Kupang,nwartapedia.com — Nuansa adat dan budaya Timor kembali menyapa Kota Kupang lewat prosesi peminangan yang berlangsung khidmat dan penuh makna antara keluarga besar Stefen Peru Wanda dan Dokter Anna Maria Enggelina Toasu, Rabu (25/6/2025) di kawasan Bello, Kota Kupang.

Sore itu, halaman rumah kediaman keluarga Toasu menjadi saksi pertemuan dua keluarga besar yang membawa serta harapan dan restu leluhur dalam balutan adat Timor Bello.

Prosesi peminangan dimulai dengan saling bersahut pantun antara dua juru bicara adat dari masing-masing pihak. Dengan bahasa santun dan penuh filosofi, maksud dan tujuan pihak laki-laki disampaikan: meminang sang putri untuk menjadi bagian dari keluarga besar Wanda.

Kehadiran ratusan tamu dan keluarga menyaksikan dengan takzim ketika tanda adat seperti sirih pinang, kain adat, dan perlengkapan simbolis lainnya diserahkan.

Lima putri cantik yang telah dipersiapkan sebelumnya menyambut dan membawa masuk tanda-tanda tersebut, menandai diterimanya pinangan secara adat.

Dialog adat dalam bentuk tutur Natoni pun berlanjut. Kedua pihak duduk berhadapan, menyelami makna di balik pernikahan sebagai ikatan dua keluarga dan dua budaya.

Pantun adat yang dilafalkan mengandung doa, tanggung jawab, dan harapan agar rumah tangga yang akan dibangun penuh berkah dan keteguhan.

Selanjutnya, dilakukan verifikasi bersama terhadap seluruh bawaan adat. Satu per satu isi hantaran diperiksa oleh masing-masing perwakilan keluarga guna memastikan semuanya sesuai dengan kesepakatan. Usai verifikasi, dinyatakan bahwa seluruh syarat adat telah dipenuhi.

Dengan demikian, prosesi peminangan antara Anna dan Stefen resmi dinyatakan sah menurut adat Timor. Keduanya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya pemberkatan pernikahan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 27 Juni 2025 di Gereja Paroki Santo Fransiskus dari Assisi Kolhua, Kota Kupang.

Prosesi ini bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata bagaimana nilai-nilai budaya tetap menjadi fondasi dalam setiap langkah hidup masyarakat.

Di tengah arus modernisasi, adat tetap hidup—menjadi cahaya dalam membangun cinta, keluarga, dan masa depan. (goe)

Oleh: Heryon Bernard Mbuik, M.Pd


kupang,nwartapedia.com  – Digitalisasi pendidikan menjadi mantra baru pemerintah pusat dalam satu dekade terakhir. Aplikasi ARKAS, Rapor Pendidikan, Platform Merdeka Mengajar, hingga berbagai kebijakan berbasis data diklaim sebagai wajah baru sekolah Indonesia.

Namun, ditengah gegap gempita itu, realitas banyak wilayah di Nusa Tenggara Timur masih jauh dari ideal. Di beberapa desa, siswa belajar tanpa meja, guru menulis di papan triplek, dan sekolah ambruk masih menjadi berita tahunan.

Ironi ini makin terasa ketika program digitalisasi digenjot, sementara siswa masih harus belajar dalam kondisi darurat pascabencana atau bahkan menumpang di rumah ibadah karena bangunan sekolah belum diperbaiki.

Maka, pertanyaan mendasarnya adalah: apakah teknologi cukup untuk mengangkat mutu pendidikan jika atap sekolah masih bocor dan jaringan listrik belum masuk desa?

Janji Digital, Luka Infrastruktur

Pemerintah dengan bangga menyebut bahwa Indonesia telah memasuki era “Sekolah Digital.” Akses ke ribuan modul ajar, pelatihan daring guru, dan pelaporan keuangan BOS secara real time menjadi capaian kebijakan pendidikan modern. Namun capaian ini seringkali tidak mencerminkan realitas di daerah seperti NTT.

Di daratan Flores, Alor, Sumba, hingga Timor, masih banyak sekolah yang kesulitan listrik, tidak ada sinyal internet, bahkan tidak memiliki ruang kelas yang layak.

Dalam situasi seperti ini, jargon digital terasa seperti lelucon pahit. Guru harus mengisi data ARKAS atau login ke PMM, sementara sinyal tidak muncul kecuali naik ke bukit tertentu. Tak sedikit guru yang harus ke kota hanya untuk mengunggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Digitalisasi memang penting, tetapi ia tidak boleh melupakan bahwa fondasi sekolah di banyak tempat masih rapuh secara fisik dan struktural.

Siswa yang Belajar di Bawah Terpal.

Beberapa waktu lalu, saya berkunjung ke sebuah sekolah dasar di Kabupaten Kupang yang terdampak badai siklon. Sejak bencana itu, beberapa ruang kelas belum bisa digunakan. Siswa belajar di bawah tenda darurat, sementara bangunan sekolah masih menunggu realisasi dana rehabilitasi.

Ironisnya, sekolah tersebut sudah ditugaskan mengisi data mutu daring dan mengikuti asesmen digital.

Di tempat lain, ada sekolah yang mendapat label “Terakreditasi A” namun toiletnya rusak, air tidak mengalir, dan muridnya harus antre menggunakan satu ruang kelas bergantian. Apakah semua itu mencerminkan kemajuan?

Ketimpangan yang Semakin Dalam

Digitalisasi seharusnya mempermudah, bukan memperlebar jurang. Namun faktanya, ketimpangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan makin nyata. S

ekolah di pusat kota mungkin bisa memanfaatkan platform digital untuk inovasi, tetapi sekolah di pedalaman justru kesulitan mengejar standar administrasi digital yang ditetapkan.

Guru yang seharusnya fokus mengajar, malah stres karena gagal unggah laporan BOS tepat waktu. Bahkan ada kepala sekolah yang rela menyewa jasa operator luar hanya untuk “mengamankan” kelengkapan digital yang diminta pusat. Ini adalah bentuk beban struktural yang tidak adil.

Ketika Perut dan Kepala Sama-Sama Kosong

Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan SMP sebagai upaya intervensi gizi. Di satu sisi, ini patut diapresiasi karena banyak anak di daerah kita memang datang ke sekolah dalam kondisi lapar.

Namun, makan bergizi hanya menyelesaikan bagian kecil dari persoalan mutu pendidikan. Bagaimana mungkin kita berharap anak-anak tumbuh dengan cerdas dan kritis, kalau mereka makan di bangunan tanpa dinding, diajar guru honorer bergaji Rp300 ribu per bulan, dan belajar dari buku usang tanpa akses teknologi?
Pendidikan bukan hanya soal nasi dan aplikasi. Ia butuh ekosistem yang manusiawi dan adil.

