Kupang, nwartapedia.com – Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Utama BPR Christa Jaya, Christofel Liyanto.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemberian fasilitas kredit senilai Rp5 miliar di Bank NTT dinyatakan tidak sah.

Putusan praperadilan itu sekaligus membatalkan status tersangka yang sebelumnya disematkan kepada Christofel Liyanto oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Meski demikian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, menegaskan bahwa proses hukum perkara dugaan korupsi kredit Rp5 miliar tersebut belum berakhir. Pihaknya memastikan akan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

“Akan kami segera terbitkan Sprindik baru. Putusan praperadilan tentu kami hormati. Namun, perkara ini tetap berjalan dan akan kami pelajari setelah menerima salinan resmi putusan,” tegas Shirley, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, sebelumnya penyidik telah mengantongi Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dalam Sprindik umum, tidak secara spesifik dicantumkan nama tersangka, melainkan fokus pada pendalaman unsur peristiwa pidana.

Shirley menambahkan, seluruh tahapan penyidikan telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan dan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kami sudah bekerja sesuai SOP dan aturan hukum yang berlaku. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan akan kami pelajari secara cermat untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Perkara Dipastikan Tetap Berlanjut

Kejari Kota Kupang menegaskan bahwa dikabulkannya praperadilan bukan berarti perkara dugaan korupsi fasilitas kredit di Bank NTT dihentikan. Penyidik Tipidsus tetap melanjutkan proses penyidikan dengan langkah-langkah hukum lanjutan.

“Kami tegaskan, perkara ini belum berakhir. Setelah menerima salinan putusan praperadilan dari PN Kelas IA Kupang, penyidik akan menentukan sikap dan menjadwalkan kembali pemanggilan pihak-pihak terkait,” tandas Shirley.

Kasus dugaan korupsi kredit Rp5 miliar di Bank NTT ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana perbankan daerah. Kejari Kota Kupang menyatakan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ***

Kupang, nwartapedia.com – Universitas Nusa Cendana (Undana) menegaskan komitmennya sebagai kampus berdaya saing global yang tetap relevan dengan kebutuhan lokal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tingkat Universitas yang dirangkaikan dengan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama bersama pemerintah daerah dan mitra strategis. Kegiatan berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

Rektor Undana, Prof. Dr. Jefri Balle dalam sambutannya menegaskan bahwa forum RTM merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola universitas menuju institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar agenda evaluasi rutin, tetapi momentum untuk memastikan Undana terus bertumbuh menjadi lebih baik. Kita mengevaluasi kinerja secara komprehensif demi meningkatkan kedewasaan dalam manajemen dan tata kelola,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kampus harus menjadi mesin penggerak pembangunan daerah. Karena itu, seluruh sivitas akademika Undana berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Undana juga menyalurkan dana riset berdampak sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Kupang .

Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan berbasis data dan solusi ilmiah atas berbagai persoalan strategis daerah.

Rektor menegaskan, visi World Class–Locally Relevant bukan sekadar slogan, melainkan arah strategis agar Undana mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan tanggung jawab terhadap kebutuhan lokal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTT, Fransisus Mau, yang mewakili Gubernur NTT, memberikan apresiasi atas langkah progresif Undana dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Rapat Tinjauan Manajemen ini membawa misi besar. Pemerintah sebagai pemegang fungsi eksekusi membutuhkan dukungan akademik untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berdampak,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menekan angka kemiskinan dan stunting di NTT. Optimalisasi komoditas lokal, penguatan sektor peternakan, serta tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi kunci mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Kita ingin NTT tidak lagi bergantung pada daerah lain, tetapi menjadi daerah penyedia dan penghasil produk unggulan. Undana diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus pengawal pembangunan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Undana dengan Pemerintah Provinsi NTT, sejumlah pemerintah kabupaten, serta mitra dari luar negeri, termasuk Timor-Leste.

Momentum ini mempertegas posisi Undana sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih maju dan mandiri. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana (Undana) atas penyerahan bantuan riset berdampak senilai Rp1 miliar serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama mitra Pemerintah Kota Kupang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang dan seluruh warga Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih berlipat kepada Undana dan Bapak Rektor. Kami memberikan apresiasi yang tinggi karena telah diberikan kajian-kajian penelitian yang nilainya Rp1 miliar. Ini sangat bagus,” ujar dr. Christian Widodo usai kegiatan.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan kajian ilmiah agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan secara top down. Kalau masyarakat butuh apel, jangan kita kasih jeruk. Supaya tepat sasaran, kita harus tahu apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Karena itu kita butuh kajian dan penelitian,” tegasnya.

Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Semoga penelitian ini tidak berhenti di rak perpustakaan atau di atas meja saja, tetapi harus menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Wali Kota juga membuka ruang kolaborasi lanjutan dengan Undana. Ia menyebut, jika pemerintah membutuhkan kajian di dinas tertentu, maka dapat langsung diajukan sesuai kebutuhan program prioritas.

“Nanti kalau ada kebutuhan penelitian di dinas tertentu, tinggal kita komunikasikan. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa membuat kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefry S. Balek, ST., M.Eng., menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi.

“Apa yang disampaikan Pak Wali itu memang sudah menjadi kewajiban kami untuk mendukung pemerintahan, baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh komitmen yang dibangun hari ini akan kami tindak lanjuti dengan komunikasi intens bersama Pemerintah Kota Kupang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Undana akan berkoordinasi untuk menentukan aspek-aspek prioritas yang akan dikerjakan pada tahun berjalan sebagai bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang.

Menurutnya, model kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan penganggaran dan pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang lebih efektif.

“Kita langsung belanja masalah kepada pemerintah. Apa yang menjadi kebutuhan, itu yang kita kaji. Undana memiliki mekanisme penelitian dan pengabdian yang bisa memfasilitasi model simbiosis dan kerja sama seperti ini,” jelasnya.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Undana ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan berbasis data dan riset demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana (Undana) atas dukungan bantuan riset berdampak sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pernyataan tersebut disampaikan usai acara penyerahan bantuan riset yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

“Puji Tuhan, di tengah situasi efisiensi anggaran yang terjadi saat ini, kami tetap mendapat dukungan luar biasa dari Undana. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena mau bermitra dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai riset dan penelitian, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Rote Ndao,” ujar Apremoi.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS) pada sejumlah sektor strategis.

Beberapa poin prioritas yang akan dikerjakan bersama antara lain

1. Riset dan pengembangan Domba Rote, yang telah diteliti sejak tahun lalu sebagai potensi unggulan peternakan lokal.

2. Pengembangan rumput laut, sebagai komoditas andalan pesisir Rote Ndao.

3. Pengembangan Sentra Industri Garam Nasional, yang tahap pertama hampir rampung dan akan dilanjutkan ke tahap kedua, termasuk pengolahan bahan turunan.

4. Kajian percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, melalui pendekatan riset berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Apremoi menegaskan bahwa penurunan kemiskinan bukan hanya menjadi program daerah, tetapi juga sejalan dengan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Ia juga menyinggung satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao yang jatuh pada 20 Februari lalu. Menurutnya, meski telah meraih sejumlah penghargaan dan capaian, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Salah satu capaian yang disyukuri adalah hadirnya proyek Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao. Ia menyebut garam sebagai “emas putih” yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

“Indonesia setiap tahun masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton garam. Dengan hadirnya sentra industri garam di Rote Ndao yang ditargetkan mampu memproduksi hingga 2 juta ton per tahun, tentu ini menjadi kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan nasional,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan bagi daerah. Kabupaten Rote Ndao mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp73 miliar lebih, yang berimbas pada tertundanya sejumlah pembangunan infrastruktur.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak tinggal diam. Bersama Bupati, pihaknya aktif melakukan koordinasi dan audiensi ke berbagai kementerian untuk memperjuangkan dukungan anggaran melalui proposal dan program strategis.

“Hasilnya, beberapa program pembangunan tetap bisa berjalan tahun ini. Kami tidak menyerah pada situasi, tetapi terus berjuang di pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Rote Ndao,” tegasnya.

Apremoi berharap kolaborasi riset bersama Undana dapat menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Pendidikan adalah cahaya bangsa. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi kunci untuk membangun Rote Ndao yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Di tengah suasana sore yang teduh, kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi NTT dari PSI, Filmon Loasana, bersama Ketua Bapilu DPW PSI NTT, Kanis To. Keduanya mengunjungi sebuah rumah sederhana di Tofa yang dihuni dua anak yatim piatu yang hidup sebatang kara.

