KUPANG, nwartapedia.com – Upaya menjaga kebersihan Kota Kupang terus didorong melalui keterlibatan berbagai pihak. Salah satunya dilakukan Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Warna, Kelurahan Oesapa, Jumat (25/9/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) ke-66 Tahun 2026 dan dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, Ni Wayan Juliati, S.ST.

Aksi bersih pantai diikuti seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kota Kupang, termasuk PNS, PPPK, siswa dan mahasiswa praktik serta peserta Program Magang Nasional.

Dengan semangat gotong royong, para peserta membersihkan kawasan Pantai Warna sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan kawasan pesisir Kota Kupang.

Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membangun kebersamaan sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan Kota Kupang membutuhkan partisipasi bersama.

Peringatan HANTARU ke-66 mengusung tema “Transformasi, Melayani Lebih Pasti”. Melalui aksi tersebut, Kantor Pertanahan Kota Kupang menunjukkan bahwa semangat pelayanan kepada masyarakat juga dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan.

Kantor Pertanahan Kota Kupang mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk terus menjaga kebersihan, memperkuat semangat gotong royong serta bersama-sama menciptakan lingkungan Kota Kupang yang bersih dan nyaman.

Kupang, nwartapedia.com – Lomba Kebersihan Kota Kupang 2026–2027 yang telah resmi dibuka oleh Komunitas Beta Bersih (KBB) beberapa waktu lalu mendapat dukungan dari Satgas Sampah Kota Kupang.

Sekretaris Satgas Sampah Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, yang akrab disapa Andre Otta, mengatakan lomba kebersihan dapat menjadi salah satu bentuk stimulasi untuk mendorong kelurahan meningkatkan kinerja dalam menangani sampah.

Hal tersebut disampaikan Andre Otta kepada media ini, Jumat (25/9/2026), usai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang di Hotel Neo Aston.

Menurut Andre, kompetisi kebersihan bukan sekadar mencari kelurahan yang menjadi juara. Lebih dari itu, lomba diharapkan mampu menciptakan persaingan positif sehingga setiap kelurahan termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungannya.

“Lomba ini bagian daripada stimulasi yang mendongkrak kinerja masing-masing. Kemudian ada persaingan dalam hal-hal yang sifatnya positif,” ujar Andre.

Ia menjelaskan, kelurahan yang mampu menunjukkan kinerja terbaik nantinya dapat diberikan penghargaan maupun hadiah tertentu. Bentuk apresiasi tersebut dinilai penting sebagai motivasi agar kelurahan terus meningkatkan pelayanan dan kebersihan lingkungan.

Andre mencontohkan, sejumlah dukungan yang diberikan kepada kelurahan berprestasi sebelumnya dapat berupa fasilitas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Karena itu, menurutnya, prestasi dalam lomba kebersihan dapat menjadi salah satu pintu bagi kelurahan untuk memperoleh dukungan program sesuai dengan kemampuan dan kebijakan pemerintah.

Dorong Kolaborasi dengan Komunitas

Andre juga mengapresiasi keterlibatan Komunitas Beta Bersih yang secara konsisten mendorong gerakan kebersihan di Kota Kupang.

Ia berharap komunitas-komunitas lainnya juga dapat ikut berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan berbagai bentuk stimulasi positif bagi masyarakat.

“Ajakan dari kami untuk komunitas-komunitas selain Beta Bersih mungkin bisa bersama pemerintah, di luar daripada yang dilaksanakan Beta Bersih, ataupun mungkin mengolaborasikan untuk menambahkan jumlah hadiah dan stimulasi sosial yang lain,” katanya.

Menurut Andre, keterlibatan masyarakat sangat penting karena persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama.

“Kita yang tinggal di kota, kita yang lihat sampahnya. Kemudian kalau kita tidak bergerak dan kita berharap sampah itu hilang sendiri, kita tidak mempunyai apa-apa,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk mengambil bagian dalam menjaga kebersihan Kota Kupang, baik melalui kegiatan sosial, kompetisi kebersihan maupun gerakan lingkungan lainnya.

Bank Sampah Terus Didorong

Selain lomba kebersihan, Satgas Sampah Kota Kupang juga terus mendorong pembentukan dan pengembangan Bank Sampah di setiap kelurahan.

