Kupang, nwartapedia.com – Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM memastikan pihaknya akan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

Komitmen tersebut disampaikan Isidorus saat berdiskusi dengan Ketua Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kota Kupang (SPBUMDAMKK), Ferdi Jermias, SH., MH, di ruang kerjanya pada Jumat (6/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Isidorus menegaskan bahwa Perumdam Kota Kupang akan melaksanakan kewajiban pembayaran THR kepada seluruh karyawan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat edaran tersebut, perusahaan diwajibkan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Perumdam Kota Kupang berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku dan memastikan hak-hak karyawan terpenuhi sesuai ketentuan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua SPBUMDAMKK, Ferdi Jermias menyampaikan apresiasi atas komitmen yang diberikan oleh manajemen Perumdam Kota Kupang dalam memenuhi kewajiban pembayaran THR kepada para karyawan.

Ia berharap hubungan kemitraan yang terjalin antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan dapat terus terjaga dengan baik melalui komunikasi dan masukan yang konstruktif demi terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan.

“Jika kemitraan ini terus berjalan baik, maka akan berdampak positif pada peningkatan kinerja karyawan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan,” kata Ferdi.

Kedua pihak juga sepakat bahwa Tunjangan Hari Raya bukanlah bonus dari perusahaan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan kepada karyawan yang berhak menerimanya.

Pertemuan tersebut turut ditandai dengan penyerahan surat dari SPBUMDAMKK kepada pihak Perumdam Kota Kupang yang berisi informasi dan imbauan agar perusahaan dapat mengindahkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tersebut, sehingga pemenuhan hak karyawan dapat berjalan secara optimal.

SPBUMDAMKK sebagai wadah yang menjembatani komunikasi antara pekerja dan perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya peningkatan kinerja Perumdam Kota Kupang, khususnya dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagai pelanggan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) Katolik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang diajak untuk memaknai penderitaan Yesus Kristus sebagai panggilan hidup dalam kasih, memperkuat semangat pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman.

Ajakan tersebut disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kota Kupang, Ignas Lega, saat menghadiri Perayaan Misa Jumat Pertama yang dirangkaikan dengan ibadat devosi Jalan Salib di Gereja Paroki Santa Maria Asumpta Kupang, Jumat pagi (6/3/2026).

Usai mengikuti misa, Ignas mengatakan bahwa Perayaan Misa Jumat Pertama dan devosi Jalan Salib di masa Prapaskah merupakan momentum penting bagi umat Katolik untuk memperdalam iman sekaligus merenungkan kembali pengorbanan Yesus Kristus bagi umat manusia.

Menurutnya, refleksi atas penderitaan Kristus tidak hanya menjadi bagian dari kehidupan rohani, tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan tanggung jawab para aparatur pemerintah saat melayani masyarakat.

“Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Kupang, saya mengajak seluruh ASN untuk memaknai penderitaan Kristus sebagai panggilan untuk hidup dalam kasih, saling melayani, serta menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan Kota Kupang,” ujarnya.

Ignas menambahkan bahwa gereja memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan sosial yang damai, berkeadilan, dan bermartabat di tengah masyarakat.

Seruan tersebut mendapat dukungan dari Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang, Matheus A.B.H Da Costa. Ia menilai pesan yang disampaikan Asisten II Setda Kota Kupang sangat relevan bagi para ASN Katolik dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Matheus, nilai pengorbanan dan kasih yang direfleksikan dalam devosi Jalan Salib dapat menjadi inspirasi moral bagi aparatur pemerintah untuk bekerja dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

“Pesan yang disampaikan Bapak Asisten II menjadi pengingat bagi kami para ASN agar dalam menjalankan tugas tidak hanya berorientasi pada pekerjaan administratif, tetapi juga mengedepankan nilai pelayanan, kepedulian sosial, serta semangat kebersamaan dalam melayani masyarakat,” katanya.

Ia juga menambahkan bahwa momentum masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi para ASN untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kota Kupang.

Pada kesempatan tersebut, Ignas Lega juga menyampaikan apresiasi kepada Gereja Paroki Santa Maria Asumpta Kupang yang dinilai terus menjaga semangat kebersamaan, solidaritas sosial, serta kehidupan rohani umat.

