Kupang,nwartapedia.com  –  Kabar baik bagi pekerja formal dan informal di Nusa Tenggara Timur. PT Arland Civa Property melalui proyek Civa Residence Bello menjalin kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempermudah akses kepemilikan rumah bersubsidi, khususnya dalam pembiayaan uang muka (DP).

“Bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, DP bisa dibantu. Ini terobosan agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah,” ujar Direktur PT Arland Civa Property, Cornelis Frans Agripa, Sabtu (2/8/2025).

Dengan harga Rp 185 juta dan cicilan tetap Rp 1,1 juta per bulan, Civa Residence Bello menawarkan rumah tipe dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, dan fasilitas standar seperti listrik aktif, bak penampung air, serta jendela aluminium.

Berlokasi di kawasan perbukitan Kelurahan Bello, Kupang, hunian ini menghadirkan udara sejuk dan pemandangan langsung ke pusat kota. Luasan tanah yang tersedia juga memungkinkan perluasan atau taman keluarga.

Proyek ini merupakan bagian dari dukungan terhadap Program Sejuta Rumah pemerintah dan menjadi satu-satunya di NTT yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan rumah bersubsidi. (goe)

Kupang,nwartapedia.com  –  Kabar baik bagi masyarakat Kota Kupang, khususnya pasangan muda dan keluarga berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. PT Arland Civa Property menghadirkan hunian bersubsidi bertajuk Civa Residence Bello, berlokasi di kawasan perbukitan Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Melalui proyek ini, pengembang menawarkan rumah tipe 36 dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi, cicilan ringan, dan berbagai kemudahan.

Konsumen dibebaskan dari biaya administrasi, biaya proses KPR, serta biaya notaris. Selain itu, uang muka yang dikenakan pun sangat terjangkau, hanya Rp 2 juta.

Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan

Salah satu keunggulan terbaru dari Civa Residence Bello adalah kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai diberlakukan pada tahun 2025. Kerja sama ini membuka peluang bagi para pekerja formal maupun informal yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan uang muka rumah.

“Bagi masyarakat yang memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, ini kesempatan besar untuk mendapatkan bantuan DP rumah dengan suku bunga rendah. Program ini sangat membantu dalam mewujudkan kepemilikan rumah pertama,” ujar Direktur PT Arland Civa Property, Cornelis Frans Agripa yang juga salah satu anggota REI NTT, saat ditemui di lokasi proyek, Sabtu (2/8/2025).

Ia menambahkan, kemitraan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap Program Sejuta Rumah dari pemerintah, sekaligus komitmen perusahaan dalam memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Kupang dan sekitarnya.

Fasilitas Lengkap dan Lingkungan Asri

Setiap unit rumah terdiri atas dua kamar tidur berukuran 3×3 meter, satu ruang tamu seluas 2,5×6 meter, serta kamar mandi yang tertata rapi dan terpisah. Fasilitas standar seperti pintu dan jendela aluminium, sambungan listrik aktif, dan bak penampung air bersih juga sudah tersedia.

Dengan harga jual Rp 185 juta dan cicilan hanya Rp 1.100.000 per bulan serta bunga tetap sebesar 5 persen, hunian ini menjadi alternatif ideal bagi masyarakat yang mencari hunian terjangkau dengan kualitas memadai.

Tersedia juga kelebihan lahan di bagian belakang (±4 meter), samping (1,5 meter), dan depan rumah (3 meter), memberikan ruang terbuka tambahan yang bisa dimanfaatkan untuk taman atau area aktivitas keluarga.

Lokasi Strategis Bernuansa Alam

Berada di kawasan perbukitan yang sejuk, Civa Residence Bello menyuguhkan panorama alami yang langsung menghadap pusat Kota Kupang. Lokasinya juga mudah diakses dari berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan.

“Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi menciptakan lingkungan hidup yang mendukung tumbuh kembang keluarga secara aman, nyaman, dan harmonis,” tutur Cornelis.

