meningkatkan digitalisasi di Provinsi NTT sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan sampai 7% yang kita harapkan dapat tercapai,” kata Pj. Gubernur.

“Kita perlu mempercepat proses digitalisasi di Provinsi NTT dan akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pembangunan wilayah dan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat penyaluran program pembangunan ataupun program bantuan lainnya. Kita berbahagaia atas penghargaan ini. Ini penghargaan yang luar biasa dan semoga NTT lebih hebat lagi ,” tambah Andriko.

Sementara itu Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pemerintahan di era digital sangat membutuhkan infrastrukutur kehidupan digital. ”Perluasan digitalisasi daerah melalui pemanfaatan digital public infrastruscture sebagai pondasi layanan digital nasional,” ujar Anas.

Beliau kembali menekankan arahan Presiden yaitu kehadiran birokrasi harus orientasi melayani bukan memperhambat sehingga yang menjadi tolak ukur adalah kemudahan, kepuasan dan manfaat.

Menteri Keuangan Sri Muliyani dalam sambutannya menyampaikan untuk mendukung layanan digitalisasi, Kementerian Keuangan telah mengalokasi dalam APBN untuk peningkatan alokasi pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan SDM.

“Kami bersama Kemendagri meyakinkan bahwa operasi dari keuangan pemerintah dengan hampir sepertiga APBN ditransfer ke daerah ke APBD sehingga mereka bisa menjadi suatu sumber daya yang mampu meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah,” jelas Muliyani.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pesatnya perkembangan digitalisasi juga perlu direspon dengan manajemen resiko cyber dan perlindungan data pribadi.

”Di level daerah peran perbankan juga perlu terus ditingkatkan agar meningkatkan kapasitas dalam pelayanan ekonomi dan ekonomi daerah. Maka untuk mendukung hal tersebut, transformasi digital baik di pusat maupun daerah perlu harus disinergikan dan di sinilah peran penting dari TP2DD,” ungkap Perry.

Sejalan dengan hal itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengungkapkan P2DD ini sangat penting untuk perkembangan implementasi elektronik transaksi pemerintah daerah.

”Peningkatan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemda (IETPD) sejalan dengan kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Daerah (ETPD) mengalami peningkatan setiap tahun. Hasil asesmen IETPD pada semester I tahun 2024 menunjukan bahwa 87,9 % atau 480 pemda daerah berada dalam level digital. Capaian tersebut sudah melebihi target digital Satgas P2DD tahun 2024 yang sebesar 85%. Untuk tahun 2025, Satgas P2DD menargetkan 100% Pemda dapat mencapai level digital,” jelas Airlangga.

“Saya berharap 4 hal yang kita bisa perhatikan ke depan, yaitu pertama realisasi belanja APBD untuk mendorong perekonomian daerah. Kedua, ekosistem transaksi digital dan peran Bank Pembangunan Daerah bisa lebih ditingkatkan. Ketiga, Satgas P2DD yang saya minta untuk mengakomodasi PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum PDRD. Dan tentu sosialisasi dan branding, ini menjadi sangat penting,” kata Menko Airlangga.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga mendorong ekosistem transaksi digital Pemerintah Daerah melalui penguatan peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam penyediaan layanan yang mendukung digitalisasi pajak dan retribusi daerah seperti mendukung mekanisme split payment untuk Opsen PKB dan BBNKB. Lebih jauh, Menko Airlangga juga menekankan pelaksanaan sosialisasi dan branding kebijakan P2DD yang lebih intensif. (***)