Kupang, nwartapedia.com – Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Ngada (IKADA) Kupang Tahun 2026 berlangsung penuh semangat kebersamaan di Aula Gereja Paroki St. Petrus Rasul TDM, Sabtu (28/2/2026).

Mengusung tema “Membangun Kebersamaan Warga Asal Ngada di Kupang dalam Semangat Kekeluargaan dan Cinta Kasih”, kegiatan ini menjadi momentum penting konsolidasi warga Ngada yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Kupang.

Pelaksanaan Mubes dibagi dalam tiga tahapan utama, yakni pembukaan, persidangan Mubes, dan pleno. Sejak dimulai pukul 10.00 WITA, forum berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan dan masukan dari peserta terkait mekanisme sidang, laporan pertanggungjawaban, hingga tata cara pemilihan ketua.

Ketua Formatur, Ishak Nuka, kepada media ini menjelaskan bahwa Mubes 2026 memiliki tiga agenda besar.

“Pertama, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kedua, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2023–2026. Ketiga, pemilihan badan pengurus periode 2026–2029. Itu inti dari Mubes tahun ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah sidang pleno, forum dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi. Komisi-komisi tersebut membahas perubahan AD/ART serta penyusunan program kerja yang akan disesuaikan dengan visi dan misi para calon ketua.

Untuk pemilihan ketua, terdapat empat kandidat yang akan bertarung dalam forum Mubes. Para calon dijadwalkan memaparkan visi dan misi sebelum proses pemilihan dilakukan secara demokratis sesuai mekanisme organisasi.

Sementara itu, Ketua IKADA periode 2023–2026, Siprianus Radho Toli, menyampaikan apresiasi atas jalannya Mubes yang dinilainya tertib dan kondusif.

Ia berharap dinamika yang muncul dalam forum tetap berada dalam koridor kekeluargaan.

Menurutnya, selama masa kepengurusan terdapat sejumlah capaian positif, di antaranya dialog bersama Polda NTT dalam rangka menjaga situasi kamtibmas serta keterlibatan IKADA dalam kegiatan publik seperti event lari internasional pada 2023.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilanjutkan, terutama terkait pengadaan sekretariat tetap IKADA serta penguatan program pemberdayaan ekonomi anggota.

“Harapan saya, siapapun yang terpilih nanti dapat melanjutkan program yang belum terealisasi, termasuk sekretariat permanen dan pemberdayaan ekonomi anggota,” ujarnya.

Ketua Dewan Kehormatan IKADA, Yoseph Nai Soi, dalam arahannya menegaskan bahwa IKADA merupakan organisasi paguyuban yang berlandaskan semangat kekeluargaan, bukan ajang perebutan kekuasaan.

“Paguyuban itu dibangun atas dasar kebersamaan. Tidak ada tirani mayoritas atau minoritas. Yang memimpin haruslah orang yang punya kapasitas, baik kemampuan berpikir, bekerja, maupun memberi kontribusi nyata bagi anggota,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh warga Ngada di Kupang untuk menjaga persatuan dan menjadikan IKADA sebagai wadah solidaritas sosial, terutama dalam suka dan duka.

Mubes IKADA Kupang 2026 diharapkan menghasilkan kepengurusan baru yang solid, visioner, dan mampu memperkuat peran organisasi sebagai rumah bersama warga Ngada di tanah rantau, sekaligus menjadi pilar persaudaraan yang saling menopang dalam semangat gotong royong dan cinta kasih. (MI)

Alor, nwartapedia.com – Ketua STKIP Muhammadiyah Kabupaten Alor, Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd., mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Alor untuk memperkuat persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu dan informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Seruan tersebut disampaikan menyusul insiden tawuran yang melibatkan kelompok pemuda Batutena dan Kadelang beberapa waktu lalu.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kalabahi dan sekitarnya.

Muhammad Abdullah menegaskan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Menurutnya, perbedaan latar belakang suku dan lingkungan tidak boleh menjadi alasan terjadinya konflik.