Andre mengatakan, pengembangan Bank Sampah menjadi salah satu upaya untuk mendorong masyarakat agar mulai memilah dan mengelola sampah dari sumbernya.

“Kalau Bank Sampah itu didorong dari setiap kelurahan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah juga dapat memperkuat gerakan tersebut melalui berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal dan pelayanan publik.

Dengan adanya Lomba Kebersihan Kota Kupang 2026–2027 yang resmi dibuka Komunitas Beta Bersih, Satgas Sampah berharap muncul semangat persaingan positif antarkelurahan sehingga upaya menjaga kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama masyarakat Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Perubahan iklim menjadi salah satu tantangan pembangunan Kota Kupang yang membutuhkan langkah penanganan secara terpadu.

Ancaman kekeringan, berkurangnya kemampuan lingkungan menyimpan air, serta tingginya emisi gas rumah kaca menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Norman Riwu Kaho, Tim Penulis Climate Action Plan (CAP) sekaligus anggota Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang, saat membawakan materi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dalam Rapat Kerja Pokja Perubahan Iklim melalui Program CAPACities di Hotel Neo Aston Kupang, Jumat (25/9/2026).

Dalam pemaparannya, Norman menekankan pentingnya memperkuat strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim berdasarkan kondisi lingkungan serta data yang telah dihimpun Pemerintah Kota Kupang.

Menurutnya, dokumen rencana aksi perubahan iklim harus menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan yang mampu menjawab persoalan lingkungan dan meningkatkan ketahanan masyarakat.

Norman menjelaskan bahwa salah satu tantangan adaptasi perubahan iklim di Kota Kupang adalah menjaga ketersediaan sumber daya air.

Berdasarkan analisis yang dipaparkannya, sejumlah aliran sungai mengalami perbedaan debit yang signifikan antara musim hujan dan musim kemarau.

Bahkan, terdapat aliran sungai yang hanya terisi ketika hujan berlangsung dan kembali mengering setelah hujan berhenti.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan kemampuan daerah aliran sungai dalam menyerap dan menyimpan air.

Selain persoalan air, Norman menyoroti tingginya emisi gas rumah kaca dari aktivitas penggunaan energi.

Berdasarkan data inventarisasi yang disampaikan dalam rapat kerja, sektor energi menyumbang sekitar 82 persen emisi gas rumah kaca di Kota Kupang.

Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa strategi mitigasi perubahan iklim perlu memberikan perhatian besar pada penggunaan energi, khususnya dalam sektor transportasi, industri, konstruksi, dan rumah tangga.

Norman mencontohkan meningkatnya kebutuhan kendaraan pribadi yang turut mendorong konsumsi energi.

Menurutnya, pengembangan transportasi umum, peningkatan konektivitas antarkawasan, serta penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah tetap menjadi persoalan lingkungan yang harus ditangani secara berkelanjutan, termasuk dengan mengurangi praktik pembakaran sampah.

Norman menegaskan pentingnya mengevaluasi kembali target penurunan emisi dan program adaptasi yang telah tercantum dalam dokumen rencana aksi perubahan iklim Kota Kupang.

Menurutnya, perkembangan data dan hasil inventarisasi emisi perlu menjadi dasar untuk menyesuaikan target serta menentukan program prioritas.

Evaluasi tersebut diharapkan menghasilkan rencana aksi yang lebih terukur, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun dampaknya terhadap lingkungan.

Ia juga mendorong agar hasil inventarisasi emisi dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan daerah.

Dengan demikian, setiap program yang dilaksanakan memiliki sasaran yang jelas dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim.

Rapat Kerja Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang melalui Program CAPACities menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana aksi sekaligus merumuskan langkah penanganan berbagai persoalan lingkungan.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah bersama akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan mitra pembangunan diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program adaptasi dan mitigasi.

Norman menekankan bahwa perencanaan perubahan iklim harus didukung data yang akurat serta diterjemahkan menjadi program nyata sesuai kebutuhan daerah.

Hasil pembahasan dalam rapat kerja ini diharapkan menjadi masukan bagi penyempurnaan Rencana Aksi Perubahan Iklim Kota Kupang, terutama dalam memperkuat ketahanan air, mengendalikan emisi gas rumah kaca, dan menjaga keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang mendorong agar berbagai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui kegiatan nyata yang terintegrasi dalam pembangunan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Kota Kupang sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim, Andre Ota, saat membuka Rapat Kerja Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang melalui Program CAPACities yang diselenggarakan Catholic Relief Services (CRS) di Hotel Neo Aston Kupang, Jumat (25/9/2026).

