Kupang,nwartapedia.com  — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena menyampaikan pesan kemanusiaan kepada masyarakat Flores yang terdampak gempa bumi. Ia mengajak seluruh masyarakat NTT dan Indonesia untuk merapatkan barisan, memberikan bantuan serta doa bagi warga yang menjadi korban bencana.

Melki menyampaikan duka dan belasungkawa atas bencana yang terjadi di Flores. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi NTT tidak akan berjalan sendiri dalam menangani dampak bencana tersebut.

“Kita akan lewati ini sama-sama dan mudah-mudahan duka ini bisa kita sama-sama selesaikan dalam waktu yang tidak lama,” ujar Melki.

Menurutnya, bencana yang menimpa masyarakat Flores merupakan persoalan kemanusiaan bersama. Ia kemudian mengutip pesan penyair Indonesia Fransiskus Subha, “Yang tertusuk padamu, berdarah padaku.”

Bagi Melki, pesan tersebut menggambarkan kuatnya solidaritas antarsesama. Masyarakat Flores yang terdampak gempa merupakan bagian dari keluarga besar NTT dan Indonesia.

“Apa yang dirasakan saudara-saudara kita adalah saudara kita sebangsa, setanah air, dan saudara sekemanusiaan,” katanya.

Karena itu, Melki mengajak seluruh elemen masyarakat mengedepankan rasa kemanusiaan dan bersama-sama membantu warga terdampak.

“Duka Flores adalah duka NTT dan duka Indonesia. Mari kita rapatkan barisan, ulurkan tangan, dan bersatu memberikan bantuan serta doa terbaik bagi saudara-saudara kita di Flores,” ujarnya.

Melki Akan Cek Langsung Kondisi Flores

Melki juga menyatakan akan turun langsung ke Flores bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melihat kondisi masyarakat di lokasi terdampak.

“Saya bersama dengan Forkopimda akan berangkat ke Flores untuk langsung mengecek kondisi di lapangan,” katanya.

Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui situasi terkini sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi.

Setelah kunjungan, Melki akan menyampaikan perkembangan kondisi di Flores kepada masyarakat NTT maupun Indonesia. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari koordinasi penanganan antara Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan dan berbagai unsur terkait.

Bantuan Diminta Segera Disalurkan

Melki meminta bantuan kepada masyarakat terdampak tidak menunggu seluruh dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT maupun Pemerintah Pusat tiba.

Ia telah menginstruksikan toko-toko makanan, minuman dan penyedia kebutuhan dasar di Flores untuk ikut membantu masyarakat yang membutuhkan.

Bantuan tersebut diminta segera disalurkan hingga tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan TNI-Polri, Forkopimda serta pemerintah daerah.

“Bagi masyarakat yang membutuhkan makanan, minuman maupun selimut dan sebagainya di Flores, saya minta semua toko-toko yang ada di Flores dan juga jajaran Pemda untuk memberikan bantuan disalurkan segera pada hari ini,” ujar Melki.

Menurutnya, bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Karena itu, dukungan dari toko dan pelaku usaha setempat sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar warga pada masa awal penanganan bencana.

Melki menegaskan bantuan dalam situasi bencana tidak semata-mata dipandang sebagai transaksi ekonomi. Keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas utama.

Pemerintah daerah bersama aparat keamanan juga diminta memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan, sehingga masyarakat Flores tidak menghadapi bencana seorang diri.

Kupang,nwartapedia.com  – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi terang dengan menghadirkan kasih, pengharapan, kejujuran dan semangat melayani dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan tersebut disampaikan Johni saat menghadiri kegiatan Saat Teduh Bersama dan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) bersama Ps. Philip Mantofa yang diselenggarakan Gereja Mawar Saron (GMS) Kupang di Stadion Oepoi, Kota Kupang, Jumat (7/8/2026) malam.

KKR mengusung tema “Yesus Berkat Terbesar di Hidupku” dan diikuti dengan antusias oleh masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Johni mengatakan pembangunan NTT tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menyentuh karakter, moral dan spiritual masyarakat.