“Pemuda, pelajar, dan mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian. Jangan mudah terpancing isu yang tidak jelas sumbernya. Kita boleh berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu menjaga keamanan dan persaudaraan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif, terlebih di bulan suci Ramadhan yang seharusnya menjadi momentum mempererat kebersamaan dan meningkatkan nilai-nilai spiritual. Situasi yang aman dan harmonis, katanya, akan membawa ketenangan serta keberkahan bagi seluruh warga.

Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dengan selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Penyebaran hoaks dinilai dapat memperkeruh suasana dan berpotensi memicu konflik baru.

Melalui imbauan ini, pihak kampus berharap seluruh komponen masyarakat dapat bersinergi menjaga keamanan serta memperkuat toleransi di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Kabupaten Alor.

Dengan komitmen bersama, stabilitas daerah diharapkan tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur (PWPM NTT) mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan Ramad han sebagai momentum refleksi spiritual sekaligus penguatan komitmen kebangsaan.

Dalam pernyataan resminya, PWPM NTT menegaskan bahwa Ramadhan bukan hanya bulan ibadah ritual, tetapi juga ruang pembaruan diri dan peningkatan kualitas kerja serta kontribusi sosial.

Organisasi kepemudaan ini mendorong agar setiap aktivitas produktif selama Ramadhan dilandasi niat ibadah dan semangat memberikan manfaat bagi sesama.

“Marhaban ya Ramadhan. Semoga bulan suci ini menjadi waktu refleksi, pembaruan, dan penguatan semangat dalam bekerja dan berkarya. Semoga setiap aktivitas kita bernilai ibadah,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan pengurus wilayah.

Lebih lanjut, PWPM NTT menekankan pentingnya menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat NTT.

Sebagai daerah dengan latar belakang agama, budaya, dan suku yang majemuk, harmoni sosial dinilai sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Di era digital yang sarat arus informasi, PWPM NTT juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif dinilai berpotensi merusak persatuan serta memicu ketegangan sosial.

PWPM NTT mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, mengedepankan etika komunikasi, serta menghindari akun-akun yang sengaja memecah belah kerukunan antarumat beragama.

Sikap kritis dan selektif terhadap informasi diyakini menjadi kunci menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan era digital.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua PWPM NTT periode 2023–2027, Amir Imran Patiraja, bersama Sekretaris Rahmat Taufik Lamadike.

Di bawah kepemimpinan Amir Imran Patiraja yang dikukuhkan pada awal 2024, PWPM NTT aktif mendorong pemberdayaan pemuda, peningkatan kesadaran politik yang sehat, serta penguatan nilai toleransi di wilayah timur Indonesia.

Dengan datangnya Ramadhan 1447 H yang berlangsung pada Februari–Maret 2026, PWPM NTT berharap bulan suci ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat empati sosial, serta meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan persatuan di Nusa Tenggara Timur. *

Kupang, nwartapedia.com – Wakil Gubernur Johanis Asadoma mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Rabu (25/2/2026).

Rombongan tiba melalui VIP Pemda Bandara El Tari Kupang sebelum melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Sulamu, Kabupaten Kupang.

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong modernisasi desa pesisir.

Di lokasi, Menteri KKP meninjau sejumlah fasilitas pendukung seperti pabrik es portable, gudang beku portable, dan infrastruktur lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas serta nilai jual hasil tangkapan nelayan.

Dalam dialog bersama masyarakat, Menteri Trenggono menegaskan bahwa seluruh fasilitas yang dibangun merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Ia juga mendorong penguatan budidaya rumput laut dan pengembangan produksi garam sebagai potensi unggulan daerah.

Wakil Gubernur Johanis Asadoma menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Ia berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dikelola secara profesional sehingga memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. *

Kupang, nwartapedia.com – Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Utama BPR Christa Jaya, Christofel Liyanto.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemberian fasilitas kredit senilai Rp5 miliar di Bank NTT dinyatakan tidak sah.