Dua bersaudara tersebut harus melanjutkan hidup dan pendidikan tanpa kehadiran kedua orang tua yang telah meninggal dunia. 

Meski dalam keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah secara mandiri.

Filmon Loasana kepada media ini menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk nyata kepedulian dan dukungan moral agar kedua anak tersebut tetap semangat mengejar pendidikan.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan perhatian. Jangan sampai mereka merasa sendiri. Mereka harus tahu bahwa masih ada yang peduli,” ujar Filmon pada Senin (22/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Filmon bersama Kanis To yang mewakili Wali Kota Kupang menyerahkan bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, bolpoin, serta bantuan sembako seperti beras dan bingkisan kasih sebagai bentuk perhatian dan empati.

Menurut Filmon, salah satu dari kedua anak tersebut, yakni sang kakak perempuan, saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa. 

Namun demikian, ia menilai tetap dibutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi NTT, agar keberlanjutan pendidikan dan kebutuhan hidup mereka dapat terjamin.

“Kami berharap ada perhatian yang lebih serius dari pemerintah provinsi. Anak perempuan ini sedang kuliah dan mendapat beasiswa, tetapi tetap membutuhkan dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara bagi anak-anak yang hidup tanpa orang tua, terutama dalam memastikan hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak.

Kunjungan tersebut berlangsung penuh haru. Selain menyerahkan bantuan, keduanya juga memberikan motivasi agar kedua anak tersebut tetap kuat dan tidak menyerah pada keadaan.

“Kami berharap perhatian terhadap mereka tidak berhenti di sini. Mereka adalah generasi masa depan NTT yang harus kita jaga bersama,” tutup Filmon. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, menyerukan pentingnya membangun kemandirian pangan berbasis rumah ibadah dan sekolah saat menghadiri acara buka puasa bersama di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (22/2/2016).

Dalam suasana Ramadan yang penuh kebersamaan, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang dan para tokoh agama atas capaian Kota Kupang yang masuk dalam 10 besar kota toleran di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi modal sosial yang kuat untuk melangkah lebih jauh membangun kemandirian umat.

“Atas nama pemerintah pusat, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota dan seluruh tokoh agama di Kota Kupang. Kerukunan di kota ini menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa toleransi dan kerukunan harus diperkuat dengan langkah konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang ditawarkan adalah mendorong rumah ibadah menjadi pusat gerakan ketahanan pangan.

Akmal Malik menekankan filosofi sederhana yang ia pelajari sejak kecil.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Sekali lagi, doa terbaik adalah ikhtiar. Pertanyaannya, ikhtiar apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga dan masyarakat kita?” tegasnya.

Ia menilai, masih banyak kebutuhan pangan masyarakat yang dipasok dari luar daerah, padahal potensi lahan dan sumber daya manusia tersedia. Karena itu, ia mengajak masjid, gereja, dan sekolah untuk memulai gerakan tanam sederhana seperti cabai, bayam, dan pakcoy yang masa panennya relatif singkat.

“Bayam 22 hari sudah panen, pakcoy 30 hari sudah panen. Ini hal sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama akan membentuk ekosistem ekonomi umat yang kuat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mendorong agar rumah ibadah juga menjadi ruang praktik bagi generasi muda untuk belajar bertani, beternak, dan mengelola usaha produktif. Menurutnya, pendidikan tanggung jawab dan kemandirian harus dimulai dari lingkungan terdekat.

“Kalau kita masih terus membeli sayur ke pasar, sementara kita punya lahan dan tenaga, itu menjadi refleksi bagi kita. Tuhan sudah memberikan pikiran dan kekuatan, tinggal bagaimana kita mengelolanya,” katanya.

Akmal Malik juga menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung inisiatif daerah dalam membangun gerakan pangan berbasis komunitas dan rumah ibadah. Ia optimistis, dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, Kota Kupang tidak hanya dikenal sebagai kota toleran, tetapi juga kota yang mandiri dan berdaya.

