Oleh:  Zeng Wei Jian

Jakarta,mwartapedia.com  – Anies Baswedan berlari kecil ke arah bola putih. Selebrasi ga jelas. Fat lumps all over his body. Terutama di perut. Grand Lauching Stadion JIS. Self-claim “Maha Karya”. Semakin banyak balita kekurangan gizi di Batavia. Penyumbang terbesar kasus Covid-19.

President Jokowi ga hadir di Grandlaunching Stadion JIS (kenapa ga pake Nama Betawi). Ntah kenapa. Mungkin, instinct-nya berkata “Jangan Datang”. 

Benar aja; pagar batas tribun roboh. Antiklimaks sebuah “Maha Karya” Dagelan. Atap tribun Sirkuit Formula E mengalami nasib serupa. Ambruk ditiup angin. Gedung Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin sudah retak. 

Tender Stadion JIS dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Wika) senilai Rp 4,085 triliun. Anies menugasi Jakpro bangun JIS. Anggaran dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan dana program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) pemerintah pusat.  

Seorang ibu berkata, Untung Anies Baswedan ga bikin gedung. Lawong bikin pagar aja roboh. Makasih Anies karena menyelamatkan banyak nyawa. 

Stadion mahal 4 triliun. Jadi panggung politik. Roboh di Grand Launching. Hanya ada di Jakarta. Ga perna denger accident serupa di Eropa, Amerika, Russia, bahkan Afrika. Memalukan…!!

Aktivis SGY naik pitam. Apa pun yang dikerjakan Anies Baswedan selalu ada cacat. Pagar hebel murah tanpa tulangan baja. Rapuh. Grade D mentok. DPRD diminta bikin pansus. Audit bangunan. Tapi dasar DPRD gemblung+dablek. Ga ada reaksi apa pun dari Kebon Sirih pasca kenyang makan malam di rumah dinas gubernur. 

Gubernur Anies Baswedan kalem menanggapi. “Bagian dari proses alami,” katanya. 

Paman Jkriss menilai Anies Baswedan ga tersentuh. Jauh. Yang pertama kali harus tanggung jawab adalah project consultant. Jadi SGY akan habis energi. 

Semua sudah dipikirkan para bandit. Koruptor bukan pemain baru. Ngerti lika-liku. Terbukti DPRD sama sekali ga bersuara. Eksistensinya antara ada & tiada. Barang goib. Seperti hantu. Kumpulan orang unfaedah yang dipilih dengan segala modus-operandi. Jadi mudah dikangkangi Anies Baswedan. 

Reaksi Anies Baswedan beda secara diametral dengan Ganjar Pranowo sewaktu sidak bangunan sekolah baru. 

Tembok sekolah ditendang Ganjar Pranowo. Praakk…!! Roboh. Ambruk. Ambyar. Ganjar Pranowo marah besar. Pasti ada mark up. Bahan dikurangi. Kualitas minim demi keruk untung gede dari Proyek Pemprov. 

Ganjar Pranowo segera mengancam kontraktor untuk memperbaiki. Jika tidak, bakal diseret ke pengadilan. Padahal anggaran bangun sekolah ga segede budget Anies Baswedan bikin JIS. Tapi kok Anies Baswedan santay. Cengar-cengir. Ga kelihatan prihatin. Sok bijak. Apa ada kongkalikong embat anggaran? 

THE END (MI)

Oleh:  Zeng Wei Jian

Jakarta,mwartapedia.com  – Anies Baswedan berlari kecil ke arah bola putih. Selebrasi ga jelas. Fat lumps all over his body. Terutama di perut. Grand Lauching Stadion JIS. Self-claim “Maha Karya”. Semakin banyak balita kekurangan gizi di Batavia. Penyumbang terbesar kasus Covid-19.

President Jokowi ga hadir di Grandlaunching Stadion JIS (kenapa ga pake Nama Betawi). Ntah kenapa. Mungkin, instinct-nya berkata “Jangan Datang”. 

Benar aja; pagar batas tribun roboh. Antiklimaks sebuah “Maha Karya” Dagelan. Atap tribun Sirkuit Formula E mengalami nasib serupa. Ambruk ditiup angin. Gedung Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin sudah retak. 

Tender Stadion JIS dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Wika) senilai Rp 4,085 triliun. Anies menugasi Jakpro bangun JIS. Anggaran dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) dan dana program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) pemerintah pusat.  

