Kupang nwartapedia.com  –  Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima kunjungan silaturahmi Komandan Polisi Militer Angkatan Laut (Danpomal) Kupang, Letkol PM Rifky Rizal, di ruang kerjanya pada Selasa (23/9).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dan Pomal dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Turut mendampingi, Letda Endy dari Pomal Kupang.

Dalam dialog tersebut, Letkol PM Rifky Rizal memaparkan cakupan tugas Pomal Kupang yang cukup luas, meliputi seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur, termasuk Kota Kupang hingga ke daerah kepulauan seperti Rote dan Sabu. Dengan keterbatasan personel, Pomal rutin berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI-Polri serta Satpol PP untuk mendukung operasi penegakan hukum di darat maupun laut.

“Kami di POM TNI diarahkan untuk bersinergi. Bisa mandiri, bisa berkolaborasi dengan POM masing-masing matra, maupun bersama kepolisian dan Satpol PP. Di Kupang, kami tentu siap membantu operasi penertiban atau penegakan aturan yang dilaksanakan pemerintah daerah,” ungkap Letkol Rifky.

Wali Kota Christian menyampaikan apresiasinya atas kesiapan Pomal dalam mendukung stabilitas keamanan di Kota Kupang.

Menurutnya, kehadiran Pomal menjadi kekuatan tambahan untuk memastikan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Rasa aman adalah modal utama pertumbuhan ekonomi. Kalau masyarakat merasa aman, mereka bebas beraktivitas, pasar hidup, hotel terisi, dan investor pun akan datang. Efeknya sangat besar,” ujar Wali Kota.

Ia juga berterima kasih atas peran aktif Pomal dalam berbagai kegiatan strategis, termasuk pengamanan kunjungan pejabat negara dan operasi penertiban di lapangan.

Christian berharap kunjungan silaturahmi ini menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah Kota Kupang dan Pomal Kupang ke depan. ***

Kupang nwartapedia.com  –  Pemerintah Kota Kupang semakin mengukuhkan perannya sebagai pusat pelatihan metrologi legal di kawasan regional. Rabu (24/9),

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menerima kunjungan Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI, Sri Astuti, beserta rombongan.

Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis untuk penguatan kapasitas aparatur Republik Demokratik Timor Leste di bidang metrologi legal.

Hadir mendampingi Sri Astuti antara lain Penera Ahli Madya Priyo Syamsul Nugraha, Perencana Ahli Muda Yulianti, Kepala Bidang Metrologi Disperindag Kota Kupang Maxin Wila Huky, serta Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Kota Kupang Leni M. Hermanus.

Dalam audiensi itu, Sri Astuti mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kota Kupang sekaligus menegaskan alasan pemilihan Kupang sebagai lokasi pelatihan.

“Kota Kupang memiliki posisi strategis dan fasilitas memadai untuk menjadi pusat pembelajaran metrologi legal bagi Timor Leste. Kehadiran kami kali ini membawa misi khusus mendukung penguatan sistem metrologi legal negara tetangga,” ujarnya.

Program yang didukung Kementerian Luar Negeri, LDKPI, dan Kementerian Keuangan ini akan melibatkan sepuluh aparatur teknis dari Timor Leste. Mereka akan mengikuti pelatihan intensif di UPT Metrologi Kota Kupang hingga 4 Oktober 2025.

Materi mencakup standar peneraan, kalibrasi, dan pengawasan alat ukur, dengan narasumber langsung dari Kementerian Perdagangan RI.

Sri Astuti menegaskan pelatihan ini bagian dari forum Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

“Sebagai negara yang telah lebih dulu mengembangkan sistem metrologi legal, Indonesia berkewajiban membina dan mendampingi negara-negara sekitarnya. Papua Nugini juga sudah menyampaikan ketertarikan pada program serupa. Ini wujud solidaritas dan kolaborasi regional,” jelasnya.

Ia juga menyinggung fokus utama Kementerian Perdagangan saat ini: memperluas pasar ekspor, memperkuat UMKM agar menembus pasar global, dan menjaga stabilitas pasar domestik.

