Bekasih,mwartapedia.com — Pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 butuh sinergitas segala sektor bukan hanya pelaku usaha. Pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, seluruh sektor harus bersinergi bersama-sama, mulai pelaku, pemerintah dan sektor lainnya. Karena itu, Kadin Kabupaten Bekasi mengambil peran untuk menjalin hubungan komunikasi dan kemitraan yang baik antar pihak.  

Hal tersebut disampaikan Humas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon menanggapi pandangan aktivis PMII Kabupaten Bekasi Abdul Muhaimin tentang KADIN Kabupaten Bekasi.

Doni mengatakan, konsentrasi KADIN Kabupaten saat ini masih seputar pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dan pemetaan masalah yang selama ini belum terselesaikan di Kabupaten Bekasi.

“Menuju pemulihan itu, situasi pandeminya tentu harus diselesaikan dulu sehingga tidak ada hambatan dalam perjalanannya,” kata Doni. Setelah itu, persiapan-persiapan dilakukan sebagai solusi terhadap penyelesaian masalah. 

“Webinar Dialog Media yang kita gelar seminggu yang lalu merupakan bagian strategi kita mengurai permasalahan kewirausahaan di Kabupaten Bekasi satu persatu,” ungkapnya. 

“Termasuk mengundang kehadiran Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia  (KADIN), Arsjad Rasjid datang ke kawasan industri Jababeka untuk mendorong upaya KADIN Kabupaten Bekasi menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi. 

Kehadiran orang nomor 1 di KADIN Indonesia itu, lanjut Doni bersamaan dengan kunjungan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan vaksinasi gratis yang digelar Polri, Rabu (04/08/2021). 

Persoalan kendala UMKM ditegaskannya merupakan ranah Pemerintah Kabupaten Bekasi selaku pemangku kebijakan. 

“Tetapi KADIN Kabupaten Bekasi sudah membahasnya dengan Pemkab Bekasi melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Iyan Priyatna dan Insya Allah ada program pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipersiapkan, digelontorkan berupa permodalan, ini harus dimanfaatkan,” ucapnya. (ML/IB).

Kupang,mwartapedia.com – Guna memutus penyebaran mata rantai Covid-19 para nelayan dan masyarakat maritime pelabuhan perikanan Tenau mendapatkan serbuan vaksinasi dari Tim Vaksinator Lantamal VII Kupang, bertempat di KM. Berkah ilahi yang sandar di Pelabuhan Perikanan Tenau, Tanau, Kupang, Prov. NTT. Senin (09/08/2021). 

Kegiatan serbuan vaksinasi masyarakat maritim yang dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lantamal VII Letkol Laut (K) M. Haris Bennu, A.M.Ft., SKM., M.Kes. mengusung tema “Ayo Katong Vaksin, Supaya Katong Bebas Corona”. Hal ini bertujuan agar seluruh nelayan dan masyarakat sekitar Pelabuhan Perikanan Tenau mendapatkan Vaksinasi secara menyeluruh dan merata, guna menekan penyebaran virus Covid-19 di wilayah Prov. NTT. 

Peserta vaksin antara lain para nelayan pesisir yang sandar dipelabuhan perikanan Tenau dan masyarakat sekitar pelabuhan perikanan Oeba Kupang. Kegiatan ini agak berbeda karena Tim Vaksinator menyasar langsung pemberian penyuntikan para ABK kapal nelayan agar mempermudah para nelayan untk mendapatkan suntikan vaksin.

Adapun jumlah total peserta vaksinasi hari ini sejumlah 232 orang. Untuk vaksin yang digunakan jenis sinovac, sedangkan untuk pelaksanaan vaksinator dari personel Diskes Lantamal VII 10 orang serta personel RSAL Samuel J. Moeda Kupang 8 orang.

Kegiatan ini selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. dalam kutipan menyampaikan “Jalin Soliditas dengan segenap komponen pertahanan negaradan keamanan negara menuju sinegritas dalam kesemestaan. Jadilah contoh dan teladan dalam mendukung upaya percepatan penanganan wabah Covid-19 serta cepat beradaptasi diri terhadap tatanan kehidupan normal baru atau “the new normal” dilingkungan TNI Angkatan Laut”. 

Hadir dalam Kegiatan serbuan vaksin Kadiskes Lantamal VII, Tim Vaksinator Lantamal VII, Babinpotmar Lantamal VII serta Masyarakat Maritim dan Nelayan Pelabuhan Perikanan Tenau.  

