Kupang,nwartapedia.com  — Di balik geliat pembangunan Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan dan kesehatan, kisah cinta dua sosok muda yang penuh dedikasi menjadi angin segar bagi generasi penerus. Stevanus Joseph Piru Wanda dan Anna Maria Enggelina Toasu, dua insan yang tumbuh dalam semangat pelayanan, siap melangkah ke jenjang pernikahan dengan komitmen bersama: mengabdi dan mencintai dalam satu tarikan napas.

Steven, guru muda di SMAN 6 Kupang, dikenal sebagai pendidik yang bersemangat, kreatif, dan dekat dengan murid.

Di lingkungan sekolah, ia bukan hanya pengajar, tapi juga motivator dan sahabat bagi para siswa.

Sementara di luar kelas, hatinya telah tertambat pada Anna, sang pujaan hati yang juga seorang pelayan masyarakat.

Anna, dokter umum yang baru saja resmi menjadi CPNSD Kabupaten Kupang, kini bertugas di Puskesmas Oemasi, Kecamatan Nekamese.

Dikenal sebagai pribadi yang lembut dan penuh kepedulian, Anna memilih jalur pengabdian di wilayah pedesaan sebagai bentuk nyata dari panggilan hidupnya untuk melayani sesama.

Pertemuan mereka bermula tiga tahun silam di Desa Oemofa, dalam sebuah kegiatan bakti sosial terpadu antara dunia pendidikan dan kesehatan.

Steven saat itu menjadi koordinator pelatihan literasi, sementara Anna tergabung dalam tim medis. Dari kerja sama yang intens dan saling mendukung, benih kagum mulai tumbuh, disusul oleh cinta yang perlahan mengakar kuat.

Kini, setelah menapaki jalan panjang bersama, keduanya memutuskan untuk mengikat janji dalam pernikahan sakral yang akan digelar 27 Juni 2025 di Gereja Santo Fransiskus dari Assisi, Kolhua – Kupang.

“Kami percaya cinta bukan hanya soal rasa, tapi soal komitmen dan panggilan. Kami ingin membangun keluarga yang berdampak, walau sederhana. Tidak hanya untuk kami berdua, tapi juga bagi mereka yang kami layani,” tutur Steven penuh keteguhan.

Cinta yang Tumbuh Bersama Misi

Kisah mereka adalah gambaran bagaimana cinta bisa tumbuh dari semangat melayani. Di tengah kesibukan sebagai guru dan dokter, Steven dan Anna tak pernah lelah mengabdikan waktu dan tenaga untuk masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih.

Bagi Anna, menjadi dokter di daerah terpencil bukanlah keterpaksaan, melainkan panggilan.

Sementara bagi Steven, menjadi guru bukan sekadar profesi, tapi misi untuk mencerdaskan dan membentuk karakter anak bangsa.

“Pelayanan itu tidak akan pernah selesai, dan cinta kami pun semoga juga demikian — terus bertumbuh, bersama dengan pengabdian yang kami jalani,” ungkap Anna dengan senyum lembut.

Cinta untuk Flobamorata

Keduanya adalah representasi anak muda Nusa Tenggara Timur yang tidak hanya berbicara soal masa depan pribadi, tapi juga masa depan daerah.

Mereka percaya bahwa keluarga yang mereka bangun nanti bisa menjadi kekuatan kecil yang ikut menopang mimpi besar: Flobamorata yang maju, sehat, dan cerdas.

Kisah Steven dan Anna bukan kisah cinta biasa. Ini adalah cerita tentang dua hati yang saling menemukan di jalan pelayanan, dan kini bersatu untuk membangun masa depan yang lebih baik bukan hanya untuk diri mereka, tapi juga untuk masyarakat yang mereka cintai.

Selamat menempuh hidup baru, Steven dan Anna. Cinta kalian adalah cahaya bagi banyak orang. (Goe)

Oleh: Heryon Bernard Mbuik

Kupang,nwartapedia.com  – Ada satu kesalahan tafsir yang terus berulang dalam sistem pendidikan kita: kita membebani sekolah dengan tanggung jawab besar, tapi melupakan siapa yang harus menakhodainya.

Kita menginginkan sekolah yang otonom, kreatif, partisipatif. Kita memimpikan pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Lalu muncullah jargon “Manajemen Berbasis Sekolah” (MBS).

Namun ketika jargon ini diturunkan ke level operasional, sekolah justru dibiarkan seperti kapal yang dilepas ke tengah laut tanpa kompas, tanpa nakhoda.

Lantas siapa yang semestinya memainkan peran strategis itu?Jawabannya sederhana: kepala sekolah. Tapi bukan kepala sekolah administratif. Yang kita butuhkan adalah kepala sekolah pemimpin.

