Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menghadiri penyerahan bantuan Program One Village One Product (OVOP) dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kelompok Usaha Ecofun BS di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Jumat (27/2).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya melalui inovasi pengolahan sampah plastik menjadi produk sofa bernilai jual.

Turut hadir Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Kupang Yosef Lede, jajaran Pemerintah Provinsi NTT, para Asisten Sekda Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah, Kapolsek Alak, pimpinan Pelindo, para lurah se-Kecamatan Alak, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Nunbaun Sabu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan lembaga pendidikan setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah hingga ke tingkat kelurahan.

“Terima kasih Bapak Gubernur beserta jajaran. Kami menerima bantuan ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli. Bukan hanya bantuan alat, kelompok juga mendapat pelatihan keterampilan termasuk pelatihan pemasaran dan digital marketing. Ini luar biasa,” ujarnya.

Ia menilai Program OVOP membawa pesan kuat bahwa setiap kampung memiliki potensi dan setiap warga memiliki kesempatan untuk berkembang. Permasalahan sampah plastik yang selama ini menjadi tantangan lingkungan, menurutnya, kini dapat dipandang sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, kami memberikan apresiasi tinggi. Di setiap keterbatasan ada jalan keluar, di setiap hambatan ada peluang. Sampah yang menjadi masalah hari ini bisa menjadi produk bernilai,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wali Kota bahkan secara pribadi memesan dua set sofa hasil produksi Ecofun BS dan meminta agar satu produk dipajang di Dekranasda Kota Kupang sebagai etalase promosi kerajinan lokal.

Sementara itu, Gubernur NTT menegaskan bahwa Program OVOP dirancang sebagai strategi kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar, dengan skema dukungan rata-rata Rp20 juta untuk setiap desa atau kelurahan yang difokuskan pada lahirnya satu produk unggulan sebagai identitas lokal.

“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus berujung pada produk akhir yang jelas dan menjadi kebanggaan daerah masing-masing. Kita ingin memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengaku terkesan dengan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi sofa di Nunbaun Sabu dan secara spontan memesan tiga set sofa sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal.

“Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus beli dari luar? Perputaran uang harus terjadi di NTT. Jika ASN saja setiap bulan menyisihkan Rp100 ribu untuk membeli produk UMKM lokal, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi daerah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT, Viktorius Manek, menjelaskan bahwa bantuan sarana dan prasarana OVOP diberikan kepada Kelompok Usaha Ecofun BS untuk mengembangkan produk sofa berbahan daur ulang sampah sebagai unggulan lokal.

Program ini bertujuan mengoptimalkan potensi setempat, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rembuk OVOP bersama Pemerintah Provinsi NTT guna memperkuat strategi pengembangan produk unggulan lokal. Kelurahan Nunbaun Sabu diharapkan menjadi percontohan OVOP di Kota Kupang dengan produk yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan.

Melalui sinergi dan kolaborasi lintas pemerintah, Program OVOP diharapkan mampu menghadirkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus menjawab tantangan lingkungan melalui inovasi yang berkelanjutan. *

Jakarta, nwartapedia.com – Komitmen bersama menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 semakin menguat setelah rapat penentuan cabang olahraga digelar di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, dan dihadiri jajaran pengurus KONI Pusat, KONI NTB, KONI NTT, serta perwakilan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

Rombongan Nusa Tenggara Timur dipimpin Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, yang juga menjabat Wakil Ketua I KONI NTT.

Ia hadir bersama Sekretaris Umum KONI NTT Alfons Theodorus, Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak (Wakil Ketua KONI NTT), Plt Kadispora NTT Linus Lusi, Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan, serta dua pengusaha muda NTT, Bobby Lianto dan Restu Dupe yang turut memperkuat struktur kepengurusan KONI NTT.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu menghasilkan keputusan penting terkait pembagian cabang olahraga pada PON Nusa Tenggara 2028. Sebanyak 22 cabang olahraga akan dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur, 26 cabang olahraga di Nusa Tenggara Barat, dan 14 cabang olahraga di DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

Keputusan tersebut dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani oleh KONI Pusat, KONI NTB, dan KONI NTT sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama.