Seorang ibu berkata, Untung Anies Baswedan ga bikin gedung. Lawong bikin pagar aja roboh. Makasih Anies karena menyelamatkan banyak nyawa. 

Stadion mahal 4 triliun. Jadi panggung politik. Roboh di Grand Launching. Hanya ada di Jakarta. Ga perna denger accident serupa di Eropa, Amerika, Russia, bahkan Afrika. Memalukan…!!

Aktivis SGY naik pitam. Apa pun yang dikerjakan Anies Baswedan selalu ada cacat. Pagar hebel murah tanpa tulangan baja. Rapuh. Grade D mentok. DPRD diminta bikin pansus. Audit bangunan. Tapi dasar DPRD gemblung+dablek. Ga ada reaksi apa pun dari Kebon Sirih pasca kenyang makan malam di rumah dinas gubernur. 

Gubernur Anies Baswedan kalem menanggapi. “Bagian dari proses alami,” katanya. 

Paman Jkriss menilai Anies Baswedan ga tersentuh. Jauh. Yang pertama kali harus tanggung jawab adalah project consultant. Jadi SGY akan habis energi. 

Semua sudah dipikirkan para bandit. Koruptor bukan pemain baru. Ngerti lika-liku. Terbukti DPRD sama sekali ga bersuara. Eksistensinya antara ada & tiada. Barang goib. Seperti hantu. Kumpulan orang unfaedah yang dipilih dengan segala modus-operandi. Jadi mudah dikangkangi Anies Baswedan. 

Reaksi Anies Baswedan beda secara diametral dengan Ganjar Pranowo sewaktu sidak bangunan sekolah baru. 

Tembok sekolah ditendang Ganjar Pranowo. Praakk…!! Roboh. Ambruk. Ambyar. Ganjar Pranowo marah besar. Pasti ada mark up. Bahan dikurangi. Kualitas minim demi keruk untung gede dari Proyek Pemprov. 

Ganjar Pranowo segera mengancam kontraktor untuk memperbaiki. Jika tidak, bakal diseret ke pengadilan. Padahal anggaran bangun sekolah ga segede budget Anies Baswedan bikin JIS. Tapi kok Anies Baswedan santay. Cengar-cengir. Ga kelihatan prihatin. Sok bijak. Apa ada kongkalikong embat anggaran? 

THE END (MI)

Lewoleba,Wartapedia.com  – Perkembangan Situasi Terakhir Penanganan Erupsi Gunung Ile Lewotolok, Kab. Lembata Nusa Tenggara Timur, sampai dengan Kamis, 03 Desember 2020 Pkl.11.27 Wita, Aktivitas vulkanologi Gunung Ile Lewotolok masih  terjadi erupsi namun tinggi kolom abu tidak teramati.

Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 5 mm dan durasi ±  18 detik. Saat ini Gunung Ile Lewotolok berada pada Status *Level III (Siaga).* 

Demikian disampaikan Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Samuel Petrus Hehakaya, dalam rilis tertulisnya, Kamis (3/12/2020)

Lebih lanjut, disampaikan berbagai kegiatan Satgas Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Ile Lewotolok,

dibawah Komando Korem 161/Wira Sakti,yang dikoordinir Dandim  1624/Flotim, terdiri dari Danden Zibang 1/IX Kupang, Danden Bekang Kupang dan Dandenkesyah 09.04.01 Kupang.

Terkait dengan logistik dan pendistribusian logistik dikoordinir oleh Dandenbekang bersama instansi terkait lainnya.

“Dandenbekang Kupang melaksanakan peninjauan titik lokasi penempatan dapur lapangan guna memperlancar distribusi logistik makanan kepada para pengungsi, dan telah ditetapkan titik lokasi dapur lapangan berdampingan dengan dapur umum Satgas Tanggap Darurat, ” jelas Danrem 161/Wira Sakti

Untuk bidang kesehatan dikoordinasikan oleh Dandenkes 09.04.01 Kupang bersama dengan tenaga kesehatan di daerah.

“Dandenkesyah 09.04.01 Kupang, melaksanakan pemantauan lapangan, Posko Kesehatan,Tenda tempat penampungan Pengungsi, dengan hasil bahwa data Tenaga Kesehatan, dukungan obat obatan dan suplemen untuk Pengungsi kurang mencukupi,” ungkap Danrem 161/Wira Sakti.