MBS Bukan Manual Operasional, Tapi Revolusi Budaya

Manajemen Berbasis Sekolah seharusnya menjadi terobosan: memberdayakan sekolah untuk mengambil keputusan sendiri, mengelola sumber daya secara mandiri, dan membangun kualitas pendidikan dari bawah.

Tapi nyatanya, banyak sekolah masih terperangkap dalam praktik-praktik lama terpusat, birokratis, dan tanpa arah inovasi.

Mengapa? Karena kita terlalu fokus pada struktur, dan lupa pada aktor.
Dalam riset yang saya lakukan di SD Inpres Bertingkat Oebobo 2, Kota Kupang, saya mencoba mengukur sejauh mana kepemimpinan kepala sekolah berkontribusi terhadap keberhasilan MBS.

Hasilnya tak main-main: koefisien korelasi sebesar 0,849. Ini bukan angka sepele ini adalah alarm keras yang menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat, MBS hanya akan menjadi papan nama.

Model regresi bahkan menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu poin skor kepemimpinan kepala sekolah akan diikuti oleh peningkatan hampir satu poin (0,947) dalam skor pelaksanaan MBS.

Artinya, ketika kepala sekolah memimpin dengan arah yang jelas, kultur sekolah ikut berubah: guru lebih berani bereksperimen, siswa lebih aktif, dan komunitas sekolah mulai merasa memiliki.

Pemimpin, Bukan Manajer Kurikulum
Di banyak sekolah, kepala sekolah masih diposisikan sebagai “penjaga gawang” administrasi.

Energinya tersedot untuk menandatangani dokumen BOS, mengisi laporan daring, atau sekadar memastikan jadwal pelajaran tidak bentrok. Padahal sekolah bukan pabrik, dan pendidikan bukan produksi massal.

Kepala sekolah seharusnya adalah penggerak perubahan.

Ia harus menjadi arsitek pembelajaran, pemantik dialog, dan penjaga visi institusi pendidikan.

Kepemimpinan yang efektif dalam konteks MBS menuntut tiga hal:
Visioner, mampu menetapkan arah jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan lokal. Partisipatif, membuka ruang kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat.

Berani berinovasi, meski tanpa jaminan langsung dari birokrasi di atasnya.
Sekolah dengan kepala sekolah seperti ini akan punya denyut hidup yang nyata.

Ruang guru jadi tempat diskusi, bukan sekadar ruang absen. Rapat staf jadi arena berbagi gagasan, bukan sekadar dengar pengumuman.

Mengubah Otonomi Menjadi Energi
MBS sering kali dipahami sebagai “kemerdekaan” sekolah.

Tapi otonomi tanpa kepemimpinan justru berubah jadi kebingungan. Banyak sekolah tak tahu harus mulai dari mana, tak berani mengambil langkah inovatif karena takut salah, dan akhirnya kembali pada cara-cara lama yang nyaman tapi stagnan.

Disinilah peran kepala sekolah menjadi krusial. Ia adalah jembatan antara semangat otonomi dan kenyataan lapangan.

Kepemimpinannya yang menentukan apakah otonomi akan menjadi ruang tumbuh atau jurang resah.

Di sekolah tempat saya meneliti, kepala sekolah aktif melibatkan guru dalam perencanaan, membuka forum diskusi dengan orang tua, dan melakukan evaluasi bukan sekadar sebagai kewajiban, tapi sebagai alat refleksi bersama. Model ini bisa direplikasi, tapi hanya jika kepala sekolah dipersiapkan secara serius.

Mengapa Banyak Kepala Sekolah Gagal?

Jawabannya tidak tunggal, tapi bisa ditarik pada dua simpul: pelatihan yang seragam dan sistem yang mengekang.
Mayoritas pelatihan kepala sekolah di Indonesia masih berorientasi pada administrasi.

Modul-modulnya diisi dengan peraturan, teknis laporan, dan tata kelola keuangan. Jarang sekali pelatihan yang membekali mereka dengan keterampilan manajemen perubahan, kepemimpinan etis, atau komunikasi transformasional.

Padahal, dalam era pendidikan yang disruptif, kepala sekolah tidak cukup hanya tahu aturan. Ia harus bisa menghidupkan nilai.

Selain itu, sistem pendidikan kita sendiri belum sepenuhnya mendukung kepala sekolah untuk mengambil risiko. Mereka sering kali takut melangkah karena terikat aturan yang kaku dan pengawasan yang lebih fokus pada kelengkapan dokumen ketimbang kualitas proses.

Saatnya Percaya pada Pemimpin Sekolah
Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 Ayat 1, jelas disebutkan bahwa MBS memberi otonomi kepada sekolah untuk mengelola kegiatan pendidikan. Tapi otonomi itu akan sia-sia jika kita tak menaruh kepercayaan pada kepala sekolah untuk benar-benar memimpin.

Karena pada akhirnya, keberhasilan pendidikan tidak ditentukan oleh seberapa lengkap format evaluasi atau seberapa ketat supervisi dilakukan, tapi oleh seberapa kuat kepemimpinan di level paling dekat dengan siswa.