Proyek ini mendapat sambutan positif dari calon pembeli. Serah terima unit akan dilakukan secara bertahap dalam waktu dekat. PT Arland Civa Property menargetkan proyek ini dapat menjadi solusi nyata bagi masyarakat Kupang dalam mewujudkan hunian impian yang layak huni dan terjangkau. (goe)

Alor, nwartapedia.com — Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas jejaring dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Nusa Tenggara Timur. Pada Jumat, 1 Agustus 2025, IAKN Kupang melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor dalam rangka penjajakan kerja sama strategis, khususnya di bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Rombongan IAKN dipimpin langsung oleh Rektor Dr. I Made Suardana, M.Th., didampingi oleh Direktur Pascasarjana Dr. Ezra Tari, dan Wakil Direktur Pascasarjana Dr. Oscar L. Tobing.

Turut serta dalam kunjungan ini adalah mahasiswa program doktor teologi dan dosen yang sedang melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat (PKM) di Jemaat GKII Welay – Alor.

Audiensi ini disambut hangat oleh jajaran Pemkab Alor, yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Marthen G. Moubeka, SH, dan Asisten Pemerintahan dan Hukum Moh. Ridwan Nampira, S.Sos. Hadir pula anggota DPRD Kabupaten Alor dari Fraksi Gerindra, Yohanes Atamai, S.Pd.

Dalam sambutannya, Rektor IAKN Kupang menyampaikan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap mahasiswa asal Alor yang sedang menempuh pendidikan di IAKN.

“Kami berharap Pemkab Alor dapat memberikan beasiswa bagi mahasiswa asal Alor di IAKN Kupang agar mereka bisa menyelesaikan studi dan kembali membangun daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Umum Pemkab Alor menyambut baik inisiatif kerja sama ini.

“Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Pemkab Alor memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, terutama anak-anak Alor yang menuntut ilmu di luar daerah. Hasil audiensi ini akan kami laporkan kepada Bapak Bupati dan jajaran,” ucap Marthen Moubeka.

PKM Kolaboratif di Jemaat GKII Welay

Usai audiensi, tim IAKN kembali melanjutkan kegiatan PKM kolaboratif di Jemaat GKII Welay, Alor. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi “Berkhotbah yang Alkitabiah” oleh Dr. Oscar L. Tobing dan Dr. Daud Saleh Ludji, yang dimoderatori oleh Yanti Sole, M.PdK.

Di waktu yang sama, diadakan pelatihan ekonomi kreatif berupa pembuatan asesoris (anting, gelang, dll) yang diikuti oleh ibu-ibu dan pemudi jemaat.

Pelatihan ini dipandu oleh instruktur profesional, Miss Yayang, sebagai upaya untuk mendukung ekonomi keluarga dan pemberdayaan jemaat.

Rangkaian PKM IAKN Kupang di GKII Welay akan berlangsung hingga Minggu, 3 Agustus 2025, dan akan diisi dengan pelatihan, seminar, diskusi, serta Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR).

Dengan kegiatan ini, IAKN Kupang menegaskan perannya tidak hanya sebagai institusi akademik, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan masyarakat dan daerah melalui pendidikan dan pengabdian langsung. ***

Kupang, nwartapedia.com – Dalam momentum peringatan HUT ke-15 RSUD S.K. Lerik Kota Kupang, Wali Kota Kupang secara resmi meluncurkan Program Dana Pengaman senilai Rp3 miliar per tahun.

Program ini ditujukan bagi pasien dalam kondisi gawat darurat yang tidak memiliki kartu BPJS, atau memiliki BPJS yang sudah tidak aktif akibat tunggakan, maupun tidak memiliki identitas sama sekali.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTT, Darius Beda Daton; Kapolsek Kelapa Lima; Danramil; Sekda Kota Kupang dan para asisten; Kepala OPD lingkup Pemkot Kupang; Direktur RSUD S.K. Lerik beserta jajaran; dokter dan tenaga medis; Ketua TP PKK Kota Kupang; serta tokoh agama dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi khusus kepada Ombudsman yang disebutnya sebagai mitra penting dalam mengawal transparansi dan pelayanan publik.

“Kalau Ombudsman hadir, kita bisa lebih kuat. Kalau ada yang salah, mereka akan arahkan. Kita butuh itu,” ujar Wali Kota pada Jumat (1/8/2025).