Jalan Tengah: Prioritas dan Keberpihakan

Jika pemerintah ingin serius membangun pendidikan Indonesia dari pinggiran, maka ada beberapa langkah mendesak yang perlu dilakukan:

1. Percepat pemetaan infrastruktur sekolah yang rusak atau tidak layak huni, dan realisasikan anggaran rehabilitasi dengan pendekatan darurat di daerah 3T.

2. Tunda atau sesuaikan target digitalisasi di sekolah yang belum memiliki akses listrik dan internet memadai.Tidak semua sekolah bisa disamaratakan dalam hal kesiapan teknologi.

3. Fokuskan program makan gratis bukan hanya pada gizi, tapi juga integrasi pembelajaran kontekstual dan literasi kesehatan.

4. Berdayakan guru dengan pelatihan berbasis konteks lokal, bukan sekadar pelaporan berbasis aplikasi.Mereka butuh didengar, bukan terus diberi tugas tambahan yang administratif.

5. Dorong keberpihakan anggaran pendidikan pada daerah-daerah marjinal, termasuk alokasi afirmatif untuk sekolah-sekolah di NTT yang tertinggal secara infrastruktur.

Penutup: Keadilan Bukan Tentang Akses Saja

Pendidikan yang adil tidak cukup diukur dari berapa sekolah yang mengakses internet atau jumlah login ke Platform Merdeka Mengajar. Keadilan sejati adalah ketika anak-anak dari Amanatun, Sumba Tengah, Alor, hingga Miomaffo bisa belajar di ruang yang aman, bersih, dan diajar oleh guru yang sejahtera dan dihormati.

Jika kita hanya mengejar “sekolah digital” tapi membiarkan siswa belajar di bawah terpal atau di bangunan separuh roboh, maka kita bukan sedang membangun masa depan kita sedang membiarkan satu generasi tertinggal.

“Teknologi boleh mutakhir, tapi jika atap sekolah masih bocor, siapa yang bisa berpikir?” 

Penulis : Heryon Bernard Mbuik, M.Pd
 adalah Dosen PGSD Universitas Citra Bangsa, Kupang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar rangkaian acara bertajuk Kupang Eksotik Festival sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi kreatif, pariwisata, serta pelestarian budaya lokal.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam konferensi pers yang berlangsung di Lantai 1 Kantor Gubernur, Rabu (25/6/2025).

Dalam kesempatan itu, Gubernur Melki menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bank Indonesia dan Polda NTT atas dukungan penuh mereka terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada Bank Indonesia yang berkali-kali membantu masyarakat NTT, baik dari sisi penyediaan sarana hingga pengembangan ekonomi lokal. Begitu juga Polda NTT yang telah menjadi mitra strategis kami,” ungkap Gubernur Melki.

Festival ini akan diisi oleh berbagai kegiatan menarik seperti Kupang Eksotik Kulinery, Eksotik Kreatif, Eksotik Run, dan ditutup dengan Kupang Eksotik Night.

Semua kegiatan dirancang untuk menggali dan mempromosikan potensi lokal yang berbasis budaya dan kekayaan alam NTT.

“Kami ingin membuktikan bahwa NTT punya potensi besar dalam ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata. Akan banyak kerajinan, produk UMKM, hingga pertunjukan budaya dari seluruh kabupaten/kota di NTT, termasuk dari luar NTT,” tambahnya.

Acara akan berlangsung dari Kamis hingga Minggu dini hari, dengan Kupang Eksotik Night diperkirakan melewati tengah malam karena akan diisi dengan penampilan musisi dan hiburan di Lapangan Polda NTT.

Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Agus Wijayanto, menambahkan bahwa festival ini adalah wujud nyata sinergi antara BI, Pemprov NTT, dan Polda NTT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Event ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh pemerintah sendiri, tapi harus melalui kolaborasi. Karena itu, kami dukung penuh kegiatan ini,” ujarnya.

Agus menyebutkan tiga event utama, yakni:

1. Kupang Eksotik Kulinery – Fokus pada inovasi kuliner lokal, salah satunya pengolahan labu kuning menjadi produk oleh-oleh khas NTT.
2. Eksotik Run (5K dan 10K) – Ajang lari santai untuk masyarakat umum sekaligus mempersiapkan NTT sebagai tuan rumah PON 2028.
3. Festival Budaya – Menampilkan keragaman budaya NTT melalui parade dan kreasi seni berbasis tenun dan adat lokal.

Polda NTT Pastikan Keamanan dan Sterilisasi Jalur

Sementara itu, Irwasda Polda NTT, Kombes Pol Murry Miranda, menegaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara penuh sejak 28 Juni hingga 30 Juni 2025.

Ia juga menginformasikan penutupan dan sterilisasi beberapa ruas jalan, terutama saat pelaksanaan Eksotik Run dan Parade Budaya.

“Kami akan lakukan penutupan total jalur El Tari mulai pukul 04.00 pagi hingga 18.00 sore. Kegiatan car free day juga ditiadakan sementara. Ini demi kelancaran dan keamanan kegiatan,” jelasnya.

Sebanyak 48 kontingen dari 22 kabupaten/kota akan turut ambil bagian dalam parade budaya yang dimulai dari depan Kantor Gubernur NTT dan berakhir di Lapangan Polda.

Ajang Kebanggaan untuk Masyarakat NTT

Melalui penyelenggaraan Kupang Eksotik Festival ini, Pemprov NTT berharap masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari pembangunan, serta tumbuh rasa bangga terhadap kekayaan daerah.

“Ini bukan sekadar festival, tapi bentuk optimisme dan kerja kolaboratif kita semua untuk mendorong NTT menjadi lebih maju,” tutup Gubernur NTT.  (MI)

Oleh: Heryon Bernard Mbuik

Kupang,nwartapedia.com  – Ada satu kesalahan tafsir yang terus berulang dalam sistem pendidikan kita: kita membebani sekolah dengan tanggung jawab besar, tapi melupakan siapa yang harus menakhodainya.

Kita menginginkan sekolah yang otonom, kreatif, partisipatif. Kita memimpikan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Lalu muncullah jargon “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS).

Namun ketika jargon ini diturunkan ke level operasional, sekolah justru dibiarkan seperti kapal yang dilepas ke tengah laut tanpa kompas, tanpa nakhoda.

Lantas siapa yang semestinya memainkan peran strategis itu?Jawabannya sederhana: kepala sekolah. Tapi bukan kepala sekolah administratif. Yang kita butuhkan adalah kepala sekolah pemimpin.