MBS hanya bisa berhasil jika kita berhenti melihat kepala sekolah sebagai pelaksana teknis dan mulai menempatkannya sebagai pemimpin strategis.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Redesain total pelatihan kepala sekolah: Fokus pada kepemimpinan transformasional, komunikasi strategis, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Beri ruang untuk inovasi dan kegagalan yang produktif: Jangan hukum sekolah yang mencoba dan gagal; dampingi mereka untuk bangkit dan belajar.
Dorong pengawasan berbasis proses, bukan hanya dokumen: Evaluasi harus mendorong dialog, bukan sekadar checklist.

Libatkan masyarakat sebagai mitra, bukan penonton: MBS adalah sistem kolaboratif, bukan kerja satu arah dari sekolah.

Penutup: Dari “Kepala Sekolah” Menjadi “Pemimpin Sekolah”

Jika Anda seorang guru, lihatlah kepala sekolah Anda. Apakah ia hanya sekadar mengurus surat atau benar-benar hadir dalam pembelajaran Anda?

Jika Anda orang tua murid, lihatlah sekolah anak Anda. Apakah visi sekolahnya hidup dalam tindakan atau sekadar tempelan di dinding?

Dan jika Anda pemangku kebijakan, tanyakan pada diri Anda: apakah kita sedang membentuk pemimpin sekolah, atau hanya petugas administrasi pendidikan?

Karena pada akhirnya, perubahan dalam pendidikan tidak akan lahir dari sistem yang besar dan jauh. Ia akan lahir dari ruang guru yang kecil, kelas yang hangat, dan pemimpin sekolah yang tak hanya hadir, tapi menggerakkan.

Penulis : Heryon Bernard Mbuik sebagai Dekan FKIP Universitas Citra Bangsa

Kupang,nwartapedia.com  – Di balik pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Sikka Flores NTT, terdapat sosok pekerja keras yang bekerja dalam diam namun berdampak besar Bernardus Take Atawolo, S.Kom.

Dengan moto hidup “Berkarya dengan tulus dan kebaikan sambil percaya kepada Tuhan”,

pria kelahiran Lembata, 15 Desember 1975 ini telah mengabdikan lebih dari dua dekade hidupnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas.

Saat ini, Bernardus menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka, dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b) dan eselon III-A.

Dari balik meja kerjanya di Jalan R.A. Kartini Nomor 26, Maumere, ia mengatur berbagai urusan strategis keuangan daerah. Meski posisinya berada di struktur tengah, perannya krusial: mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan dan pengelolaan aset daerah yang menyentuh langsung kepentingan publik.

Perjalanan Panjang yang Ditempuh dengan Konsistensi

Dibesarkan di Lembata sebagai anak kampung biasa, Bernardus melewati masa kecil yang sederhana namun penuh semangat belajar.

Pendidikan dasarnya ia tempuh di SDK Balurebong (1983–1989), lalu berlanjut ke SMPN Lewoleba (1989–1992), dan SMAN Lewoleba, jurusan Ilmu Fisika (1992–1995).

Minatnya terhadap teknologi informasi membawanya merantau ke Makassar dan menyelesaikan studi di Universitas Satria Makassar, jurusan Teknik Informatika, tahun 2000.

Keputusannya untuk pulang kampung dan menjadi ASN di Kabupaten Sikka pada tahun 2002 menjadi titik awal pengabdiannya.

Ia memulai dari bawah, sebagai CPNSD di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Berkat kerja tekun dan kecakapan administrasi serta teknologi, kariernya terus menanjak.

Ia dipercaya memegang berbagai jabatan strategis di bidang teknologi informasi, perencanaan keuangan, hingga bidang perbendaharaan.

Pemimpin yang Tulus, Disiplin, dan Penuh Dedikasi

Dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh perhitungan, dan konsisten, Bernardus adalah tipe pemimpin yang tak gemar banyak bicara, tetapi selalu hadir dengan solusi.

Ia menyebut ketulusan dan kebaikan sebagai dasar pijakan hidupnya nilai yang ia warisi dari tanah kelahirannya di Lembata, dan yang ia praktikkan setiap hari, baik dalam tugas formal maupun dalam interaksi sosial di tengah masyarakat Wailiti, tempat ia kini tinggal bersama keluarganya.

Warga mengenalnya sebagai pribadi yang rendah hati, rajin hadir dalam kegiatan lingkungan, dan tidak segan memberikan waktu maupun pikiran demi kepentingan bersama.

Meski berada dalam struktur birokrasi yang sering kali rumit dan penuh tekanan, Bernardus tetap menjaga semangat pelayanan dan integritasnya. Ia percaya bahwa ASN bukan hanya profesi, tetapi bentuk nyata pengabdian kepada bangsa dan daerah.