(Dispen Lantamal VII/ML/IB)

Kupang,mwartapedia.com — Suasana Musyawarah Wilayah (Muswil) V Kerukunan Keluarga Bima-Dompu (KKBD) Provinsi NTT secara Virtual memalui aplikasi Zoom yang digelar di kediaman Dr. H. Jakariah, M.Pd.di jalan Soverdy Kelurahan Oebufu Kota Kupang, Minggu (08/08/2021).

Pembukaan kegiatan Musyawara Wilayah (Muswil) V secara Virtual memalui aplikasi Zoom ini diikuti oleh Pengurus Wilayah dan 22 pengurus Cabang Kota/Kabupaten se-NTT di awali Open Ceremoni oleh MC yang dilanjutkan pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an oleh 2 orang Qorih Internasional asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Irwan Ismail, S.Sos (MTQ Quwait, 2016) dan Syamsuri Firdaus (MTQ Turki, 2019), dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Laporan Panitia Pelaksana oleh Drs. Edy Mansyur dan Sambutan.

Ditempat yang sama, Sambutan Ketua Umum KKBD Wilayah Provinsi NTT yang di sampaikan oleh Sekretaris Umum KKBD NTT (Dr. H. Jakariah, M.Pd) bahwa pada awal sambutan menyampaikan salam dan permohonan maaf ketua umum KKBD Wilayah NTT Bapak H. Muhammad Kilad karena seharusnya Beliau yang memberikan sambutan ini, tetapi karena sesuatu dan lain hal beliau tidak bisa hadir dan mendelegasikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan ini.

“Saya rasa ini suatu kebahagian bagi kita setelah 2 kali penundaan, penundaan pertama awal masa pandemi Covid 19 dan penundaan kedua karena badai Seroja yang melanda sebagian wilayah NTT dan akhirnya hari ini bisa melaksanakan Musywil V KKBD NTT walaupun sudah lama rencanakan. Akhirnya dengan penuh resiko dengan kondisi yang ada kita putuskan melaksanakannya dalam suasana Covid 19 secara daring melalui aplikasi Zoom hari ini tanggal 08 Agustus 2021 baru bisa di laksanakan”.Ungkap H. Jakariah

Ia menambahkan Muswil V sangat penting untuk di jadikan mumentum memperbaiki organisasi KKBD Wilayah maupun KKBD Kota dan Kabupaten kedepan, mumentum untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan selama ini mulai dari penataan, mengelolaan, maupun memperbaiki administrasi organisasi baik di wilayah maupun tingkat cabang kota/kabupaten secara modern. 

“Melalui momentum ini kita juga didorong untuk menyatukan langkah, pikiran,dan tenaga dalam mewujudkan tujuan bersama yaitu terwujudnya warga KKBD yang bermartabat,bermakmur, aman, damai bersama seluruh komponen masyarakat serta mendukung semua program pemerintah dalam memajukan harkat dan martabat Daerah NTT,”Tandasnya.

Sebelum membuka secara resmi Musywil V KKBD NTT sekretaris KKBD juga memberikan apresiasi kepada paniti pelaksana musywil serta menyampaikan rasa bangga dan terimaksih atas kehadiran musyawirin dari berbagai daerah di NTT dan menaruh harapan kepada para musyawirin untuk selalu menjaga kerukunan dan keharmonisan di Nusa Terindah Toleransi (NTT).

Pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) V Kerukunan Keluarga Bima-Dompu (KKBD) Provinsi NTT Tahun 2021 dengan mengusung tema “Dengan Muswil Ke V Kita Tingkatkan Peran KKBD Wilayah NTT Demi Kemajuan Pembangunan NTT Bangkit Menuju Sejahtera” dihadiri oleh Ketua Dewan Pembina KKBD NTT, Pengurus Wilayah KKBD NTT, Dewan Pembina KKBD Kota Kupang, Ketua KKBD Cabang Kota Kupang, Ketua KKBD Cabang Alor serta seluruh Peserta/peninjau Musyawarah Wilayah V dari 22 Cabang Kabupaten/Kota Kerukunan Keluarga Bima-Dompu (KKBD) se-NTT. (Humas KKBD Wan/ML/IB)

Kupang,mwartapedia.com —  Ketua Pengurus Ikatan Daerah Apoteker Indonesia NTT, Farma El Lefiyana Pallo,S,Si,M,Sc menghimbau kepada apoteker di NTT dalam melakukan praktek farmasi, harus secara bertanggung jawab dan patuhi standar hukum yang ada.