“Menjadi terang berarti menghadirkan kasih di tengah kebencian, menghadirkan pengharapan di tengah keputusasaan, menghadirkan kejujuran di tengah godaan korupsi, serta menghadirkan semangat melayani di tengah kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Menurut Johni, nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan untuk membangun NTT menjadi daerah yang semakin maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan.

Ia juga memberikan apresiasi kepada gereja dan lembaga keagamaan yang selama ini berkontribusi dalam membangun kualitas manusia di NTT.

Johni menegaskan gereja merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

“Gereja merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Gereja dapat mendukung pengentasan berbagai persoalan seperti stunting dan kemiskinan,” tegasnya.

Selain itu, Johni mengajak masyarakat menjaga persatuan, toleransi dan kerukunan sebagai fondasi pembangunan NTT.

Menurutnya, keberagaman merupakan kekuatan yang harus dirawat bersama.

“NTT dikenal sebagai Nusa Terindah Toleransinya. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kerukunan,” katanya.

Ia menilai masyarakat yang hidup dalam suasana damai akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan kesejahteraan.

Menutup sambutannya, Johni menyampaikan terima kasih kepada Ps. Philip Mantofa dan seluruh pengurus GMS Kupang atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia berharap semangat kasih, persaudaraan, kebersamaan dan toleransi yang dibangun melalui KKR dapat terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Baginya, tingginya antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan kerohanian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam memperkuat kehidupan iman sekaligus membangun karakter masyarakat NTT. *

Kupang, nwartapedia.com  –   Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 17,52 persen.

Data tersebut disampaikan BPS Provinsi NTT dalam rilis resmi pada Rabu (5/8/2026).

Persentase penduduk miskin tersebut meningkat 0,02 persen poin dibandingkan September 2025.

Secara jumlah, penduduk miskin di NTT pada Maret 2026 mencapai 1,04 juta jiwa. Angka tersebut meningkat sekitar 5,95 ribu jiwa dibandingkan September 2025.

Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggal, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 6,71 persen.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi, yakni mencapai 21,64 persen.

Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret 2026 mengalami penurunan sebanyak 2,7 ribu jiwa.

Sebaliknya, jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan mengalami peningkatan sebanyak 8,7 ribu jiwa dalam periode yang sama.

BPS NTT juga mencatat Garis Kemiskinan pada Maret 2026 sebesar Rp584.252 per kapita per bulan.

Sementara itu, rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi NTT pada Maret 2026 memiliki 5,54 anggota rumah tangga.

Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga tersebut, besarnya Garis Kemiskinan secara rata-rata untuk setiap rumah tangga miskin di NTT mencapai Rp3.236.756 per rumah tangga miskin per bulan.

Data BPS tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di NTT masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Perkembangan angka kemiskinan ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang berbagai program pengentasan kemiskinan di Provinsi NTT.

Jakarta, nwartapedia.com  –  Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk menghadiri pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 150 pengusaha dari 30 provinsi di Indonesia. Hadir pula seluruh Ketua Umum KADIN Provinsi se-Indonesia serta perwakilan dari 30 asosiasi yang merupakan Anggota Luar Biasa (ALB) KADIN sebagai organisasi induk dan payung dunia usaha di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Prabowo, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, COO Danantara Dony Oskaria, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani.

Rombongan KADIN Indonesia dipimpin Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie dan hadir bersama para pengusaha dari berbagai sektor usaha di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Umum KADIN NTT, Dr. (Cand.) Bobby Lianto, M.M., MBA.

Pertemuan berlangsung kurang lebih tiga jam. Acara diawali dengan Presiden Prabowo mengabsen satu per satu nama peserta, khususnya para Ketua KADIN dari 30 provinsi.

Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan sekaligus memaparkan kondisi negara, perkembangan perekonomian, serta visi dan berbagai program pemerintah kepada para pengusaha yang hadir.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie juga memaparkan empat quick wins KADIN Indonesia dalam mendukung program Pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, KADIN Indonesia telah berkontribusi dalam pembangunan 866 dapur MBG, dengan 183 dapur berada di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi KADIN NTT. Pasalnya, KADIN NTT menjadi KADIN daerah dengan kontribusi pembangunan dapur MBG 3T terbanyak di Indonesia.