Tantangan dan Harapan

Dengan masa kerja lebih dari 22 tahun, Bernardus tentu telah menghadapi berbagai tantangan—mulai dari transisi sistem keuangan manual ke digital, keterbatasan anggaran, hingga beban administratif yang berat.

Namun semuanya ia hadapi dengan sikap profesional. Ia mendorong modernisasi sistem keuangan dan pengelolaan aset dengan pendekatan teknologi, sekaligus memperkuat tata kelola yang akuntabel.

Dalam pandangannya, transparansi dan efisiensi keuangan daerah hanya dapat tercapai bila didukung oleh kolaborasi yang solid antarunit kerja dan SDM yang kompeten serta berintegritas.

Ia pun menaruh harapan pada generasi muda ASN untuk terus belajar, tidak cepat puas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan pelayanan.

Bernardus Take Atawolo adalah representasi nyata dari seorang birokrat yang bekerja dalam senyap namun menanam jejak kebaikan dalam sistem pemerintahan.

Baginya, pengabdian bukan untuk kemewahan atau popularitas, tetapi soal memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dengan moto “berkarya dengan tulus dan kebaikan Sambil berharap pada Tuhan,” ia terus berjalan, menebar pengaruh positif dari balik meja kerja, demi kemajuan Kabupaten Sikka yang lebih tertib, bersih, dan sejahtera (goe).

Kupang,nwartapedia.com — Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang bersama Puskesmas Naioni dan Pemerintah Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang, melaksanakan kegiatan Active Case Finding (ACF) dan Skrining Tuberkulosis (TB) Paru sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam upaya menuju Eliminasi TB tahun 2030.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei mahasiswa Program Sarjana Terapan Keperawatan dan laporan dari Puskesmas Naioni yang menemukan 13 warga penderita TB Paru di wilayah Kelurahan Naioni.

Skrining Aktif dengan Alur Pelayanan 5 Meja

ACF dan skrining TB dilakukan melalui Alur Pelayanan 5 Meja, yang merupakan standar dalam pelayanan kesehatan primer dan kegiatan lapangan di posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.

Proses skrining dilakukan secara kolaboratif oleh dosen dan mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan ACF serta telah lulus mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, Penyakit Tropis, dan Manajemen Keselamatan Pasien.

Meja 1: Registrasi dan Pendaftaran

Peserta diterima dan didaftarkan oleh mahasiswa yang dibimbing oleh:

• Dr. Florentianus, SKp., M.Kes
• Maria M.V.B. Aty, SKep., Ns., M.Kep
• Yustinus Rindu, SKep., Ns., M.Kep
• Rini Pujiyanti, SKep., Ns., M.Kep

Peserta dicatat identitasnya, diberikan nomor urut, serta dijelaskan proses skrining yang akan dijalani.

Meja 2: Skrining Gejala dan Faktor Risiko

Didampingi oleh:

• Dr. Aemilianus Mau, SKep., Ns., M.Kep
• Yuliana Dafroyati, SKep., Ns., M.Kep
• Antonia Hamu, SKep., Ns., M.Kep
• Fransiskus S. Onggang, SKep., Ns., M.Kep

Wawancara dilakukan untuk menggali gejala TB seperti batuk ≥ 2 minggu, demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan riwayat kontak erat. Peserta dengan gejala atau faktor risiko dirujuk ke Meja 3.

Meja 3: Pemeriksaan Penunjang

Didampingi oleh:

• Simon Sani Kleden, SKep., Ns., M.Kep
• Dr. Margaretha Telly, SKep., Ns., MPh., Ph.D
• Sabinus Kedang, SKep., Ns., M.Kep
• Domianus Namuwali, SKep., Ns., M.Kep

Pemeriksaan dilakukan melalui pengambilan sampel dahak dan foto toraks menggunakan alat X-Ray Portable milik Klinik Pratama Jurusan Keperawatan Poltekkes Kupang untuk memastikan diagnosis TB.

Meja 4: Konseling dan Edukasi

Didampingi oleh:

• Dr. Ina Debora Ratu Ludji, SKp., M.Kes
• Aben B.Y. Romana, SKep., Ns., M.Kep
• Fitri Handayani, SKep., Ns., M.Kep
• Dominggos Gonsalves, SKep., Ns., M.Sc

Peserta diberi pemahaman tentang proses pengobatan TB, pentingnya pengobatan tuntas, serta edukasi tentang etika batuk, pemakaian masker, dan teknik pembuangan dahak yang higienis.

Meja 5: Tindak Lanjut dan Rujukan

Didampingi oleh:

• Dr. Emiliana Erningwati Akoit, SKep., Ns., M.Kep
• Yulianti K. Banhae, SKep., Ns., M.Kep
• Trivonia Sri Nurwela, SKep., Ns., M.Kep
• Mariana Oni Bethan, SKep., Ns., M.Kep
• Petugas dari Puskesmas Naioni

Pasien positif TB dirujuk ke Puskesmas untuk pengobatan lanjutan. PMO (Pengawas Minum Obat) dari keluarga atau kader ditunjuk untuk memantau kepatuhan pasien dalam menjalani terapi.