Himbauan itu disampaikan Ketua Pengurus Ikatan Daerah Apoteker Indonesia NTT, Farma El Lefiyana Pallo,S,Si,M,Sc di Kupang, Sabtu (9/8/2021). 

Menurutnya, di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang saat ini semakin meningkat penularannya, sudah tentu masyarakat sangat membutuhkan obat-obatan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, maka sebagai apoteker harus benar-benar bekerja sesuai dengan SOP dan berlandaskan hukum.

“Saya menghimbau kepada para apoteker di NTT dan distributor obat untuk melakukan praktek kefarmasian secara bertanggungjawab, artinya melakukan praktek secara legal dan mematuhi stantar-standar pelayanan sesuai ketentuan hukum yang ada”. Ungkap Lefiyana Pallo.

Lefiyana Pallo juga berharap agar peningkatan kompetensi kefarmasian dalam melayani masyarakat di tengah gempuran Covid-19 di NTT menjadi hal mutlak, demi mendukung dan menekan angka penyebaran virus yang mematikan saat ini.

“Tingkatkan kompetensi kefarmasian, sehingga kehadiran kita itu nyata sebagai sumbangsi yang jelas kepada masyarakat agar benar-benar mendapat pelayanan yang baik, memudahkan mereka dalam membutuhkan obat-obatan, agar mereka dapat keluar dari penularan Covid-2019”. Harap Lefiyana Pallo.

Himbauan Ketua Pengurus Ikatan Daerah Apoteker Indonesia NTT, Farma El Lefiyana Pallo,S,Si,M,Sc itu didasarkan atas meningkatnya angka positif kasus COVID-19 dI Kota Kupang, kebutuhan obat yang dianggap potensial dan sudah dipakai dalam terapi COVID-19 menjadi tinggi. Di sisi lain tingginya kebutuhan obat itu dapat saja dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha untuk menaikan harga jual obat kepada masyarakat.

Menurutnya, harus ada pengaturan standarisasi harga obat di pasaran sehingga masyarakat tidak dirugikan di saat-saat sulit mereka melawan virus yang mematikan saat ini. 

Lanjut Lefiyana Pallo, bahwa Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin telah menetapkan harga eceran tertinggi obat terapi COVID-19 melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi COVID-19. Harga Eceran Tertinggi (HET) ini merupakan harga jual tetinggi obat di Apotek, Instalasi farmasi, RS, klinik dan Faskes yang berlaku di seluruh Indonesia, di antaranya: 

1. Favipiravir 2OO mg (Tablet) Rp.22.500 per tablet

2. Remdesivir IOO mg (Injeksi) Rp.510.000 per vial

3. Oseltamivir 75 mg (Kapsul) Rp.26.000 per kapsul

4. lntravenous Immunoglobulin 5% 50 ml (lnfus) Rp.3.262.300 per vial

5. lntravenous Immunoglobulin 10% 25 ml (Infus) Rp.3.965.000 per vial

6. lntravenous Immunoglobulin l07o 5O ml (Infus) Rp.6.174.900 per vial

7. Ivermectin 12 mg (Tablet) Rp.7.500 per tablet

8. Tocilizrrmab 4O0 mg/20 ml (Infus) Rp.5.710.600 per vial

9. Tocilizumab 8o mg/4 ml (Infus) Rp.1.162.200 per vial

10. Azithromycin 50O mg (Tablet) Rp.1.700 per tablet

11. Azithromycin 50O mg (Infus) Rp.95.400 per vial

Dilain pihak, salah seorang warga yang bergerak dibidang kefarmasian di kota Kupang yang tidak mau menyebutkan identitasnya, mengatakan bahwa standarisasi harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kemnekes RI tersebut tidak belaku di NTT khusunya kota Kupang, pasalnya mereka mengambil dari pabrik dengan harga yang sudah tinggi dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI, sehingga mereka menyesuaikan harga penjualan kepada masyarakat berdasarkan harga pabrik.  