Putusan praperadilan itu sekaligus membatalkan status tersangka yang sebelumnya disematkan kepada Christofel Liyanto oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Meski demikian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, menegaskan bahwa proses hukum perkara dugaan korupsi kredit Rp5 miliar tersebut belum berakhir. Pihaknya memastikan akan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

“Akan kami segera terbitkan Sprindik baru. Putusan praperadilan tentu kami hormati. Namun, perkara ini tetap berjalan dan akan kami pelajari setelah menerima salinan resmi putusan,” tegas Shirley, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, sebelumnya penyidik telah mengantongi Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dalam Sprindik umum, tidak secara spesifik dicantumkan nama tersangka, melainkan fokus pada pendalaman unsur peristiwa pidana.

Shirley menambahkan, seluruh tahapan penyidikan telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan dan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kami sudah bekerja sesuai SOP dan aturan hukum yang berlaku. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan akan kami pelajari secara cermat untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Perkara Dipastikan Tetap Berlanjut

Kejari Kota Kupang menegaskan bahwa dikabulkannya praperadilan bukan berarti perkara dugaan korupsi fasilitas kredit di Bank NTT dihentikan. Penyidik Tipidsus tetap melanjutkan proses penyidikan dengan langkah-langkah hukum lanjutan.

“Kami tegaskan, perkara ini belum berakhir. Setelah menerima salinan putusan praperadilan dari PN Kelas IA Kupang, penyidik akan menentukan sikap dan menjadwalkan kembali pemanggilan pihak-pihak terkait,” tandas Shirley.

Kasus dugaan korupsi kredit Rp5 miliar di Bank NTT ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana perbankan daerah. Kejari Kota Kupang menyatakan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ***

Kupang, nwartapedia.com – Universitas Nusa Cendana (Undana) menegaskan komitmennya sebagai kampus berdaya saing global yang tetap relevan dengan kebutuhan lokal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tingkat Universitas yang dirangkaikan dengan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama bersama pemerintah daerah dan mitra strategis. Kegiatan berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

Rektor Undana, Prof. Dr. Jefri Balle dalam sambutannya menegaskan bahwa forum RTM merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola universitas menuju institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar agenda evaluasi rutin, tetapi momentum untuk memastikan Undana terus bertumbuh menjadi lebih baik. Kita mengevaluasi kinerja secara komprehensif demi meningkatkan kedewasaan dalam manajemen dan tata kelola,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kampus harus menjadi mesin penggerak pembangunan daerah. Karena itu, seluruh sivitas akademika Undana berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Undana juga menyalurkan dana riset berdampak sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Kupang .

Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan berbasis data dan solusi ilmiah atas berbagai persoalan strategis daerah.

Rektor menegaskan, visi World Class–Locally Relevant bukan sekadar slogan, melainkan arah strategis agar Undana mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan tanggung jawab terhadap kebutuhan lokal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTT, Fransisus Mau, yang mewakili Gubernur NTT, memberikan apresiasi atas langkah progresif Undana dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Rapat Tinjauan Manajemen ini membawa misi besar. Pemerintah sebagai pemegang fungsi eksekusi membutuhkan dukungan akademik untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berdampak,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menekan angka kemiskinan dan stunting di NTT. Optimalisasi komoditas lokal, penguatan sektor peternakan, serta tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi kunci mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Kita ingin NTT tidak lagi bergantung pada daerah lain, tetapi menjadi daerah penyedia dan penghasil produk unggulan. Undana diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus pengawal pembangunan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Undana dengan Pemerintah Provinsi NTT, sejumlah pemerintah kabupaten, serta mitra dari luar negeri, termasuk Timor-Leste.

Momentum ini mempertegas posisi Undana sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih maju dan mandiri. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana (Undana) atas dukungan bantuan riset berdampak sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pernyataan tersebut disampaikan usai acara penyerahan bantuan riset yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

“Puji Tuhan, di tengah situasi efisiensi anggaran yang terjadi saat ini, kami tetap mendapat dukungan luar biasa dari Undana. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena mau bermitra dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai riset dan penelitian, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Rote Ndao,” ujar Apremoi.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS) pada sejumlah sektor strategis.

Beberapa poin prioritas yang akan dikerjakan bersama antara lain

1. Riset dan pengembangan Domba Rote, yang telah diteliti sejak tahun lalu sebagai potensi unggulan peternakan lokal.

2. Pengembangan rumput laut, sebagai komoditas andalan pesisir Rote Ndao.

3. Pengembangan Sentra Industri Garam Nasional, yang tahap pertama hampir rampung dan akan dilanjutkan ke tahap kedua, termasuk pengolahan bahan turunan.