PON 2028 yang mengusung nama PON Nusa Tenggara 2028 diharapkan menjadi momentum bersejarah bagi kawasan timur Indonesia.

Selain sebagai ajang kompetisi olahraga terbesar nasional, perhelatan ini juga diyakini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas venue, pertumbuhan sektor pariwisata, serta perputaran ekonomi daerah.

Dengan pembagian cabang olahraga yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi NTB dan NTT bersama jajaran KONI menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja secara terintegrasi demi memastikan PON 2028 berlangsung sukses, aman, dan berkelas nasional.

Salam olahraga! (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat gerakan kebersihan berbasis kolaborasi. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, resmi meluncurkan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan yang digagas bersama Komunitas Beta Bersih (KBB), Jumat (27/2), di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang.

Kegiatan launching tersebut dihadiri Ketua Satgas Lomba Komunitas Beta Bersih, Irsan Dardana, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, serta camat dan lurah se-Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa persoalan sampah dan kebersihan kota tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar Kota Kupang benar-benar bertransformasi menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman.

“Saya mengapresiasi Komunitas Beta Bersih yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga menunjukkan aksi nyata. Total hadiah Rp100 juta ini adalah bentuk komitmen bersama untuk membangun budaya bersih di Kota Kupang,” ujarnya.

Menurutnya, semangat “Beta Bersih” mengandung filosofi mendalam. Kata “beta” yang berarti saya menjadi pengingat bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri.

“Kalau mau kota ini berubah, jangan tunggu orang lain. Mulai dari beta. Jadikan kebersihan sebagai tanggung jawab pribadi sekaligus tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa lomba ini bukan sekadar kompetisi mencari yang terbaik, melainkan momentum membangun kesadaran kolektif dan memperkuat budaya peduli lingkungan di tingkat kelurahan.

“Ini bukan soal siapa yang paling bersih, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga dan merawat lingkungannya. Kita ingin membangun budaya, bukan sekadar mengejar piala,” tambahnya.

Wali Kota juga meminta tim juri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan profesional.

Sementara itu, Ketua Satgas Lomba Komunitas Beta Bersih, Irsan Dardana, menjelaskan bahwa komunitas ini lahir dari keprihatinan terhadap persoalan sampah di berbagai sudut Kota Kupang. Ia menilai, kebersihan harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

“Kami ingin menghadirkan semangat gotong royong. Warga yang menghasilkan sampah juga harus terlibat aktif dalam menjaga kebersihan. Kami rindu melihat Kupang yang bersih, indah, dan tertata,” ujarnya.

Sebelumnya, KBB bersama DLHK telah menggelar aksi “Kupang Bersinar” (Kupang Bersih, Indah, dan Asri) dengan mengerahkan 55 armada truk pengangkut sampah dalam aksi bersih besar-besaran sebagai bentuk komitmen nyata.

Adapun tiga kriteria utama dalam penilaian lomba ini meliputi kebersihan lingkungan (jalan, trotoar, fasilitas umum, lahan kosong, sungai, dan drainase), kebersihan tempat pembuangan sementara (TPS), serta kebersihan kantor kelurahan.

Panitia menyiapkan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3, serta juara harapan 1, 2, dan 3, dengan total hadiah mencapai Rp100 juta. Lomba ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan nasional kebersihan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Gerakan Indonesia Bersih.

Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran bersama, Pemerintah Kota Kupang berharap lomba ini menjadi titik awal perubahan budaya, menjadikan kebersihan sebagai identitas dan kebanggaan warga Kota Kupang.***

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, secara resmi menerima Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tahun 2025–2045 Kota Kupang dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (26/2).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Tim Penulis/Penyusun sebagai rujukan strategis pembangunan kependudukan jangka panjang.

Ketua Tim Penyusun, Drs. Andreas Asan, MM, bersama anggota tim yakni Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S., Marianus Mau Kuru, SE., M.PH., Natalia Adel H. N. Mari, S.Pd., M.Pd., serta Agustinus Hale Manek, S.Pd., M.Pd., hadir dalam kegiatan tersebut.

Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP., M.Si., serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Kupang, drg. Francisca Johana H. Ikasasi.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerja akademis dan kolaboratif tim penyusun dalam merampungkan dokumen strategis tersebut.