Ia menegaskan bahwa kehadiran program ini adalah bentuk nyata dari semangat pelayanan yang humanis.

“Tidak boleh lagi ada nyawa yang hilang karena urusan administrasi. Kalau pasien datang ke IGD dalam keadaan darurat, langsung ditangani. Nanti setelah stabil baru kita urus dokumennya,” tegasnya.

Menurutnya, tidak sedikit warga Kota Kupang yang mengalami kondisi sulit seperti kehilangan pekerjaan, tunggakan iuran BPJS, bahkan kehilangan identitas akibat bencana.

Dengan program ini, mereka tetap berhak atas pelayanan kesehatan darurat tanpa harus memikirkan biaya atau dokumen terlebih dahulu.

Wali Kota juga menyampaikan bahwa program ini sempat ditertawakan dan dianggap mustahil. Namun kini, dengan dukungan penuh jajaran RSUD dan pemerintah kota, program tersebut telah resmi dijalankan.

“Dulu banyak yang mengabaikan, menertawakan, bahkan melawan. Tapi hari ini kita buktikan: kita bisa dan kita benar,” tegasnya mengutip Mahatma Gandhi.

Di akhir sambutannya, Wali Kota juga memberikan penghargaan kepada insan pers. Ia mengakui bahwa media memiliki peran vital dalam membangun optimisme dan mengangkat wajah positif Kota Kupang di tengah keterbatasan anggaran.

“Kalau sendirian, kita hanya setetes air. Tapi bersama-sama, kita menjadi samudra. Teman-teman wartawan adalah bagian dari perjalanan besar ini. Terima kasih untuk semua dukungannya,” ujarnya haru.

Program Dana Pengaman ini menjadi langkah nyata Pemerintah Kota Kupang dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga saldo program tetap tersedia setiap tahun, dan akan menambahnya bila dibutuhkan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Matamira B. Kale, mengungkapkan bahwa inflasi year-on-year (y-on-y) di NTT pada Juli 2025 mencapai 3,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,54. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers yang berlangsung di Aula Kantor BPS NTT pada Jumat (1/8/2025).

“Inflasi ini menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan pada sejumlah kelompok pengeluaran masyarakat,” ujar Matamira.

Inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sebesar 5,01 persen dengan IHK 109,27, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Kupang sebesar 2,03 persen dengan IHK 107,88.

Matamira menjelaskan, inflasi y-on-y tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pada 9 dari 11 kelompok pengeluaran utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan terbesar yakni 6,16 persen.

Disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,57 persen, serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,90 persen.

Kenaikan juga terjadi pada kelompok kesehatan (0,98 persen), transportasi (0,89 persen), pendidikan (0,85 persen), rekreasi, olahraga dan budaya (0,62 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,25 persen), dan perlengkapan rumah tangga (0,25 persen).

Sementara itu, dua kelompok justru mengalami penurunan indeks harga, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

Selain inflasi y-on-y, BPS juga mencatat inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,96 persen dan inflasi year-to-date (y-to-d) sebesar 2,01 persen pada Juli 2025.

“Kondisi ini masih dalam kategori moderat, namun tetap harus diwaspadai, khususnya pada kelompok-kelompok yang mengalami lonjakan harga cukup tinggi,” tambah Matamira.

(MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  Cornelis Frans Agripa bukan sekadar pengusaha muda di bidang properti. Di balik ketenangannya, pria kelahiran Kupang, 11 Mei 1989 itu, menyimpan rekam jejak perjuangan panjang yang membentuknya menjadi figur yang kini dikenal sebagai pelaku usaha sosial berbasis komunitas.

Dikenal akrab sebagai Orlan, masa mudanya diwarnai dengan kerja keras dan ketekunan. Ia pernah menjajakan bensin eceran, menjadi tukang ojek, hingga bekerja sebagai sales dana tunai di Jakarta.

Semua itu dijalaninya tanpa latar belakang pendidikan formal di bidang teknik atau bisnis properti.

Namun, justru dari situ ia belajar menghadapi realitas dan mengasah naluri wirausaha.