“Pemberlakuan HET yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI tersebut tidak dapat berlakukan di wilayah NTT khususnya Kota Kupang, mengingat adanya biaya operasional apotek dan harga jual dari pihak Pedagang Farmasi Besar (PBF) sudah melambung tinggi dari harga HET karena mereka juga mengambil dari pabrik dengan harga yang tinggi, disamping itu kelangkaan obat-obatan tersebut bukan saja di NTT, wilayah pulau jawa juga sangat terbatas stok obatnya“ ungkap salah satu sumber apoteker yang merahasiakan identitasnya itu.

Menurutnya Kepmenkes RI itu harus dikaji ulang, karena kalau diwajibkan untuk menjual obat-obatan tersebut  sesuai harga yang ditetapkan, sudah tentu mereka akan rugi karena mereka mengambil harga dari pabrik sudah sangat tinggi, dan tentunya mereka tidak berani jual karena takut menyalahi aturan dan bisa dipidana. 

“Keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut  harus dikaji ulang, kami pihak apoteker tidak berani melakukan pengadaan maupun menjual obat-obatan sesuai dengan standar HET, kami mengalami kerugian dan takut akan ditindak hukum, hal tersebut sangat berdampak pada kelangkaan ketersedian obat di Kota Kupang, obat yang masih ada saat ini adalah stok lama” tandasnya. (ML/IB).

Kupang,mwartapedia.com —  Komandan Korem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Legowo W.R. Jatmiko, S.I.P., M.M., didampingi Kasiter Kasrem 161/WS Kolonel Inf Seniman Zega, S.H, Dandim 1604/Kupang Kolonel Arh Abraham Kalelo, S.sos, Pgs. Kapenrem 161/WS Kapten Inf Dafrian, S.S. serta Danramil dan para babinsa melaksanakan peninjauan dan pengecekan tiga lokasi rencana pembangunan Pompa Hidram di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (07/08/2021).

Tiga lokasi yang dimaksud yaitu di Desa Reknamo Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, Desa Oebola dalam Kecamatan Fatuleu dan Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang.

Disela-sela pengecekan tersebut, Komandan Korem 161/WS Brigjen TNI Legowo berbincang-bincang dengan kepala Desa, Tokoh Agama beserta masyarakat yang ada di lokasi peninjauan Pompa Hidram, hal ini terkait dengan kondisi sumber air yang harus terus mengalir serta tempat pemasangan Pompa Hidram termasuk saluran pipa dan bak penampungan air yang bisa dijangkau oleh masyarakat. 

Danrem 161 Wira Sakti mengharapkan kerjasama seluruh pihak baik dari Desa maupun masyarakat dalam mendukung dan membantu proses pembangunan Pompa Hidram. 

“Kepala Desa harus pastikan kondisi pipa yang akan dilalui saluran air sehingga tidak ada permasalahan yang timbul setelah pemasangan Pompa Hidram dan sarana pendukung lainnya, contoh saat ini lagi musim kering kita harus betul-betul perhatikan pipa air jangan sampai pada saat ada kebakaran pipa tersebut ikut terbakar, untuk itu, kepala Desa harus mensosialisasikannya kepada masyarakat supaya tetap terjaga,” himbauannya.

“Jadi pembangunan Pompa Hidram ini untuk kepentingan masyarakat, kami berharap masyarakat bisa membantu pembangunan instalasi Pompa Hidram seperti pipa maupun bak penampung airnya sehingga air bisa mengalir ke rumah-rumah warga,” jelas Danrem.

Komandan Korem 161/WS ditempat yang sama juga membagikan masker kepada masyarakat yang ada di lokasi peninjauan Pompa Hidram, diharapkan masayarakat tetap menerapkan protokol kesehatan dan tetap menerapkan 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Tanggapan dari Kepala Desa Silu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Bapak Michael mengucapkan “terimakasih kepada TNI karena masyarakat disini senang sekali ketika dari TNI punya keinginan besar untuk membangun Pompa Hidram ini. Saya gambarkan untuk wilayah Desa Silu ini ada 7 Dusun dimana 7 Dusun ini untuk sumber daya alam tersedia tetapi dalam hal mengelola dan mengembangkan potensi yang ada ini yang belum maksimal sehingga hadirnya bantuan dari TNI ini yang memberikan Pompa Hidram membuat antusias masyarakat cukup luar biasa. 

“Masyarakat di Desa Silu ini sudah cukup lama berharap agar tidak memikul air dengan jarak jauh, dengan ada Pompa Hidram ini harapan masyarakat terkabul dan masyarakat Desa Silu tidak lagi memikul air dengan jarak jauh lagi,” ungkap Michael.