“Kerukunan sudah kita miliki. Sekarang saatnya memperkuatnya dengan kemandirian ekonomi umat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah ibadah,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan pentingnya peran rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan umat dan penggerak ketahanan pangan dalam acara buka puasa bersama Pemerintah Kota Kupang Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penanaman tanaman produktif di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, jajaran Kemendagri, unsur Forkopimda Kota Kupang, Ketua Pengadilan, perwakilan Kapolresta, Dandim, Kejaksaan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Ketua MUI Kota Kupang, para pimpinan organisasi keagamaan, camat, lurah, serta ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat di tengah bulan Ramadan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kota Kupang.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ini bukti nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun kota yang inklusif dan berdaya,” ujar dr. Christian Widodo.

Ia menekankan bahwa rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga dapat menjadi pusat penggerak sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

“Kita ingin gereja dan masjid menjadi contoh. Kita tanam bersama, rawat bersama, dan hasilnya untuk umat. Inilah wujud gotong royong dan kolaborasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Drs. Akmal Malik, M.Si., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemandirian pangan berbasis rumah ibadah dan sekolah.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Kalau kita masih bergantung membeli sayur dari luar, padahal lahan ada, tenaga ada, itu menjadi tantangan bagi kita bersama. Mari mulai dari hal sederhana, tanam cabai, bayam, dan sayuran cepat panen,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Kota Kupang yang masuk 10 besar kota toleran dan dikenal sebagai kota damai dan inklusif.

Ketua MUI Kota Kupang. H. Muhammad Ms dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan kolaboratif lintas agama yang digagas Pemerintah Kota Kupang.

“Kerukunan di Kota Kupang harus terus dirawat dengan aksi nyata, bukan hanya wacana. Ketika masjid dan gereja bersama-sama menanam dan membangun ketahanan pangan, itu adalah bentuk ukhuwah dan kebersamaan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, sekaligus membangun kemandirian umat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bonipoi Kupang, H. Indra Harun, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Kupang dan jajaran dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Kupang. Momentum buka puasa bersama ini kiranya semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan kita semua,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penanaman simbolis tanaman produktif sebagai komitmen membangun ketahanan pangan berbasis kolaborasi lintas agama di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Koya Kupang, dr. Christian Widodo secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pra Musrenbang Tematik Stunting Kecamatan Oebobo Tahun Anggaran 2027 di Aula Kantor Camat Oebobo, Senin (23/2/2026).

Mengusung tema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM yang Sehat, Berkarakter, Inklusif dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis mempertemukan aspirasi warga dengan tanggung jawab pemerintah.

“Musrenbang adalah titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kewenangan pemerintah. Dari sinilah kebijakan dan program lahir, sehingga benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Christian Widodo menyoroti inovasi baru Pemkot Kupang berupa pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan.

Ia menekankan, yang dialokasikan bukan dana tunai, melainkan paket program pembangunan senilai Rp500 juta yang tetap dijalankan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Skema ini memberi kepastian bahwa setiap kelurahan akan memperoleh program prioritas sesuai usulan masyarakat.

Adapun komposisi alokasi diarahkan sekitar 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen sosial budaya, dan 10 persen untuk penguatan ekonomi.

“Kita ubah pendekatan. Jangan lagi top down. Kalau warga minta jalan, yang dibangun harus jalan. Kalau warga butuh drainase, itu yang diprioritaskan. Kebijakan harus lahir dari bawah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh usulan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan tema pembangunan tahun berjalan, sehingga perencanaan tetap terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Ota, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun tahun ini terdapat terobosan signifikan melalui penerapan pagu indikatif per kelurahan.

“Dengan adanya pagu indikatif, masyarakat tidak lagi pulang tanpa kepastian. Setiap kelurahan memiliki ruang fiskal yang jelas untuk menjawab kebutuhan prioritas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh usulan telah melalui proses asistensi dan disesuaikan dengan daftar program prioritas yang tersedia dalam sistem perencanaan daerah.

Kebijakan tersebut juga akan tetap melalui pembahasan bersama DPRD sebagai bagian dari mekanisme politik anggaran.

Plt. Camat Oebobo, Zet Batmalo, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan menyepakati program prioritas hasil Musrenbang kelurahan yang telah diselaraskan dengan pagu indikatif Rp500 juta per kelurahan sebelum dibawa ke tingkat kota.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah fundamental dalam transformasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan memiliki kepastian arah.