4. Kajian percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, melalui pendekatan riset berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Apremoi menegaskan bahwa penurunan kemiskinan bukan hanya menjadi program daerah, tetapi juga sejalan dengan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Ia juga menyinggung satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao yang jatuh pada 20 Februari lalu. Menurutnya, meski telah meraih sejumlah penghargaan dan capaian, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Salah satu capaian yang disyukuri adalah hadirnya proyek Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao. Ia menyebut garam sebagai “emas putih” yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

“Indonesia setiap tahun masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton garam. Dengan hadirnya sentra industri garam di Rote Ndao yang ditargetkan mampu memproduksi hingga 2 juta ton per tahun, tentu ini menjadi kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan nasional,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan bagi daerah. Kabupaten Rote Ndao mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp73 miliar lebih, yang berimbas pada tertundanya sejumlah pembangunan infrastruktur.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak tinggal diam. Bersama Bupati, pihaknya aktif melakukan koordinasi dan audiensi ke berbagai kementerian untuk memperjuangkan dukungan anggaran melalui proposal dan program strategis.

“Hasilnya, beberapa program pembangunan tetap bisa berjalan tahun ini. Kami tidak menyerah pada situasi, tetapi terus berjuang di pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Rote Ndao,” tegasnya.

Apremoi berharap kolaborasi riset bersama Undana dapat menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Pendidikan adalah cahaya bangsa. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi kunci untuk membangun Rote Ndao yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (21/2/2026) di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, menjadi ruang edukasi publik terkait peran perbankan dalam mendorong ekonomi daerah.

Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, yang hadir sebagai pembicara, menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang wajib dikembalikan, bukan dana hibah yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

“Jadi kredit ini untuk usaha. Tidak bisa dipakai untuk beli mobil, tidak bisa untuk kebutuhan konsumtif. Harus ada usaha,” tegas Charlie di hadapan peserta kegiatan.

Menurutnya, masih terdapat persepsi keliru di tengah masyarakat yang menganggap KUR sebagai bantuan cuma-cuma.

Padahal, KUR adalah pinjaman modal kerja maupun investasi yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar dapat terus bergulir membantu pelaku usaha lainnya.

Pada tahun 2026, Bank NTT menargetkan alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang secara khusus diperuntukkan bagi pekerja migran.

Kebijakan ini bertujuan mendorong kemandirian UMKM serta membuka peluang usaha produktif bagi para pekerja migran yang kembali ke daerah.

Selain itu, penyaluran KUR juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, termasuk ketahanan pangan. Charlie menilai NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang perlu diperkuat melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.

Ia menjelaskan, KUR terbagi dalam dua skema utama, yakni kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit investasi digunakan untuk pembelian aset tetap seperti mesin dan pembangunan fasilitas usaha, sedangkan kredit modal kerja dimanfaatkan untuk mendukung operasional usaha, seperti pembelian bahan baku dan kebutuhan likuiditas akibat sistem pembayaran tempo dari pembeli.

Berdasarkan ketentuan terbaru tahun 2025–2026, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa memerlukan jaminan tambahan. Sementara untuk pinjaman di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, tetap diberlakukan agunan sesuai regulasi perbankan.

Untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran, Bank NTT mengoptimalkan 222 jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Strategi ini diharapkan mampu menjangkau pusat-pusat ekonomi hingga tingkat kecamatan, termasuk wilayah terpencil.

Charlie mengakui peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama agar penyaluran KUR berjalan efektif dan berdampak nyata. Ia menegaskan bahwa KUR bukan sekadar program bantuan sosial sementara, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif, sehingga KUR benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan,” pungkasnya. (MI)

Kefamenanu,nwartapedia.com  – Polemik rencana Izin Penambangan Rakyat (IPR) di Desa Noenasi kini memasuki suasana yang lebih kondusif. Pemerintah desa bersama tokoh adat sepakat mengedepankan musyawarah dan persaudaraan demi menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Kepala Desa Noenasi, Klemens Kau Oki, mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya, termasuk kabar perluasan tambang hingga puluhan ribu hektar yang dinilainya tidak berdasar.

