Kupang, nwartapedia.com  –  Kondisi nilai tukar petani di Nusa Tenggara Timur menunjukkan perkembangan positif pada Juli 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 100,19, meningkat 0,18 persen dibandingkan Juni 2026.

Data tersebut disampaikan BPS NTT melalui rilis resmi pada Senin (3/8/2026). Penghitungan NTP menggunakan tahun dasar 2018 atau 2018=100.

NTP NTT dihitung berdasarkan lima subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan.
Pada Juli 2026, subsektor tanaman pangan mencatat NTP sebesar 102,09. Sementara itu, NTP subsektor hortikultura berada pada angka 96,94.

Selanjutnya, subsektor tanaman perkebunan rakyat mencatat NTP sebesar 94,32, sedangkan subsektor peternakan menjadi yang tertinggi dengan angka 105,04. Untuk subsektor perikanan, NTP tercatat sebesar 98,81.

Secara keseluruhan, kenaikan NTP NTT pada Juli 2026 sebesar 0,18 persen dibandingkan bulan sebelumnya dipengaruhi oleh perkembangan indeks harga yang diterima petani yang lebih cepat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan positif pada nilai tukar yang diterima petani dibandingkan pengeluaran yang harus mereka keluarkan untuk kebutuhan konsumsi maupun biaya produksi.

Selain perkembangan NTP, BPS NTT juga mencatat adanya perubahan pada indeks konsumsi rumah tangga di daerah perdesaan sebesar 0,12 persen pada Juli 2026.

Perkembangan NTP dan indeks konsumsi rumah tangga menjadi salah satu indikator penting dalam melihat dinamika kondisi ekonomi masyarakat perdesaan, khususnya rumah tangga yang menggantungkan pendapatan dari sektor pertanian.

Dengan capaian NTP sebesar 100,19, perkembangan pada Juli 2026 menunjukkan bahwa nilai tukar petani di NTT mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun capaian masing-masing subsektor masih berbeda. ***

Kupang,nwartapedia.com  –  Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, menilai penerimaan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), sebagai bagian dari keluarga raja-raja di Timor merupakan bentuk penghormatan adat sekaligus legitimasi sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Atang kepada media ini, Minggu (2/8/2026), menanggapi prosesi pemberian gelar kehormatan kepada Jokowi dalam rangkaian kunjungannya di Kota Kupang.

Menurut Ahmad Atang, penghormatan yang diberikan para raja dan tokoh adat kepada Jokowi tidak semata-mata harus dipahami dari aspek gelar atau status kebangsawanan. Lebih dari itu, terdapat pesan sosial bahwa Jokowi diterima sebagai saudara dan bagian dari keluarga.

“Kalau orang Timor, ini bisa disebut sebagai penerimaan. Jokowi kemudian diterima sebagai saudara, sebagai bagian dari keluarga. Jadi bukan semata-mata soal keturunan, tetapi ada penghormatan karena kapasitas dan jasa seseorang,” ujar Ahmad Atang.

Ahmad Atang menjelaskan bahwa dalam tradisi masyarakat adat, penghormatan kepada seseorang dapat diberikan berdasarkan beberapa pertimbangan.

Ada seseorang yang memperoleh kedudukan adat karena faktor keturunan, baik dari garis keluarga maupun hubungan darah. Namun, terdapat pula penghormatan yang diberikan karena seseorang dianggap memiliki jasa, kontribusi atau hubungan yang baik dengan masyarakat adat.

Dalam konteks Jokowi, menurut Ahmad Atang, penerimaan sebagai keluarga raja di Timor lebih tepat dilihat dalam konteks penghormatan tersebut.

“Penobatan atau pemberian kehormatan itu tidak selalu berbicara tentang darah dan keturunan. Ada juga penghormatan kepada orang yang dianggap berjasa. Saya kira Jokowi ada dalam kapasitas itu,” jelasnya.

Ahmad Atang menilai penerimaan terhadap Jokowi juga tidak terlepas dari berbagai pembangunan yang dilakukan selama dirinya menjabat sebagai Presiden RI.