Atas kontribusi tersebut, Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada KADIN Indonesia yang dinilai turut mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Ketua Umum KADIN NTT Bobby Lianto menyampaikan bahwa selama kurang lebih tiga jam pertemuan, Presiden Prabowo menjelaskan secara mendalam konsep berpikir serta berbagai program pemerintah.

Menurut Bobby, arahan Presiden memberikan wawasan kebangsaan sekaligus wawasan internasional kepada para pengusaha yang hadir.

Bobby juga menyampaikan rasa bangganya karena KADIN NTT dapat ikut berkontribusi dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemerintah, khususnya melalui pembangunan dapur MBG di wilayah 3T.

Selain menjadi daerah dengan kontribusi pembangunan dapur MBG 3T terbanyak, KADIN NTT juga merupakan salah satu KADIN daerah yang memperoleh penghargaan sebagai KADIN daerah teraktif.

Capaian tersebut menjadi bagian dari kontribusi dunia usaha di NTT dalam mendukung program nasional serta memperkuat peran KADIN sebagai mitra strategis pemerintah.

Kehadiran Bobby Lianto dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo sekaligus menjadi momentum bagi KADIN NTT untuk menyampaikan kontribusi dunia usaha daerah dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pelaksanaan program yang menyentuh langsung masyarakat di wilayah 3T. **

Kupang, nwartapedia.com  –  Kondisi nilai tukar petani di Nusa Tenggara Timur menunjukkan perkembangan positif pada Juli 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 100,19, meningkat 0,18 persen dibandingkan Juni 2026.

Data tersebut disampaikan BPS NTT melalui rilis resmi pada Senin (3/8/2026). Penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2018 atau 2018=100.

NTP NTT dihitung berdasarkan lima subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.
Pada Juli 2026, subsektor tanaman pangan mencatat NTP sebesar 102,09. Sementara itu, NTP subsektor hortikultura berada pada angka 96,94.

Selanjutnya, subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat NTP sebesar 94,32, sedangkan subsektor peternakan menjadi yang tertinggi dengan angka 105,04. Untuk subsektor perikanan, NTP tercatat sebesar 98,81.

Secara keseluruhan, kenaikan NTP NTT pada Juli 2026 sebesar 0,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya dipengaruhi oleh perkembangan indeks harga yang diterima petani yang lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan positif pada nilai tukar yang diterima petani dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan konsumsi maupun biaya produksi.

Selain perkembangan NTP, BPS NTT juga mencatat adanya perubahan pada indeks konsumsi rumah tangga di daerah perdesaan sebesar 0,12 persen pada Juli 2026.

Perkembangan NTP dan indeks konsumsi rumah tangga menjadi salah satu indikator penting dalam melihat dinamika kondisi ekonomi masyarakat perdesaan, khususnya rumah tangga yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.

Dengan capaian NTP sebesar 100,19, perkembangan pada Juli 2026 menunjukkan bahwa nilai tukar petani di NTT mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun capaian masing-masing subsektor masih berbeda. ***

Kupang,nwartapedia.com  –  Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, menilai penerimaan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), sebagai bagian dari keluarga raja-raja di Timor merupakan bentuk penghormatan adat sekaligus legitimasi sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Atang kepada media ini, Minggu (2/8/2026), menanggapi prosesi pemberian gelar kehormatan kepada Jokowi dalam rangkaian kunjungannya di Kota Kupang.

Menurut Ahmad Atang, penghormatan yang diberikan para raja dan tokoh adat kepada Jokowi tidak semata-mata harus dipahami dari aspek gelar atau status kebangsawanan. Lebih dari itu, terdapat pesan sosial bahwa Jokowi diterima sebagai saudara dan bagian dari keluarga.

“Kalau orang Timor, ini bisa disebut sebagai penerimaan. Jokowi kemudian diterima sebagai saudara, sebagai bagian dari keluarga. Jadi bukan semata-mata soal keturunan, tetapi ada penghormatan karena kapasitas dan jasa seseorang,” ujar Ahmad Atang.