Komitmen Menuju Eliminasi TB 2030

Koordinator kegiatan menegaskan bahwa keberhasilan program ACF bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah setempat, hingga partisipasi aktif masyarakat.

Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menemukan kasus TB secara dini, tetapi juga meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pengobatan TB secara tuntas.

Poltekkes Kemenkes Kupang berharap kegiatan serupa dapat diperluas ke wilayah lain di Kota Kupang sebagai bagian dari komitmen bersama untuk menurunkan angka kejadian TB dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas TB. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Kota Kupang menunjukkan komitmen dalam mendukung pengembangan olahraga inklusif bagi penyandang disabilitas.

Hal ini tercermin dalam audiensi antara Wakil Wali Kota Kupang, Serena Cosgrova Francis, S.Sos., M.Sc., dengan jajaran pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) di Lantai 1 Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (24/6).

Audiensi ini menjadi ajang penguatan sinergi antara Pemkot Kupang dan NPCI, khususnya dalam memajukan olahraga bagi kelompok disabilitas di Kota Kupang.

Ketua NPCI Provinsi NTT, Viktor Haning, hadir bersama Sekretaris NPCI NTT Albert Vinsen Rehi, dan sejumlah pengurus NPCI Kota Kupang, antara lain Ketua Wilfridus F. P. Wene, Wakil Ketua Bidang Organisasi Cristoforis Charles Renggo, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Tatik Setyawati, serta Wakil Ketua Bidang Perencanaan, Kesejahteraan, dan Pendidikan Feby Priskila Fransie.

Wakil Wali Kota didampingi oleh Penjabat Sekda Kota Kupang Ignasius R. Lega, S.H., dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang, Daud N. Nafi, S.STP., M.M.

Dalam pemaparannya, Viktor Haning menjelaskan bahwa NPCI merupakan lembaga resmi pembina olahraga bagi penyandang disabilitas dari tiga kelompok: daksa (fisik), netra (penglihatan), dan grahita (intelektual). NPCI telah memiliki cabang di beberapa daerah di NTT seperti Ende, Belu, TTS, dan Manggarai.

“Kami berterima kasih atas perhatian Pemkot Kupang yang sudah membuka ruang dialog dan kerja sama. Kami harap dukungan ini dapat dilanjutkan terutama dalam pelantikan pengurus NPCI Kota Kupang yang baru terbentuk,” ungkap Viktor.

Sementara itu, Ketua NPCI Kota Kupang, Wilfridus F. P. Wene, menambahkan bahwa pihaknya masih mengelola kegiatan secara mandiri dan berharap adanya dukungan fasilitas serta anggaran dari pemerintah daerah untuk pembinaan atlet disabilitas secara lebih maksimal.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Serena Cosgrova menegaskan bahwa Pemkot Kupang membuka ruang kerja sama yang seluas-luasnya bagi NPCI sebagai mitra strategis.

“Pemkot Kupang memandang penting kehadiran NPCI sebagai bagian dari upaya menciptakan kesetaraan akses dalam bidang olahraga. Kami siap memfasilitasi kegiatan NPCI yang berdampak positif bagi masyarakat, terutama kelompok disabilitas,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kesiapan Pemkot untuk memfasilitasi pelantikan resmi pengurus NPCI Kota Kupang dalam waktu dekat dan menyediakan akses penggunaan ruang pemerintah, seperti Aula Rumah Jabatan Wali Kota, Aula Rumah Jabatan Wakil Wali Kota, serta ruang rapat lainnya.

Lebih jauh, Serena menegaskan bahwa Pemkot Kupang berkomitmen membenahi fasilitas publik agar lebih ramah disabilitas. “Kita ingin membangun kota yang benar-benar inklusif dan memberikan ruang setara bagi semua warganya,” tegasnya.

Audiensi ditutup dengan semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk terus menjalin komunikasi intensif antara Pemerintah Kota Kupang dan NPCI.

Sinergi ini diharapkan mampu mendorong kemajuan olahraga disabilitas dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Kupang. ***

Kupang,nwartapedia.com — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN RI, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, mengunjungi keluarga berisiko stunting di Kelurahan Sikumana, Kota Kupang, pada Selasa (24/6/2025).

Turut mendampingi dalam kunjungan ini Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis, S.Sos., M.Sc., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Drg. Iien Adriany, M.Kes., dan Penjabat Sekda Kota Kupang Ignasius R. Lega, S.H.