“Kami ingin semua proses berjalan transparan dan melalui musyawarah adat bersama empat suku besar. Jangan sampai informasi yang simpang siur merusak persaudaraan,” tegasnya.

Kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan, terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), serta kejelasan batas wilayah tambang menjadi perhatian serius pemerintah desa. Klemens menegaskan, kelestarian tanah ulayat dan keselamatan warga adalah prioritas utama.

Ia juga menekankan bahwa legalitas formal harus berjalan seiring dengan legitimasi adat. Setiap rencana IPR, menurutnya, wajib mendapat restu dari pemangku adat Suku Hun, Fnekan, Leltakaeb, dan Kenjam.

Untuk mencegah konflik horizontal, pemerintah desa bersama lembaga adat telah menghentikan sementara aktivitas yang berpotensi memicu gesekan. Praktik penambangan liar juga dilarang keras.

“Jika ditemukan aktivitas ilegal, baik oleh warga lokal maupun dari luar desa, akan dikenakan sanksi adat sesuai kesepakatan para ketua suku,” ujarnya.

Pemerintah Desa Noenasi berharap Dinas ESDM Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTU segera melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh penjelasan resmi terkait prosedur dan regulasi IPR.

Klemens mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan organisasi kemahasiswaan, untuk mengawal proses ini secara damai dan objektif.

Ia berharap Noenasi dapat menjadi contoh pengelolaan tambang rakyat yang legal, tertib, dan tetap menjaga warisan leluhur. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Diskusi publik satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung di Aula El Tari, Kupang, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terbuka atas capaian dan tantangan pembangunan selama setahun terakhir.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa forum diskusi publik penting untuk menguji sejauh mana program pemerintah berjalan serta menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Kita ingin menguji perjalanan satu tahun ini. Silakan sampaikan kritik, saran, dan penilaian. Semua menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi berkomitmen menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perumusan kebijakan, terutama dalam menangani kemiskinan, stunting, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Menurutnya, pendekatan pembangunan ke depan akan lebih mikro dan berbasis individu maupun desa, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

“Data harus lebih detail, lebih mikro. Kita tidak lagi bicara secara umum, tapi sampai pada siapa dan di mana persoalan itu terjadi. Dengan begitu, intervensi pemerintah bisa lebih tepat,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kinerja pemerintah. Ia menilai kolaborasi semua elemen menjadi kunci membangun NTT secara kolektif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan hasil survei terkait persepsi publik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT selama satu tahun.

Ia menjelaskan survei dilakukan dengan metodologi ilmiah dan berbasis sampling representatif. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur mencapai 80,5 persen.

“Angka ini menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat untuk melanjutkan program pembangunan empat tahun ke depan. Artinya, masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap pemerintah provinsi,” kata Pangi.

Namun demikian, survei juga mencatat sejumlah persoalan mendesak yang menjadi perhatian masyarakat. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi keluhan utama. Infrastruktur, khususnya kondisi jalan rusak dan akses air bersih, juga menjadi sorotan dominan responden.

Di bidang pendidikan, biaya pendidikan dan ketepatan sasaran bantuan menjadi isu penting. Sedangkan di sektor kesehatan, masyarakat menyoroti keterbatasan fasilitas, biaya layanan, serta kekurangan tenaga medis.

Selain itu, persoalan sosial seperti maraknya pinjaman online ilegal dan judi online turut menjadi perhatian masyarakat.

Meski demikian, sebanyak 75,4 persen responden menyatakan pemerintah provinsi memiliki solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Angka ini menunjukkan adanya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan saat ini.

Diskusi publik tersebut juga diwarnai tanggapan sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat, termasuk menyinggung dinamika sosial yang berkembang, serta pentingnya penguatan transparansi, tata kelola pemerintahan, dan komunikasi publik yang lebih efektif.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama agar tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT semakin fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta percepatan pembangunan infrastruktur demi mewujudkan NTT yang lebih maju dan sejahtera. (MI)