Perayaan Misa Jumat Pertama dan ibadat Jalan Salib itu berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan ASN Katolik di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. (goe)

Kupang, nwartapedia.com – Riuh tepuk tangan dan sorak semangat para pelajar mewarnai pembukaan Turnamen Bola Voli Maritim Cup I tingkat SMP se-Daratan Timor yang digelar di Lapangan SMK Maritim Nusantara Kupang, Senin (2/3).

Turnamen ini secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc.

Sebanyak 21 tim dari SMP di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang ambil bagian dalam ajang perdana tersebut. Mereka memperebutkan total hadiah Rp23 juta, piala bergilir, piala tetap, serta sejumlah penghargaan lainnya.

Dalam sambutannya, Serena menekankan bahwa kompetisi olahraga di lingkungan sekolah memiliki makna strategis, bukan hanya untuk mengejar kemenangan, tetapi juga membangun karakter generasi muda.

“Lapangan voli bukan hanya tempat bertanding, tetapi tempat belajar tentang disiplin, kerja sama, dan sportivitas. Di sinilah mental juara mulai ditempa,” ujarnya.

Ia mengapresiasi inisiatif sekolah yang dinilai berani menghadirkan ruang kompetisi sehat bagi pelajar SMP.

Menurutnya, pembinaan atlet tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui proses berjenjang sejak usia dini.

Turnamen ini juga dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem pendidikan yang seimbang antara akademik dan pengembangan bakat non-akademik.

Serena berharap ajang seperti Maritim Cup dapat menjadi agenda rutin yang konsisten melahirkan talenta-talenta baru di bidang olahraga.

“Menang dan kalah adalah bagian dari pertandingan. Tetapi nilai persaudaraan dan sportivitas harus selalu menjadi prioritas,” pesannya kepada seluruh peserta.

Kegiatan pembukaan turut dihadiri sejumlah pejabat daerah dan unsur TNI AL, di antaranya perwakilan Lanudal serta Dinas Pendidikan Provinsi NTT. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan olahraga pelajar di wilayah tersebut.

Sementara itu, Kepala SMK Maritim Nusantara, Jesica S. Sodakain, S.H., menjelaskan bahwa Maritim Cup I merupakan langkah awal sekolah dalam berkontribusi bagi pengembangan olahraga di NTT. Pihaknya berkomitmen menjadikan turnamen ini sebagai agenda tahunan.

“Kami ingin sekolah menjadi ruang tumbuhnya potensi. Melalui turnamen ini, kami berharap bakat-bakat muda dapat teridentifikasi dan dikembangkan hingga mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Dengan semangat kompetisi yang sehat dan dukungan lintas sektor, Maritim Cup I diharapkan menjadi titik awal kebangkitan prestasi bola voli pelajar di Daratan Timor, sekaligus memperkuat peran sekolah sebagai pusat pembinaan generasi muda yang unggul dan berkarakter. *

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menerima audiensi Komunitas Pensiunan Pegawai Negeri Kota Kupang (KOMPAK) di Ruang Kerja Wali Kota, Senin (2/3).

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan komitmen bersama membangun Kota Kupang secara berkelanjutan.

Audiensi tersebut dihadiri Penasehat KOMPAK Habde Adrianus Dami, Ketua Adrianus Lusi, Sekretaris Engel Welkis Yosep Liko Hala, Anggota Bastian Benufinit, serta Urusan Keanggotaan Benny Ndaumanu. Wali Kota didampingi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Abul Avensius, ST., M.M.

Ketua KOMPAK, Adrianus Lusi, menjelaskan bahwa organisasi tersebut terbentuk sejak Mei 2023 atas inisiatif para pensiunan ASN Kota Kupang.

KOMPAK hadir sebagai wadah resmi untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjadi ruang kontribusi sosial bagi sesama anggota maupun masyarakat.

“Kami tidak ingin setelah pensiun hanya berdiam diri. Kami ingin tetap berkontribusi, minimal untuk saling menopang di antara sesama anggota,” ujarnya.

Saat ini, KOMPAK memiliki 72 anggota aktif dengan iuran Rp20.000 per bulan sebagai bentuk solidaritas, khususnya dalam membantu anggota yang mengalami kedukaan.

Pengurus juga tengah mengurus legalitas formal organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, pengurus KOMPAK turut menyampaikan sejumlah masukan strategis kepada Pemerintah Kota Kupang.