Menurutnya, sinergi pusat dan daerah seperti yang dijalankan Kupang dapat membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas.

Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai kegiatan pelatihan bukan hanya berdampak pada peningkatan kapasitas, tetapi juga perekonomian lokal.

“Kupang menjadi hub pembelajaran, sekaligus menggerakkan ekonomi kota. Tamu yang datang akan menginap, makan, dan beraktivitas di sini. Kami siap mendukung penuh,” ungkapnya.

Christian menegaskan Pemkot Kupang akan memfasilitasi seluruh kebutuhan teknis selama pelatihan.

“Silakan sampaikan apa pun yang diperlukan, kami siap berkoordinasi. Pemerintah harus saling membantu,” tegasnya.

Dengan pelatihan ini, Kupang tidak hanya memperkuat reputasinya sebagai pusat pengembangan metrologi legal, tetapi juga mempererat hubungan bilateral Indonesia–Timor Leste melalui kerja sama teknis yang saling menguntungkan. ***

Kupang, nwartapedia.com  – Pekerjaan perbaikan ruas Jalan Taebenu, yang sempat amblas beberapa waktu lalu, kini telah mencapai 52 persen.

Proyek senilai Rp13,2 miliar ini menjadi jalur penting yang menghubungkan Kelurahan Oebufu dan Kelurahan Naimata, Kota Kupang.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, Jack Puu, menjelaskan bahwa proses pengerjaan masih berlangsung dan ditargetkan selesai sesuai kontrak pada awal November 2025.

“Sejauh ini progres sudah 52 persen. Kendala yang dihadapi antara lain adanya cor panel L di sisi kiri. Saat ini kami melanjutkan pekerjaan saluran di sisi kanan, setelah selesai akan dilanjutkan ke sisi kiri sekitar 100 meter ke arah kali. Selanjutnya ada pekerjaan tambahan dengan DPT di sebelah kiri,” jelas Jack saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (18/9/2025).

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Kupang Maksi Dethan menargetkan bahwa jalan tersebut dapat digunakan masyarakat pada Desember 2025.

“Kami optimis sebelum akhir tahun jalan ini sudah bisa dilalui kendaraan,” ujarnya.

Maksi juga menyampaikan apresiasi kepada pemilik lahan yang secara sukarela menyerahkan sekitar tiga meter tanahnya untuk mendukung pelebaran jalan.

“Partisipasi warga sangat membantu kelancaran pembangunan,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah berencana memasang bronjong di bawah jembatan yang melintasi ruas jalan tersebut. Langkah ini dilakukan karena terdapat sumber mata air di bawah jembatan yang memerlukan pengamanan khusus agar struktur jalan tetap kokoh.

Dengan progres yang terus berjalan, diharapkan Jalan Taebenu dapat segera kembali berfungsi penuh dan meningkatkan konektivitas antara dua kelurahan penting di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus Da Costa, S.Sos., M.Si, menegaskan langkah tegasnya menata ulang mekanisme pungutan retribusi di Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Kupang.

Kepada media ini, Kamis (18/9/2025), Matheus mengungkapkan bahwa ia telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) juru pungut baru dan menempatkan pengawas khusus untuk menertibkan proses pemungutan.

Menurutnya, selama ini pemungutan retribusi di RPH kerap menimbulkan masalah karena dilakukan oleh bidang yang tidak memiliki kewenangan langsung, sehingga memicu ketidakteraturan dan potensi penyimpangan.

“Selama ini mereka buat nota dinas dari bidang, padahal bukan urusannya. RPH garis lurusnya langsung ke Kepala Dinas. Karena itu saya ambil inisiatif memutus rantai masalah dengan mengeluarkan SK juru pungut baru dan menugaskan pengawas,” tegas Matheus yang baru sebulan menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang.

Ia menjelaskan, sistem baru sudah mulai berjalan sejak Rabu (17/9/2025). Juru pungut yang ditugaskan kini wajib mencatat seluruh aktivitas pemotongan hewan mulai pukul 02.00 dini hari.

