Kupang, nwartapedia.com  – Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Kupang sekaligus Anggota DPRD Provinsi NTT, Filmon, menegaskan komitmennya untuk membawa PSI meraih hasil lebih baik pada Pemilu 2029 dengan menargetkan keterwakilan partai di setiap daerah pemilihan (dapil) di Kota Kupang.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) PSI NTT yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Jumat (12/6/2026).

Filmon mengatakan, PSI saat ini tengah melakukan konsolidasi besar-besaran melalui pembentukan dan penguatan struktur organisasi hingga tingkat ranting dan kelurahan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.

Menurutnya, kesiapan organisasi menjadi faktor penting dalam menghadapi kontestasi politik mendatang sekaligus menyambut berbagai agenda nasional partai, termasuk rencana kunjungan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ke NTT.

“Kami ingin seluruh struktur partai siap bekerja sampai ke tingkat paling bawah sehingga PSI semakin dekat dengan masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan mereka,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan struktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan elektabilitas PSI sehingga perolehan kursi legislatif pada Pemilu 2029 dapat melampaui capaian sebelumnya.

Untuk Kota Kupang, Filmon memasang target ambisius dengan mengupayakan agar setiap daerah pemilihan memiliki wakil dari PSI di DPRD.

Ia menilai target tersebut sangat mungkin dicapai apabila seluruh kader terus membangun kolaborasi dan memperkuat kerja-kerja politik di tengah masyarakat.

“Saya berharap setiap dapil di Kota Kupang memiliki kursi PSI. Karena itu seluruh kader harus bekerja bersama, membangun komunikasi dengan masyarakat dan memperkuat organisasi hingga tingkat kelurahan,” katanya.

Filmon juga mengungkapkan bahwa proses pembentukan struktur PSI Kota Kupang saat ini telah mencapai sekitar 80 persen dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat.

Dengan konsolidasi yang terus berjalan, PSI Kota Kupang optimistis mampu menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan pada Pemilu 2029 mendatang. (MI)

Kupang,nwartapedia.com  –  Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, menegaskan pentingnya percepatan penguatan struktur partai hingga tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) PSI NTT yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Jumat (12/6/2026).

Grace mengatakan, konsolidasi organisasi yang sedang dilakukan merupakan bagian dari persiapan menghadapi proses verifikasi partai sekaligus memperkuat mesin politik PSI menjelang Pemilu 2029.

“Seluruh wilayah sedang bergerak melengkapi struktur hingga tingkat desa dan kelurahan agar organisasi semakin solid dan siap menghadapi agenda politik ke depan,” ujarnya.

Ia juga menyebut penguatan struktur dilakukan untuk menyambut bergabungnya Ketua Dewan Pembina PSI yang berinisial “J” secara resmi mengenakan jaket PSI dan turun menyapa masyarakat di berbagai daerah.

Menurut Grace, seluruh jajaran partai di daerah harus siap sehingga roda organisasi dapat langsung bekerja secara maksimal ketika momentum tersebut tiba.

Dalam kesempatan yang sama, Grace optimistis Nusa Tenggara Timur memiliki peluang besar menjadi salah satu basis kekuatan PSI di Indonesia.

Ia berharap daerah ini dapat berkembang menjadi “kandang gajah” dengan semakin banyak kader muda yang lahir dan berkiprah melalui PSI.

Selain agenda konsolidasi partai, kunjungannya di Kota Kupang juga diisi dengan kegiatan sosial dan silaturahmi lintas agama.

Grace mengunjungi sejumlah tokoh agama, sekolah, serta posyandu sambil menyerahkan bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, dan makanan tambahan bagi balita.

Sementara itu, Ketua DPW PSI NTT dr. Christian Widodo mengatakan Rakorwilsus menjadi momentum penting untuk mematangkan strategi pemenangan partai sekaligus memperkuat kepengurusan hingga tingkat akar rumput.

PSI NTT juga memasang target besar pada Pemilu 2029 dengan harapan setiap kabupaten dan kota memiliki keterwakilan di DPRD serta mampu mengirimkan wakil ke DPR RI dari setiap daerah pemilihan di Nusa Tenggara Timur.