Sarana dan prasarana dilakukan oleh Dandenzibang 1/IX Kupang bersama dinas terkait 

“Danden Zibang 1/IX Kupang, melaksanakan pemantauan dan penentuan titik lokasi pembuatan MCK darurat lapangan di areal Posko Pengungsian, dengan hasil telah ditentukan 4 titik pembuatan MCK darurat dan saat ini dikerjakan 1 titik diareal lokasi  Posko Utama di bagian belakang,” imbuh Danrem 161/Wira Sakti.

Sedangkan, Bantuan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak,M.Sc untuk pembuatan MCK darurat lapangan yang diserahkan melalui Aslog Kasdam IX/UDY telah diterima langsung oleh Danden Zibang 1/IX Kupang, dan telah dibelanjakan material MCK darurat. 

Dijelaskan juga kegitan dua Unit Helikopter BNPB BKO Korem 161/Wira Sakti.

“Helikopter jenis B 117 dengan kapasitas daya Tampung 5 orang standby di Bandara Larantuka, dan Helikopter jenis Chinook CH 447/ N 303 AJ untuk pengangkutan Logistik BNPB  ke wilayah Lembata, masih standby di Bandara Maumere

Rencana besok Jumat, 04 Desember 2020 Pkl 07.00 Wita melakukan penerbangan ke Bandara Eltari Kupang untuk angkut Logistik Bantuan BNPB ke Lembata,” jelas Danrem 161/Wira Sakti

Sementara itu, disampaikan juga tentang hasil Rapat Evaluasi penanganan Pengungsi Korban Erupsi Gunung Ile Lewotolok yang di pimpin Bupati Lembata selaku Penanggung Jawab Satgas Tanggap Darurat Korban Bencana Erupsi Ile Lewotolok 

“Pengembalian Pengungsi  warga Desa sejumlah 10 desa yang tidak terdampak erupsi mulai besok Jumat/Tgl 04 Des’ 2020 dan Penjemputan sisa warga desa yang terdampak sejumlah 16 Desa, pelaksanaannya mengikuti Kepala Desa masing- masing.”, pungkas Danrem 161/Wira Sakti. (penrem161ws)

Jakarta,Wartapedia.com  – Konstatasi dan appeal Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI selaku Bendahara Umum Negara, bahwa tanah-tanah Pemerintah di kawasan Gelora Bung Karno/GBK Senayan, yang meliputi lokasi Hotel Sultan sampai Plaza Senayan dan kawasan Kemayoran, sebagai milik Pemerintah, tetapi kemudian sebagiannya telah berpindah ke tangan pihak “Ketiga” tanpa jejak Administrasi atau Neraca yang dibukukan. 

Demikian rilis yabg disampaikan oleh Petrus Selestinus, KETUA TIM TASK FORCE FORUM ADVOKAT PENGAWAL PANCASILA (FAPP) dan KOORDINATOR TPDI kepada media ini, Sabtu (31/10/2020).

Sebagai Menteri Keuangan dan Bendahara Umum Negara, tentu konstatasi dan appeal Sri Mulyani punya basis data, bukti hukum dan argumentasi yang kuat sehingga Sri Mulyani sangat siap berperang melawan mafia tanah, menarik kembali tanah-tanah Pemerintah dimaksud dari tangan pihak “ketiga” yang diduga diperoleh secara melawan hukum di era Orde Baru.

Anehnya, meskipun Sri Mulyani secara terbuka dalam forum resmi pemerintah berkali-kali menyampaikan keprihatinan, protes dan appeal, untuk melakukan upaya hukum demi menyelamatkan aset Negara yang dikuasai pihak Ketiga dimaksud, namun Jaksa Agung, Kapolri maupun Kepla BPN RI, belum merespons appeal Menkeu Sri Mulyani itu dalam bentuk langkah konkrit secara hukum.

Padahal, Jaksa Agung, Kapolri maupun Kepala BPN RI, merupakan orang-orang pilihan Presiden yang memiliki kapasitas, kekuasaan dan wewenang yang sangat besar untuk menyelamatkan aset Negara dimaksud. Namun kenyataannya, kekuasan dan wewenang yang besar itu belum terasa kontribusinya dalam aksi nyata bertindak menghadapi kekuatan kroni Orde Baru.

PERLU PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF.