MBS Bukan Manual Operasional, Tapi Revolusi Budaya

Manajemen Berbasis Sekolah seharusnya menjadi terobosan: memberdayakan sekolah untuk mengambil keputusan sendiri, mengelola sumber daya secara mandiri, dan membangun kualitas pendidikan dari bawah.

Tapi nyatanya, banyak sekolah masih terperangkap dalam praktik-praktik lama terpusat, birokratis, dan tanpa arah inovasi.

Mengapa? Karena kita terlalu fokus pada struktur, dan lupa pada aktor.
Dalam riset yang saya lakukan di SD Inpres Bertingkat Oebobo 2, Kota Kupang, saya mencoba mengukur sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap keberhasilan MBS.

Hasilnya tak main-main: koefisien korelasi sebesar 0,849. Ini bukan angka sepele ini adalah alarm keras yang menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat, MBS hanya akan menjadi papan nama.

Model regresi bahkan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin skor kepemimpinan kepala sekolah akan diikuti oleh peningkatan hampir satu poin (0,947) dalam skor pelaksanaan MBS.

Artinya, ketika kepala sekolah memimpin dengan arah yang jelas, kultur sekolah ikut berubah: guru lebih berani bereksperimen, siswa lebih aktif, dan komunitas sekolah mulai merasa memiliki.

Pemimpin, Bukan Manajer Kurikulum
Di banyak sekolah, kepala sekolah masih diposisikan sebagai “penjaga gawang” administrasi.

Energinya tersedot untuk menandatangani dokumen BOS, mengisi laporan daring, atau sekadar memastikan jadwal pelajaran tidak bentrok. Padahal sekolah bukan pabrik, dan pendidikan bukan produksi massal.

Kepala sekolah seharusnya adalah penggerak perubahan.

Ia harus menjadi arsitek pembelajaran, pemantik dialog, dan penjaga visi institusi pendidikan.

Kepemimpinan yang efektif dalam konteks MBS menuntut tiga hal:
Visioner, mampu menetapkan arah jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan lokal. Partisipatif, membuka ruang kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.

Berani berinovasi, meski tanpa jaminan langsung dari birokrasi di atasnya.
Sekolah dengan kepala sekolah seperti ini akan punya denyut hidup yang nyata.

Ruang guru jadi tempat diskusi, bukan sekadar ruang absen. Rapat staf jadi arena berbagi gagasan, bukan sekadar dengar pengumuman.

Mengubah Otonomi Menjadi Energi
MBS sering kali dipahami sebagai “kemerdekaan” sekolah.

Tapi otonomi tanpa kepemimpinan justru berubah jadi kebingungan. Banyak sekolah tak tahu harus mulai dari mana, tak berani mengambil langkah inovatif karena takut salah, dan akhirnya kembali pada cara-cara lama yang nyaman tapi stagnan.

Disinilah peran kepala sekolah menjadi krusial. Ia adalah jembatan antara semangat otonomi dan kenyataan lapangan.

Kepemimpinannya yang menentukan apakah otonomi akan menjadi ruang tumbuh atau jurang resah.

Di sekolah tempat saya meneliti, kepala sekolah aktif melibatkan guru dalam perencanaan, membuka forum diskusi dengan orang tua, dan melakukan evaluasi bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai alat refleksi bersama. Model ini bisa direplikasi, tapi hanya jika kepala sekolah dipersiapkan secara serius.

Mengapa Banyak Kepala Sekolah Gagal?

Jawabannya tidak tunggal, tapi bisa ditarik pada dua simpul: pelatihan yang seragam dan sistem yang mengekang.
Mayoritas pelatihan kepala sekolah di Indonesia masih berorientasi pada administrasi.

Modul-modulnya diisi dengan peraturan, teknis laporan, dan tata kelola keuangan. Jarang sekali pelatihan yang membekali mereka dengan keterampilan manajemen perubahan, kepemimpinan etis, atau komunikasi transformasional.

Padahal, dalam era pendidikan yang disruptif, kepala sekolah tidak cukup hanya tahu aturan. Ia harus bisa menghidupkan nilai.

Selain itu, sistem pendidikan kita sendiri belum sepenuhnya mendukung kepala sekolah untuk mengambil risiko. Mereka sering kali takut melangkah karena terikat aturan yang kaku dan pengawasan yang lebih fokus pada kelengkapan dokumen ketimbang kualitas proses.

Saatnya Percaya pada Pemimpin Sekolah
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1, jelas disebutkan bahwa MBS memberi otonomi kepada sekolah untuk mengelola kegiatan pendidikan. Tapi otonomi itu akan sia-sia jika kita tak menaruh kepercayaan pada kepala sekolah untuk benar-benar memimpin.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa lengkap format evaluasi atau seberapa ketat supervisi dilakukan, tapi oleh seberapa kuat kepemimpinan di level paling dekat dengan siswa.

MBS hanya bisa berhasil jika kita berhenti melihat kepala sekolah sebagai pelaksana teknis dan mulai menempatkannya sebagai pemimpin strategis.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Redesain total pelatihan kepala sekolah: Fokus pada kepemimpinan transformasional, komunikasi strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Beri ruang untuk inovasi dan kegagalan yang produktif: Jangan hukum sekolah yang mencoba dan gagal; dampingi mereka untuk bangkit dan belajar.
Dorong pengawasan berbasis proses, bukan hanya dokumen: Evaluasi harus mendorong dialog, bukan sekadar checklist.

Libatkan masyarakat sebagai mitra, bukan penonton: MBS adalah sistem kolaboratif, bukan kerja satu arah dari sekolah.

Penutup: Dari “Kepala Sekolah” Menjadi “Pemimpin Sekolah”

Jika Anda seorang guru, lihatlah kepala sekolah Anda. Apakah ia hanya sekadar mengurus surat atau benar-benar hadir dalam pembelajaran Anda?

Jika Anda orang tua murid, lihatlah sekolah anak Anda. Apakah visi sekolahnya hidup dalam tindakan atau sekadar tempelan di dinding?

Dan jika Anda pemangku kebijakan, tanyakan pada diri Anda: apakah kita sedang membentuk pemimpin sekolah, atau hanya petugas administrasi pendidikan?

Karena pada akhirnya, perubahan dalam pendidikan tidak akan lahir dari sistem yang besar dan jauh. Ia akan lahir dari ruang guru yang kecil, kelas yang hangat, dan pemimpin sekolah yang tak hanya hadir, tapi menggerakkan.

Penulis : Heryon Bernard Mbuik sebagai Dekan FKIP Universitas Citra Bangsa

Kupang,nwartapedia.com  – Di balik pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Sikka Flores NTT, terdapat sosok pekerja keras yang bekerja dalam diam namun berdampak besar Bernardus Take Atawolo, S.Kom.