Andre mengatakan, kegiatan tersebut berlangsung pada momentum yang tepat karena Pemerintah Kota Kupang sedang mempersiapkan penyusunan anggaran tahun 2027.

Menurutnya, berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam rapat kerja dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat program prioritas pembangunan, khususnya dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih kepada CRS yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Waktunya sangat tepat karena kita sementara menyusun anggaran murni 2027,” ungkap Andre.

Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus disusun berdasarkan kebutuhan prioritas dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Andre menegaskan, rekomendasi Pokja Perubahan Iklim harus dapat diterjemahkan menjadi program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar memiliki dasar perencanaan serta peluang memperoleh dukungan anggaran.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan, termasuk alokasi anggaran Rp500 juta bagi setiap kelurahan.

Dengan adanya alokasi tersebut, berbagai usulan kegiatan lingkungan hidup diharapkan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan yang telah direncanakan.

Ia menilai pengelolaan sumber daya air perlu mendapat perhatian serius, mengingat ketersediaan air merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Upaya konservasi sumber air, pemanfaatan air hujan, serta peningkatan daya serap tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Selain persoalan air, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perlindungan lingkungan juga perlu diintegrasikan ke dalam program pembangunan.

Andre menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat upaya penanganan perubahan iklim. Sebaliknya, kondisi tersebut harus mendorong pemerintah memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.

Melalui kolaborasi, sumber daya yang dimiliki pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga mitra dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program secara bersama-sama.

Sementara itu, Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi, mengatakan bahwa pelaksanaan rencana aksi perubahan iklim membutuhkan koordinasi yang kuat serta mekanisme pemantauan yang jelas.

Menurutnya, dokumen rencana aksi yang telah disusun bersama harus dilengkapi dengan langkah pelaksanaan, jadwal kegiatan, dan pembagian tanggung jawab.

Fransiska mencontohkan persoalan kekeringan yang saat ini membutuhkan respons terkoordinasi, mulai dari pemanfaatan data kondisi sumber air hingga penentuan langkah penanganan bagi masyarakat terdampak.

Ia berharap Pokja Perubahan Iklim mampu menghubungkan berbagai informasi yang tersedia menjadi program nyata yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing instansi.

Fransiska juga mendorong agar informasi iklim dan kebencanaan dapat disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.

Fransiska menjelaskan bahwa rapat kerja Pokja Perubahan Iklim dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan untuk mengevaluasi kemajuan rencana aksi, membahas persoalan yang muncul, serta merumuskan langkah penanganan berikutnya.

Melalui Program CAPACities, CRS mendukung penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan kemitraan dan peluang pendanaan untuk pelaksanaan aksi iklim.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan rencana aksi perubahan iklim sekaligus mendukung penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan Kota Kupang.

Fransiska menekankan bahwa setiap rekomendasi perlu disertai kejelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, perkembangan pelaksanaan program dapat dievaluasi dalam pertemuan Pokja berikutnya.

Rapat kerja ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah Pemerintah Kota Kupang, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga gereja, hingga perwakilan masyarakat.

Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Kupang bersama CRS berupaya memperkuat sinergi multipihak agar program ketahanan iklim dapat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan kerja sama antara Kupang dan Timor Leste untuk membuka peluang ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi menjelang Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) VIII KADIN NTT yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Kamis (24/9/2026).

Ketua KADIN NTT, Bobby Lianto, mengatakan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di Timor Leste mulai dibangun dalam sejumlah bidang, tidak hanya perdagangan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, olahraga dan pariwisata.

Bobby mengatakan, di bidang pendidikan telah terdapat komunikasi antara sejumlah sekolah di Kupang dengan sekolah di Timor Leste melalui kegiatan join class.

Sementara di bidang kesehatan, peluang kerja sama juga dapat dikembangkan antara klinik dan rumah sakit.