Beberapa isu yang dibahas antara lain pagu indikatif kelurahan sebesar Rp500 juta, optimalisasi pelayanan Posyandu lansia, penanganan kebersihan kota dan peluang meraih kembali penghargaan Adipura, hingga penguatan penanganan HIV-AIDS di Kota Kupang.

Menanggapi hal itu, Wali Kota menjelaskan bahwa alokasi Rp500 juta per kelurahan merupakan pagu indikatif dalam bentuk program pada masing-masing perangkat daerah, bukan dana tunai yang dikelola langsung oleh kelurahan.

Kelurahan diberikan ruang mengusulkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, selama masih dalam batas pagu dan selaras dengan RPJMD Kota Kupang.

“Tujuannya agar tepat sasaran. Jika usulan berupa jalan, drainase, lampu penerangan atau program lainnya dan masih dalam pagu Rp500 juta, maka harus dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Terkait Posyandu lansia, Wali Kota mengakui adanya keterbatasan fiskal akibat efisiensi anggaran sebesar Rp204 miliar pada tahun 2026. Namun demikian, ia memastikan aspirasi tersebut menjadi perhatian serius dan akan diupayakan solusi, termasuk melalui pengajuan proposal ke pemerintah pusat.

Dalam hal kebersihan kota dan peluang meraih kembali Adipura, Wali Kota menyatakan komitmennya melakukan penataan kota secara komprehensif, termasuk penertiban lapak di titik-titik strategis serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, terkait praktik pemakaman di halaman rumah, ia menegaskan pemerintah tidak dapat membenarkan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan tata ruang.

“Kita tidak boleh membenarkan yang biasa, tetapi harus membiasakan yang benar,” ujarnya.

Mengenai penguatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang penanganan HIV-AIDS, Wali Kota menyampaikan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kota Kupang terus melakukan pendataan dan sosialisasi.

Regulasi tersebut juga akan ditinjau kembali agar tetap relevan dengan perkembangan situasi terkini.

Sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian para pensiunan dalam membangun Kota Kupang, Wali Kota menyatakan kesediaannya menjadi pembina atau penasehat KOMPAK serta membuka peluang dukungan hibah daerah setelah legalitas organisasi rampung sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak ada Kota Kupang hari ini tanpa jasa Bapak dan Ibu sekalian. Pemerintah Kota siap mendukung dan mengawal kebutuhan KOMPAK sesuai mekanisme dan regulasi,” ungkapnya.

Audiensi ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan KOMPAK dalam mendukung pembangunan Kota Kupang yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. *

Kupang, nwartapedia.com  – Semangat kebangkitan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin terasa melalui kegiatan NTT NEXTPreneur: Kreatif di Timur, Kompetitif di Mana Pun yang digelar dalam program Inkubasi UMKM di Café Petir, Kota Kupang, Selasa (3/3).

Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs) Provinsi NTT, Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., menegaskan bahwa pelaku UMKM di daerah ini tidak boleh lagi menjalankan usaha tanpa perlindungan hukum dan mental kemandirian.

Menurut Serena, potensi ekonomi kreatif NTT sangat besar, namun harus dibarengi dengan penguatan kapasitas pelaku usaha, terutama dalam aspek legalitas dan pengelolaan bisnis yang profesional.

“Kalau kita punya brand yang terdaftar, itu bukan sekadar kertas. Itu adalah perlindungan untuk karya dan masa depan bisnis kita,” tegasnya di hadapan puluhan peserta.

Ia mengaku bangga melihat semakin banyak generasi muda, khususnya perempuan, yang berani memulai usaha dan membantu perekonomian keluarga.

Baginya, kebangkitan perempuan dalam sektor ekonomi kreatif menjadi sinyal kuat bahwa perubahan sedang berlangsung.

“Ketika perempuan mau bangkit, kita bisa berdiri, kita bisa bekerja keras, dan kita bisa maju,” ujarnya penuh optimisme.

Antusiasme peserta pun melampaui ekspektasi. Dari target 50 orang, kegiatan ini diikuti 65 pelaku UMKM.

Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Serena yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Kupang menegaskan, ke depan Gekrafs NTT akan berkolaborasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM untuk membuka kuota pendaftaran HKI bagi pelaku usaha yang telah melalui proses kurasi.