Bapak Michael juga menghimbau kepada warganya “agar Pompa Hidram yg disediakan oleh TNI ini nantinya kita semua harus menjaga, merawat sehingga tetap terpilihara dan kami juga sudah menunjuk warga yang muda-muda yang bisa memeliharanya ketika bapak-bapak TNI sudah selesai mengerjakan ini. Saat ini anak-anak muda yang ditunjuk oleh kami sebagai kader pemeliharaan Pompa Hidram ini sudah menerima cara merawat Pompa Hidram,” ujarnya.

Tampak hadir mendampingi Komadan Korem 161/Wira Sakti Kasiter Kasrem 161/Wira Sakti, Dandim 1604/Kupang, Pgs. Kapenrem, Danramil dan para Babinsa Kodim 1604/Kupang. (Penrem/ML/IB)

JAKARTA,mwartapedia.com —   Setelah mendapatkan mandat Bulan Juni lalu oleh Ketua Umum DPN LPPKI (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia), Advokat Azwar Siri, SH. Calon pengurus DPW LPPKI DKI Jakarta terus bergerak agar struktur kepengurusan organisasi rampung, dimana pada Juli lalu melaksanakan Zoom Meeting Silaturahmi Calon Pengurus dengan Ketua Umum sekaligus Pembekalan awal dan tanya jawab secara online.

Kelanjutan dari agenda tersebut dilaksanakanlah pada Sabtu (07-08-2021) Kopdar di Gedung BIPI Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sekaligus Deklarasi serta melengkapi persyaratan calon pengurus secara administrasi, sebelum pengajuan SK ke Pusat

Megy Aidillova, ST selaku pemegang mandat yang juga diamanahkan sebagai Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta menyampaikan sekilas tentang organisasi serta persiapan program kedepan

“Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) berbadan hukum yang dibuktikan dengan SK Menkumham RI Nomor AHU-0003270.AH.01.07. Tahun 2020 dan TDLPK No.511/256/PKTN/TDLPK/04/2020 serta tugas dan fungsi kita tercantum di UU no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, ulasnya

Sekretaris DPW LPPKI DKI Jakarta Pascal Raja Ilham Siregar, SH yang juga Ketua Posbakum (Pos Bantuan Hukum) menjelaskan beberapa contoh kasus terkait Konsumen

“Jakarta merupakan Ibukota Negara, sangat banyak permasalahan hukum khususnya mengenai konsumen ditengah-tengah masyarakat. Nanti kami setelah di SK kan resmi dari pusat (DPN LPPKI), kami akan membuka kontak Pengaduan dan Pelaporan bagi Konsumen yang mengalami kerugian, serta kami juga menerima segala permasalahan terkait penanganan Perkara Perdata, Pidana, Sengketa, dan lain-lain”, ungkap Pascal Raja Ilham Siregar yang juga Pakar Hukum Bisnis

Dr (Can) Hasdar Hanafi, M.Pd selaku Wakil Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta menambahkan terkait program yang akan dilaksanakan kedepan

“DPW LPPKI DKI Jakarta akan bergerak sesuai tugas dan fungsinya. Hak dan kewajiban konsumen, serta Hak dan Kewajiban Pelaku usaha harus kita kawal, karena tugas kita ini sudah terjabarkan di UU no.8 Tahun 1999,” ungkap Hasdar Hanafi 

Ikut memberikan Motivasi, sharing pengalaman, dan support Ketua DPW LPPKI Jawa Barat Pantas Yadiaman Siregar. 

“Saya berharap dengan terbentuknya kepengurusan DPW LPPKI DKI Jakarta, bisa bekerja secara maksimal dan profesional dalam melayani masyarakat sebagai konsumen yang harus dilindungi kenyamanan mereka dalam setiap masalah yang dihadapi sesuai dengan tugas dan fungsinya”, papar Pantas Siregar 

“LPPKI menciptakan konsumen yang cerdas dan mandiri serta pelaku usaha yang bertanggung jawab sadar hukum, dan dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing masing demi terciptanya hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan konsumen,” tegasnya.