Menurut Christian, seluruh kader kini diarahkan untuk memperluas konsolidasi dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat sebagai modal utama menghadapi kontestasi politik mendatang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  –  Politikus muda asal Kota Kupang, Yuvensius Tukung, S.Pd., resmi bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah mengakhiri pengabdiannya di Partai NasDem.

Keputusan tersebut disampaikan kepada awak media usai mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah Khusus (Rakorwilsus) PSI Nusa Tenggara Timur di Hotel Harper Kupang, Jumat (12/6/2026).

Mantan Ketua Komisi I DPRD Kota Kupang periode 2019–2024 itu menegaskan perpindahan partainya telah melalui proses yang sesuai dengan etika politik.

Ia mengaku telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPD Partai NasDem Kota Kupang pada 11 Juni 2026 sebelum memutuskan bergabung dengan PSI.

Menurut Yuvensius, langkah tersebut diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap partai yang telah membesarkan dirinya selama berproses di dunia politik.

“Sebagai kader saya harus tahu berterima kasih. Karena itu saya lebih dulu mengajukan pengunduran diri secara resmi sebelum menentukan sikap politik yang baru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keputusan memilih PSI didasarkan pada keyakinannya bahwa partai tersebut memiliki komitmen kuat dalam mendorong lahirnya pemimpin muda di Indonesia, terutama di tengah momentum bonus demografi yang sedang dihadapi bangsa.

Yuvensius menilai PSI telah membuktikan keberpihakannya kepada generasi muda melalui hadirnya sejumlah kepala daerah muda di Nusa Tenggara Timur yang berasal dari kader partai tersebut.

Selain itu, ia mengaku banyak sahabat dan rekan aktivis yang telah lebih dahulu bergabung dengan PSI sehingga semakin menguatkan keyakinannya untuk melanjutkan perjalanan politik bersama partai berlambang Gajah itu.

“Bagi saya ini adalah kelanjutan pengabdian melalui jalur politik. Ke depan saya ingin terus berkarya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat melalui PSI,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PSI NTT, dr. Christian Widodo, mengatakan PSI saat ini menjadi partai yang semakin terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang memiliki semangat perubahan dan kesamaan visi.

Ia mengungkapkan, dalam Rakorwilsus tersebut sedikitnya lima tokoh baru secara simbolis menerima kartu tanda anggota PSI, sementara masih banyak tokoh lainnya yang telah menyatakan minat untuk bergabung.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin berjuang bersama PSI. Antusiasme masyarakat untuk bergabung terus meningkat dan ini menjadi energi positif bagi penguatan partai di NTT,” ujar Christian.

Menurutnya, konsolidasi organisasi terus dilakukan, termasuk memperkuat struktur partai di berbagai daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang sekaligus menyambut berbagai kegiatan nasional yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Timur. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  –  BPJS Kesehatan Cabang Kupang terus memperkuat upaya pencegahan kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Komitmen tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kupang, dr. Ario Trisaksono, SH, MH, dalam kegiatan Diskusi Media yang digelar di Swiss-Belhotel Kupang, Jumat (12/6/2026).

Dalam sambutannya, dr. Ario menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai penyambung informasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan dan pelaksanaan Program JKN.

“Kami berharap informasi yang disampaikan hari ini dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga memberikan manfaat luas, khususnya terkait pelaksanaan Program JKN dan upaya pencegahan kecurangan,” ujarnya.

Menurutnya, potensi kecurangan dapat terjadi di berbagai pihak sehingga membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari peserta JKN, fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan hingga masyarakat dan media massa.

Ia menjelaskan, upaya pencegahan fraud telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program JKN.

“Upaya pencegahan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPJS Kesehatan. Dibutuhkan sistem yang melibatkan seluruh pihak agar potensi kecurangan dapat dicegah sejak dini,” katanya.

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan juga menjelaskan berbagai bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh peserta, badan usaha, fasilitas kesehatan maupun penyelenggara program.

Beberapa di antaranya adalah pemalsuan data kepesertaan, penyalahgunaan kartu JKN, manipulasi klaim pelayanan kesehatan, pemberian suap, hingga penggunaan data kepesertaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa setiap dugaan kecurangan akan melalui proses identifikasi, verifikasi, investigasi hingga pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana sesuai tingkat pelanggaran.