Namun ia mengingatkan, keberhasilan tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah.

“Kita tidak bisa hanya menunggu uluran tangan. Kita harus bergerak sendiri, mendaftarkan sendiri, membangun sendiri,” katanya.

Serena juga menjelaskan bahwa Gekrafs merupakan organisasi nasional yang membina dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia.

Di tingkat pusat, dewan pembinanya dipimpin oleh Sandiaga Uno bersama sejumlah tokoh nasional lainnya.

Di NTT, kepengurusan telah terbentuk di tingkat provinsi dan akan diperluas hingga kabupaten/kota guna memperkuat pembinaan berbasis komunitas.

Fokusnya meliputi perlindungan hukum, promosi budaya lokal, hingga kolaborasi lintas sektor.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi NTT membawakan materi tentang pengenalan HAKI dan simulasi pendaftarannya.

Peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung proses pengajuan perlindungan merek.

Sesi inspiratif juga dihadirkan melalui testimoni Allen Blegur, owner Batampias.id, yang membagikan perjalanan membangun brand lokal berbasis budaya

NTT hingga dikenal luas. Kisah tersebut menjadi bukti bahwa produk dari Timur mampu bersaing di pasar yang lebih luas, asalkan dikelola secara serius dan dilindungi secara hukum.

Sebagai bentuk apresiasi, Ketua Gekrafs NTT menyerahkan penghargaan kepada para narasumber atas kontribusi mereka dalam mendukung penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi kreatif di NTT. *

Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa (3/3).

Pertemuan yang menghadirkan unsur Forkopimda Kota Kupang, BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha itu memfokuskan pembahasan pada dua isu strategis, yakni pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan dan penguatan digitalisasi daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh dua pilar utama, yakni stabilitas dan peningkatan produksi.

“Kalau kita peras, inflasi itu soal stabilitas. Digitalisasi itu soal kemajuan dan peningkatan produksi. Dua ini kunci pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menekankan, inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut langsung kehidupan masyarakat.

“Inflasi itu soal harga cabai di dapur, harga beras di pasar, minyak goreng di rumah. Ini soal ongkos hidup masyarakat kecil,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Kupang pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year) dan meningkat menjadi 4,01 persen pada Februari.

Menghadapi rangkaian hari raya seperti Nyepi, Paskah, dan Idul Fitri, Wali Kota meminta seluruh jajaran tidak lengah.

Pemkot Kupang, lanjutnya, telah melakukan operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) distributor, hingga realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu global seperti konflik di Timur Tengah yang memicu panic buying. Terkait ketersediaan energi, Wali Kota memastikan stok BBM aman setelah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.

“Diskusi ini harus menghasilkan langkah konkret. Kita ingin keputusan cepat, koordinasi solid, dan aksi nyata di lapangan,” katanya.

Di sisi digitalisasi, Wali Kota mengumumkan peluncuran digitalisasi pajak daerah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai simbol perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kota Kupang sebelumnya juga meraih penghargaan TP2DD terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengubah layar kita. Dunia bergerak ke digital, kita harus beradaptasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Kupang turut menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Angkasa Pura Indonesia terkait peniadaan BPHTB guna mendukung pengembangan bandara sebagai gerbang ekonomi daerah.

Menurut Wali Kota, bandara merupakan wajah kota sekaligus pintu masuk investasi, pariwisata, perdagangan, dan konektivitas.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota dalam mendorong pengendalian inflasi dan digitalisasi.

Ia menilai, pernyataan tentang “mengubah layar” relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan transformasi digital.

Terkait inflasi, ia menjelaskan bahwa angka 4,01 persen (year-on-year) pada Februari berada di atas target nasional 2,5±1 persen. Kenaikan tersebut terutama dipicu tarif listrik dan emas perhiasan.

“Tarif listrik menyumbang 1,82 persen year-on-year. Ini efek base effect karena tahun lalu ada diskon,” jelasnya.

Ia menambahkan, tanpa komponen tarif listrik, inflasi Kupang berada di kisaran 2,19 persen atau masih dalam rentang sasaran nasional.