Ahmad Atang menjelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat adat, penghormatan kepada seseorang dapat diberikan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Ada seseorang yang memperoleh kedudukan adat karena faktor keturunan, baik dari garis keluarga maupun hubungan darah. Namun, terdapat pula penghormatan yang diberikan karena seseorang dianggap memiliki jasa, kontribusi atau hubungan yang baik dengan masyarakat adat.

Dalam konteks Jokowi, menurut Ahmad Atang, penerimaan sebagai keluarga raja di Timor lebih tepat dilihat dalam konteks penghormatan tersebut.

“Penobatan atau pemberian kehormatan itu tidak selalu berbicara tentang darah dan keturunan. Ada juga penghormatan kepada orang yang dianggap berjasa. Saya kira Jokowi ada dalam kapasitas itu,” jelasnya.

Ahmad Atang menilai penerimaan terhadap Jokowi juga tidak terlepas dari berbagai pembangunan yang dilakukan selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI.

Menurutnya, masyarakat NTT, termasuk masyarakat di Pulau Timor, memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai program pembangunan pemerintah selama satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Karena itu, ketika Jokowi kemudian mendapatkan penghormatan dan diterima sebagai saudara atau bagian dari keluarga oleh para raja dan tokoh adat, hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi atas hubungan yang telah terbentuk.

“Dalam kapasitas Jokowi, saya kira masyarakat Timor melihat beliau sebagai orang yang memang punya kepedulian terhadap NTT dan Timor khususnya,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Atang menyebut penerimaan Jokowi sebagai bagian dari keluarga raja-raja di Timor sebagai legitimasi sosiologis.

Legitimasi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap seorang tokoh berdasarkan hubungan sosial, budaya dan pengalaman yang mereka rasakan.

“Bagi saya ini sebuah legitimasi sosiologis. Jadi wajar saja ketika orang Timor memberikan penghormatan kepada tokoh yang mereka anggap berjasa,” ungkapnya.

Menurut Ahmad Atang, gelar kehormatan yang diberikan kepada Jokowi juga menunjukkan bahwa hubungan antara seorang tokoh dengan masyarakat tidak selalu berakhir ketika jabatan formalnya selesai.

Ahmad Atang juga mengingatkan agar pemberian penghormatan kepada Jokowi tidak langsung dimaknai sebagai bagian dari kepentingan politik.

Menurutnya, masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan penghormatan kepada seseorang yang dianggap memiliki jasa atau hubungan khusus dengan komunitas mereka.

“Kalau kita melihat gelar ini sebagai penghormatan, maka simbolnya adalah penerimaan. Tetapi kalau kemudian ditarik terlalu jauh sebagai instrumen politik, tentu harus dilihat dalam konteks yang berbeda,” ujarnya.

Ia menilai makna utama dari prosesi tersebut adalah adanya hubungan emosional dan sosial antara Jokowi dengan masyarakat yang memberikan penghormatan.

Ahmad Atang juga menyoroti antusiasme masyarakat saat menyambut kedatangan Jokowi di Kota Kupang.

Menurutnya, sambutan masyarakat bersama penghormatan dari para raja dan tokoh adat menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki tempat di hati sebagian masyarakat NTT.

“Jokowi sudah selesai menjadi Presiden, tetapi ketika datang ke NTT masih mendapatkan sambutan dan penghormatan. Itu menunjukkan bahwa secara psikologis masih ada hubungan yang kuat antara beliau dengan masyarakat,” katanya.

Ahmad Atang menegaskan, penerimaan Jokowi sebagai keluarga raja di Timor tidak harus dilihat semata-mata dari gelar yang disematkan, tetapi dari makna sosial di balik penghormatan tersebut.

“Yang penting bukan hanya gelarnya. Ada pesan bahwa orang tersebut diterima, dihormati dan dianggap sebagai bagian dari keluarga,” pungkasnya. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni dan rombongan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI tiba di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedatangan pimpinan DPP PSI tersebut disambut langsung Ketua DPW PSI NTT dr. Christian Widodo bersama jajaran pengurus DPW PSI NTT serta anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-NTT.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Ketua DPD PSI Rote Ndao Simson Polin dan Ketua Pembina PSI Rote Ndao Apremoi Dudelusy Polin Dethan.