Dengan moto hidup “Berkarya dengan tulus dan kebaikan sambil percaya kepada Tuhan”,

pria kelahiran Lembata, 15 Desember 1975 ini telah mengabdikan lebih dari dua dekade hidupnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas.

Saat ini, Bernardus menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka, dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dan eselon III-A.

Dari balik meja kerjanya di Jalan R.A. Kartini Nomor 26, Maumere, ia mengatur berbagai urusan strategis keuangan daerah. Meski posisinya berada di struktur tengah, perannya krusial: mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dan pengelolaan aset daerah yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Perjalanan Panjang yang Ditempuh dengan Konsistensi

Dibesarkan di Lembata sebagai anak kampung biasa, Bernardus melewati masa kecil yang sederhana namun penuh semangat belajar.

Pendidikan dasarnya ia tempuh di SDK Balurebong (1983–1989), lalu berlanjut ke SMPN Lewoleba (1989–1992), dan SMAN Lewoleba, jurusan Ilmu Fisika (1992–1995).

Minatnya terhadap teknologi informasi membawanya merantau ke Makassar dan menyelesaikan studi di Universitas Satria Makassar, jurusan Teknik Informatika, tahun 2000.

Keputusannya untuk pulang kampung dan menjadi ASN di Kabupaten Sikka pada tahun 2002 menjadi titik awal pengabdiannya.

Ia memulai dari bawah, sebagai CPNSD di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Berkat kerja tekun dan kecakapan administrasi serta teknologi, kariernya terus menanjak.

Ia dipercaya memegang berbagai jabatan strategis di bidang teknologi informasi, perencanaan keuangan, hingga bidang perbendaharaan.

Pemimpin yang Tulus, Disiplin, dan Penuh Dedikasi

Dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh perhitungan, dan konsisten, Bernardus adalah tipe pemimpin yang tak gemar banyak bicara, tetapi selalu hadir dengan solusi.

Ia menyebut ketulusan dan kebaikan sebagai dasar pijakan hidupnya nilai yang ia warisi dari tanah kelahirannya di Lembata, dan yang ia praktikkan setiap hari, baik dalam tugas formal maupun dalam interaksi sosial di tengah masyarakat Wailiti, tempat ia kini tinggal bersama keluarganya.

Warga mengenalnya sebagai pribadi yang rendah hati, rajin hadir dalam kegiatan lingkungan, dan tidak segan memberikan waktu maupun pikiran demi kepentingan bersama.

Meski berada dalam struktur birokrasi yang sering kali rumit dan penuh tekanan, Bernardus tetap menjaga semangat pelayanan dan integritasnya. Ia percaya bahwa ASN bukan hanya profesi, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah.

Tantangan dan Harapan

Dengan masa kerja lebih dari 22 tahun, Bernardus tentu telah menghadapi berbagai tantangan—mulai dari transisi sistem keuangan manual ke digital, keterbatasan anggaran, hingga beban administratif yang berat.

Namun semuanya ia hadapi dengan sikap profesional. Ia mendorong modernisasi sistem keuangan dan pengelolaan aset dengan pendekatan teknologi, sekaligus memperkuat tata kelola yang akuntabel.

Dalam pandangannya, transparansi dan efisiensi keuangan daerah hanya dapat tercapai bila didukung oleh kolaborasi yang solid antarunit kerja dan SDM yang kompeten serta berintegritas.

Ia pun menaruh harapan pada generasi muda ASN untuk terus belajar, tidak cepat puas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan pelayanan.

Bernardus Take Atawolo adalah representasi nyata dari seorang birokrat yang bekerja dalam senyap namun menanam jejak kebaikan dalam sistem pemerintahan.

Baginya, pengabdian bukan untuk kemewahan atau popularitas, tetapi soal memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan moto “berkarya dengan tulus dan kebaikan Sambil berharap pada Tuhan,” ia terus berjalan, menebar pengaruh positif dari balik meja kerja, demi kemajuan Kabupaten Sikka yang lebih tertib, bersih, dan sejahtera (goe).

Kupang,nwartapedia.com — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN RI, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengunjungi keluarga berisiko stunting di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, pada Selasa (24/6/2025).

Turut mendampingi dalam kunjungan ini Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Drg. Iien Adriany, M.Kes., dan Penjabat Sekda Kota Kupang Ignasius R. Lega, S.H.

Kunjungan dilakukan secara mendadak menyusul batalnya agenda kunjungan kerja Menteri Wihaji ke Kabupaten Lembata dan Flores Timur akibat erupsi Gunung Ile Lewotolok. Abu vulkanik dari erupsi tersebut mengganggu penerbangan dan memaksa Menteri dan rombongan mengalihkan kegiatan ke Kota Kupang.

“Ini kunjungan mendadak karena dari Rote saya sebenarnya dijadwalkan ke Lembata. Tapi karena erupsi dan abu vulkanik, tidak bisa mendarat, baik di Lembata maupun Larantuka. Jadi kami berinisiatif mengunjungi keluarga berisiko stunting di Kota Kupang,” ujar Menteri Wihaji.

Menteri Wihaji bersama rombongan mengunjungi rumah keluarga Jeni Humsibu, warga Kelurahan Sikumana, yang anaknya mengalami stunting. Ia menegaskan pentingnya intervensi nyata dan edukasi berkelanjutan terhadap keluarga berisiko stunting.

“Setelah saya cek, secara fakta anak tersebut memang mengalami ketidakseimbangan antara tinggi badan, berat badan, dan usia. Ini menjadi perhatian kita semua. Edukasi mengenai pencegahan stunting harus terus digencarkan,” tambahnya.

Menteri juga menyampaikan bahwa meskipun angka stunting di NTT masih tinggi, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah diyakini mampu menurunkan prevalensi kasus.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas perhatian Mendukbangga terhadap persoalan stunting di NTT.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Menteri. Kemarin beliau sudah ke Rote, dan hari ini secara mendadak hadir di Kota Kupang. Ini membuktikan bahwa penanganan stunting memang menjadi prioritas,” kata Gubernur Melki.

Ia menegaskan bahwa setelah kunjungan ini, pihaknya bersama seluruh kepala daerah di NTT akan memperkuat sinergi untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari Menteri Wihaji.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis juga menyampaikan terima kasih dan harapannya agar kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat terus terjalin erat.

“Kota Kupang patut bersyukur karena angka stunting terus menurun setiap tahun. Namun tentu kami tetap butuh penguatan, baik dari segi monitoring, evaluasi, maupun edukasi. Kami berharap bantuan dan perhatian dari pusat terus berlanjut,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk perhatian dan dukungan langsung dari pemerintah.