BI juga memetakan potensi kenaikan harga komoditas seperti beras, telur ayam ras, bawang, dan cabai menjelang musim perayaan. Rekomendasi yang disampaikan antara lain operasi pasar tepat waktu, penguatan sidak pasar dan gudang, serta kampanye belanja bijak.

Selain itu, BI akan mendorong gerakan menanam di pekarangan melalui sekolah dan kelompok masyarakat, serta pengembangan dashboard pangan interaktif guna memantau pasokan dan harga secara real time.

“Digitalisasi penting agar semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan berbasis data,” tutupnya.

Dalam HLM tersebut, sejumlah mitra turut memaparkan kondisi terkini pengendalian inflasi. Perwakilan BPS Kota Kupang menyampaikan perkembangan dan prospek inflasi daerah.

Perum Bulog Kanwil NTT memaparkan ketersediaan beras menjelang HBKN. Pelindo Regional III/Cabang Kupang menjelaskan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tenau, sementara GM Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang menyampaikan informasi tarif angkutan udara serta arus penumpang dan kargo.

Tim Satgas Pangan Polda NTT juga menyampaikan upaya menjaga kelancaran distribusi pangan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana memberikan pandangan akademis terkait kondisi perekonomian Kota Kupang.

High Level Meeting ini diharapkan menjadi forum strategis yang tidak sekadar menghasilkan catatan rapat, tetapi melahirkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. ***

Kupang, nwartapedia.com – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Perumda Air Minum Kota Kupang yang jatuh pada 3 April, bertepatan dengan momentum HUT Kota Kupang dan Hari Otonomi Daerah, Perumda Air Minum Kota Kupang meluncurkan Promo Tahap II Sambungan Rumah dan website resmi perusahaan.

Peluncuran yang digelar di halaman kantor Perumda, Senin (2/3/2026), menjadi penanda komitmen perusahaan dalam memperluas akses layanan air bersih sekaligus memperkuat transformasi digital pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menegaskan bahwa promo sambungan baru berlaku selama dua bulan, terhitung mulai 2 Maret hingga akhir April 2026.

“Promo ini kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin menjadi pelanggan namun membutuhkan biaya yang lebih terjangkau. Di sisi lain, ini juga menjadi langkah strategis kami untuk meningkatkan cakupan pelayanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini cakupan pelayanan Perumda masih berada di kisaran 28–29 persen wilayah Kota Kupang. Melalui promo tahap kedua ini, pihaknya berharap terjadi peningkatan jumlah pelanggan secara signifikan.

Dalam program tersebut, biaya pemasangan sambungan rumah yang sebelumnya Rp2.500.000 diturunkan menjadi Rp1.500.000. Uang muka yang sebelumnya Rp800.000 kini cukup Rp700.000, sementara sisanya dapat dicicil sesuai ketentuan.

Tak hanya itu, semarak HUT ke-17 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, di antaranya pembagian air gratis menggunakan mobil tangki bagi warga kurang mampu, program 17 sambungan rumah gratis untuk keluarga prasejahtera, penanaman anakan pohon di bantaran sungai, pasar murah, pembagian doorprize, seminar air minum, donor darah, hingga kegiatan rohani sebagai bentuk refleksi dan rasa syukur.

“Kami sadar kegiatan ini mungkin tidak besar, tetapi kami ingin setiap program yang dilakukan benar-benar berdampak, khususnya bagi masyarakat kecil dan pelanggan setia,” tambah Isidorus.

Perumda juga menggandeng mitra perbankan untuk memberikan kemudahan dan apresiasi bagi pelanggan. Pembayaran melalui BRI akan mendapatkan potongan tertentu sesuai syarat dan ketentuan, sementara pembayaran melalui Bank Mandiri berkesempatan memperoleh hadiah menarik.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, Ferdy Jermias, menjelaskan bahwa peluncuran website resmi menjadi tonggak penting dalam modernisasi pelayanan.

Website tersebut menyediakan tiga fitur utama, yakni Sambungan Baru, Lapor Mandiri, dan Cek Rekening. Melalui fitur Sambungan Baru, masyarakat dapat mendaftar secara online tanpa harus datang ke kantor. Sementara fitur Cek Rekening memungkinkan pelanggan mengetahui jumlah tagihan sebelum melakukan pembayaran di loket resmi.