Menurutnya, masyarakat NTT, termasuk masyarakat di Pulau Timor, memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai program pembangunan pemerintah selama satu dekade kepemimpinan Jokowi.

Karena itu, ketika Jokowi kemudian mendapatkan penghormatan dan diterima sebagai saudara atau bagian dari keluarga oleh para raja dan tokoh adat, hal tersebut dapat dilihat sebagai bentuk apresiasi atas hubungan yang telah terbentuk.

“Dalam kapasitas Jokowi, saya kira masyarakat Timor melihat beliau sebagai orang yang memang punya kepedulian terhadap NTT dan Timor khususnya,” katanya.

Lebih lanjut, Ahmad Atang menyebut penerimaan Jokowi sebagai bagian dari keluarga raja-raja di Timor sebagai legitimasi sosiologis.

Legitimasi tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya penerimaan masyarakat terhadap seorang tokoh berdasarkan hubungan sosial, budaya dan pengalaman yang mereka rasakan.

“Bagi saya ini sebuah legitimasi sosiologis. Jadi wajar saja ketika orang Timor memberikan penghormatan kepada tokoh yang mereka anggap berjasa,” ungkapnya.

Menurut Ahmad Atang, gelar kehormatan yang diberikan kepada Jokowi juga menunjukkan bahwa hubungan antara seorang tokoh dengan masyarakat tidak selalu berakhir ketika jabatan formalnya selesai.

Ahmad Atang juga mengingatkan agar pemberian penghormatan kepada Jokowi tidak langsung dimaknai sebagai bagian dari kepentingan politik.

Menurutnya, masyarakat adat memiliki cara tersendiri dalam mengekspresikan penghormatan kepada seseorang yang dianggap memiliki jasa atau hubungan khusus dengan komunitas mereka.

“Kalau kita melihat gelar ini sebagai penghormatan, maka simbolnya adalah penerimaan. Tetapi kalau kemudian ditarik terlalu jauh sebagai instrumen politik, tentu harus dilihat dalam konteks yang berbeda,” ujarnya.

Ia menilai makna utama dari prosesi tersebut adalah adanya hubungan emosional dan sosial antara Jokowi dengan masyarakat yang memberikan penghormatan.

Ahmad Atang juga menyoroti antusiasme masyarakat saat menyambut kedatangan Jokowi di Kota Kupang.

Menurutnya, sambutan masyarakat bersama penghormatan dari para raja dan tokoh adat menunjukkan bahwa Jokowi masih memiliki tempat di hati sebagian masyarakat NTT.

“Jokowi sudah selesai menjadi Presiden, tetapi ketika datang ke NTT masih mendapatkan sambutan dan penghormatan. Itu menunjukkan bahwa secara psikologis masih ada hubungan yang kuat antara beliau dengan masyarakat,” katanya.

Ahmad Atang menegaskan, penerimaan Jokowi sebagai keluarga raja di Timor tidak harus dilihat semata-mata dari gelar yang disematkan, tetapi dari makna sosial di balik penghormatan tersebut.

“Yang penting bukan hanya gelarnya. Ada pesan bahwa orang tersebut diterima, dihormati dan dianggap sebagai bagian dari keluarga,” pungkasnya. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni dan rombongan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI tiba di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kedatangan pimpinan DPP PSI tersebut disambut langsung Ketua DPW PSI NTT dr. Christian Widodo bersama jajaran pengurus DPW PSI NTT serta anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-NTT.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Ketua DPD PSI Rote Ndao Simson Polin dan Ketua Pembina PSI Rote Ndao Apremoi Dudelusy Polin Dethan.

Kehadiran Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni di NTT merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Kunjungan Jokowi di NTT dijadwalkan berlangsung hingga 2 Agustus 2026 dengan sejumlah agenda bersama masyarakat.

Selain menyambut kedatangan Jokowi, rombongan pimpinan DPP PSI juga dijadwalkan mengikuti sejumlah agenda internal partai di Kota Kupang.

Salah satu agenda yang akan diikuti adalah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI Kota Kupang.