“Pendidikan kita sudah ada komunikasi, bahkan beberapa sekolah sudah langsung join class dengan sekolah lain. Di bidang kesehatan juga sudah ada komunikasi antara klinik dengan rumah sakit,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, peluang kerja sama juga terbuka di sektor olahraga dan pariwisata. Berbagai bentuk hubungan tersebut dinilai perlu terus diperkuat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTT.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Kehormatan KADIN NTT sekaligus Senator DPD RI, Paul Lianto, menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara yang secara geografis dekat dengan NTT, khususnya Timor Leste dan Australia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Zet Sony Libing, mengatakan pemerintah daerah bersama KADIN perlu memperkuat kajian dan komunikasi terkait peluang kerja sama dengan Timor Leste.

Ia menyebut, pembahasan juga mencakup konektivitas transportasi, termasuk peluang pengembangan penerbangan serta hubungan laut antara Kupang dan Timor Leste.

“Dengan KADIN, kita akan pikirkan lagi bagaimana kajian dengan Timor Leste bersama pemerintah maupun teman-teman KADIN,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi NTT, Linus Lusi, menilai kawasan perbatasan memiliki potensi pasar yang besar. Karena itu, pelaku usaha, khususnya UMKM, perlu dipersiapkan agar mampu mengambil bagian dalam peluang pasar tersebut.

Menurutnya, penguatan komunikasi dan negosiasi dengan mitra di Timor Leste menjadi salah satu kunci agar pelaku usaha NTT tidak hanya menjadi penonton ketika peluang ekonomi kawasan perbatasan semakin terbuka.

Sementara itu, Tim Percepatan KADIN NTT, Christofel Samara, menyoroti peluang yang muncul menjelang penyelenggaraan ASEAN Summit di Timor Leste pada 2029.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Timor Leste saat ini dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha NTT untuk mulai mempersiapkan diri dan membaca peluang sejak dini.

“Masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri. Kita harus bisa menangkap peluang ini dan berinteraksi lebih kuat sehingga NTT tidak hanya menjadi penonton,” ujarnya.

Christofel menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi NTT sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama ekonomi lintas batas.

KADIN NTT berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan berbagai organisasi ekonomi terus diperkuat sehingga posisi strategis NTT sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (MI)

Jakarta, nwartapedia.com — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, kembali menerima penghargaan nasional. Tepat sepekan setelah menerima penghargaan sebelumnya, kali ini Kota Kupang meraih predikat Kota Terbaik I dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusampua).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Christian Widodo dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Rakornas TP2DD serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026, Kamis (24/9/2026), di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas otoritas dalam mendorong inovasi sistem pembayaran serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

Predikat Terbaik I TP2DD wilayah Nusampua menjadi bagian dari capaian Pemerintah Kota Kupang dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada elektronifikasi transaksi dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan P2DD 2026, Pemerintah Kota Kupang mengikuti berbagai tahapan evaluasi dan pendampingan pengisian Championship TP2DD.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Digitalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu fokus dalam transformasi tersebut. Pemkot Kupang terus memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, seperti QRIS, layanan perbankan digital, dan kanal elektronik lainnya untuk mendukung pembayaran pajak daerah dan retribusi.

Selain sisi pendapatan, elektronisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) juga diterapkan untuk mendorong transaksi belanja dan pengeluaran pemerintah secara non-tunai.

Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) turut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Kupang dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang yang telah bekerja menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang yang sudah berupaya dan bekerja secara baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta inflasi di Kota Kupang serta percepatan digitalisasi daerah dalam hal keuangan,” ujar Christian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Kupang dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Terima kasih juga kepada BI dan OJK yang terus memberikan stimulasi kepada Pemkot Kupang dan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi digital di Kota Kupang,” katanya.

Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Indonesia, Bank NTT, OJK, pelaku usaha, serta masyarakat dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda nasional yang turut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bank Indonesia, serta pimpinan OJK.
Digitalisasi daerah menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan perekonomian.

Dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 juga terdapat sesi yang membahas penguatan inovasi digitalisasi sistem pembayaran pemerintah daerah untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi Pemerintah Kota Kupang, penghargaan sebagai Terbaik I TP2DD 2026 wilayah Nusampua menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital yang terus dikembangkan.

Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Kupang untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. (*)

Kupang, nwartapedia.com — Perumda Air Minum Kota Kupang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih Kota Kupang di tengah puncak musim kemarau.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM, kepada media ini, Kamis (24/9/2026), mengatakan kondisi kemarau mulai berdampak pada debit sejumlah sumber air yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Isidorus, sebagian besar sumber air baku Perumda berasal dari sumur bor. Kondisi tersebut membuat penurunan debit air selama musim kemarau menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi.