Kunjungan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat prevalensi tinggi seperti NTT. ***

Rote Ndao,nwartapedia.com  — Langit cerah mengiringi langkah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. Wihaji, saat menginjakkan kaki di Lapangan Bola Kaki Christian Dillak, Ba’a – Kabupaten Rote Ndao, dalam rangka membuka Puncak Pelayanan KB Serentak sekaligus meresmikan Rencana Aksi Konsorsium Perguruan Tinggi untuk NTT, Senin (23/6).

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, sekaligus menjadi tonggak penting dimulainya gerakan kolaboratif pentahelix untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di tanah air  dimulai dari provinsi kepulauan paling selatan Indonesia.

Turut mendampingi Menteri Wihaji, Pembina Dharma Wanita Persatuan Kemendukbangga/BKKBN RI Uni Wihaji, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi D. Dethan, serta para pejabat tinggi pusat dan daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Wihaji menegaskan dua tugas pokok yang diembannya sesuai amanat Presiden: pelayanan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ia menyoroti pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fase emas dalam pencegahan stunting.

“Kalau kita terlambat, dampaknya bisa permanen. IQ anak menurun, hanya 20 persen yang bisa diselamatkan setelah lewat 1000 HPK. Karena itu, negara harus hadir sejak dini, mendampingi ibu hamil, calon pengantin, hingga keluarga risiko stunting,” ujar Wihaji penuh penekanan.

Ia menyebut NTT sebagai provinsi yang strategis untuk menjadi model nasional percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor — dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, hingga organisasi kemasyarakatan — terus diperkuat.

“Stunting ini musuh bersama. Kita harus keroyok bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh bangsa,” tambahnya.

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, dalam laporannya mengungkapkan bahwa 8.110 dari 19.890 keluarga yang diverifikasi tahun 2024 masuk dalam kategori Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Sementara itu, data Mei 2025 mencatat 1.843 balita stunting, atau 16,6 persen dari total balita. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka provinsi yang tercatat 32,4 persen (SSGI 2024), namun tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 19,8 persen.

Untuk mendukung pencegahan kehamilan berisiko, Pemkab Rote Ndao melaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh Puskesmas, menyasar 200 akseptor, termasuk 40 akseptor MKJP di Puskesmas Ba’a.

Henuk juga menyoroti kekurangan tenaga penyuluh KB (PLKB) di daerahnya. Dari 119 desa dan kelurahan, baru terdapat 26 penyuluh aktif. Ia berharap pemerintah pusat menambah formasi untuk memperkuat layanan KB dan pendampingan keluarga.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dalam sambutannya dengan tegas menyatakan bahwa angka stunting di NTT masih tinggi, yaitu 37 persen, meski menurun dari tahun sebelumnya.

“Masih banyak keluarga yang mendahulukan beli rokok, sirih pinang, dan minuman keras daripada makanan bergizi. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi budaya konsumsi yang harus diubah melalui edukasi dan teladan,” tandasnya.

Ia menyebut, hanya dengan kampanye gizi yang masif, edukasi berkelanjutan, dan aksi nyata di lapangan, generasi NTT yang sehat dan cerdas dapat terwujud.

Sebagai bentuk penghargaan masyarakat adat Rote, Menteri Wihaji dianugerahi gelar adat “Mane Mana Lopolinu Ume’lo”, yang berarti Pangeran Pelindung Rumah Tangga. Gelar ini menjadi simbol komitmen kuat pemimpin nasional dalam menjaga ketahanan keluarga dari lini paling dasar.

Sebelumnya, Wihaji menegaskan bahwa kunjungannya ke Rote Ndao merupakan balasan atas undangan para kepala daerah NTT ke Jakarta pada Maret 2025 lalu, serta bagian dari strategi besar membangun Indonesia dari pinggiran melalui kolaborasi nyata.

Kegiatan ditutup dengan Pelepasan Kirab Bangga Kencana, serta Kick Off Kolaborasi Multipihak dalam percepatan penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berbagai bantuan konkret juga diberikan, di antaranya Bantuan nutrisi dan pengadaan air bersih dari BAZNAS,  Jamban Sehat dari Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Rote Ndao Dan Program GENTING (Gerakan Penurunan Stunting Terintegrasi) dari Bank Mandiri

Acara monumental ini juga dihadiri oleh Wamen Kependudukan Ratu Ayu Isana Bagoes Oka, para bupati dari kabupaten sekitar (secara daring), Deputi BKKBN RI, perwakilan perguruan tinggi, perbankan, dan keluarga risiko stunting.

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini tak hanya menjadi peringatan Harganas, tapi juga menjadi tonggak awal perubahan besar dari Rote Ndao untuk Indonesia: membangun keluarga sehat, anak-anak kuat, dan masa depan tanpa stunting. ***

Jakarta,nwartapedia.com  —  Dalam forum bergengsi KADIN Diplomatik Breakfast Meeting yang digelar di Jakarta, Bupati Kabupaten Kupang, Yosef Lede, S.H., mengajak para pengusaha dan investor yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk turut berkontribusi membangun ibukota baru Kabupaten Kupang.

Kegiatan yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia di bawah koordinasi Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri, Dr. (H.C.) James Riyadi, ini merupakan rapat rutin bulanan yang menjadi ajang diskusi strategis antara pengusaha, pemangku kebijakan, dan tokoh nasional.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Luar Negeri, John Marta; Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid; Wakil Wali Kota Yogyakarta, Wawan Hermawan; para Ketua Umum KADIN se-Indonesia; serta sejumlah investor, pengusaha nasional dan internasional.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede memperkenalkan potensi Kabupaten Kupang sebagai daerah strategis yang layak dijadikan tujuan investasi.

Ia juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang dalam memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada para investor.

“Kami siap mendukung penuh setiap bentuk investasi. Untuk semua urusan administrasi dan kewenangan, saya jamin akan tuntas dalam waktu satu minggu,” tegas Bupati Yosef.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap kehadiran Dr. James Riyadi, Bupati Yosef memakaikan jas tenun khas Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dikenakan oleh tokoh nasional itu sepanjang acara. Aksi simbolis ini sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal Kabupaten Kupang.

Menanggapi ajakan tersebut, Dr. James Riyadi menyatakan ketertarikannya dan menegaskan bahwa hubungannya dengan NTT sudah lama terjalin, termasuk melalui berbagai investasi Lippo Group di bidang pusat perbelanjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan di beberapa wilayah NTT, termasuk Kupang.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN NTT, Dr. (Cand.) Bobby Lianto, M.M., MBA., turut memberikan catatan penting dalam forum tersebut. Ia menyoroti hambatan perdagangan lintas batas dengan Timor Leste akibat regulasi baru yang membatasi kapasitas angkut kendaraan darat.