Rangkaian kegiatan lainnya mencakup jalan pagi bersama masyarakat dalam agenda Car Free Day (CFD) di kawasan El Tari serta Karnaval Gajah yang dijadwalkan berlangsung di kawasan LLBK Kota Kupang.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian agenda yang melibatkan pengurus dan kader PSI bersama masyarakat Kota Kupang.

Rangkaian kegiatan juga dijadwalkan berlanjut ke sejumlah wilayah di Kabupaten Kupang.

Di antaranya kunjungan ke Oesina, Desa Lifuleo, serta Desa Mata Air, Tarus.

Kehadiran pimpinan DPP PSI bersama jajaran pengurus daerah diharapkan semakin memperkuat koordinasi internal partai sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat NTT.

Ketua DPW PSI NTT dr. Christian Widodo bersama jajaran pengurus menyampaikan kesiapan menyambut seluruh rangkaian kegiatan tersebut.

Kunjungan Kaesang Pangarep dan Raja Juli Antoni sekaligus menjadi momentum konsolidasi PSI di NTT di tengah rangkaian kunjungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Seluruh agenda diharapkan dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif dengan melibatkan berbagai unsur pengurus PSI serta masyarakat NTT. **

Kupang,nwartapedia.com  –  Polemik status akademik Sri Sulastri Hamza di Universitas Nusa Cendana (Undana) akhirnya menemukan titik terang. Penyelesaian persoalan tersebut dilakukan melalui dialog terbuka yang digelar di Ruang Rapat Rektor, Gedung Rektorat Undana, Kupang, Rabu (29/7/2026).

Forum tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., dan dihadiri jajaran pimpinan universitas, pengelola Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), perwakilan BEM dan BLM Undana, serta Sri Sulastri Hamza.

Penyelesaian persoalan ini diperkuat dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tertanggal 29 Juli 2026 oleh Rektor Undana dan Sri Sulastri Hamza.

Penandatanganan tersebut disaksikan Wakil Rektor I Bidang Akademik Prof. Dr. drh. Annytha I. R. Detha, M.Si., Dekan FEB Dr. Rolland E. Fanggidae, M.M., serta perwakilan BEM dan BLM Undana.

Data SIAKAD dan PDDikti Dibuka dalam Forum

Dalam dialog tersebut, Sri Sulastri Hamza diberikan kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang selama ini menjadi keresahannya, termasuk terkait keikutsertaan dalam ujian skripsi, pengakuan nilai KHS semester 7, hingga opsi mutasi studi.

Pihak Undana kemudian memberikan penjelasan berdasarkan data resmi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Klarifikasi tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 serta Peraturan Rektor Undana Nomor 5 Tahun 2022.

Berdasarkan data yang dipaparkan, nama Sri Sulastri secara de jure tidak tercatat dalam Kartu Rencana Studi (KRS) SIAKAD pada semester 7 karena tidak terdapat input dan validasi dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

Undana menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan registrasi dan administrasi akademik mahasiswa. Karena tidak tercatat dalam KRS, nilai semester tersebut dinilai tidak memiliki dasar administrasi untuk ditranskripsikan.

Status Registrasi Mahasiswa

Dalam forum tersebut juga dijelaskan bahwa Sri Sulastri tidak melakukan registrasi tepat waktu pada semester berjalan sehingga statusnya di PDDikti sempat dinonaktifkan.

Mahasiswa kemudian melakukan registrasi kembali pada semester 10 dengan membayarkan tunggakan semester 8, 9, dan 10 sekaligus.

Pihak universitas menyampaikan seluruh data tersebut secara terbuka dalam forum yang juga dihadiri perwakilan organisasi mahasiswa.

Masa Studi dan Syarat Ujian Skripsi

Undana selanjutnya memberikan klarifikasi mengenai persyaratan mengikuti ujian skripsi.

Pada semester genap Tahun Akademik 2025/2026, masa studi Sri Sulastri telah mencapai semester XIV atau batas maksimal masa studi.