Selain itu, masyarakat juga diimbau ikut berpartisipasi dengan melaporkan apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dalam pelaksanaan Program JKN.

Melalui kegiatan diskusi media ini, BPJS Kesehatan Cabang Kupang berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menjaga integritas Program JKN sehingga pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal, transparan, dan berkelanjutan bagi seluruh peserta di Indonesia. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Cabang Kabupaten Kupang masa bakti 2026–2028 resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Aula Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (11/6/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Pengurus Daerah INTI NTT, Ir. Theodorus Widodo, sementara pembacaan Surat Keputusan (SK) kepengurusan dilakukan oleh Sekretaris INTI NTT, David Kenenbudi.

Ketua INTI Kabupaten Kupang yang baru dilantik, Irsanki Gabrial Poa, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama seluruh jajaran pengurus.

Ia mengatakan amanah tersebut akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui kerja sama yang solid demi menghadirkan organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kupang.

“Kami siap menjalankan visi dan misi INTI serta membangun kolaborasi untuk menghadirkan berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, kebangsaan dan pendidikan yang berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah INTI NTT, Ir. Theodorus Widodo, menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan INTI Kabupaten Kupang menjadi langkah penting dalam memperluas peran organisasi di wilayah NTT.

Menurutnya, INTI selama ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, budaya, pendidikan , hingga aksi kebangsaan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Kehadiran kepengurusan baru di Kabupaten Kupang diharapkan mampu memperkuat semangat persatuan dalam keberagaman serta meningkatkan kontribusi organisasi di tengah masyarakat.

Ia juga mengapresiasi kehadiran generasi muda dalam kepengurusan baru yang dinilai akan membawa semangat baru bagi perkembangan organisasi di masa mendatang.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat INTI, Dr. Indra Wahidin, yang mengikuti kegiatan secara virtual, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik.

Ia berharap kepengurusan INTI Kabupaten Kupang dapat menjalankan roda organisasi secara profesional, menjaga soliditas, serta bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sekretaris Jenderal INTI Pusat, Hardy Stefanus, turut menegaskan bahwa pengurus cabang merupakan ujung tombak organisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Karena itu, ia berharap seluruh pengurus mampu menjaga kekompakan dan terus menyelaraskan program kerja dengan kebijakan organisasi di tingkat pusat maupun daerah sehingga manfaat organisasi dapat dirasakan secara luas.

Adapun susunan Pengurus Cabang Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kabupaten Kupang masa bakti 2026–2028 terdiri dari Erwin Yosep sebagai Penasehat, Irsanki Gabrial Poa sebagai Ketua, Yonathan Zakrabentus sebagai Wakil Ketua, Viren Aninfeto sebagai Sekretaris, dan Deddy Luan sebagai Bendahara.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal penguatan eksistensi INTI Kabupaten Kupang dalam menjalankan berbagai program sosial, kemanusiaan, budaya, dan pendidikan serta mempererat semangat persaudaraan dan persatuan di tengah masyarakat Kabupaten Kupang. (*)

Kupang, nwartapedia.com  – Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan (FKKH) Universitas Nusa Cendana (Undana) resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) sebagai langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pendaftaran angkatan perdana yang dibuka sejak 8 Juni 2026 tersebut menghadirkan dua program studi spesialis, yakni Obstetrik dan Ginekologi (Obgyn) serta Anestesiologi dan Terapi Intensif. Kehadiran PPDS di Undana menjadi tonggak penting dalam upaya memenuhi kebutuhan dokter spesialis di wilayah kepulauan yang selama ini masih mengalami keterbatasan tenaga medis.

Dekan FKKH Undana, Dr. dr. Christina Olly Lada, M.Gizi, menjelaskan bahwa pembukaan PPDS merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam mempercepat penyediaan dokter spesialis di daerah, khususnya kawasan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Melalui program ini, Undana diharapkan menjadi pusat penghasil tenaga medis spesialis yang siap mengabdi di seluruh wilayah NTT.