“Saya terbiasa hidup sederhana, tapi saya percaya bahwa setiap orang punya peluang untuk berkembang asal mau kerja keras,” ujarnya saat ditemui di kediamannya di kawasan Bello, Kota Kupang.

Sepulang dari perantauan, ia meniti karier di sektor perumahan sebagai tenaga pemasaran di proyek Sejahgad Town House. Pengalaman itu menjadi titik balik.

Ia belajar memahami dinamika pasar perumahan, membaca kebutuhan masyarakat, dan membangun jaringan. Tahun 2020, ia mendirikan Arland Civa Property dan memulai proyek perumahan sendiri.

Kini, melalui Civa Residence Bello, ia tidak hanya membangun rumah, tetapi juga ekosistem sosial. Kawasan hunian tersebut dirancang untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, dengan konsep inklusif.

Salah satu inisiatifnya adalah membangun kafe publik serbaguna berkapasitas 700 orang—bukan sekadar tempat makan, tapi ruang perjumpaan warga, panggung bagi komunitas, dan arena bagi pelaku UMKM tanpa pungutan sewa.

“Saya ingin menciptakan ruang yang memberdayakan. Semua orang harus punya akses untuk tumbuh bersama,” kata alumnus FISIP Universitas Nusa Cendana itu.

Komitmennya tak berhenti di situ. Orlan kini merancang program listrik rumah tangga terjangkau dan pembangunan supermarket pedesaan di wilayah Kabupaten Kupang, sebagai bagian dari upaya membuka akses bahan pokok bagi masyarakat terpencil.

Ia juga aktif mengembangkan perumahan subsidi untuk mendukung Program Sejuta Rumah, menyasar keluarga muda yang belum memiliki hunian layak.

Baginya, properti bukan semata bisnis, melainkan medium untuk menghadirkan keadilan sosial.

“Kalau orang punya rumah yang aman dan layak, kehidupannya akan lebih tertata. Anak-anak bisa tumbuh lebih baik, dan keluarga punya masa depan,” ujarnya.

Di tengah geliat pembangunan Kota Kupang, Cornelis Frans Agripa tampil sebagai wajah baru generasi penggerak. Ia tidak hanya menumbuhkan aset, tetapi juga harapan.

Prinsip hidupnya sederhana namun kuat: bekerja dengan rendah hati, percaya pada proses, dan selalu berpijak pada nilai spiritual.

“Saya yakin, keberhasilan yang sejati dimulai dari ketulusan dan niat untuk berbagi,” pungkasnya.
(goe)

Kupang nwartapedia.com  — Dalam upaya mendorong transformasi distribusi hasil pertanian dan memperpendek rantai pasok, Politeknik Pertanian Negeri Kupang (Politani Kupang) menggandeng PKBM Gading Taruna di Kelurahan Bello, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Kolaborasi ini menghadirkan inisiatif farm-to-table berbasis digital, yang memungkinkan hasil pertanian lokal dapat langsung dijangkau oleh konsumen tanpa perantara panjang.

Program ini dipelopori oleh Dosen Politani Kupang, Gregorius G. Batafor, SE., MM., yang menyebut bahwa model kolaboratif ini bertujuan memberdayakan petani melalui integrasi teknologi, pelatihan keterampilan digital, dan penyediaan outlet penjualan berbasis sistem online-to-offline (O2O).

“Kami tengah memasuki tahap awal, mulai dari perekrutan tenaga teknis pemasaran digital, desain konten, hingga pembukuan dan perencanaan produksi. Targetnya sederhana tapi berdampak: bagaimana hasil tani bisa lebih cepat, efisien, dan langsung sampai ke tangan konsumen,” ujar Goris Batafor saat ditemui Kamis (31/7).

Sebagai langkah nyata, tim juga menyiapkan pembangunan outlet fisik yang akan menjadi titik distribusi hasil hortikultura.

Di sisi lain, sistem digital memungkinkan konsumen melakukan pemesanan secara daring, lalu mengambil langsung produk di lokasi atau memanfaatkan layanan pengantaran.