“Website ini memudahkan masyarakat mengakses layanan kami secara cepat dan transparan. Pengaduan pun kini bisa dilakukan secara online melalui fitur Lapor Mandiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada promo sebelumnya terdapat sekitar 600 calon pelanggan yang menyatakan minat, namun baru 183 sambungan yang terealisasi akibat keterbatasan jaringan di beberapa wilayah.

“Kami berharap dengan kemudahan di tahap kedua ini, semakin banyak warga bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kami juga terus berupaya memperluas jaringan agar pelayanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Kota Kupang,” tutup Ferdy. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menghadiri penyerahan bantuan Program One Village One Product (OVOP) dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kelompok Usaha Ecofun BS di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Jumat (27/2).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya melalui inovasi pengolahan sampah plastik menjadi produk sofa bernilai jual.

Turut hadir Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Kupang Yosef Lede, jajaran Pemerintah Provinsi NTT, para Asisten Sekda Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah, Kapolsek Alak, pimpinan Pelindo, para lurah se-Kecamatan Alak, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Nunbaun Sabu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan lembaga pendidikan setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah hingga ke tingkat kelurahan.

“Terima kasih Bapak Gubernur beserta jajaran. Kami menerima bantuan ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli. Bukan hanya bantuan alat, kelompok juga mendapat pelatihan keterampilan termasuk pelatihan pemasaran dan digital marketing. Ini luar biasa,” ujarnya.

Ia menilai Program OVOP membawa pesan kuat bahwa setiap kampung memiliki potensi dan setiap warga memiliki kesempatan untuk berkembang. Permasalahan sampah plastik yang selama ini menjadi tantangan lingkungan, menurutnya, kini dapat dipandang sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, kami memberikan apresiasi tinggi. Di setiap keterbatasan ada jalan keluar, di setiap hambatan ada peluang. Sampah yang menjadi masalah hari ini bisa menjadi produk bernilai,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wali Kota bahkan secara pribadi memesan dua set sofa hasil produksi Ecofun BS dan meminta agar satu produk dipajang di Dekranasda Kota Kupang sebagai etalase promosi kerajinan lokal.

Sementara itu, Gubernur NTT menegaskan bahwa Program OVOP dirancang sebagai strategi kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar, dengan skema dukungan rata-rata Rp20 juta untuk setiap desa atau kelurahan yang difokuskan pada lahirnya satu produk unggulan sebagai identitas lokal.

“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus berujung pada produk akhir yang jelas dan menjadi kebanggaan daerah masing-masing. Kita ingin memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengaku terkesan dengan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi sofa di Nunbaun Sabu dan secara spontan memesan tiga set sofa sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal.

“Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus beli dari luar? Perputaran uang harus terjadi di NTT. Jika ASN saja setiap bulan menyisihkan Rp100 ribu untuk membeli produk UMKM lokal, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi daerah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT, Viktorius Manek, menjelaskan bahwa bantuan sarana dan prasarana OVOP diberikan kepada Kelompok Usaha Ecofun BS untuk mengembangkan produk sofa berbahan daur ulang sampah sebagai unggulan lokal.

Program ini bertujuan mengoptimalkan potensi setempat, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rembuk OVOP bersama Pemerintah Provinsi NTT guna memperkuat strategi pengembangan produk unggulan lokal. Kelurahan Nunbaun Sabu diharapkan menjadi percontohan OVOP di Kota Kupang dengan produk yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan.

Melalui sinergi dan kolaborasi lintas pemerintah, Program OVOP diharapkan mampu menghadirkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus menjawab tantangan lingkungan melalui inovasi yang berkelanjutan. *

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat gerakan kebersihan berbasis kolaborasi. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, resmi meluncurkan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan yang digagas bersama Komunitas Beta Bersih (KBB), Jumat (27/2), di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang.

Kegiatan launching tersebut dihadiri Ketua Satgas Lomba Komunitas Beta Bersih, Irsan Dardana, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, serta camat dan lurah se-Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa persoalan sampah dan kebersihan kota tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar Kota Kupang benar-benar bertransformasi menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman.

“Saya mengapresiasi Komunitas Beta Bersih yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga menunjukkan aksi nyata. Total hadiah Rp100 juta ini adalah bentuk komitmen bersama untuk membangun budaya bersih di Kota Kupang,” ujarnya.