“Dalam kondisi seperti sekarang, kita harus melakukan berbagai langkah dan rekayasa pengaliran agar pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Isidorus.

Ia menjelaskan, sejumlah sumur bor mengalami penurunan debit. Bahkan, terdapat sumber air yang untuk sementara tidak dapat digunakan.

Salah satunya sumur bor Liliba yang berada di sekitar TPU Liliba. Menurut Isidorus, sumur tersebut saat ini tidak lagi dapat dioperasikan karena debit airnya telah habis.

Untuk menjaga pelayanan kepada pelanggan di wilayah tersebut, Perumda melakukan rekayasa pengaliran dengan menghubungkan jaringan dari sumber-sumber air terdekat.

Selain itu, jadwal distribusi juga disesuaikan dengan kondisi ketersediaan sumber air.

Jika sebelumnya suatu wilayah mendapat aliran air hingga tiga kali dalam sepekan, dalam kondisi sumber air yang terbatas jadwal tersebut dapat dikurangi menjadi satu kali dalam sepekan.

“Ini kita lakukan supaya sumber air yang terbatas tetap bisa dimanfaatkan dan pelayanan dapat menjangkau wilayah lainnya,” ujarnya.

Isidorus mengatakan Perumda tidak memiliki sumber air pegunungan sehingga pelayanan sangat bergantung pada sumur bor. Karena itu, ketika debit sumur mengalami penurunan, pola distribusi harus disesuaikan agar pelayanan tetap dapat dilakukan.

Perumda juga terus mengoptimalkan sejumlah sumber baru, antara lain sumur bor di wilayah Belo dan Manulai 2.

Saat ini, terdapat sekitar 43 sumur bor yang menjadi bagian dari sumber pelayanan Perumda Air Minum Kota Kupang, ditambah sumber air permukaan melalui SPAM Dendeng.

Perumda Koordinasi dengan BPBD

Menghadapi puncak musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Kupang juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan BPBD Kota Kupang untuk menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki.

Distribusi tersebut akan diarahkan ke titik-titik yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air.

Isidorus mengatakan bantuan air melalui mobil tangki tidak hanya diperuntukkan bagi pelanggan Perumda, tetapi juga masyarakat terdampak kekeringan yang membutuhkan air.

“Pada prinsipnya dalam kerja kolaborasi dengan Dinas PUPR, dengan DLHK dan semua elemen, kita berusaha supaya di puncak-puncak musim panas ini kita tetap aman dan bisa saling topang satu dengan yang lain,” kata Isidorus.

Ia juga mengimbau masyarakat Kota Kupang untuk menggunakan air secara bijak dan hemat selama musim kemarau.

Menurutnya, menjaga ketersediaan air bukan hanya menjadi tanggung jawab Perumda, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk dalam menjaga kawasan resapan dan sumber air baku.

BPBD Siapkan Distribusi ke 51 Kelurahan

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Kupang, Ricko A. Umar, S.Sos., MM, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan langkah distribusi air bersih sebagai bagian dari penanganan dampak kekeringan.

Menurut Ricko, pendistribusian air bersih akan menyasar masyarakat di 51 kelurahan yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Kupang.

“Kami sementara berproses untuk melaksanakan distribusi air bersih. Ini karena sudah masuk puncak musim kemarau,” kata Ricko saat ditemui media ini.

Ia menjelaskan, distribusi air bersih akan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan melalui pemerintah kelurahan.

Setelah menerima data, BPBD akan melakukan pengecekan atau survei untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum menentukan lokasi yang akan mendapatkan bantuan air.

Ricko mengatakan hingga saat ini sudah lebih dari 30 kelurahan yang masuk dalam pendataan untuk kebutuhan distribusi air bersih.

Sementara itu, terdapat dua kelurahan yang belum memasukkan data karena memiliki kondisi penanganan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ricko menegaskan bantuan air bersih tidak diberikan secara perorangan, tetapi diarahkan kepada kelompok masyarakat atau beberapa keluarga yang memang membutuhkan.

Masyarakat yang mengalami kesulitan air dapat menyampaikan data melalui pemerintah kelurahan. Selanjutnya, BPBD akan melakukan verifikasi di lapangan.