Tampak Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris DPW LPPKI Jawa Barat Yunedi R, Ketua DPC LPPKI Bekasi Andi Anggara, Pengurus DPW LPPKI DKI Jakarta Himawan Norkanji, Mery Yuherlinda, Asti Fitria Astuti Siregar, Dedy Supriyadi, Trie Sulastriwahyuningrat, Muharmen Kurniawan, Nurul Aswad Ramadani  Foltina Rutina, Triyayu Pemahu, R. Suci Lestari, Sisca Raishya, Loedya Werdiningsih, Hj. Musliha, Rahmat Muslim, dan Toto Mardianto. Acara berlangsung lancar dengan tetap menerapkan Protokoler Kesehatan. (MG)

Maumere,mwartapedia.com — Dandim 1603/Sikka Letkol Inf Muhammad Jafar hadiri acara Louncing Pengerjaan Pompa Hidram Tahap ke III, kegiatan louncing tersebut turut disaksikan oleh Pangdam IX/Udayana melalui Vicom yang bertempat di Dusun Wolowona Desa Wolowona Kecamatan Paga Kabupaten Sikka, Kamis (5 /8/2021) pukul 07.15 Wita.

Hadir pada acara Louncing Pengerjaan Pompa Hidram Tahap ke III melalui Vicom antara lain Danramil 1603-03/Paga Letda Inf Nyoman Minggu Diana, Tokoh Masyarakat , Dinas Kehutanan dsn Personil Koramil 1603-03/Paga.

Primus Wedo,  tokoh masyarakat setempat menyamapaikan “Kami dari masyarakat dusun Wolowona Desa Wolowona  mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pangdam IX/Udy dan Bapak Dandim 1603/Sikka”.

Kami pada awalnya sangat kesusahan air dan untuk mensiasati itu kami menggunakan bambu untuk mengalirkan air dari mata air ke Desa. Adapapun bantuan pemerintah yaitu menggunakan pipa air namun penggunaan pipa air hanya menjangkau 100 meter, sehingga sebagian desa tidak memperoleh air secara merata. Masyarakatpun akhirnya harus turun untuk mengambil air di tempat yang rendah dengan medan yang cukup terjal.

Dengan adanya bantuan ini kami mengharapkan agar air ini dapat mengalir hingga ke kampung kami. Banyak anggota TNI yang bekerja sama dengan kami dari awal pembangunan fondasi hingga sekarang Pompa Hidram sudah berdiri saat ini. Kami sangat mengucapkan terimakasih atas anggota TNI yang sudah berinisiatif membantu membangun desa kami, ungkapnya. (ML/IB)

Kupang,mwartapedia.com — Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, MM, MH antusias menyambut kehadiran mesin generator oksigen di RSUD SK Lerik. Antusiasme Wali Kota tampak ketika beliau sendiri turun langsung menerima kedatangan kendaraan pengangkut mesin tersebut di pintu masuk RSUD SK Lerik dan bersama para petugas ikut mengarahkan agar mobil kontainer bisa masuk ke pelataran parkir. 

Wali Kota juga ikut menyaksikan secara langsung proses bongkar muat mesin tersebut dan meninjau ulang ruangan yang disiapkan untuk menempatkan generator oksigen itu. 

Generator oksigen generasi terbaru dan terbesar di NTT itu dipesan langsung dari Inggris dan tiba di RSUD SK Lerik, Sabtu (7/8) pagi. 

Turut mendampingi Wali Kota pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Kota Kupang, Ny. Hilda Riwu Kore Manafe beserta Direktur RSUD SK Lerik, dr. Marsiana Halek dan jajarannya. 

Kepada wartawan, Wali Kota menjelaskan generator oksigen ini sudah dipesan sejak Maret 2021 lalu untuk mengantisipasi kekurangan oksigen di RSUD SK Lerik dan Kota Kupang pada umumnya. 

Diakuinya pandemi covid 19 yang luar biasa mengakibatkan banyak orang di Indonesia bahkan seluruh dunia yang meninggal karena kekurangan oksigen. Itulah alasan akhirnya Pemerintah Kota Kupang dengan dana hasil refokusing berinisiatif untuk mengadakan generator oksigen ini. 

“Kita adakan mesin kualitas terbaik. Kita tidak mau tanggung-tanggung bantu masyarakat, harus yang terbaik. Berapapun harga yang kita siapkan untuk bantu masyarakat, harga mahal tidak sebanding dengan nyawa orang,” tegasnya. 