“Pencatatan meliputi jumlah ekor, identitas pedagang, hingga penerimaan uang retribusi, yang baru dimasukkan ke kas daerah setelah proses pemotongan selesai,”jelasnya.

Matheus juga mengakui adanya indikasi pungutan yang tidak sesuai aturan pada masa kepemimpinan yang lama.

“Ada selentingan suara bahwa mereka melakukan aktivitas di luar kebijakan dan Perda. Itu akan kami telusuri. Jika ada malpraktik, harus diselesaikan secara tuntas,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih menunggu rekapitulasi resmi dari tim juru pungut baru untuk memastikan jumlah setoran dan memeriksa catatan lama di buku besar bendahara.

“Setiap masalah pasti bisa diselesaikan kalau kita jujur dan terbuka. Tapi kalau ada yang menutup-nutupi, pasti akan berurusan dengan pihak berwajib,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Dinas Pertanian Kota Kupang berharap tata kelola retribusi di RPH baik sapi maupun babi lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi, sehingga mencegah kebocoran pendapatan daerah. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  — Advokat asal Alor, Nusa Tenggara Timur, Arnikeb Eben Tung Sely, resmi melaporkan akun media sosial TikTok “Lika-Liku NTT” ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTT, Kamis (18/9).

Laporan tersebut teregister dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Informasi Nomor: STPLI/95/IX/RES.2.5/2025/Ditreskrimsus.

Arnikeb menduga akun tersebut melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Dugaan ini terkait unggahan akun “Lika-Liku NTT” yang memuat foto dirinya bersama Wali Kota Kupang dan Ketua DPRD Kota Kupang disertai narasi yang dinilai menyerang kehormatan serta merugikan nama baiknya sebagai advokat.

“Pada tanggal 9 September 2025, akun TikTok tersebut mengunggah postingan yang memuat foto saya dan beberapa pejabat, disertai kata-kata yang mencemarkan nama baik saya,” jelas Arnikeb dalam laporan pengaduannya.

Ia mengaku baru mengetahui unggahan itu pada Sabtu (13/9) sekitar pukul 09.00 WITA saat berada di kediamannya.

Menurutnya, postingan tersebut telah menimbulkan kerugian pribadi dan mencederai profesinya.

Arnikeb berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti laporannya hingga tahap penyidikan.

“Saya sudah melapor dan siap mengikuti proses sesuai prosedur hukum. Namun saya meminta Polda NTT segera memproses laporan ini dan melakukan tindakan pemblokiran akun-akun palsu baik TikTok maupun Facebook agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan Pasal 45 Ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kasus ini kini ditangani Ditreskrimsus Polda NTT setelah laporan diterima petugas piket Bripka Ari Wibowo, S.H. pada Kamis (18/9) pukul 11.00 WITA.

Selain melapor, Arnikeb juga meluruskan informasi yang beredar terkait aksinya pada 8 September 2025. Ia menegaskan aksi tersebut murni inisiatif pribadi tanpa keterlibatan pihak mana pun.

“Publik harus tahu bahwa dalam aksi kami tanggal 8 September 2025, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sebelum aksi digelar, saya tidak pernah berkomunikasi dalam bentuk apapun dengan Pak Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo maupun Ketua DPRD Kota Kupang. Segala akomodasi ditanggung masing-masing peserta. Aksi itu murni dari hati, tidak ada sponsor atau donatur dari pihak manapun juga,” tegasnya.

Dengan laporan ini, pihak kepolisian diharapkan dapat menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik serta menjaga ketertiban di ruang digital, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku penyebaran konten yang merugikan. ***

Kupang,nwartapedia.com  — Upaya Kota Kupang mewujudkan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) mendapat sorotan khusus dalam Seminar Nasional Sainstek VII yang digelar Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana (Undana).

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, hadir sebagai pembicara kunci dan memaparkan roadmap pengelolaan sampah terpadu yang tengah dijalankan Pemerintah Kota Kupang.