Kunjungan dilakukan secara mendadak menyusul batalnya agenda kunjungan kerja Menteri Wihaji ke Kabupaten Lembata dan Flores Timur akibat erupsi Gunung Ile Lewotolok. Abu vulkanik dari erupsi tersebut mengganggu penerbangan dan memaksa Menteri dan rombongan mengalihkan kegiatan ke Kota Kupang.

“Ini kunjungan mendadak karena dari Rote saya sebenarnya dijadwalkan ke Lembata. Tapi karena erupsi dan abu vulkanik, tidak bisa mendarat, baik di Lembata maupun Larantuka. Jadi kami berinisiatif mengunjungi keluarga berisiko stunting di Kota Kupang,” ujar Menteri Wihaji.

Menteri Wihaji bersama rombongan mengunjungi rumah keluarga Jeni Humsibu, warga Kelurahan Sikumana, yang anaknya mengalami stunting. Ia menegaskan pentingnya intervensi nyata dan edukasi berkelanjutan terhadap keluarga berisiko stunting.

“Setelah saya cek, secara fakta anak tersebut memang mengalami ketidakseimbangan antara tinggi badan, berat badan, dan usia. Ini menjadi perhatian kita semua. Edukasi mengenai pencegahan stunting harus terus digencarkan,” tambahnya.

Menteri juga menyampaikan bahwa meskipun angka stunting di NTT masih tinggi, sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah diyakini mampu menurunkan prevalensi kasus.

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya atas perhatian Mendukbangga terhadap persoalan stunting di NTT.

“Terima kasih atas kunjungan Pak Menteri. Kemarin beliau sudah ke Rote, dan hari ini secara mendadak hadir di Kota Kupang. Ini membuktikan bahwa penanganan stunting memang menjadi prioritas,” kata Gubernur Melki.

Ia menegaskan bahwa setelah kunjungan ini, pihaknya bersama seluruh kepala daerah di NTT akan memperkuat sinergi untuk menindaklanjuti catatan-catatan dari Menteri Wihaji.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Serena C. Francis juga menyampaikan terima kasih dan harapannya agar kerja sama antara pemerintah daerah dan pusat terus terjalin erat.

“Kota Kupang patut bersyukur karena angka stunting terus menurun setiap tahun. Namun tentu kami tetap butuh penguatan, baik dari segi monitoring, evaluasi, maupun edukasi. Kami berharap bantuan dan perhatian dari pusat terus berlanjut,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Wihaji juga menyerahkan bantuan berupa paket sembako kepada keluarga berisiko stunting sebagai bentuk perhatian dan dukungan langsung dari pemerintah.

Kunjungan ini menandai komitmen kuat pemerintah dalam menekan angka stunting secara nasional, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat prevalensi tinggi seperti NTT. ***

Kupang,nwartapedia.com  – Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga dan melestarikan situs bersejarah Benteng Concordia yang terletak di dalam kompleks TNI AD Kompi Senapan A Yonif 743/PSY, Kelurahan Fatufeto, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Sertu Ady Irawan, Batih (Bintara Pelatih) Kompi A Yonif 743/PSY Kupang, menyampaikan hal tersebut saat menyaksikan secara langsung pemasangan tanda pengenal situs budaya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di lokasi benteng, Selasa (24/6).

“Benteng Concordia merupakan bagian dari cerita sejarah peninggalan penjajahan, khususnya pada masa Perang Dunia di Indonesia dan juga di Kota Kupang. Karena itu, kami dari TNI, atas nama pimpinan Komandan Batalyon Letkol Inf Hery Mujiono, mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga keberadaan situs ini,” ujar Sertu Ady Irawan kepada media.

Ia menegaskan bahwa TNI akan selalu siap mendukung pemerintah dalam pelestarian aset sejarah yang ada di wilayahnya. Menurutnya, situs seperti Benteng Concordia adalah saksi bisu perjuangan masa lampau yang patut dihargai dan dikenalkan kepada generasi muda.

“Kami juga berharap generasi muda bisa lebih mengenal sejarah perjuangan dan penjajahan melalui situs-situs seperti ini, sehingga rasa nasionalisme mereka terus tumbuh,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Drs. Dumuliahi Djami, secara terpisah di kantornya pada hari yang sama menjelaskan bahwa pihaknya melalui Bidang Kebudayaan sejak beberapa hari terakhir sedang melakukan penancapan papan tanda pengenal di sedikitnya 12 (dua belas) unit situs budaya yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Kupang.

Ia menambahkan bahwa seluruh situs tersebut telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kupang sebagai Situs Budaya yang perlu dilindungi dan dijaga keberadaannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya lokal agar tidak punah oleh waktu dan pembangunan,” kata Dumuliahi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk instansi TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan kaum muda, untuk turut serta menjaga dan merawat situs budaya yang ada sebagai bagian dari identitas sejarah Kota Kupang.(goe Betekeneng)

Rote Ndao,nwartapedia.com  — Langit cerah mengiringi langkah Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Dr. Wihaji, saat menginjakkan kaki di Lapangan Bola Kaki Christian Dillak, Ba’a – Kabupaten Rote Ndao, dalam rangka membuka Puncak Pelayanan KB Serentak sekaligus meresmikan Rencana Aksi Konsorsium Perguruan Tinggi untuk NTT, Senin (23/6).