Dari total beban studi sebanyak 145 SKS, mahasiswa tercatat telah menyelesaikan 122 SKS. Dengan demikian, masih terdapat sejumlah mata kuliah yang belum diselesaikan, termasuk 17 SKS mata kuliah wajib.

Sesuai Peraturan Rektor Undana Nomor 5 Tahun 2022, mahasiswa harus telah menyelesaikan minimal 139 SKS untuk dapat mengikuti ujian skripsi.

Atas dasar ketentuan tersebut, Undana menyatakan persyaratan akademik untuk mengikuti ujian skripsi belum terpenuhi.

Undana Tawarkan Solusi Mutasi Studi

Meski demikian, Undana menyatakan tetap memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mutasi atau pindah perguruan tinggi. Opsi tersebut memungkinkan riwayat kredit mata kuliah yang telah diperoleh tetap dapat dimanfaatkan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Rektor Undana Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale menegaskan bahwa setiap keputusan akademik yang diambil universitas didasarkan pada regulasi dan data administrasi.

“Seluruh regulasi akademik yang diterapkan institusi bertumpu pada asas kepastian hukum dan ikhtiar penyelamatan masa depan mahasiswa. Undana pada prinsipnya sangat mendukung hak dan kewajiban mahasiswa selama menempuh studi, dan tidak ingin ada mahasiswa yang mutasi atau bahkan drop out,” tegas Jefri.

BEM dan BLM Apresiasi Keterbukaan Undana

Setelah mendapatkan pemaparan dari Bagian Akademik, Bagian Keuangan, serta pengelola Program Studi Akuntansi FEB, Sri Sulastri Hamza menerima penjelasan dan data yang disampaikan dalam forum tersebut.

Perwakilan BEM dan BLM Undana juga memberikan apresiasi terhadap keterbukaan pihak universitas dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog.

“BEM dan BLM Undana menyambut baik transparansi yang dibuka pimpinan universitas dengan menghadirkan berbagai pihak untuk mendengar secara langsung duduk persoalan secara komprehensif,” ungkap perwakilan BEM-BLM Undana.

Undana Perkuat Transparansi Tata Kelola Akademik

Penyelesaian polemik melalui dialog terbuka dan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan menjadi momentum bagi Undana untuk memperkuat tata kelola akademik berbasis data dan regulasi.

Universitas menilai klarifikasi secara terbuka diperlukan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai status akademik mahasiswa serta dasar aturan yang digunakan dalam setiap keputusan akademik.

Dengan dibukanya data SIAKAD dan PDDikti dalam forum tersebut, Undana berupaya memastikan persoalan akademik dapat diselesaikan berdasarkan data resmi dan ketentuan yang berlaku.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Undana terhadap transparansi, kepastian hukum akademik, serta peningkatan kualitas layanan kepada mahasiswa.

Melalui penyelesaian tersebut, Undana berharap polemik yang berkembang dapat berakhir dan seluruh pihak dapat memahami persoalan berdasarkan data serta regulasi akademik yang berlaku. **o

Kupang,nwartapedia.com   –  Ketua DPD PSI Sumba Barat sekaligus Ketua Fraksi Solidaritas DPRD Kabupaten Sumba Barat, Edyson Gawo Mata Tenabolo, SH, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan penuh suka cita.

Ajakan tersebut disampaikan Edyson Tenabolo kepada media ini pada Kamis (30/7/2026), menjelang kunjungan Jokowi ke NTT.

Menurut Edyson Tenabolo, kunjungan Jokowi ke NTT menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menunjukkan apresiasi dan kecintaan atas perhatian serta berbagai program pembangunan yang telah dilakukan selama 10 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Apresiasi dan kecintaan kepada Bapak Joko Widodo untuk NTT. Karena itu, melalui kunjungan ini saya mengajak seluruh masyarakat NTT, mari kita sambut kedatangan beliau dengan suka cita,” ujar Edyson Tenabolo.