Wali Kota memastikan dalam waktu dekat generator oksigen ini sudah bisa difungsikan, dialirkan ke setiap ruang perawatan di RSUD SK Lerik juga diharapkan bisa membantu persediaan oksigen bagi rumah sakit lainnya di Kota Kupang bahkan untuk rumah sakit di luar Kota Kupang. 

Menurutnya dengan kehadiran generator oksigen ini, RSUD SK Lerik menjadi salah satu rumah sakit yang memiliki alat dan persediaan yang paling lengkap di Kota Kupang. 

Untuk penanganan covid, rumah sakit ini juga memiliki ventilator dan ruang isolasi bertekanan negatif yang paling banyak. Namun diakuinya rumah sakit milik Pemkot Kupang itu masih perlu tambahan tenaga dokter. 

Direktur RSUD SK Lerik, dr. Marsiana Halek pada kesempatan yang sama menambahkan, generator oksigen tersebut nantinya akan memproduksi oksigen untuk 125 kamar perawatan di RSUD SK Lerik dan mengisi 75 tabung oksigen per hari. (PKP_ans/ML/IB)

JAKARTA,mwartapedia.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, M.H membahas Warung NKRI bersama ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bekasi Raya, Doni Ardon, Direktur Eksekutif Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bekasi, Jon Soni dan Bendahara Ikatan Praktisi HRD Provinsi Jawa Barat, RR Meilani Aseaningrum di Kantor BNPT RI, Gedung BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (04/08/2021) siang.

“Warung NKRI ini merupakan wadah dialog dalam merawat dan menjaga nilai-nilai kebangsaan di dalam lingkup kementerian, lembaga, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), masyarakat, perguruan tinggi dan komunitas di seluruh Indonesia,” kata Kepala BNPT RI. 

Pelibatan SMSI Bekasi Raya, KADIN Kabupaten Bekasi dan Ikatan HRD dalam gelaran Warung NKRI tersebut merupakan konsepsi strategis, terutama dalam menangkal paham radikalisme di cluster industri. 

“SMSI Bekasi Raya dengan jejaring medianya, KADIN bersama direksi perusahaan dan Ikatan HRD yang bersentuhan langsung dengan karyawan akan memudahkan BNPT RI dalam memperkuat dan memperteguh nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat industri, khususnya,” kata Boy Rafli

Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan perlu dijaga karena kemerdekaan yang dirasakan saat ini tidak diraih dengan mudah dan penuh perjuangan.

Warung NKRI juga merupakan salah satu solusi dalam melawan narasi-narasi kebencian yang memecah belah bangsa dengan menyebarkan misinformasi dan propaganda radikalisme dan terorisme

“Narasi bersifat kebencian, tidak mengakui konstitusi dan ideologi negara kita begitu masif. Jangan sampai generasi muda dan warga negara indonesia menjadi korban propaganda mereka,” ungkap Boy Rafli.

Di tempat yang sama, Ketua SMSI Bekasi Raya, Doni Ardon menyatakan media siber yang tergabung dalam SMSI akan bersepakat membantu BNPT RI dalam mensosialisasikan paham-paham kebangsaan. 

“Kita akan kemas Warung NKRI ini di bulan September 2021, berupa Dialog Aktif secara langsung dan secara daring, sehingga masyarakat industri dapat terlibat di dalamnya, ikut berdialog dan atau sekedar menontonnya melalui Webinar Zoom, Youtube, Facebook, Istagram dan sejenisnya, sehingga dapat saling menyebarluaskan manfaat yang didapat berupa solusi kebangsaan dalam program dialog ini,” ungkap Doni Ardon. 

Komitmen senada disampaikan Direktur Eksekutif KADIN Kabupaten Bekasi Jon Soni di hadapan Kepala BNPT RI Komjen Pol Drs. Boy Rafli Amar, M.H.

Pihaknya akan mengkoordinasikan hal tersebut kepada Ketua KADIN Kabupaten Bekasi Heri Noviar agar dikomunikasi selanjutnya terhadap ketua KADIN Provinsi Jawa Barat dan Pusat.

“Saat ini sudah terdaftar sebanyak 1.800 perusahaan dalam keanggotaan KADIN dan 400 selebihnya dalam kondisi aktif berupa perpanjangan KTA dan komunikasi yang sifatnya advokasi dari KADIN terhadap industri,” kata Jon Soni.

Sementara, bendahara Ikatan Praktisi HRD Provinsi Jawa Barat, RR Meilani Aseaningrum memastikan rekan-rekan sesama HRD akan turut dilibatkan dalam pelaksanaan Warung NKRI di Bekasi.