Kehadiran Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni di NTT merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Kunjungan Jokowi di NTT dijadwalkan berlangsung hingga 2 Agustus 2026 dengan sejumlah agenda bersama masyarakat.

Selain menyambut kedatangan Jokowi, rombongan pimpinan DPP PSI juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda internal partai di Kota Kupang.

Salah satu agenda yang akan diikuti adalah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Kupang.

Rangkaian kegiatan lainnya mencakup jalan pagi bersama masyarakat dalam agenda Car Free Day (CFD) di kawasan El Tari serta Karnaval Gajah yang dijadwalkan berlangsung di kawasan LLBK Kota Kupang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda yang melibatkan pengurus dan kader PSI bersama masyarakat Kota Kupang.

Rangkaian kegiatan juga dijadwalkan berlanjut ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kupang.

Di antaranya kunjungan ke Oesina, Desa Lifuleo, serta Desa Mata Air, Tarus.

Kehadiran pimpinan DPP PSI bersama jajaran pengurus daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi internal partai sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat NTT.

Ketua DPW PSI NTT dr. Christian Widodo bersama jajaran pengurus menyampaikan kesiapan menyambut seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Kunjungan Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sekaligus menjadi momentum konsolidasi PSI di NTT di tengah rangkaian kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Seluruh agenda diharapkan dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus PSI serta masyarakat NTT. **

Kupang,nwartapedia.com  –  Polemik status akademik Sri Sulastri Hamza di Universitas Nusa Cendana (Undana) akhirnya menemukan titik terang. Penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dialog terbuka yang digelar di Ruang Rapat Rektor, Gedung Rektorat Undana, Kupang, Rabu (29/7/2026).

Forum tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., dan dihadiri jajaran pimpinan universitas, pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), perwakilan BEM dan BLM Undana, serta Sri Sulastri Hamza.

Penyelesaian persoalan ini diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Juli 2026 oleh Rektor Undana dan Sri Sulastri Hamza.

Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. drh. Annytha I. R. Detha, M.Si., Dekan FEB Dr. Rolland E. Fanggidae, M.M., serta perwakilan BEM dan BLM Undana.

Data SIAKAD dan PDDikti Dibuka dalam Forum

Dalam dialog tersebut, Sri Sulastri Hamza diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang selama ini menjadi keresahannya, termasuk terkait keikutsertaan dalam ujian skripsi, pengakuan nilai KHS semester 7, hingga opsi mutasi studi.

Pihak Undana kemudian memberikan penjelasan berdasarkan data resmi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Klarifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 serta Peraturan Rektor Undana Nomor 5 Tahun 2022.

Berdasarkan data yang dipaparkan, nama Sri Sulastri secara de jure tidak tercatat dalam Kartu Rencana Studi (KRS) SIAKAD pada semester 7 karena tidak terdapat input dan validasi dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Undana menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan registrasi dan administrasi akademik mahasiswa. Karena tidak tercatat dalam KRS, nilai semester tersebut dinilai tidak memiliki dasar administrasi untuk ditranskripsikan.

Status Registrasi Mahasiswa

Dalam forum tersebut juga dijelaskan bahwa Sri Sulastri tidak melakukan registrasi tepat waktu pada semester berjalan sehingga statusnya di PDDikti sempat dinonaktifkan.

Mahasiswa kemudian melakukan registrasi kembali pada semester 10 dengan membayarkan tunggakan semester 8, 9, dan 10 sekaligus.

Pihak universitas menyampaikan seluruh data tersebut secara terbuka dalam forum yang juga dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa.

Masa Studi dan Syarat Ujian Skripsi

Undana selanjutnya memberikan klarifikasi mengenai persyaratan mengikuti ujian skripsi.

Pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026, masa studi Sri Sulastri telah mencapai semester XIV atau batas maksimal masa studi.

Dari total beban studi sebanyak 145 SKS, mahasiswa tercatat telah menyelesaikan 122 SKS. Dengan demikian, masih terdapat sejumlah mata kuliah yang belum diselesaikan, termasuk 17 SKS mata kuliah wajib.