Ia mengatakan, masyarakat NTT memiliki alasan kuat untuk memberikan apresiasi kepada Jokowi. Selama masa pemerintahannya, pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di NTT mendapat perhatian melalui berbagai program pemerintah pusat.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian besar adalah pembangunan infrastruktur sumber daya air. Kementerian PUPR mencatat pemerintah membangun sejumlah bendungan di NTT pada era pemerintahan Jokowi, di antaranya Bendungan Raknamo, Rotiklot, Napun Gete dan Temef. Bendungan-bendungan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketersediaan air baku, irigasi, pengendalian banjir serta mendukung sektor pertanian.

Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, misalnya, dirancang untuk menyediakan air baku, mendukung irigasi, pembangkit listrik tenaga mikro serta pengendalian banjir. Sementara Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu telah dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pertanian dan lumbung pangan di wilayah Atambua.

Menurut Edyson Tenabolo, berbagai pembangunan tersebut merupakan bagian dari perhatian pemerintah terhadap NTT sebagai salah satu wilayah kepulauan di Indonesia yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya air.

Ia menilai, pembangunan yang telah dilakukan pada masa pemerintahan Jokowi perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah Indonesia bagian timur.

“Bagi saya, apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi untuk NTT patut kita apresiasi. Ada banyak pembangunan yang manfaatnya akan dirasakan masyarakat, baik sekarang maupun di masa yang akan datang,” katanya.

Edyson Tenabolo juga mengajak masyarakat NTT untuk menjadikan momentum kedatangan Jokowi bukan hanya sebagai kegiatan politik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dan menyampaikan penghargaan atas berbagai kontribusi pembangunan yang telah diberikan kepada daerah.

Ia berharap masyarakat dapat menyambut Jokowi secara tertib, damai dan penuh kegembiraan.

“Ini adalah momentum kita bersama. Mari kita sambut Presiden ke-7 Joko Widodo dengan hati yang gembira, penuh suka cita dan rasa terima kasih atas kerja-kerja pembangunan yang telah dilakukan selama beliau memimpin Indonesia,” pungkasnya (MI).

Kupang, nwartapedia.com  –  Selama dua periode kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 2014–2024, Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan berbagai warisan pembangunan yang memberikan dampak besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui paradigma pembangunan Indonesia-sentris, NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional.

Berbagai proyek strategis yang dibangun pemerintah pusat selama satu dekade terakhir tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat sektor pertanian, kesehatan, penyediaan air bersih, pariwisata, hingga kawasan perbatasan negara.

Salah satu fokus utama pemerintahan Jokowi di NTT adalah pembangunan infrastruktur pengairan. Jokowi berulang kali menegaskan bahwa kunci kemajuan NTT terletak pada ketersediaan air.

Karena itu, pemerintah membangun sejumlah bendungan besar untuk mendukung irigasi dan ketahanan pangan.

Empat bendungan utama yang telah selesai dibangun yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, serta Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menjadi bendungan terbesar di NTT dengan nilai investasi sekitar Rp2,7 triliun dan diresmikan pada Oktober 2024.

Selain itu, proyek Bendungan Manikin dan Bendungan Mbay juga masuk dalam perencanaan strategis nasional.

Di bidang konektivitas, pemerintah membangun dan meningkatkan 27 ruas jalan nasional dengan total panjang sekitar 217 kilometer yang tersebar di 20 kabupaten/kota di NTT.

Nilai investasi pembangunan jalan tersebut mencapai sekitar Rp737 miliar untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.

Pemerintah juga melakukan pengembangan sejumlah bandar udara, di antaranya Bandara El Tari Kupang dan Bandara Komodo Labuan Bajo sebagai pintu gerbang utama transportasi udara di NTT.

Di kawasan perbatasan, pemerintahan Jokowi menghadirkan wajah baru Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Sejumlah PLBN modern dibangun dan diresmikan, seperti PLBN Motaain, PLBN Motamasin, PLBN Wini, hingga PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Total investasi pembangunan kawasan perbatasan tersebut mencapai sekitar Rp1,3 triliun dan diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste.

Pada sektor kesehatan, pemerintah membangun RSUP dr. Ben Mboi di Kota Kupang dengan nilai proyek sekitar Rp420 miliar.