“Saya akan mengundang temen-temen HRD untuk datang ke Warung NKRI, baik secara langsung ke lokasi maupun menontonnya secara live streaming,” ucap Meilana. 

Terlebih, apabila sosok Komjen Boy Rafli Amar hadir sebagai pembicara dalam pelaksanaan Warung NKRI tersebut.

Pengurus Forum HRD Kabupaten Bekasi yang menjabat HR/GA & Legal Manager PT Nippo Mechatronics Indonesia ini berharap kehadiran BNPT RI di cluster industri Bekasi dan Jawa Barat dapat memangkas paham-paham radikalisme dan ajaran-ajaran sesat yang mulai tumbuh kembali di lingkungan karyawan perusahaan industri. (Ml/IB)

Kupang,mwartapedia.com — Wakil Gubernur NTT, Drs. Josef A. Nae Soi, mengatakan setiap jabatan yang dimiliki harus ditandai dengan adanya kinerja untuk mampu menghasilkan kinerja yang bermanfaat bagi kemajuan daerah. 

Demikian dikatakannya saat memberikan sambutan dalam Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Jumat (6/8/2021). 

“Memiliki suatu jabatan itu tidaklah mudah. Pemilihan terhadap suatu jabatan memang ditentukan pada performance appraisal dan personal appraisal. Maka dari itu kinerja kita harus ada output dan outcome yang berguna bagi provinsi ni. Harus ada manfaatnya bagi banyak orang,” kata Wakil Gubernur.

“Jabatan yang diemban itu bukan semata milik kita sendiri, itu adalah berkah dari sang pencipta bagi kita dengan memiliki tanggung jawab sesuai amanatnya. Hidup kita ini adalah milik pencipta dan kita hanya pada hak guna pakai. Maka harus menggunakan jabatan sesuai dengan pelayanan kinerja bagi orang lain dan daerah,” ujar Wakil Gubernur.

Ia mengatakan, sejauh ini sudah ada perubahan mindset dari para ASN bukan lagi melakukan garapan tetapi melakukan kerja. Oleh sebab itu saat ini dibutuhkan kiat-kiat, strategi, taktik dan dibutuhkan kerja sama yang luar biasa.

“Kalau kita memaknai perjalanan Saya dan Bapak Gubernur selama 3 tahun ini boleh saya katakan masih banyak kekurangan yang harus kita benahi, saat ini memang kita sudah bangkit namun belum memenuhi apa yang dinamakan dengan sejahtera,” tambahnya. 

“Kita juga dituntut untuk aset-aset kita harus diberdayakan. Lahan harus dimanfaatkan jangan dibiarkan begitu saja kita harus aktif kelola lahan kita dengan baik. Juga sektor pariwisata sebagai prime mover pembangunan, sektor peternakan, pertanian, kelautan yang harus kita kembangkan dengan lebih maksimal,” jelanya.

“Saya juga meminta kita semua untuk tetap bergandengan tangan.  Kami sangat mengharapkan disisa 2 tahun kepemimpinan kami ini bisa ada perubahan dan loncatan yang lebih baik untuk memajukan daerah dan masyarakat yang sejahtera. Bekerjalah dengan hati yang bergembira. Tantangan apapun harus dilalui dengan hati yang gembira,” tambah Beliau.

Pejabat yang dilantik diantaranya : 

1. Johanna E. Lisapally SH, M.Si

 Jabatan Lama : Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi NTT.. Jabatan Baru : Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT.

2.  Dr. Drs. Zet Sony Libing, M.Si.

Jabatan Lama : Kepala Badan dan Pendapatan Aset Daerah Provinsi NTT. Jabatan Baru  : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT

3. Ganef Wurgiyanto A.Pi

Jabatan Lama : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT. Jabatan Baru : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT

4. Dr. Drs. Jelamu Ardu Marius, M.Si

Jabatan Lama : Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. Jabatan Baru : Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan 

5. Alexon Lumba, SH, M.Hum

Jabatan Lama : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT. Jabatan Baru : Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT

6. Ambrosius Kodo, S.Sos

Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT. Jabatan Baru : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

7. Dra. Fluori Rita Wuisan, MM

Jabatan lama : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Setda Provinssi NTT. Jabatan Baru : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT (Bi5o AP/ML/IB)