Payung hukum dan moral untuk bertindak mengembalikan aset Negara dimaksud yaitu lewat Penegakan Hukum “Progresif” dengan berpijak pada TAP MPR No. : XI/MPR/1998,Tentang Penyelenggara  Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN dan TAP MPR No. VIII/MPR/ 2001, Tentang  Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan KKN, yang dalam beberapa konsiderans TAP MPR dimaksud, antara lain, menyatakan bahwa:

“Dalam penyelenggaraan negara telah terjadi pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab pada Presiden selaku Mandataris MPR yang berakibat tidak berfungsinya dengan baik Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara lainnya, serta tidak berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”; dan “Bahwa penyelenggaraan negara telah terjadi praktek-praktek usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional;

Sedangkan TAP MPR No.VIII/ MPR/2001, Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan KKN, mempertegas komitmen Pemberantasan dan Pencegahan KKN dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998, bahwa “upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, keluarga, kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto.

JIKA TIDAK PUNYA NYALI, PECAT JAKSA AGUNG DAN KAPOLRI.

Semangat yang terkandung di dalam konsiderans dan isi TAP MPR No. XI/MPR/ 1998 dan TAP MPR No.VIII/MPR /2001, harus menjadi pijakan dalam Penegakan Hukum Progresif, untuk mengembalikan aset Negara premium di kawasan GBK Senayan dan Kemayoran, yang raib tanpa jejak dan berpindah ke tangan pihak Ketiga secara melawan hukum. 

Dengan Penegakan Hukum Progresif, kita tidak perduli apakah perpindahan aset Negara itu ke tangan mantan pejabat negara atau kroninya atau konglomerat, atau kroni mantan Presiden Soeharto, dll.

Pemberantasan KKN pada lingkungan kroni Orde Baru adalah amanat Reformasi yang sudah 22 tahun diabaikan dan menjadi hutang negara terhadap rakyat. Ini kerja besar Negara, karena itu Negara membutuhkan pejabat Penegak Hukum dengan kriteria khusus, selain tidak ada beban utang budi KKN pada masa lalu, juga harus punya nyali. 

Karena itu, Presiden Jokowi harus tegas, jika Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BPN RI, tidak punya nyali dan hanya main di zona aman, maka segera pecat dan ganti dengan pejabat lain yang lebih bersih dan berani bertindak tegas.

Kita patut menduga bahwa uang hasil dari penguasaan aset Negara secara melawan hukum selama puluhan tahun, diduga saat ini digunakan untuk membiayai aktivitas kelompok anarkis yang berusaha keras menjatuhkan pemerintahan Jokowi, di tengah Pemerintah sedang berjuang mengembalikan aset Negara demi mewujudkan tujuan nasional yaitu, mensejahterakan rakyatnya. (ML)

Jakarta,Wartapedia.com  – Presiden Jokowi memberikan pengantar pada Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10) siang, di Istana Merdeka, Jakarta. 

Pemerintah terus melakukan langkah gerak cepat dalam menangani pandemi COVID-19, termasuk dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Namun, diingatkan oleh Presiden Joko Widodo, langkah gerak cepat tersebut harus dilakukan dengan dengan penuh perencanaan dan persiapan yang matang. 

Presiden menginstruksikan agar dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus dipastikan sisi keamanan  dan keefektifannya.

“Keamanan itu artinya kalau disuntik itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini,” ujar Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi, Senin (26/10) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

Semua tahapan, imbuhnya, harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, data sains, dan juga standar-standar kesehatan. 

Presiden juga mengingatkan bahwa aspek keamanan dan efektivitas vaksin tersebut menjadi perhatian utama masyarakat, termasuk pada pakar dan para peneliti.

“Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik dan data-data sains (serta) standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa. Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah itu tergesa-gesa, terburu-buru tanpa mengikuti koridor ilmiah yang ada,” tegas Presiden.

Diakui Presiden, saat ini semua negara pasti menginginkan adanya kecepatan untuk menuntaskan penanganan pandemi, termasuk dalam memberikan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi kepada warganya. Namun, diingatkannya. hal-hal tersebut juga tidak boleh dilakukan tergesa dengan tanpa perencanaan matang. 

“Memang kita ingin langkah gerak cepat tetapi penuh dengan perencanaan yang matang dan persiapan yang matang,” pungkas Presiden. (DW/JR)