Rumah sakit ini menjadi fasilitas kesehatan rujukan terbesar di NTT dan diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan spesialistik sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah.

Di bidang penyediaan air bersih, pemerintah juga membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), salah satunya SPAM Kali Dendeng di Kota Kupang dengan nilai proyek sekitar Rp173 miliar untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang layak.

Perhatian pemerintah juga menyentuh pembangunan fasilitas keagamaan. Salah satunya melalui dukungan pembangunan Gereja Katedral Keuskupan Agung Kupang dengan nilai lebih dari Rp24 miliar sebagai bagian dari penguatan sarana ibadah bagi umat.

Sementara pada sektor pariwisata, Jokowi menetapkan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Berbagai infrastruktur dibangun secara masif, mulai dari perluasan Bandara Komodo, penataan kawasan Marina dan Waterfront, hingga pembangunan jalan akses menuju destinasi wisata.

Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan daya tarik investasi, kunjungan wisatawan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Berbagai proyek strategis tersebut menjadi bagian dari warisan pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo di NTT.

Infrastruktur yang telah dibangun diharapkan terus memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. ***

Kupang, nwartapedia.com  –  Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Filmon Loasana, mengajak seluruh masyarakat NTT menyambut kedatangan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dengan penuh cinta, sukacita, dan rasa syukur.

Menurut Filmon, kehadiran Jokowi di NTT setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden merupakan wujud kecintaan yang tetap terjaga terhadap masyarakat NTT.

“Sebagai masyarakat NTT, kita patut bersyukur karena di sela-sela masa pensiunnya, Bapak Jokowi masih meluangkan waktu untuk datang kembali ke NTT. Ini adalah kebahagiaan bagi kita semua,” ujar Filmon kepada media ini pada Rabu (29/7/2026).

Ia menilai, selama memimpin Indonesia, Jokowi telah meninggalkan warisan pembangunan yang nyata di NTT.

Berbagai proyek strategis nasional yang dibangun telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas, ketahanan air, dan pertumbuhan ekonomi.

Filmon menyebut empat bendungan besar yang dibangun pada era pemerintahan Jokowi, yakni Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu, Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, dan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain itu, Jokowi juga membangun empat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, yakni PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

“Semua pembangunan itu menjadi bukti nyata perhatian Bapak Jokowi terhadap kemajuan NTT. Kita harus mengapresiasi pengabdian beliau selama memimpin bangsa ini,” katanya.

Filmon mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut kedatangan Jokowi dengan suasana yang damai, penuh kekeluargaan, dan rasa hormat kepada tokoh bangsa yang telah memberikan perhatian besar bagi NTT.

“Beliau datang kembali untuk melihat masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari perjuangannya membangun Indonesia. Mari kita sambut dengan penuh cinta, sukacita, dan rasa terima kasih sebagai bentuk penghormatan kepada beliau,” tutup Filmon. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  –  Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, dan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, dijadwalkan mengambil peran strategis dalam rangkaian Jambore Daerah (Jamda) X Pramuka Penggalang se-NTT Tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan (Buper) Fatubena, Kelurahan Belo, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Sesuai agenda panitia, Gubernur NTT akan membuka secara resmi Jamda X pada Rabu (29/7/2026), sementara Wali Kota Kupang mendapat tugas melepas sekaligus menyambut peserta Karnaval Budaya yang diikuti kontingen dari 17 Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka se-NTT.

Ketua Umum Panitia Jamda X Pramuka NTT, Ambrosius Kodo, yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, memastikan pembukaan kegiatan akan dipimpin langsung oleh Gubernur NTT.

“Buka tanggal 29, direncanakan oleh Bapak Gubernur,” tulis Ambrosius Kodo melalui pesan WhatsApp, Senin (27/7/2026).

Sekretaris Umum Panitia Jamda X, Suheryanta, menjelaskan bahwa sejumlah pimpinan daerah telah dijadwalkan mengisi rangkaian kegiatan selama jambore berlangsung.