Ia menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang tidak bisa ditangani secara parsial.

Menurutnya, tantangan seperti stunting, kemiskinan, hingga ketimpangan akses layanan dasar harus ditangani secara terintegrasi lintas sektor.

Ia menekankan pentingnya akurasi dan validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Semua kebijakan berawal dari data. Jika datanya keliru, maka arah intervensi juga akan meleset. Ketika data keluarga tidak mampu sudah valid, maka seluruh OPD dapat bergerak bersama melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan.

Ia mendorong agar kebijakan tidak lagi bersifat top-down semata, melainkan dibangun dari bawah (bottom-up), berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta diperkuat oleh kajian ilmiah yang komprehensif.

Dokumen GDPK ini memuat peta jalan lima pilar pembangunan kependudukan yang telah diselaraskan dengan RPJMD dan arah kebijakan nasional.

Dengan integrasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang menjadikan Grand Design tersebut sebagai blueprint utama dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta seluruh program memiliki benang merah yang jelas.

Menutup kegiatan, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan kalangan akademisi dan para ahli dalam proses perumusan kebijakan daerah.

“Kita membutuhkan kolaborasi dan gagasan yang kuat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Grand Design ini harus menjadi panduan bersama untuk membawa Kota Kupang tumbuh lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, tim penyusun berharap dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mencintai produk kerajinan lokal dengan mengunjungi Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang. Ajakan tersebut disampaikan pada Jumat (27/2/2016).

Menurut Wali Kota, Galeri Dekranasda bukan sekadar gedung pameran, melainkan rumah besar bagi kreativitas warga Kota Kupang.

Di tempat ini, karya tangan para pengrajin lokal mendapatkan ruang untuk dipromosikan, diapresiasi, dan dipasarkan secara lebih luas.

“Galeri ini adalah rumah kreativitas. Di sini, karya tangan-tangan terampil warga Kota Kupang menemukan tempat untuk dihargai,” ujar Christian Widodo.

Ia menjelaskan, galeri kini telah mengalami banyak perubahan. Ruangan didesain lebih menarik, dilengkapi fasilitas pendingin udara (full AC), serta penataan produk yang semakin lengkap dan tertata rapi. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menghadirkan suasana belanja yang nyaman dan berkesan bagi para pengunjung.

Selain menyediakan berbagai produk kerajinan unggulan seperti tenun, kriya, dan aksesori khas daerah, galeri juga menghadirkan fasilitas studio foto serta penyewaan busana adat.

Masyarakat dapat berfoto menggunakan pakaian adat lengkap dengan harga terjangkau, sebagai bentuk promosi sekaligus pelestarian budaya lokal.

Wali Kota menegaskan, setiap produk yang dipajang di galeri bukan hanya sekadar barang dagangan, melainkan representasi cerita, identitas, dan kerja keras para pengrajin di baliknya.

“Kita tidak hanya melihat produk, tetapi melihat cerita dan identitas di dalamnya. Setiap pembelian bukan hanya transaksi, melainkan dukungan nyata bagi ekonomi keluarga-keluarga di kota ini,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat semakin bangga menggunakan dan membeli produk lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif daerah.

“Kupang harus maju dengan kekuatan karyanya sendiri, dan kita semua bisa menjadi bagian dari gerakan itu,” pungkasnya. (MI)

Alor, nwartapedia.com – Ketua STKIP Muhammadiyah Kabupaten Alor, Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd., mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Alor untuk memperkuat persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu dan informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Seruan tersebut disampaikan menyusul insiden tawuran yang melibatkan kelompok pemuda Batutena dan Kadelang beberapa waktu lalu.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kalabahi dan sekitarnya.

Muhammad Abdullah menegaskan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Menurutnya, perbedaan latar belakang suku dan lingkungan tidak boleh menjadi alasan terjadinya konflik.

“Pemuda, pelajar, dan mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian. Jangan mudah terpancing isu yang tidak jelas sumbernya. Kita boleh berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu menjaga keamanan dan persaudaraan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif, terlebih di bulan suci Ramadhan yang seharusnya menjadi momentum mempererat kebersamaan dan meningkatkan nilai-nilai spiritual. Situasi yang aman dan harmonis, katanya, akan membawa ketenangan serta keberkahan bagi seluruh warga.

Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dengan selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Penyebaran hoaks dinilai dapat memperkeruh suasana dan berpotensi memicu konflik baru.

Melalui imbauan ini, pihak kampus berharap seluruh komponen masyarakat dapat bersinergi menjaga keamanan serta memperkuat toleransi di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Kabupaten Alor.

Dengan komitmen bersama, stabilitas daerah diharapkan tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur (PWPM NTT) mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan Ramad han sebagai momentum refleksi spiritual sekaligus penguatan komitmen kebangsaan.

Dalam pernyataan resminya, PWPM NTT menegaskan bahwa Ramadhan bukan hanya bulan ibadah ritual, tetapi juga ruang pembaruan diri dan peningkatan kualitas kerja serta kontribusi sosial.

Organisasi kepemudaan ini mendorong agar setiap aktivitas produktif selama Ramadhan dilandasi niat ibadah dan semangat memberikan manfaat bagi sesama.

“Marhaban ya Ramadhan. Semoga bulan suci ini menjadi waktu refleksi, pembaruan, dan penguatan semangat dalam bekerja dan berkarya. Semoga setiap aktivitas kita bernilai ibadah,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan pengurus wilayah.

Lebih lanjut, PWPM NTT menekankan pentingnya menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat NTT.

Sebagai daerah dengan latar belakang agama, budaya, dan suku yang majemuk, harmoni sosial dinilai sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Di era digital yang sarat arus informasi, PWPM NTT juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif dinilai berpotensi merusak persatuan serta memicu ketegangan sosial.

PWPM NTT mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, mengedepankan etika komunikasi, serta menghindari akun-akun yang sengaja memecah belah kerukunan antarumat beragama.

Sikap kritis dan selektif terhadap informasi diyakini menjadi kunci menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan era digital.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua PWPM NTT periode 2023–2027, Amir Imran Patiraja, bersama Sekretaris Rahmat Taufik Lamadike.

Di bawah kepemimpinan Amir Imran Patiraja yang dikukuhkan pada awal 2024, PWPM NTT aktif mendorong pemberdayaan pemuda, peningkatan kesadaran politik yang sehat, serta penguatan nilai toleransi di wilayah timur Indonesia.

Dengan datangnya Ramadhan 1447 H yang berlangsung pada Februari–Maret 2026, PWPM NTT berharap bulan suci ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat empati sosial, serta meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan persatuan di Nusa Tenggara Timur. *

Kupang, nwartapedia.com – Wakil Gubernur Johanis Asadoma mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Rabu (25/2/2026).

Rombongan tiba melalui VIP Pemda Bandara El Tari Kupang sebelum melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Sulamu, Kabupaten Kupang.

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong modernisasi desa pesisir.

Di lokasi, Menteri KKP meninjau sejumlah fasilitas pendukung seperti pabrik es portable, gudang beku portable, dan infrastruktur lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas serta nilai jual hasil tangkapan nelayan.

Dalam dialog bersama masyarakat, Menteri Trenggono menegaskan bahwa seluruh fasilitas yang dibangun merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Ia juga mendorong penguatan budidaya rumput laut dan pengembangan produksi garam sebagai potensi unggulan daerah.

Wakil Gubernur Johanis Asadoma menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Ia berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dikelola secara profesional sehingga memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. *

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang terus menunjukkan keseriusannya membangun sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara langsung mengusulkan Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa agar ditetapkan sebagai lokasi prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih dalam pertemuan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa kedua lokasi telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis. Status lahan dinyatakan clean and clear serta telah diverifikasi oleh tim KKP, sehingga siap untuk segera direalisasikan.

“Kami berharap ini bisa menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah lengkap, tinggal dukungan percepatan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kelurahan Lasiana tercatat memiliki sekitar 900 nelayan dengan luas kawasan kurang lebih 9,3 hektare dan potensi produksi ikan mencapai 350 ton per tahun. Namun, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya membuat produktivitas nelayan belum maksimal.