Menurutnya, semangat “Beta Bersih” mengandung filosofi mendalam. Kata “beta” yang berarti saya menjadi pengingat bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri.

“Kalau mau kota ini berubah, jangan tunggu orang lain. Mulai dari beta. Jadikan kebersihan sebagai tanggung jawab pribadi sekaligus tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa lomba ini bukan sekadar kompetisi mencari yang terbaik, melainkan momentum membangun kesadaran kolektif dan memperkuat budaya peduli lingkungan di tingkat kelurahan.

“Ini bukan soal siapa yang paling bersih, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga dan merawat lingkungannya. Kita ingin membangun budaya, bukan sekadar mengejar piala,” tambahnya.

Wali Kota juga meminta tim juri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan profesional.

Sementara itu, Ketua Satgas Lomba Komunitas Beta Bersih, Irsan Dardana, menjelaskan bahwa komunitas ini lahir dari keprihatinan terhadap persoalan sampah di berbagai sudut Kota Kupang. Ia menilai, kebersihan harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

“Kami ingin menghadirkan semangat gotong royong. Warga yang menghasilkan sampah juga harus terlibat aktif dalam menjaga kebersihan. Kami rindu melihat Kupang yang bersih, indah, dan tertata,” ujarnya.

Sebelumnya, KBB bersama DLHK telah menggelar aksi “Kupang Bersinar” (Kupang Bersih, Indah, dan Asri) dengan mengerahkan 55 armada truk pengangkut sampah dalam aksi bersih besar-besaran sebagai bentuk komitmen nyata.

Adapun tiga kriteria utama dalam penilaian lomba ini meliputi kebersihan lingkungan (jalan, trotoar, fasilitas umum, lahan kosong, sungai, dan drainase), kebersihan tempat pembuangan sementara (TPS), serta kebersihan kantor kelurahan.

Panitia menyiapkan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3, serta juara harapan 1, 2, dan 3, dengan total hadiah mencapai Rp100 juta. Lomba ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan nasional kebersihan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Gerakan Indonesia Bersih.

Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran bersama, Pemerintah Kota Kupang berharap lomba ini menjadi titik awal perubahan budaya, menjadikan kebersihan sebagai identitas dan kebanggaan warga Kota Kupang.***

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, secara resmi menerima Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tahun 2025–2045 Kota Kupang dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (26/2).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Tim Penulis/Penyusun sebagai rujukan strategis pembangunan kependudukan jangka panjang.

Ketua Tim Penyusun, Drs. Andreas Asan, MM, bersama anggota tim yakni Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S., Marianus Mau Kuru, SE., M.PH., Natalia Adel H. N. Mari, S.Pd., M.Pd., serta Agustinus Hale Manek, S.Pd., M.Pd., hadir dalam kegiatan tersebut.

Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP., M.Si., serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Kupang, drg. Francisca Johana H. Ikasasi.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerja akademis dan kolaboratif tim penyusun dalam merampungkan dokumen strategis tersebut.

Ia menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang tidak bisa ditangani secara parsial.

Menurutnya, tantangan seperti stunting, kemiskinan, hingga ketimpangan akses layanan dasar harus ditangani secara terintegrasi lintas sektor.

Ia menekankan pentingnya akurasi dan validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Semua kebijakan berawal dari data. Jika datanya keliru, maka arah intervensi juga akan meleset. Ketika data keluarga tidak mampu sudah valid, maka seluruh OPD dapat bergerak bersama melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan.

Ia mendorong agar kebijakan tidak lagi bersifat top-down semata, melainkan dibangun dari bawah (bottom-up), berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta diperkuat oleh kajian ilmiah yang komprehensif.

Dokumen GDPK ini memuat peta jalan lima pilar pembangunan kependudukan yang telah diselaraskan dengan RPJMD dan arah kebijakan nasional.

Dengan integrasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang menjadikan Grand Design tersebut sebagai blueprint utama dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta seluruh program memiliki benang merah yang jelas.

Menutup kegiatan, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan kalangan akademisi dan para ahli dalam proses perumusan kebijakan daerah.

“Kita membutuhkan kolaborasi dan gagasan yang kuat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Grand Design ini harus menjadi panduan bersama untuk membawa Kota Kupang tumbuh lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, tim penyusun berharap dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Kupang. (MI)