Menurutnya, selain Gubernur NTT yang membuka kegiatan, Wakil Gubernur NTT akan menutup Jamda X pada 1 Agustus 2026.

Ketua DPRD NTT dijadwalkan memimpin Upacara Api Unggun, sedangkan Wali Kota Kupang akan melepas dan menerima kembali peserta Karnaval Budaya.

“Bapak Gubernur akan membuka Jamda X, kemudian ditutup oleh Bapak Wakil Gubernur. Ibu Ketua DPRD NTT memimpin Upacara Api Unggun, sementara Bapak Wali Kota Kupang melepas dan menerima peserta Karnaval Budaya dari 17 Kwarcab,” ujar Suheryanta.

Ia menambahkan, upacara pembukaan akan dimulai pukul 08.00 WITA. Hingga saat ini, kawasan Buper Fatubena telah dipenuhi aktivitas peserta dan panitia sehingga suasana jambore tampak semarak menjelang pembukaan resmi.

Peserta dari 17 Kwarcab kabupaten/kota di NTT telah memasuki lokasi perkemahan secara bertahap sejak 23 Juli 2026. Kontingen terakhir dari Kota Kupang dan Kabupaten Kupang tiba pada 26 Juli 2026.

Jamda X Pramuka NTT berlangsung pada 27 Juli hingga 1 Agustus 2026 dengan diikuti peserta dari Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Nagekeo, Ende, Alor, Belu, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Sikka, Flores Timur, Lembata, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang sebagai tuan rumah.

Melalui kolaborasi pemerintah provinsi dan pemerintah kota, Jamda X Pramuka 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat pembinaan karakter generasi muda, menumbuhkan semangat persaudaraan, serta melestarikan budaya daerah melalui berbagai kegiatan kepramukaan, termasuk Karnaval Budaya yang menjadi salah satu agenda utama jambore. (Humas Panitia).

Kupang, nwartapedia.com  –  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Bobby Lianto, memimpin roadshow pelantikan pengurus KADIN Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu pada 20–21 Juli 2026.

Selain melantik kepengurusan baru, kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi dunia usaha dalam mendorong percepatan pembentukan Free Trade Zone (FTZ) di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste.

Dalam roadshow tersebut, Bobby Lianto didampingi Koordinator Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi sekaligus Ketua Satgas Percepatan FTZ, Christopher Samara, Wakil Ketua Umum Dedy Gunawan Tanjung dan Safri Rauf, Koordinator Wilayah Malaka Ricky Kasmetan, Direktur Eksekutif KADIN NTT Mercy Siubelan, anggota Satgas Percepatan FTZ Micky Natun dan Muhammad, serta pengusaha muda UMKM Ramon Siubelan, pemilik Mayron Food.

Pelantikan pertama digelar pada Senin (20/7/2026) di Rumah Makan Cafetera, Kefamenanu. Dalam kesempatan itu, Bobby Lianto melantik Dwiyanto Tantry Senak sebagai Ketua KADIN Kabupaten Timor Tengah Utara masa bakti 2026–2031 beserta jajaran pengurusnya.

Acara tersebut dihadiri Pemerintah Kabupaten TTU yang diwakili Asisten III Setda TTU, Wilhelmus Meko, ST, unsur Forkopimda, pelaku usaha, dan tamu undangan.

Roadshow kemudian berlanjut ke Kabupaten Belu pada Selasa (21/7/2026) di Aula Rumah Jabatan Bupati Belu. Bobby Lianto melantik Alberthus Baliban Tanu sebagai Ketua KADIN Kabupaten Belu periode 2026–2031 beserta jajaran pengurus.

Pada kesempatan yang sama, Charlie Widodo dilantik sebagai Ketua Dewan Pertimbangan KADIN Belu bersama Michael Tanjung.

Pelantikan di Belu dihadiri langsung oleh Bupati Belu, Willybrodus Lay, Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, unsur Forkopimda, pelaku usaha, dan sejumlah tamu undangan.