“Misalnya ada ketua RT atau pemilik tandon maupun bak penampungan yang memasukkan data melalui kelurahan. Kemudian BPBD turun melihat dan melakukan survei apakah memang benar membutuhkan distribusi air,” jelasnya.

Setelah dilakukan verifikasi, air bersih akan disalurkan kepada keluarga atau kelompok masyarakat di sekitar lokasi yang membutuhkan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, menargetkan pembentukan kelompok bank sampah pada Oktober 2026.

Program ini bertujuan meningkatkan kebersihan lingkungan sekaligus mengubah sampah rumah tangga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat.

Plt. Lurah Fontein, Iwan Surya Taklal, mengatakan pengelolaan sampah menjadi salah satu prioritas sejak dirinya mulai bertugas pada April 2026.

Menurutnya, kegiatan Jumat Bersih telah berjalan, tetapi partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Jumat Bersih memang sudah dilaksanakan, tetapi belum semua RT. Dari 27 RT dan 9 RW, baru sekitar 50 persen yang rutin melaksanakan,” ujar Iwan, Rabu (23/9/2026).

Untuk memperkuat pengelolaan sampah, pemerintah kelurahan telah menyelenggarakan pelatihan menggunakan dana pemberdayaan kelurahan.

Hasilnya, disepakati pembentukan kelompok bank sampah yang akan bekerja sama dengan bank sampah di Liliba.

Pihak kelurahan juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah lembaga, termasuk perbankan, perguruan tinggi, sekolah, rumah ibadah, Kodim, dan rumah sakit.

Dalam waktu dekat, para ketua RT dan RW, LPN, serta pihak terkait akan diundang untuk membahas pembentukan dan mekanisme pengelolaan bank sampah.

“Target kita Oktober ini sudah terbentuk. Setelah itu kita rutin melakukan kebersihan lingkungan dan memilah sampah untuk dibawa ke bank sampah sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.

Melalui program tersebut, sampah yang telah dipilah di tingkat RT akan dikumpulkan dan disalurkan ke bank sampah. Hasil pengelolaannya diharapkan dapat menjadi tabungan bagi warga.

Selain membentuk bank sampah, pemerintah kelurahan juga berencana menangani tiga hingga empat titik lahan kosong yang tidak terawat melalui koordinasi dengan pemilik lahan.

Iwan berharap berbagai upaya tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sekaligus membawa Kelurahan Fontein masuk 10 besar dalam penilaian kebersihan pada tahun-tahun mendatang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Kepedulian terhadap lingkungan perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan hanya sebatas pengetahuan.

Pesan tersebut disampaikan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang sekaligus mahasiswa Pascasarjana IAKN Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM, kepada media ini usai webinar bertema “Merawat Bumi, Merawat Kehidupan: Ekoteologi sebagai Spiritualitas Cinta”, Senin (21/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kampus IAKN Kupang tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju wisuda Angkatan ke-19.

Dalam kesempatan tersebut, Isidorus mengajak mahasiswa untuk melihat persoalan lingkungan tidak hanya dari sisi ekonomi maupun pembangunan, tetapi juga dari sisi kesadaran dan tanggung jawab manusia terhadap alam.

Ia menilai berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini berkaitan erat dengan perilaku manusia dalam memperlakukan alam.

Menurut Isidorus, ketika manusia benar-benar memiliki kecintaan terhadap lingkungan dan seluruh ciptaan, maka akan tumbuh kesadaran untuk menjaga serta tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan.

“Kalau kita mengedepankan cinta kita pada lingkungan, cinta kita pada ciptaan yang lain, saya yakin semuanya akan berjalan dalam kondisi yang baik,” ungkapnya.

Isidorus juga menyoroti berbagai persoalan lingkungan seperti banjir, longsor dan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah.

Menurutnya, aktivitas manusia menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius dalam persoalan tersebut.

Dorongan ekonomi, pembangunan dan kepentingan modal, kata dia, tidak boleh membuat manusia mengabaikan keberlanjutan lingkungan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun pertobatan ekologis. Pertobatan tersebut dimaknai sebagai kesadaran untuk melihat kembali perilaku manusia terhadap alam dan kemudian membangun komitmen untuk memperbaikinya.

“Kita harus sadar bahwa itu disebabkan oleh manusia dan sama-sama membangun komitmen untuk kembali merawat bumi, kembali menjaga bumi,” katanya.