Menurut Wali Kota, pembangunan kawasan pesisir bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

“Membangun pesisir berarti membangun masa depan. Nelayan harus menjadi prioritas karena laut adalah sumber kehidupan masyarakat kita,” tegasnya.

Pemkot Kupang, lanjutnya, siap mendukung penuh melalui penyediaan lahan, regulasi pendukung, hingga pendampingan berkelanjutan bagi nelayan agar program tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, meminta Dirjen Perikanan Tangkap bersama jajaran untuk segera menindaklanjuti, mengingat kesiapan lahan telah dipastikan oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan dan berdaya saing.

“Targetnya bukan hanya membangun kawasan, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan yang modern dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, tujuh lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun di NTT, dan pada 2026 koordinasi lanjutan akan dilakukan untuk memperluas jangkauan program.
Selain itu, KKP turut mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lainnya di NTT, dengan target Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027.

Budidaya udang modern dan rumput laut juga menjadi fokus pengembangan guna meningkatkan ekspor serta memperkuat neraca perdagangan daerah.

Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. Ia menilai program-program kelautan dan perikanan telah membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memberi kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di NTT. *

Kupang, nwartapedia.com – Harapan warga Jalan Bajawa, Gang Likurai RT 39/RW 12 untuk mendapatkan akses air bersih mulai menemukan titik terang. Aspirasi yang disampaikan saat masa reses Anggota DPRD Kota Kupang, Maria Rosalinda Uta Teku, langsung ditindaklanjuti melalui sosialisasi bersama Perumda Air Minum Kota Kupang, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, bersama tim teknis dari bagian perencanaan dan pengawasan.

Koordinator warga setempat, Mery Kleden, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran langsung anggota DPRD serta jajaran Perumda.

“Kami bersyukur karena saat reses, keluhan kami soal belum adanya air langsung ditanggapi. Hari ini Ibu Linda menghadirkan langsung pihak Perumda untuk melihat kondisi kami,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kupang Maria Rosalinda Uta Teku yang akrab disapa Linda Uta menjelaskan, persoalan air bersih menjadi salah satu aspirasi utama yang diterimanya dari masyarakat.

Menurutnya, wilayah Gang Likurai sebenarnya sudah memiliki jalur jaringan, sehingga perlu percepatan tindak lanjut teknis agar warga segera terlayani.

“Begitu menerima laporan warga, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Dirut. Karena di sini sudah ada jalur, maka kita minta tim teknis segera turun. Ini kebutuhan dasar, jadi harus cepat ditangani,” tegasnya.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, mengapresiasi peran aktif DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat.

Ia memastikan pihaknya siap merespons jika jaringan memungkinkan untuk dilakukan pemasangan baru.

“Kalau jaringan sudah tersedia, kita dorong agar segera dipasang. Setelah pertemuan ini, petugas lapangan akan menindaklanjuti dan menjawab kebutuhan teknis bapak mama semua,” katanya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Perumda Air Minum Kota Kupang, Ronald Ballo, menjelaskan tahapan yang akan dilakukan.

Pihaknya akan mendata warga yang berminat, melakukan survei lokasi, menghitung jarak pemasangan, serta menentukan model jaringan agar efisien secara teknis dan biaya.

“Kami akan kembali dalam satu sampai dua hari ke depan untuk ambil nama-nama warga dan lakukan pengukuran. Kalau ada pipa yang melewati rumah warga, kita harapkan ada toleransi bersama supaya biaya bisa ditekan,” jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa distribusi air di Jalan Bajawa dibagi dua zona bagian atas dan bawah dengan sistem pengaliran bergiliran setiap hari mulai pukul 08.00 hingga sekitar pukul 20.00–21.00 WITA, kecuali terjadi gangguan teknis seperti pemadaman listrik.

Mewakili warga, Welem Gery menegaskan kesiapan masyarakat untuk mendukung proses administrasi maupun teknis.

“Pada prinsipnya kami siap. Tinggal waktu pelaksanaan saja. Harapan kami, semakin cepat semakin baik,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara DPRD dan Perumda Air Minum Kota Kupang, warga Gang Likurai kini optimistis kebutuhan air bersih yang selama ini dinantikan segera terealisasi. (MI)