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-32, sekaligus menjadi tonggak penting dimulainya gerakan kolaboratif pentahelix untuk menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di tanah air  dimulai dari provinsi kepulauan paling selatan Indonesia.

Turut mendampingi Menteri Wihaji, Pembina Dharma Wanita Persatuan Kemendukbangga/BKKBN RI Uni Wihaji, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Bupati Rote Ndao Paulus Henuk, Wakil Bupati Apremoi D. Dethan, serta para pejabat tinggi pusat dan daerah lainnya.

Dalam sambutannya, Menteri Wihaji menegaskan dua tugas pokok yang diembannya sesuai amanat Presiden: pelayanan kependudukan dan pembangunan keluarga. Ia menyoroti pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai fase emas dalam pencegahan stunting.

“Kalau kita terlambat, dampaknya bisa permanen. IQ anak menurun, hanya 20 persen yang bisa diselamatkan setelah lewat 1000 HPK. Karena itu, negara harus hadir sejak dini, mendampingi ibu hamil, calon pengantin, hingga keluarga risiko stunting,” ujar Wihaji penuh penekanan.

Ia menyebut NTT sebagai provinsi yang strategis untuk menjadi model nasional percepatan penurunan stunting. Kolaborasi lintas sektor — dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, swasta, hingga organisasi kemasyarakatan — terus diperkuat.

“Stunting ini musuh bersama. Kita harus keroyok bersama. Bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh bangsa,” tambahnya.

Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, dalam laporannya mengungkapkan bahwa 8.110 dari 19.890 keluarga yang diverifikasi tahun 2024 masuk dalam kategori Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Sementara itu, data Mei 2025 mencatat 1.843 balita stunting, atau 16,6 persen dari total balita. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan angka provinsi yang tercatat 32,4 persen (SSGI 2024), namun tetap lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 19,8 persen.

Untuk mendukung pencegahan kehamilan berisiko, Pemkab Rote Ndao melaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh Puskesmas, menyasar 200 akseptor, termasuk 40 akseptor MKJP di Puskesmas Ba’a.

Henuk juga menyoroti kekurangan tenaga penyuluh KB (PLKB) di daerahnya. Dari 119 desa dan kelurahan, baru terdapat 26 penyuluh aktif. Ia berharap pemerintah pusat menambah formasi untuk memperkuat layanan KB dan pendampingan keluarga.

Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, dalam sambutannya dengan tegas menyatakan bahwa angka stunting di NTT masih tinggi, yaitu 37 persen, meski menurun dari tahun sebelumnya.

“Masih banyak keluarga yang mendahulukan beli rokok, sirih pinang, dan minuman keras daripada makanan bergizi. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi budaya konsumsi yang harus diubah melalui edukasi dan teladan,” tandasnya.

Ia menyebut, hanya dengan kampanye gizi yang masif, edukasi berkelanjutan, dan aksi nyata di lapangan, generasi NTT yang sehat dan cerdas dapat terwujud.

Sebagai bentuk penghargaan masyarakat adat Rote, Menteri Wihaji dianugerahi gelar adat “Mane Mana Lopolinu Ume’lo”, yang berarti Pangeran Pelindung Rumah Tangga. Gelar ini menjadi simbol komitmen kuat pemimpin nasional dalam menjaga ketahanan keluarga dari lini paling dasar.

Sebelumnya, Wihaji menegaskan bahwa kunjungannya ke Rote Ndao merupakan balasan atas undangan para kepala daerah NTT ke Jakarta pada Maret 2025 lalu, serta bagian dari strategi besar membangun Indonesia dari pinggiran melalui kolaborasi nyata.

Kegiatan ditutup dengan Pelepasan Kirab Bangga Kencana, serta Kick Off Kolaborasi Multipihak dalam percepatan penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berbagai bantuan konkret juga diberikan, di antaranya Bantuan nutrisi dan pengadaan air bersih dari BAZNAS,  Jamban Sehat dari Ikatan Penyuluh KB (IPeKB) Rote Ndao Dan Program GENTING (Gerakan Penurunan Stunting Terintegrasi) dari Bank Mandiri

Acara monumental ini juga dihadiri oleh Wamen Kependudukan Ratu Ayu Isana Bagoes Oka, para bupati dari kabupaten sekitar (secara daring), Deputi BKKBN RI, perwakilan perguruan tinggi, perbankan, dan keluarga risiko stunting.