Ia menegaskan, bumi merupakan tempat manusia menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan berarti ikut menjaga keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam konteks pendidikan, Isidorus berharap nilai-nilai ekoteologi dapat diterjemahkan menjadi gerakan nyata di lingkungan kampus.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memperoleh wawasan mengenai lingkungan, tetapi perlu terdorong untuk melakukan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak bagi masyarakat.

Ia mengajak sivitas akademika memulai gerakan tersebut dari lingkungan kampus.

“Mulai dari kampus kita melakukan gerakan-gerakan kecil tetapi berdampak, sehingga dampak nyata itu bisa kita tularkan kepada masyarakat,” ujarnya.

Isidorus juga berharap mahasiswa yang nantinya menyelesaikan pendidikan di IAKN Kupang tetap membawa semangat spiritualitas ekologi ketika kembali ke lingkungan masing-masing.

Ilmu dan wawasan yang diperoleh selama berada di perguruan tinggi, menurutnya, harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Universitas sejati itu adalah masyarakat,” tegasnya.

Ia kemudian mengajak seluruh peserta webinar untuk memulai kepedulian terhadap lingkungan dari tempat terdekat, baik rumah maupun lembaga pendidikan.

“Mari kita jaga lingkungan kita, mulai dari rumah kita masing-masing, mulai dari lembaga pendidikan kita masing-masing,” pungkas Isidorus. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang mulai mempersiapkan pendistribusian air bersih bagi masyarakat menghadapi puncak musim kemarau yang berlangsung di wilayah Kota Kupang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Kupang, Ricko A. Umar, S.Sos., MM, mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan langkah distribusi air bersih sebagai bagian dari penanganan dampak kekeringan.

Menurut Ricko, pendistribusian air bersih akan menyasar masyarakat di 51 kelurahan yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Kupang.

“Kami sementara berproses untuk melaksanakan distribusi air bersih. Ini karena sudah masuk puncak musim kemarau,” kata Ricko saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Jumat (18/9/2026).

Ia menjelaskan, pelaksanaan distribusi air bersih akan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan melalui pemerintah kelurahan. BPBD kemudian akan melakukan pengecekan atau survei untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum air didistribusikan.

Ricko mengatakan hingga saat ini sudah lebih dari 30 kelurahan yang masuk dalam pendataan untuk kebutuhan distribusi air bersih.

Sementara itu, terdapat dua kelurahan yang belum memasukkan data karena memiliki kondisi penanganan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ricko menegaskan, bantuan air bersih tidak diberikan secara perorangan, tetapi diarahkan kepada kelompok masyarakat atau beberapa keluarga yang membutuhkan.

Masyarakat yang membutuhkan dapat menyampaikan data melalui pemerintah kelurahan. Selanjutnya, BPBD akan melakukan verifikasi di lapangan sebelum menentukan lokasi distribusi.

“Misalnya ada ketua RT atau pemilik tandon maupun bak penampungan yang memasukkan data melalui kelurahan. Kemudian BPBD turun melihat dan melakukan survei apakah memang benar membutuhkan distribusi air,” jelasnya.

Setelah dilakukan verifikasi, air bersih akan disalurkan kepada keluarga atau kelompok masyarakat di sekitar lokasi yang membutuhkan.

Selain distribusi air bersih, Ricko mengatakan BPBD Kota Kupang pada beberapa tahun sebelumnya juga telah membantu menyediakan tandon air bagi masyarakat dan kelompok masyarakat di sejumlah kelurahan.

Tandon tersebut digunakan bersama oleh beberapa keluarga. Dalam satu tandon, air dapat dimanfaatkan sekitar empat hingga lima kepala keluarga sesuai kebutuhan masyarakat di lokasi.

Menurut Ricko, pola tersebut menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat menghadapi keterbatasan ketersediaan air selama musim kemarau.

Menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Kota Kupang mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan mengantisipasi kemungkinan berkurangnya sumber air di lingkungan masing-masing.

Masyarakat juga diminta berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sehingga kebutuhan tersebut dapat didata dan ditindaklanjuti sesuai kondisi di lapangan.

Ricko berharap koordinasi antara masyarakat, RT/RW, pemerintah kelurahan dan BPBD dapat terus diperkuat agar distribusi air bersih dapat dilakukan secara tepat sasaran selama musim kemarau. (MI)