Pengelola PKBM Gading Taruna, Goris Takene, mengapresiasi sinergi ini sebagai upaya penguatan ekonomi komunitas berbasis kemandirian dan inovasi.

“Petani hari ini tidak cukup hanya bisa menanam. Mereka juga harus punya akses dan kemampuan untuk memasarkan produknya secara langsung ke konsumen, bahkan rumah tangga. Kami ingin inisiatif ini menjadi percontohan di kelurahan lain di NTT,” ujarnya.

Kolaborasi ini membuka peluang sinergi dengan pelaku UMKM, lembaga pendidikan vokasi, hingga komunitas digital, guna menciptakan ekosistem pertanian yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Program farm-to-table digital ini diharapkan menjadi motor penggerak baru dalam distribusi pangan lokal Kota Kupang  membangun koneksi yang lebih kuat antara petani dan konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk pertanian daerah. (Goe)

Kupang,nwartapedia.com  –  Pemerintah Kelurahan Bello melalui Sekretaris Kelurahan, Deny Patty, menyerukan kepada seluruh pengurus RT dan RW di wilayahnya untuk segera mempercepat penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Operasional Ketua RT dan RW Tahun Anggaran 2024.

Seruan ini disampaikan menyusul masih minimnya jumlah pengurus RT/RW yang telah menuntaskan kewajiban administratif tersebut.

“LPJ operasional ini menjadi syarat penting agar dana operasional tahun 2025 bisa disalurkan. Kami harap kerja sama dan tanggung jawab dari seluruh Ketua RT dan RW agar segera menuntaskannya,” ujar Deny Patty, Kamis (31/7/2025).

Dari total 26 RT dan 11 RW yang ada di Kelurahan Bello, hingga saat ini baru lima RT yang telah memasukkan LPJ operasional, yakni RT 13, RT 16, RT 18, RT 20, dan RT 26.

“Bagi Bapa-Mama Ketua RT dan RW yang belum menyerahkan LPJ, kami mohon segera ditindaklanjuti. Ini demi kelancaran penyaluran hak operasional di tahun anggaran berikutnya,” tegas Deny.

Ia juga menambahkan bahwa keterlambatan dalam penyampaian laporan bisa berdampak pada proses administrasi dan pencairan dana ke depan.

Pemerintah kelurahan berharap sinergi antara aparat kelurahan dan pengurus lingkungan dapat terus terjaga demi mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.(goe)

Kupang,nwartapedia.com  — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Johni Asadoma, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi NTT Tahun 2025, yang digelar di Hotel Kristal, Kupang, Kamis (31/7/2025).

Dalam forum strategis ini, Johni menegaskan bahwa transformasi pelayanan Samsat melalui digitalisasi adalah kunci dalam memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan cara lama. Transformasi dan digitalisasi adalah keharusan, bukan pilihan. Samsat harus menjadi model layanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan akuntabel,” tegasnya di hadapan peserta rakor.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Ketua Komisi III DPRD NTT, perwakilan Jasa Raharja, Ombudsman, Bank NTT, serta pimpinan perangkat daerah dan jajaran UPTD Samsat kabupaten/kota se-NTT.

Wakil Gubernur menyampaikan keprihatinan atas rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di NTT. Berdasarkan data tahun 2024, hanya 46 persen pemilik kendaraan yang membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ini berarti lebih dari separuh kendaraan belum menyumbang PAD, padahal potensi pendapatan dari sektor ini sangat besar.

“Jika 100% patuh, kita bisa mengumpulkan lebih dari Rp700 miliar dari PKB saja. Bahkan dengan kepatuhan 75–80%, target PAD sebesar Rp2,8 triliun di tahun 2026 bukan hal mustahil,” jelas Johni.

Ia menambahkan bahwa sektor pajak kendaraan merupakan tulang punggung pendapatan daerah karena 70% APBD NTT masih bergantung pada dana transfer dari pusat.

“Ini situasi yang tidak ideal untuk daerah yang ingin mandiri secara fiskal,” tegasnya.

Wagub juga mendorong penerapan tegas Pasal 74 UU No. 22 Tahun 2009 tentang penghapusan data kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang STNK lebih dari dua tahun.