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan ini tak hanya menjadi peringatan Harganas, tapi juga menjadi tonggak awal perubahan besar dari Rote Ndao untuk Indonesia: membangun keluarga sehat, anak-anak kuat, dan masa depan tanpa stunting. ***

Kupang,nwartapedia.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang melalui Bidang Kebudayaan melakukan pemasangan papan penanda Situs Budaya di lokasi eks pemakaman penjajahan Belanda yang terletak di Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, pada Senin (23/6).

Kepala Bidang Kebudayaan, Serlin Marlis Tiro, S.STP., MM., dalam kunjungan tersebut mengimbau masyarakat sekitar dan pemerintah kelurahan untuk turut menjaga dan merawat situs bersejarah ini.

Ia menegaskan bahwa keberadaan eks pemakaman Belanda merupakan bagian penting dari memori sejarah Kota Kupang yang harus dihargai dan diwariskan kepada generasi mendatang.

“Ini bukan sekadar bekas makam, tapi juga saksi bisu sejarah kolonial yang pernah ada di wilayah ini. Kita harap ada kesadaran kolektif dari masyarakat untuk turut menjaga dan tidak membiarkan situs ini rusak atau terlupakan,” ujar Serlin.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Kelurahan Nunhila, Gabriel Apa, menyampaikan bahwa pihak kelurahan sudah mengimbau warga untuk menjaga dan membersihkan area tersebut, meski masih banyak kendala yang dihadapi.

“Kita sudah minta masyarakat untuk kerja bakti secara mandiri menjaga kebersihan lokasi ini. Tapi memang belum maksimal karena belum ada pagar pengaman. Padahal area ini kini juga sudah menjadi lokasi pemakaman umum bagi warga Kelurahan Nunhila, Fatufeto, bahkan dari kelurahan lain,” kata Gabriel.

Gabriel juga menyoroti pentingnya pengelolaan dan pengawasan terhadap lokasi tersebut agar tetap terjaga baik secara fisik maupun nilai historisnya.

Ia berharap ada perhatian lebih dari pemerintah kota untuk segera membangun pagar pengaman di sekitar lokasi eks pemakaman, yang dikenal dengan nama Kerkhof.

“Kami sudah pernah rapat lewat RT agar keluarga yang punya makam di sini bisa merawatnya masing-masing. Tapi pelaksanaannya belum maksimal. Jadi kami usul agar dibuat pagar agar lokasi lebih tertata dan tidak sembarang orang bisa masuk,” tutup Gabriel.

Pemasangan papan situs budaya ini diharapkan menjadi langkah awal menuju pengelolaan yang lebih baik terhadap warisan sejarah di wilayah Kota Kupang, sekaligus mengedukasi masyarakat akan pentingnya pelestarian nilai budaya dan sejarah lokal.(goe)

⁹

Kupang,nwartapedia.com  — Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terus menunjukkan komitmennya dalam melestarikan warisan budaya lokal.

Salah satu langkah nyatanya adalah dengan pemasangan tanda pengenal situs budaya di Pura Oebanata, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang.

Pemasangan tanda pengenal ini menandai pengakuan resmi Pura Oebanata sebagai situs cagar budaya penting di Kota Kupang.

Dikenal sebagai pura Hindu pertama dan tertua di Nusa Tenggara Timur, Pura Oebanata telah berdiri sejak tahun 1961 dan menjadi pusat spiritual serta simbol keberagaman di kota ini.

Tokoh pendiri sekaligus perintis pembangunan pura, Nyoman Ramia, menyambut hangat perhatian yang diberikan pemerintah.

Ia mengingat kembali awal berdirinya tempat ibadah ini, yang dulunya hanya berupa batu dan sering dijadikan tempat memancing.

“Saya sangat senang dengan perhatian dari Pemkot Kupang yang telah memasang tanda pengenal ini. Sudah sepantasnya pura ini dijaga dan dilestarikan karena ini pura tertua di NTT,” tutur Nyoman Ramia.

“Dulu tempat ini hanya batupia, dan saya sering memancing di sini karena tinggal di asrama Brimob yang tidak jauh dari lokasi ini.”tambahnya.

Sementara itu, Lurah Fatubesi Anak Agung G.S.M. Putra menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian situs budaya tersebut.

Menurutnya, keberadaan pura ini bukan hanya milik satu komunitas, tetapi menjadi bagian dari identitas budaya Kota Kupang.

“Yang paling penting adalah kerja sama dari masyarakat sekitar, RT, RW, LPM, serta umat Hindu sendiri, untuk menjaga kenyamanan dan keaslian tempat ibadah ini. Ini sudah menjadi bagian dari warisan budaya kota,” ujarnya.

Pura Oebanata tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah umat Hindu, tetapi juga menjadi saksi sejarah hidup yang menggambarkan keberagaman budaya dan toleransi antarumat beragama di Kota Kupang.

Dengan adanya penetapan sebagai situs budaya, diharapkan kesadaran kolektif untuk menjaga dan menghargai warisan leluhur semakin kuat di tengah masyarakat. (goe)