Dalam arahannya, Bobby Lianto menegaskan bahwa pelantikan pengurus KADIN di wilayah perbatasan merupakan bagian dari strategi memperkuat kolaborasi dunia usaha sekaligus mempercepat realisasi kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Malaka.

Menurut Bobby, KADIN NTT telah membentuk Satgas Percepatan FTZ sejak dua tahun lalu yang dipimpin Christopher Samara.

Satgas tersebut aktif membangun komunikasi dengan pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Timor Leste, hingga Kamar Dagang dan Industri (CCI) Timor Leste guna mempercepat terwujudnya kawasan perdagangan bebas di perbatasan.

“Kepentingan utama dari FTZ adalah memberikan manfaat bagi dunia usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu KADIN terus mengawal proses ini bersama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bobby Lianto.

Ia menambahkan, KADIN juga mendorong pemerintah Kabupaten TTU, Belu, dan Malaka segera membentuk Satgas FTZ di masing-masing daerah.

Mulai bulan depan, KADIN bersama para mitra strategis, termasuk Artha Graha, akan menggelar pertemuan rutin setiap bulan guna menyusun langkah percepatan pembentukan FTZ bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Belu, Theodorus Manehitu Djuang, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembentukan FTZ.

Menurutnya, pembangunan kawasan perdagangan bebas membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan legislatif.

Ia mengungkapkan bahwa DPRD dari Kabupaten Belu, Timor Tengah Utara, dan Malaka telah membangun kesepahaman melalui rekomendasi bersama sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan FTZ.

Dengan sinergi antara KADIN, pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha, pembentukan Free Trade Zone di kawasan perbatasan Indonesia–Timor Leste diharapkan mampu meningkatkan investasi, memperkuat perdagangan lintas negara, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. ***

Kalabahi, nwartapedia.com  –  Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Alor resmi memiliki nahkoda baru.

Dalam Musyawarah Kabupaten (Mukab) yang digelar di Aula Kopdit Citra Hidup (CH) Tribuana, Kalabahi, Kamis (23/7/2026), Lukas Reyner Atabui terpilih secara aklamasi sebagai Ketua KADIN Kabupaten Alor periode 2026–2031.

Lukas Reyner Atabui ditetapkan sebagai calon tunggal setelah calon lainnya, David Sutjonong, menyatakan mengundurkan diri sebelum proses pemungutan suara dilaksanakan.

Dengan demikian, forum Mukab secara aklamasi menetapkan Lukas sebagai Ketua KADIN Alor untuk lima tahun ke depan.

Sebelum proses pemilihan, Ketua KADIN Alor periode sebelumnya, Deny Lalitan, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa KADIN Alor tetap menjalankan berbagai program meski menghadapi tantangan selama pandemi COVID-19, termasuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak sebagai bentuk kepedulian sosial.

Mukab KADIN Alor turut dihadiri Direktur Eksekutif KADIN NTT, Mercy Siubelan. Setelah musyawarah selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pelantikan Dewan Pengurus KADIN Kabupaten Alor periode 2026–2031 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto.

Pelantikan juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati Alor, unsur Forkopimda, pelaku usaha, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bobby Lianto mengucapkan selamat kepada Lukas Reyner Atabui atas amanah yang diberikan untuk memimpin KADIN Alor.

Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Alor.

“KADIN harus menjadi rumah bagi para pelaku usaha sekaligus mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, memperkuat UMKM, dan membuka peluang usaha baru. Saya berharap di bawah kepemimpinan Lukas Reyner Atabui, KADIN Alor semakin aktif, solid, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi daerah,” ujar Bobby Lianto.

Pada kesempatan yang sama, Bobby Lianto juga menyerahkan bantuan bibit sorgum kepada Pemerintah Kabupaten Alor.

Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor, Melkisedek Bely, mewakili Bupati Alor.

Menurut Bobby, sorgum memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Kabupaten Alor karena mampu tumbuh di lahan kering serta memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan.

Pengembangan komoditas tersebut diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Dengan kepengurusan baru yang telah dilantik, KADIN Kabupaten Alor diharapkan semakin berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat UMKM, mengembangkan potensi daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Alor. ***