Acara yang berlangsung di Aula Rektorat Undana ini dihadiri Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dr. Siprianus Suban Garak, Dekan Fakultas Sains dan Teknik Prof. Philipi De Rozari, S.Si., M.Si., M.Sc., Ph.D. (hadir secara daring), jajaran pimpinan fakultas, para pembicara utama, serta ratusan mahasiswa dan dosen.

Dalam presentasinya, Wali Kota Christian menegaskan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar soal kebersihan, melainkan juga memiliki potensi ekonomi yang besar.

“Selama ini kita hanya memindahkan sampah dari titik A ke titik B tanpa pengolahan yang tepat. Karena itu, kami menyusun roadmap pengelolaan sampah terpadu yang bisa diteruskan pemimpin Kota Kupang berikutnya,” ujarnya.

Ia merinci, sistem dimulai dari rumah tangga melalui penyediaan tempat sampah terpilah dengan tiga warna: hijau untuk sampah organik, kuning untuk non-organik, dan merah untuk limbah berbahaya. Sampah dari tiap RT diangkut ke TPS kelurahan lalu ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat kecamatan.

“Targetnya, 85 persen sampah selesai diolah di TPST, sementara hanya 15 persen residu yang dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),” jelasnya.

TPST akan dilengkapi teknologi sederhana seperti mesin pencacah plastik, pencetak batako, dan budidaya maggot untuk mengubah sampah organik menjadi pakan ternak bernilai tinggi.

Selain itu, pemerintah pusat mendukung pembangunan fasilitas modern berteknologi pirolisis untuk mengubah plastik menjadi bahan bakar.

Christian mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Namun, dukungan CSR dari swasta, perbankan, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi telah menghasilkan distribusi lebih dari 800 unit tempat sampah terpilah.

“Awalnya saya ragu, tapi semangat gotong royong masyarakat luar biasa,” katanya.

Tak hanya menyampaikan program, Christian juga membagikan tiga prinsip hidupnya

fokus, adaptasi, dan konsistensi kepada mahasiswa. Ia mencontohkan perjuangannya masuk fakultas kedokteran tanpa rencana cadangan sebagai bukti pentingnya fokus, menekankan adaptasi terhadap perubahan teknologi, serta menegaskan konsistensi sebagai kunci menuntaskan komitmen.

“Komitmen itu penting, tapi hanya ada di awal. Tanpa konsistensi, komitmen tidak berarti apa-apa,” tegasnya.

Wakil Rektor III Dr. Siprianus Suban Garak menyambut baik gagasan Wali Kota. Ia menuturkan bahwa Undana sejak lama mengembangkan program lingkungan, mulai dari riset mahasiswa hingga produksi paving block dan pot bunga dari sampah plastik.

“Mahasiswa kita tidak hanya bicara teori, tapi juga mempraktikkan inovasi pengolahan sampah,” ujarnya.

Ia berharap seminar ini menambah wawasan dan melahirkan inovasi teknologi ramah lingkungan yang dapat diterapkan masyarakat luas, sekaligus memperkuat komitmen bersama menjaga kelestarian bumi. ***

Kupang, nwartapedia.com – Anggota DPRD Provinsi NTT Komisi III dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Filmon Loasana, SE., M.A.P., menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat dengan memberikan bantuan material untuk perbaikan jalan di RT 14/RW 05, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, pada Kamis (6/9/2025).

Ketua RT 14, Welmince Lena Leo, mengatakan perbaikan jalan tersebut dilakukan secara swadaya oleh warga, setelah kondisi jalan yang berlubang dan rusak parah sering menimbulkan kecelakaan.

“Iya betul, tadi Pak Filmon hadir langsung di lokasi kerja sampai selesai. Saya berterima kasih karena beliau cepat merespons kebutuhan kami dan memberikan bantuan material berupa semen,” ujar Mince.

Ia juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Filmon Loasana, yang hadir secara langsung bersama masyarakat dalam kegiatan perbaikan jalan tersebut.

“Sebagai Ketua RT, saya sangat berterima kasih karena beliau tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga hadir di tengah-tengah warga,”ungkapnya.