Langkah ini diyakini dapat meningkatkan validitas data dan memotivasi wajib pajak untuk patuh.

Ia juga menyerukan agar pemilik kendaraan berplat luar NTT segera melakukan balik nama kendaraan di wilayah NTT.

Namun, ia menyadari bahwa regulasi nasional masih menjadi kendala, karena sistem pembayaran pajak dan balik nama masih terikat pada domisili KTP.

“Saya sendiri alami. Kendaraan saya beroperasi di NTT, tapi karena KTP Jakarta, tidak bisa dibalik nama di sini. Harus ada kebijakan nasional yang memungkinkan pembayaran pajak di lokasi kendaraan berada,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Johni Asadoma memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung operasional Samsat di NTT, termasuk Bank NTT, Jasa Raharja, dan Ombudsman RI Perwakilan NTT yang terus memberi masukan untuk perbaikan layanan.

“Kolaborasi ini adalah fondasi penting. Saya harap dari rapat ini lahir komitmen baru, inovasi digital, dan solusi konkret untuk menjawab tantangan di lapangan,” katanya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Gubernur berharap agar forum ini dimanfaatkan sebagai ruang diskusi strategis guna memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi dan mempercepat peningkatan PAD dari sektor pajak kendaraan.

“Samsat yang modern bukan hanya target, tapi kebutuhan. Dan PAD yang kuat adalah fondasi pembangunan NTT yang sehat, cerdas, dan berkelanjutan,” pungkas Johni Asadoma. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  — Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, membuktikan komitmen politiknya dengan menyalurkan bantuan beras sebanyak 20 kilogram kepada hampir 23 ribu kepala keluarga (KK) kurang mampu di wilayah Kota Kupang.

Penyaluran bantuan ini merupakan implementasi dari janji kampanye Pilkada yang lalu dan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melayani, bukan sekadar memerintah.

Bantuan tersebut didistribusikan melalui dua titik utama, yakni di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) serta di halaman Kantor Balai Kota Kupang.

Total beras yang disalurkan mencapai hampir 460 ton, berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah dan Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak swasta seperti Alfamart, Indomaret, dan Hypermart.

Dalam sambutannya, Wali Kota Chris Widodo menekankan esensi pelayanan publik yang berorientasi pada kesejahteraan warga.

“Memerintah itu bukan soal kekuasaan, tapi soal melayani rakyat. Janji kami bukan sekadar kata, tapi komitmen nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kupang,” tegasnya.

Program ini akan terus dilanjutkan secara bertahap, dengan mekanisme pengawasan yang ketat agar bantuan tepat sasaran.

Pemerintah Kota Kupang menggandeng RT/RW serta pihak kelurahan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang benar-benar membutuhkan tetapi terlewat dari daftar penerima.

Kepala Dinas Sosial Kota Kupang menyampaikan bahwa data penerima diperoleh dari Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (BDTKS) yang telah melalui proses verifikasi ulang di tingkat kelurahan.

Langkah ini mendapat apresiasi luas dari warga. Salah seorang penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut:

“Saya bersyukur sekali. Dengan harga beras yang makin mahal, bantuan ini sangat meringankan beban kami. Saya doakan Pak Wali terus sehat dan tetap perhatikan rakyat kecil,” ujarnya.

Seorang warga lainnya menilai program ini sebagai realisasi janji politik yang jarang terjadi.

“Biasanya cuma janji saat kampanye, habis itu hilang. Tapi Pak Chris ini lain. Dia buktikan,” katanya.

Berbagai tokoh masyarakat dan akademisi turut mengapresiasi langkah Pemkot Kupang ini sebagai bentuk nyata dalam memperkuat jaring pengaman sosial, membangun kepercayaan publik, serta mendorong budaya kepemimpinan yang transparan dan akuntabel.

Dengan penyaluran bantuan pangan yang masif dan terkoordinasi ini, Pemerintah Kota Kupang menegaskan kembali perannya sebagai pelayan rakyat dan penggerak kesejahteraan warga di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi banyak lapisan masyarakat. ***