“Aturan baru di Timor Leste yang membatasi kapasitas truk maksimal 14 ton, sementara beban 18 ton dikenakan tarif tambahan sebesar $5 per kilogram, telah mengganggu aktivitas perdagangan darat,” ujar Bobby.

Sebagai solusi, Bobby mengusulkan alternatif penggunaan kapal ferry RoRo sebagai jalur logistik baru yang lebih efisien.

Lebih lanjut, Bobby Lianto juga menanggapi positif inisiatif Bupati Kupang terkait pembangunan kawasan ibukota baru, khususnya dalam penyediaan perumahan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang selama ini masih tinggal di Kota Kupang.

“KADIN siap mendukung pembangunan perumahan dan fasilitas publik di Kabupaten Kupang. Saat ini, 90% ASN masih tinggal di Kota Kupang dan harus bolak-balik setiap hari. Ini pemborosan besar. Dengan fasilitas yang layak, ASN bisa lebih nyaman dan produktif tinggal di kabupaten,” tegas Bobby.

Pertemuan ini menandai langkah strategis sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha nasional untuk mendorong pembangunan wilayah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Kupang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  – UPTD Sarana dan Prasarana (Sarpras) Olahraga Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi meluncurkan kegiatan Senam Bersama yang akan menjadi agenda rutin mingguan.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara IGORNAS Provinsi NTT, Dispora NTT, Program Studi Penjaskesrek Undana, PJKR UKSW Kupang, dan para guru PJOK se-Kota Kupang.

Acara launching yang berlangsung di Sport Center Oepoi Kupang pada Sabtu tanggal 14 Juni 2025 ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting dunia olahraga pendidikan di NTT, di antaranya Pelaku Olahraga dan senior olahraga NTT, Henock Bire ,S.Pd, Ketua IGORNAS NTT Markus Masneno, S.Pd, M.Fis., Aifo, Sekretaris IGOR NTT yang juga sebagai Ketua Panitia Peluncuran senam, Isya Kause, S.Pd, Bendahara Monika, S.Pd, Gr bersama anggota dan Dr. Jhoni Lumba, Dosen FKIP Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) Kupang yang juga dikenal sebagai pemerhati dan aktivis sepak bola di NTT.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala UPTD Sarpras Dispora NTT,  Dr. Frans SalesS. Pd, MM, menekankan pentingnya kolaborasi untuk membudayakan olahraga di tengah masyarakat.

“Hari ini kita mulai sebuah inovasi besar. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dalam mencapai visi olahraga sebagai budaya hidup, kuncinya adalah kolaborasi dan gotong royong,” tegas Frans Sales.

Ia juga menyoroti dua persoalan besar dunia olahraga saat ini yakni rendahnya budaya olahraga di masyarakat dan sulitnya pencapaian prestasi tingkat dunia.

“Melalui senam bersama ini, kita ingin menjadikan olahraga sebagai habit, sebagai gaya hidup,” tambahnya.

Lebih lanjut, Frans Sales menyampaikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung setiap Sabtu pagi di Sport Center Oepoi, yang kini diharapkan menjadi pusat aktivitas olahraga di Kota Kupang, menggantikan konsep Car Free Day di Jalan El Tari yang berubah fungsi menjadi pasar.

“Ini bukan hanya tempat senam. Dari sini bisa muncul atlet potensial. Kebugaran masyarakat harus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Dr. Jhoni Lumba, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini sebagai peluang berharga bagi mahasiswa dan guru olahraga.

“Kegiatan ini adalah bekal emas bagi adik-adik mahasiswa yang sedang dan akan terjun ke sekolah. Senam harus menjadi budaya di sekolah. Tidak mungkin belajar dengan baik kalau kebugaran jasmani rendah,” kata Dr. Jhoni.

Ia juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi PON 2028 di mana NTT akan menjadi tuan rumah.

“Kalianlah yang akan berdiri di garis depan. Kalau kamu kerja baik hari ini, kamu panen masa depanmu nanti,” pesan Jhoni kepada para mahasiswa dan peserta.

Acara launching ditutup dengan tepuk tangan meriah dan senam bersama yang diikuti oleh ratusan peserta, mulai dari Guru- guru Olahraga dati tingkat SD, SMP, SMA, SMK dan Mahasiswa PJKR UKAW Kupang, Penjaskesrek Undana hingga anak-anak calon instruktur senam dan diakhiri dengan kerja bakti di pelataranGOR Oepoi. 

Kegiatan ini diharapkan menjadi tonggak awal bagi pembudayaan olahraga di NTT demi mencetak generasi sehat dan berprestasi. (MI)

Oleh :  Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes*) dan Yoakim Asy *1)

Kupang,nwartapedia.com  – Pendahuluan

Provinsi Nusa tenggara Timur adalah salah satu Provinsi dengan Jumlah Penduduk dengan angka Stunting tertinggi. Salah satu satu program pemerintah adalah peningkatan gizi masyarakat dan pemberantasan gizi buruk dan stunting dengan Kelor (moringa oleifera) atau “Marungga”.

Kelor adalah tanaman asli pegunungan Himalayah ini telah lama dikenal dan dikonsumsi di NTT, namun apakah masyarakat benar-benar mengetahui kandungan gizi Kelor?

Dalam satu dekade terakhir Kelor menjadi pusat perhatian para pakar gizi mengingat hasil kajian laboratorium mengungkap Kelor menjadi satu-satunya sayur dengan berbagai micro maupun macro nutrient yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan mulai dari janin hingga manfaat bagi perawatan kesehatan lansia.

Oleh banyak pakar, Kelor dinamakan multi vitamin dan mineral yang hidup, hanya selangkah dari pintu anda.

Terdapat begitu banyak kasus pada kelompok berresiko seperti ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita mengalami masalah gizi buruk.

Namun pendekatan konvensional dengan suplementasi sampai saat belum mampu memutuskan mata rantai masalah kesehatan pada kelompok tersebut, kemampuan keuangan negara terbatas. Sementara kasusnya cukup banyak.

Perlu inisiatif lain yang mencegah masalah kesehatan kelompok berresiko ini agar tidak berdampak panjang pada generasi ini.

Pendekatan mengatasi gizi secara konvensional (pemberian makanan tambahan) hanya program karitatif yang menimbulkan ketergantungan masyarakat pada bantuan dan terbatas belum efektif dan efisien

Sebagai bahan kajian dan renungan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), angka stunting pada Balita di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 37,1% dan pada tahun 2018 sebesar 30,8%.

Sementara di NTT Tahun 2013; 51,7% dan tahun 2018 42,6%. Pada Tahun 2023 Hasil Survey Kesehatan Indonesia Menunjukkan Prevalensi Stunting di Provinsi NTT tahun 2023 sebesar 37,9%, Naik 2,6% dari tahun 2022 (35,3%) dan berjarak 4,8% dari target stunting NTT yang dibebankan yaitu 33,1%.