Mince juga berharap agar anggota DPRD NTT, Filmon Loasana selalu hadir bersama masyarakat ketika dibutuhkan.

“Saya berharap semoga beliau selalu sehat dan tetap bersama masyarakat ketika dibutuhkan, khususnya kami di RT 14 Kelurahan Solor,” tambahnya.

Langkah swadaya warga bersama dukungan wakil rakyat ini diharapkan dapat memperbaiki akses jalan yang selama ini menjadi titik rawan kecelakaan sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank NTT terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat kecil.

Hal ini diwujudkan melalui penyerahan simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan dan buku rekening Bank NTT kepada 12 pekerja rentan dari enam kecamatan di Kota Kupang, Rabu (3/9/2025).

Program ini merupakan bagian dari Bangun NTT, yang memberi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian khususnya bagi masyarakat kategori desil 1 dan 2.

Selain penyerahan kartu dan rekening, juga diserahkan santunan duka kepada keluarga almarhum Duli dan almarhum Moses Kadji, penerima manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Ini bukan hanya pemberian santunan, tetapi simbol bahwa negara hadir saat masyarakat membutuhkan. Pemerintah provinsi hadir, pemerintah kota hadir, semua elemen hadir bersama masyarakat. Kalau ingin cepat, kita berjalan sendiri. Kalau ingin jauh, kita berjalan bersama-sama. Inilah makna kebersamaan yang kita wujudkan hari ini,” ujar Christian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang mendukung, terutama DPRD Provinsi NTT, Dinas Nakertrans, BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank NTT.

“Otoritas bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Terima kasih kepada semua pihak yang terus menjaga harapan dan menghadirkan solusi di tengah keterbatasan. Dengan kebersamaan, kita yakin dapat mengatasi setiap tantangan,” tambahnya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTT, Wawan Burhanuddin, turut mengapresiasi dukungan pemerintah daerah.

“Program ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi rakyat. Dengan dukungan Gubernur dan Wali Kota, masyarakat kini terlindungi melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kebijakan ini benar-benar pro rakyat,” katanya.

Acara ini juga dihadiri Anggota DPRD Provinsi NTT Muhammad Ansor dan Filmon Loasana, Kepala Dinas Nakertrans Provinsi NTT Silvia M. Pekujawang, Direktur Dana dan Treasury Bank NTT Hilarius Minggu, serta para camat dan lurah.

Adapun penerima simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan dan rekening Bank NTT antara lain Jonathan Agustinus Tali, Juneidi Alimi, Onanda Laurina Koby, Doris Masang Nenu, Susilowati, Muhamad Yunus, Cornelis Pulangga, Jitron Arisamak Taklale, Agustinus Tana, dan Apriana Tanaale.

Melalui Bangun NTT, pemerintah berharap semakin banyak pekerja rentan yang terlindungi, sehingga dapat hidup lebih aman, memiliki kepastian, dan menuju kesejahteraan yang lebih baik. ***

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kota Kupang melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita yang mengalami gizi kurang.

Kegiatan berlangsung di Kantor Camat Kota Lama, Selasa (3/9/2025) pagi, dan dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyerahkan bantuan secara simbolis kepada orang tua balita penerima manfaat, didampingi Ketua TP PKK Kota Kupang, dr. Widya Cahya.

Turut hadir anggota DPRD Kota Kupang Ahmad Talib, Kepala Dinas Kesehatan drg. Retnowati, M.Kes., Camat Kota Lama Mohamad Adriyanto Abdul Jalil, Kapolsek Kota Lama, Danramil Kelapa Lima, para lurah, kepala puskesmas, pengurus PKK, dan para orang tua balita.

Sebanyak 250 balita menjadi sasaran program PMT, dengan tahap awal distribusi kepada 20 balita di Kecamatan Kota Lama.

Setiap paket bantuan berisi susu formula SGM 1 Plus 900 gram, kacang hijau 1 kilogram, dan satu rak telur ayam, khusus untuk bayi dan balita berusia 1–3 tahun yang teridentifikasi mengalami gizi kurang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menekankan bahwa PMT tidak hanya sekadar pembagian bahan makanan, tetapi juga bentuk nyata kepedulian pemerintah.