Forum Musrenbang Oebobo 2027 diharapkan menjadi wadah efektif untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berdaya saing. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (21/2/2026) di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, menjadi ruang edukasi publik terkait peran perbankan dalam mendorong ekonomi daerah.

Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, yang hadir sebagai pembicara, menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang wajib dikembalikan, bukan dana hibah yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

“Jadi kredit ini untuk usaha. Tidak bisa dipakai untuk beli mobil, tidak bisa untuk kebutuhan konsumtif. Harus ada usaha,” tegas Charlie di hadapan peserta kegiatan.

Menurutnya, masih terdapat persepsi keliru di tengah masyarakat yang menganggap KUR sebagai bantuan cuma-cuma.

Padahal, KUR adalah pinjaman modal kerja maupun investasi yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar dapat terus bergulir membantu pelaku usaha lainnya.

Pada tahun 2026, Bank NTT menargetkan alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang secara khusus diperuntukkan bagi pekerja migran.

Kebijakan ini bertujuan mendorong kemandirian UMKM serta membuka peluang usaha produktif bagi para pekerja migran yang kembali ke daerah.

Selain itu, penyaluran KUR juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, termasuk ketahanan pangan. Charlie menilai NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang perlu diperkuat melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.

Ia menjelaskan, KUR terbagi dalam dua skema utama, yakni kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit investasi digunakan untuk pembelian aset tetap seperti mesin dan pembangunan fasilitas usaha, sedangkan kredit modal kerja dimanfaatkan untuk mendukung operasional usaha, seperti pembelian bahan baku dan kebutuhan likuiditas akibat sistem pembayaran tempo dari pembeli.

Berdasarkan ketentuan terbaru tahun 2025–2026, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa memerlukan jaminan tambahan. Sementara untuk pinjaman di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, tetap diberlakukan agunan sesuai regulasi perbankan.

Untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran, Bank NTT mengoptimalkan 222 jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Strategi ini diharapkan mampu menjangkau pusat-pusat ekonomi hingga tingkat kecamatan, termasuk wilayah terpencil.

Charlie mengakui peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama agar penyaluran KUR berjalan efektif dan berdampak nyata. Ia menegaskan bahwa KUR bukan sekadar program bantuan sosial sementara, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif, sehingga KUR benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan,” pungkasnya. (MI)

Kefamenanu,nwartapedia.com  – Polemik rencana Izin Penambangan Rakyat (IPR) di Desa Noenasi kini memasuki suasana yang lebih kondusif. Pemerintah desa bersama tokoh adat sepakat mengedepankan musyawarah dan persaudaraan demi menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Kepala Desa Noenasi, Klemens Kau Oki, mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya, termasuk kabar perluasan tambang hingga puluhan ribu hektar yang dinilainya tidak berdasar.

“Kami ingin semua proses berjalan transparan dan melalui musyawarah adat bersama empat suku besar. Jangan sampai informasi yang simpang siur merusak persaudaraan,” tegasnya.

Kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan, terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), serta kejelasan batas wilayah tambang menjadi perhatian serius pemerintah desa. Klemens menegaskan, kelestarian tanah ulayat dan keselamatan warga adalah prioritas utama.

Ia juga menekankan bahwa legalitas formal harus berjalan seiring dengan legitimasi adat. Setiap rencana IPR, menurutnya, wajib mendapat restu dari pemangku adat Suku Hun, Fnekan, Leltakaeb, dan Kenjam.

Untuk mencegah konflik horizontal, pemerintah desa bersama lembaga adat telah menghentikan sementara aktivitas yang berpotensi memicu gesekan. Praktik penambangan liar juga dilarang keras.

“Jika ditemukan aktivitas ilegal, baik oleh warga lokal maupun dari luar desa, akan dikenakan sanksi adat sesuai kesepakatan para ketua suku,” ujarnya.

Pemerintah Desa Noenasi berharap Dinas ESDM Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTU segera melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh penjelasan resmi terkait prosedur dan regulasi IPR.

Klemens mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan organisasi kemahasiswaan, untuk mengawal proses ini secara damai dan objektif.

Ia berharap Noenasi dapat menjadi contoh pengelolaan tambang rakyat yang legal, tertib, dan tetap menjaga warisan leluhur. (MI)