Sesuai Hasil SKI (2023) Stunting tertinggi adalah TTS 50,1% diikuti Belu (48,1%); Malaka 47,7%; SBD 44,3%; Manggarai Timur 43,7% TTU 42,7% dan Sumba Barat 42,5%.

Hasil Pengukuran langsung dari Aplikasi elektronik Pencatatan dan pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (e_Ppgbm) berdasarkan jumlah Balita Balita yang ditimbang dan sasaran balita (D/S) diketahui Rata2 Jumlah balita yang ditimbang adalah 80,6% dari sasaran Balita (S): 408.386, Balita yang ditimbang 329.265 (D). Artinya masih ada sekitar 79.121

Balita yang tidak ditimbang atau tidak mendapatkan pelayanan di Posyandu. Ini membutuhkan Perhatian kita bersama terutama dari Keluarga, maupun dari Pemerintah (RT,RW, Desa/Kelurahan) untuk menyiapkan dan memastikan Saran yang ditimbang adalah 100%.

Hasil E-PPGBM Kabupaten dengan Data Stunting tertinggi adalah TTS 41,7% dengan jumlah Balita ditimbang 76,1%) diikuti Kabupaten dengan Data Stunting > 20 % adalah Kab Sumba Barat daya 37,9%; Kab. Belu 30,5%; TTU 30,1%; Malaka 24,7%, Alor 23,2%; Sabu Raijua 21,3% Sumba Barat 20,5%. Rata-rata Balita ditimbang 80,6% Tertinggi Balita ditimbang di Kabupaten Manggarai Barat 100%, Balita ditimbang > 95% adalah kab Sabu raijua 97,9% dan Kab. Nagekeo 95,6%.

Jumlah Balita Ditimbang terendah < 50% adalah Alor 48,3% dan Sumba Barat daya 46,3%.

Hal ini menunjukkan bahwa masalah stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena masih di atas ambang batas 20%. Secara Epidemiologi perlu pendekatan “Active Case finding”; Yaitu menemukan kasus dan melakukan intervensi yang komprehensif dengan pendekatan Multipihak Stakeholder Partnership yang bersifat inklusif sesuai semangat dan prinsip SDGs : No One Left Behind” (Tidak Seorang pun Tertinggal) adalah prinsip utama dalam SDGs (Sustainable Development Goals) yang menekankan bahwa setiap orang—tanpa terkecuali—harus mendapatkan manfaat dari pembangunan, terutama mereka yang paling miskin, rentan, dan terpinggirkan. Kesetaraan dan keadilan sosisal, fokus pada kelompok rentan, menghapus diskriminasi, akses yang merata, pemantauan dan evaluasi yang adil. Penurunan angka stunting ini juga berkaitan dengan periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Periode ini merupakan periode emas “ Golden Period”; periode sensitif yang menentukan kualitas hidup bayi di masa yang akan datang. Hal ini perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Melakukan pendampingan keluarga Sadar Gizi dalam rangka penurunan angka stunting di NTT.  

Berbagai upaya telah dilakukan namun belum membuahkan hasil yang menggembirakan perlu upaya2 luar biasa.

Melibatkan lintas program dan lintas sektor. Khusus untuk baduta dan Balita direkomendasikan untuk : Melakukan Pendampingan keluarga agar : (1)Keluarga Membawa balitanya datang ke posyandu secara teratur setiap bulan. (2) Membawa balita Gizi Kurang/ BGM (Bawah Garis Merah), balita tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T), balita sakit atau diduga gizi buruk ke Polindes/Poskesdes, Pustu, Puskesmas. (3) Memberikan ASI saja kepada bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.(4) Makan beraneka ragam makanan berbahan lokal yang bervariasi dari Kelor (5) Menggunakan garam beryodium. (6) Minum kapsul vitamin A bagi balita, ibu nifas; dan tablet tambah darah bagi ibu hamil sesuai anjuran.

Pendekatan untuk penangan stunting tidak hanya bersifat parsial pada Baduta dan Balita saja tetapi juga pada anak adolesense, remaja, WUS, ibu hamil, ibu nifas dan ibu melahirkan melalui pendekatan siklus hidup yang akan dibahas secara rinci kemudian (artikel berikut).

Pemberian makanan tambahan dapat dilakukan dalam kondisi ini ketika terjadi outbreak malnutrisi, bencana alam, dan yang perlu menjadi program rutin salah salah satunya adalah Konsumsi Kelor.

Hasil Riskesdas pemberian PMT pada Balita 6 – 59 Bulan; 28,7% yang mendapat PMT, dan yang mendapat program PMT 60,7% dengan hanya 1,7% yang mendapat > 90 bungkus sedangkan 94,1 % hanya mendapat 0 – 30 Bungkus (Riskesdas, 2018). Sehingga perlu pendampingan dari keluarga dan Kader kesehatan untuk memastikan anak mendapat nutrisi seimbang dan adekuat.

Salah satu sumber Nutrisi yang baik bagi Balita setelah usia 6 bulan adalah kelor. 

Nilai Gizi Kelor

Nilai gizi daun Kelor dari dahulu hingga kini tetap sama, Daunnya menjadi bagian paling bergizi dari tanaman kelor sendiri, dimana daun kelor merupakan sumberpenting vitamin B6, vitamin C, provitamin A sebagai beta-karoten, magnesium dan protein antara nutrisi lain. Hal ini diungkap oleh USDA setelah melakukan riset terhadap tanaman ini. 

Perbandingan kandungan kelor dan makanan lainnya: Vitamin A dalam wortel – 1,8 mg, sedangkan dalam daun kelor – 6,8 mg. Kalsium dalam Susu:120 mg, sementara di daun kelor: 440 mg. Kalium pada pisang : 88 mg, dalam daun kelor: 259 mg. Protein dalam Yogurt – 3,1 g, sedangkan dalam daun kelor: 6,7 g.Sementara Vitamin C dalam Jeruk:30 mg, dalam daun kelor 220 mg. Disamping itu Daun kelor juga mengandung 9 jenis asam amino esensial yang bermanfaat bagi pertumbuhan sel-sel otak bayi. Secara singkat, daun kelor mengandung (1) Sepuluh vitamin esensial dan sebelas mineral penting. (2)Sembilan asam amino esensial lengkap. (3) Lebih dari 24 jenis anti-oksidan yang dapat kita pakai untuk membentengi tubuh kita dari radikal bebas yang menyebabkan kanker. (4) Lebih dari 24 nutrisi anti-inflamasi. (5) Asam lemak Omega-3 dan Omega-6. Namun demikian, proses pengolahan dengan suhu di atas 60 derajat akan merusak sejumlah zat gizinya. Oleh karena itu, pengolahan yang benar akan menjamin kasiat dari Kelor terhadap kesehatan kita.