“Anak-anak ini adalah masa depan kita. Kalau sejak kecil mereka sehat dan bergizi baik, mereka akan lebih berprestasi di sekolah, konsentrasi lebih tinggi, daya ingat kuat, dan jarang sakit. Pemerintah hadir bukan hanya memberi bantuan, tapi juga berbagi kasih sayang agar generasi kita tumbuh cerdas dan berkualitas,” ujar dr. Christian.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Kupang kini bertransformasi menjadi pemerintah yang melayani, salah satunya melalui Dana Pengaman Kesehatan RSUD S.K. Lerik.

Dana ini menjamin layanan gawat darurat bagi warga, meski belum terdaftar atau menunggak iuran BPJS.

“Tidak boleh ada nyawa hilang hanya karena masalah administrasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Kupang, dr. Widya Cahya, menjelaskan bahwa data balita gizi kurang dihimpun oleh puskesmas, sekaligus menjadi jalur distribusi bantuan agar tepat sasaran.

“Target kita 250 balita tersebar di seluruh kecamatan. Program ini diharapkan dapat mencegah stunting, yang berdampak jangka panjang pada tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Selain itu, PKK Kota Kupang akan menurunkan tim ke 367 Posyandu untuk mendata sarana dan prasarana kesehatan.

Hasilnya akan menjadi dasar kerja sama dengan Dinas Kesehatan guna melengkapi fasilitas dan mendorong pengembangan Posyandu Terpadu dengan enam standar pelayanan minimal.

Program PMT dilaksanakan melalui tiga tahapan: pendataan balita gizi kurang, distribusi bantuan makanan tambahan, serta edukasi gizi kepada orang tua oleh tenaga kesehatan.

Dengan langkah kolaboratif ini, Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya untuk terus menekan angka gizi kurang dan stunting.

Harapannya, generasi muda Kota Kupang tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas, mendukung terwujudnya “Kota Kasih” yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan kasus kekerasan yang menimpa sejumlah siswa di SMP Negeri 11 Kota Kupang.

Orang tua murid bersama 12 siswa mendatangi Rumah Jabatan Wali Kota, Sabtu (30/8/2025), untuk melaporkan langsung berbagai tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh kepala sekolah dan oknum guru.

Dalam pertemuan itu, para siswa mengungkapkan pengalaman pahit mereka. Ada yang dipukul dengan gagang sapu, ditendang di kepala, hingga dihina dengan kata-kata kasar yang merendahkan martabat.

Tak hanya siswa, seorang guru bernama Intan Moni juga disebut mengalami kekerasan di depan kelas, namun memilih diam karena takut tekanan.

Mendengar kesaksian tersebut, Wali Kota tak dapat menyembunyikan emosinya.

“Saya marah sekali. Kekerasan tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun, baik fisik maupun verbal. Anak-anak ini adalah warga saya, mereka juga anak-anak saya. Kalau mereka disakiti, saya juga merasa tersakiti,” tegasnya.

Christian menegaskan, kasus ini akan diproses dengan serius melalui dua jalur sekaligus: hukum dan disiplin ASN.

“Tidak ada kompromi. Proses hukum berjalan, sanksi disiplin juga berjalan. Jangan ada yang coba-coba melindungi kesalahan hanya karena jabatan. Jika ada guru yang membela, saya tindak juga,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia juga mendorong orang tua dan siswa untuk tidak takut dalam mencari keadilan.

“Laporan yang sudah dibuat harus diteruskan. Jangan mundur. Saya siap berdiri di depan untuk membela anak-anak kita. Untuk apa saya diberi jabatan oleh rakyat kalau saya tidak bisa melindungi mereka?” pungkasnya.

Kasus dugaan kekerasan di SMPN 11 ini kini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Kupang.

Wali Kota memastikan seluruh proses hukum dan administratif akan dikawal hingga tuntas. (MI)