Sesuai Peraturan Rektor Undana Nomor 5 Tahun 2022, mahasiswa harus telah menyelesaikan minimal 139 SKS untuk dapat mengikuti ujian skripsi.

Atas dasar ketentuan tersebut, Undana menyatakan persyaratan akademik untuk mengikuti ujian skripsi belum terpenuhi.

Undana Tawarkan Solusi Mutasi Studi

Meski demikian, Undana menyatakan tetap memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mutasi atau pindah perguruan tinggi. Opsi tersebut memungkinkan riwayat kredit mata kuliah yang telah diperoleh tetap dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Rektor Undana Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale menegaskan bahwa setiap keputusan akademik yang diambil universitas didasarkan pada regulasi dan data administrasi.

“Seluruh regulasi akademik yang diterapkan institusi bertumpu pada asas kepastian hukum dan ikhtiar penyelamatan masa depan mahasiswa. Undana pada prinsipnya sangat mendukung hak dan kewajiban mahasiswa selama menempuh studi, dan tidak ingin ada mahasiswa yang mutasi atau bahkan drop out,” tegas Jefri.

BEM dan BLM Apresiasi Keterbukaan Undana

Setelah mendapatkan pemaparan dari Bagian Akademik, Bagian Keuangan, serta pengelola Program Studi Akuntansi FEB, Sri Sulastri Hamza menerima penjelasan dan data yang disampaikan dalam forum tersebut.

Perwakilan BEM dan BLM Undana juga memberikan apresiasi terhadap keterbukaan pihak universitas dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog.

“BEM dan BLM Undana menyambut baik transparansi yang dibuka pimpinan universitas dengan menghadirkan berbagai pihak untuk mendengar secara langsung duduk persoalan secara komprehensif,” ungkap perwakilan BEM-BLM Undana.

Undana Perkuat Transparansi Tata Kelola Akademik

Penyelesaian polemik melalui dialog terbuka dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan menjadi momentum bagi Undana untuk memperkuat tata kelola akademik berbasis data dan regulasi.

Universitas menilai klarifikasi secara terbuka diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai status akademik mahasiswa serta dasar aturan yang digunakan dalam setiap keputusan akademik.

Dengan dibukanya data SIAKAD dan PDDikti dalam forum tersebut, Undana berupaya memastikan persoalan akademik dapat diselesaikan berdasarkan data resmi dan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Undana terhadap transparansi, kepastian hukum akademik, serta peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa.

Melalui penyelesaian tersebut, Undana berharap polemik yang berkembang dapat berakhir dan seluruh pihak dapat memahami persoalan berdasarkan data serta regulasi akademik yang berlaku. **o

Kupang,nwartapedia.com   –  Ketua DPD PSI Sumba Barat sekaligus Ketua Fraksi Solidaritas DPRD Kabupaten Sumba Barat, Edyson Gawo Mata Tenabolo, SH, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan penuh suka cita.

Ajakan tersebut disampaikan Edyson Tenabolo kepada media ini pada Kamis (30/7/2026), menjelang kunjungan Jokowi ke NTT.

Menurut Edyson Tenabolo, kunjungan Jokowi ke NTT menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan apresiasi dan kecintaan atas perhatian serta berbagai program pembangunan yang telah dilakukan selama 10 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Apresiasi dan kecintaan kepada Bapak Joko Widodo untuk NTT. Karena itu, melalui kunjungan ini saya mengajak seluruh masyarakat NTT, mari kita sambut kedatangan beliau dengan suka cita,” ujar Edyson Tenabolo.

Ia mengatakan, masyarakat NTT memiliki alasan kuat untuk memberikan apresiasi kepada Jokowi. Selama masa pemerintahannya, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di NTT mendapat perhatian melalui berbagai program pemerintah pusat.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian besar adalah pembangunan infrastruktur sumber daya air. Kementerian PUPR mencatat pemerintah membangun sejumlah bendungan di NTT pada era pemerintahan Jokowi, di antaranya Bendungan Raknamo, Rotiklot, Napun Gete dan Temef. Bendungan-bendungan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan air baku, irigasi, pengendalian banjir serta mendukung sektor pertanian.

Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, misalnya, dirancang untuk menyediakan air baku, mendukung irigasi, pembangkit listrik tenaga mikro serta pengendalian banjir. Sementara Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu telah dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pertanian dan lumbung pangan di wilayah Atambua.

Menurut Edyson Tenabolo, berbagai pembangunan tersebut merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap NTT sebagai salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya air.

Ia menilai, pembangunan yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah Indonesia bagian timur.

“Bagi saya, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi untuk NTT patut kita apresiasi. Ada banyak pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang,” katanya.

Edyson Tenabolo juga mengajak masyarakat NTT untuk menjadikan momentum kedatangan Jokowi bukan hanya sebagai kegiatan politik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dan menyampaikan penghargaan atas berbagai kontribusi pembangunan yang telah diberikan kepada daerah.

Ia berharap masyarakat dapat menyambut Jokowi secara tertib, damai dan penuh kegembiraan.

“Ini adalah momentum kita bersama. Mari kita sambut Presiden ke-7 Joko Widodo dengan hati yang gembira, penuh suka cita dan rasa terima kasih atas kerja-kerja pembangunan yang telah dilakukan selama beliau memimpin Indonesia,” pungkasnya (MI).

Kupang, nwartapedia.com  –  Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 2014–2024, Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan berbagai warisan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui paradigma pembangunan Indonesia-sentris, NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional.

Berbagai proyek strategis yang dibangun pemerintah pusat selama satu dekade terakhir tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, kesehatan, penyediaan air bersih, pariwisata, hingga kawasan perbatasan negara.

Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi di NTT adalah pembangunan infrastruktur pengairan. Jokowi berulang kali menegaskan bahwa kunci kemajuan NTT terletak pada ketersediaan air.

Karena itu, pemerintah membangun sejumlah bendungan besar untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan.

Empat bendungan utama yang telah selesai dibangun yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, serta Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi bendungan terbesar di NTT dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun dan diresmikan pada Oktober 2024.

Selain itu, proyek Bendungan Manikin dan Bendungan Mbay juga masuk dalam perencanaan strategis nasional.

Di bidang konektivitas, pemerintah membangun dan meningkatkan 27 ruas jalan nasional dengan total panjang sekitar 217 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten/kota di NTT.

Nilai investasi pembangunan jalan tersebut mencapai sekitar Rp737 miliar untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Pemerintah juga melakukan pengembangan sejumlah bandar udara, di antaranya Bandara El Tari Kupang dan Bandara Komodo Labuan Bajo sebagai pintu gerbang utama transportasi udara di NTT.

Di kawasan perbatasan, pemerintahan Jokowi menghadirkan wajah baru Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sejumlah PLBN modern dibangun dan diresmikan, seperti PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, hingga PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Total investasi pembangunan kawasan perbatasan tersebut mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Pada sektor kesehatan, pemerintah membangun RSUP dr. Ben Mboi di Kota Kupang dengan nilai proyek sekitar Rp420 miliar.

Rumah sakit ini menjadi fasilitas kesehatan rujukan terbesar di NTT dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan spesialistik sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Di bidang penyediaan air bersih, pemerintah juga membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), salah satunya SPAM Kali Dendeng di Kota Kupang dengan nilai proyek sekitar Rp173 miliar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak.

Perhatian pemerintah juga menyentuh pembangunan fasilitas keagamaan. Salah satunya melalui dukungan pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang dengan nilai lebih dari Rp24 miliar sebagai bagian dari penguatan sarana ibadah bagi umat.

Sementara pada sektor pariwisata, Jokowi menetapkan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Berbagai infrastruktur dibangun secara masif, mulai dari perluasan Bandara Komodo, penataan kawasan Marina dan Waterfront, hingga pembangunan jalan akses menuju destinasi wisata.

Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan daya tarik investasi, kunjungan wisatawan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Berbagai proyek strategis tersebut menjadi bagian dari warisan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di NTT.

Infrastruktur yang telah dibangun diharapkan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. ***