Tepung Daun Kelor

Di samping dikonsumsi dalam keadaan segar, daun Kelor bisa dijadikan bubuk, Bubuk Kelor bahkan lebih kaya lagi dari pada daun dalam keadaan segar.

Dalam setiap 100 gram bubuk kering18,9mg vitamin A, sementara Wortel hanya 1.8mg, daun Kelor segar hanya 6.8mg. Sedangkan vitamin C dalam tepung daun Kelor adalah 17.3mg, sedangkan dalam keadaan segar kandung Vitamin C mencapai 220mg/100gram, sedangkan yang kering sedikit menurun, yaitu 173/100gram, dibandingkan Vitamin C pada jeruk hanya 30mg/100gram. Kandungan Kalsiumnya, tepung Kelor 2003mg, sedangkan daun segar terdapat 440mg. 

Tantangan bagi Kelor

Namun demikian, makanan olahan dengan kemasan bagus yang dianggap makanan bergengsi terus memberikan kontribusi terhadap buruknya pola makan di kalangan anak balita, terutama dalam tumbuh kembang 1000 hari pertama.

Makanan olahan telah “merampas” posisi makanan alami lokal karena kalah promosi dan tidak mendapat perhatian untuk didiversifikasi. Meskipun dilengkapi dengan informasi gizi, dan lain-lain, makanan olahan tetap tidak menampilkan kualitas gizi alaminya bila dibandingkan sumber makanan segar. Belum lagi makanan olahan juga bersumber dari produk yang terkontaminasi herbisida, pestisida, pupuk buatan, dan lain-lain.

Maka kini saatnya perbaikan gizi pada kelompok balita bersumber pada bahan makanan yang berkualitas, mudah diakses, murah (local-cost effective) dan dapat dibudidaya. 

Kelor (Moringa Oleifera) kini semakin populer bukan karena iklan komersil, melainkan karena kajian ilmiah dan keberhasilan perbaikan gizi pada anak-anak negara-negara Afrika seperti Senegal, Zambia, dll dimana beberapa organisasi nirlaba seperti CWS, mengembangkan program pengentasan gizi buruk dengan potensi lokal (Kelor) yang terbukti sangat baik.   

Gizi Berbasis Makanan Lokal

Inisiatif Gubernur NTT ke 8 Victor Laiskodat dalam upaya pencegahan stunting telah mencanangkan satu program peningkatan gizi masyarakat dan pemberantasan gizi buruk dan stunting dengan Kelor (moringa oleifera) atau “Marungga” di Provinsi NTT dan juga sesuai dengan Sejalan dengan Visi Gubernur-Wagub NTT ke 9 Melki dan Johni: “NTT Maju, Sehat, Cerdas Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan Tujuh Pilar Pembangunan diantaranya: Pilar 1 ekonomi berkelanjutan pilar 2 Pemberdayaan komunitas, Pilar 4 kesehatan, pilar 5 pendidikan dan pilar 7 Kolaborasi dengan Program Prioritas Dasa Cita Ayo bangun NTT Program 5 Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting dan Program 10 Ayo bangun NTT, Kolaborasi bersama.

Dengan demikian perlu dilakukan Promosi kesehatan kepada masyarakat tentang nilai gizi di tanaman ini perlu terus dilakukan.

Agar kesadaran untuk menanam semakin tinggi. Dengan melakukan Multi Stakeholder Partnership (MSP) atau Kolaborasi Multi Pihak (KMP) Pemerintah, Swasta dan Masyarakat: (1) Pemerintah: Dinas yang terlibat adalah (Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Sosial. (2) Lembaga Pusat/ Kementrian terkait adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan BKKBN (3) Petani dan kelompok tani, (4) Perguruan tinggi dan Lembaga Riset, (5) Lembaga kesehatan dan Gizi, (6) Pelaku Usaha dan UMKM. (7) Lembaga Keuangan dan perbankan, (8) LSM./NGO dan Komunitas Lokal, (9) Media dan Influencer.

Sebagai salah satu Provinsi dengan Jumlah Penduduk Angka Stunting tertinggi. Hal ini sejalan dengan komitment 159 negara yang menandatangani The World Declaration and the Plan of Action on Nutrition, 1992, termasuk Indonesia dimana deklarasi tersebut menyakatakan bahwa perlu strategy untuk mengatasi masalah micronutrient pada kelompok berresiko,“There have been many calls for an alternative approach, addressing the root causes of the problem rather than treating the symptoms. The World Declaration and the Plan of Action on Nutrition, adopted by 159 countries, at the International Conference on Nutrition organized by the UN’s Food and Agriculture Organization (FAO) and WHO in 1992, states that strategies to combat micronutrient malnutrition should:“….Ensure that sustainable food-based strategies are given first priority particularly for populations deficient in vitamin A and iron, favouring locally available foods and taking into account local food habbit” (Terdapat begitu banyak seruan untuk membuat pendekatan alternatif yang mengungkapkan akar penyebab masalah, bukan sekedar menyembuhkan gejalanya.

“ …Memastikan bahwa strategi pangan berkelanjutan prioritasnya secara khusus diberikan kepada populasi yang kekurangan vitamin A dan Zat Besi, dengan lebih mengandalkan ketersediaan sumber makanan lokal dan memperhatikan kebiasaan makan makanan lokal) Dari kesepakatan di atas, pengembangan Kelor sebagai salah satu sumber alternatif yang efektif (mampu mengatasi gizi secara baik), efisien (tanpa biaya) dan mudah untuk dibudidaya serta tumbuh dengan sangat baik di iklim kering seperti Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah momentum untuk menjadikan tanaman Kelor sebagai sebuah solusi terbaik untuk mengatasi gizi buruk di NTT.

Dalam musim penghujan dimana sayuran konvensional sulit tumbuh, Kelor begitu mudah tumbuh dan bertunas dengan begitu mudah dan subur. Jangan biarkan pucuk-pucuk kelor tumbuh percuma. Jangan Malu dan gengsi. Ambil dan olahlah bagi bumil, balita dan keluarga anda. 

Catatan paling penting, Berdasarkan analisa laboratorium, kelor TIDAK mengandung zat racun sekecil apapun, sehingga sama sekali TIDAK memiliki reputasi menimbulkan alergi apalagi kematian.

Ket : Penulis *) adalah Dosen Poltekkes Kemenkes Kupang Jurusan Keperawatan; 

Penulis *1) adalah Provincial Expert East Nusa Tenggara SDGS/SSTC GFA- GIZ (MI)