Kebutuhan dokter spesialis di NTT dinilai sangat mendesak karena distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

Sebagian besar dokter spesialis masih terkonsentrasi di Kota Kupang, sementara sejumlah kabupaten hanya memiliki satu dokter spesialis yang harus melayani seluruh kebutuhan masyarakat.

Ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) NTT menyebut kondisi tersebut berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan apabila dokter yang bertugas berhalangan.

Hal serupa juga terjadi pada layanan anestesi yang menjadi penunjang utama operasional kamar bedah di rumah sakit daerah.

Untuk menjaga kualitas lulusan, FKKH Undana menerapkan kuota penerimaan yang terbatas. Program Spesialis Obstetrik dan Ginekologi menerima empat peserta setiap semester, sedangkan Program Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif menerima tiga peserta setiap semester atau enam peserta setiap tahun.

Proses seleksi dilakukan secara bertahap melalui pendaftaran daring, seleksi administrasi, Tes Potensi Akademik (TPA), psikotes, tes tertulis, hingga wawancara.

Sistem seleksi tersebut dirancang untuk menghasilkan calon dokter spesialis yang kompeten dan berintegritas.

Selain itu, Undana juga mengupayakan berbagai skema pembiayaan bagi peserta didik melalui peluang beasiswa LPDP maupun kerja sama dengan pemerintah kabupaten di NTT agar dokter daerah dapat melanjutkan pendidikan spesialis dan kembali mengabdi di daerah asal setelah lulus.

Di sisi lain, pihak universitas mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai praktik percaloan dalam proses penerimaan mahasiswa baru PPDS. Seluruh proses seleksi dilakukan secara murni melalui sistem resmi tanpa melibatkan pihak ketiga.

“Undana tidak melibatkan siapa pun atau institusi mana pun dalam seleksi mahasiswa baru. Semua melalui jalur resmi. Proses pembayaran juga langsung disetorkan secara transparan ke rekening resmi Undana,” tegas Dr. Christina.

Melalui penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis ini, Undana menargetkan lahirnya puluhan dokter spesialis berkualitas yang mampu memperkuat pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur.

Kehadiran mereka diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses layanan medis sekaligus menjawab kebutuhan tenaga spesialis di berbagai daerah, khususnya wilayah kepulauan dan pelosok NTT. **

Kupang, nwartapedia.com – Universitas Nusa Cendana (Undana) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan sebanyak 397 proposal dosen sebagai penerima pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Internal Tahun Anggaran 2026.

Program ini menjadi upaya kampus dalam memperkuat hilirisasi hasil riset dan menghadirkan solusi ilmiah bagi masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur.

Penetapan penerima pendanaan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 870/UN.15.22/TU/2026 yang mengacu pada Keputusan Rektor Undana Nomor 862/PM/2026.

Seluruh proposal yang dinyatakan lolos telah melalui proses seleksi administrasi dan penilaian substansi oleh tim reviewer.

Kepala LPPM Undana, Prof. Ir. Yosep Seran Mau, M.Sc., Ph.D., menjelaskan bahwa program pendanaan internal ini merupakan bentuk komitmen universitas dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengabdian yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, dosen tidak hanya berperan sebagai pengajar dan peneliti, tetapi juga harus mampu menerapkan hasil keilmuan untuk menjawab berbagai persoalan di tingkat komunitas.

“Melalui Program PKM Internal, universitas berharap kontribusi akademisi dapat mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Hasil seleksi telah diumumkan melalui Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian (SIPP), sehingga setiap ketua pengusul dapat melihat status proposal beserta catatan evaluasi dari reviewer sebagai bahan penyempurnaan di masa mendatang.

LPPM juga telah membuka proses administrasi kontrak bagi penerima pendanaan. Para dosen diwajibkan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebelum penandatanganan kontrak yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan pembagian jadwal berdasarkan wilayah lokasi pengabdian.

Sementara itu, bagi dosen yang belum memperoleh pendanaan tahun ini, LPPM mendorong agar memanfaatkan hasil evaluasi reviewer untuk meningkatkan kualitas proposal pada periode berikutnya.

Melalui pendanaan terhadap 397 program pengabdian tersebut, Undana diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis pembangunan di NTT.

Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, penerapan teknologi tepat guna, pendampingan ekonomi, hingga penguatan tata kelola sosial diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah. *

Kupang, nwartapedia.com  –  PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) bersama Universitas Nusa Cendana (Undana) menjajaki kerja sama strategis yang berfokus pada transformasi layanan keuangan digital di lingkungan kampus, penguatan literasi finansial mahasiswa, serta pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Timur.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Rektorat Undana, Kupang, Senin (8/6/2026), menjadi langkah awal membangun kolaborasi antara dunia pendidikan dan sektor perbankan daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif.

Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penerapan sistem pembayaran kuliah berbasis Host to Host (H2H) dan Virtual Account Custom API. Sistem tersebut memungkinkan transaksi pembayaran mahasiswa berlangsung secara cepat, aman, dan tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pengelolaan administrasi keuangan kampus.

Selain digitalisasi pembayaran, kedua pihak juga membuka peluang kerja sama dalam pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, serta pendampingan UMKM melalui pemanfaatan sumber daya akademik yang dimiliki Undana.

Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., menyampaikan bahwa kolaborasi ini diharapkan memberi manfaat bagi kedua belah pihak sekaligus mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, Bank NTT menilai keberadaan sekitar 30 ribu mahasiswa Undana menjadi potensi besar untuk memperluas edukasi literasi keuangan digital, investasi, dan penggunaan layanan perbankan modern bagi generasi muda di Nusa Tenggara Timur.

Sinergi ini juga diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi digital di sektor pendidikan sekaligus memperkuat pengembangan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap UMKM dan peningkatan akses layanan keuangan yang lebih modern dan efisien.

Dengan kolaborasi tersebut, Undana dan Bank NTT optimistis dapat menciptakan inovasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan di lingkungan kampus, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *

Kupang, nwartapedia.com  –  Badan Legislatif Mahasiswa Perguruan Tinggi (BLM PT) Universitas Nusa Cendana (Undana) menggelar Rapat Anggota Tahun 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat demokrasi kampus, meningkatkan sinergi dengan birokrasi universitas, serta mengawal berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan mahasiswa.

Dalam forum tersebut, BLM PT Undana menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka dan transparan antara organisasi kemahasiswaan dengan pimpinan universitas.

Dialog dua arah dinilai menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola kampus yang partisipatif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan sivitas akademika.

BLM PT Undana juga menilai kolaborasi yang sehat antara organisasi mahasiswa dan birokrasi kampus merupakan fondasi penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki daya saing tinggi di tingkat nasional, tanpa mengesampingkan prinsip demokrasi dan independensi mahasiswa.

Selain membahas agenda kelembagaan, rapat anggota tersebut menyoroti sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian mahasiswa, di antaranya penguatan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), peningkatan fasilitas pembelajaran, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar mahasiswa di lingkungan kampus.

Melalui forum ini, BLM PT Undana berkomitmen mengembalikan peran mahasiswa sebagai kekuatan penyeimbang (force multiplier) dalam kehidupan akademik.

Organisasi tersebut juga berupaya memastikan proses transisi kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan BLM berlangsung secara demokratis, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

BLM PT Undana berharap hasil rapat anggota ini dapat menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola organisasi kemahasiswaan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kampus yang inklusif, aman, dan berpihak pada kepentingan seluruh mahasiswa. *

KADIN NTT Sambut Positif Kebijakan Baru KPR Subsidi, Masyarakat Berstatus Kol 5 Kini Lebih Mudah Miliki Rumah

KUPANG, nwartapedia.com – Kabar baik bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah subsidi. Pemerintah melalui kebijakan yang didukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kemudahan bagi calon debitur yang memiliki riwayat kredit Kol 1 hingga Kol 5 untuk mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.

Melalui kebijakan tersebut, masyarakat yang sebelumnya memiliki tunggakan kredit namun telah melunasi seluruh kewajibannya dan tidak berstatus hapus buku, kini dapat langsung melanjutkan proses akad KPR tanpa harus menunggu masa pemulihan kredit selama enam bulan hingga satu tahun seperti sebelumnya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. (Cand) Bobby Lianto, M.M., MBA, menyampaikan apresiasi kepada Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) serta dukungan OJK yang telah mendorong lahirnya kebijakan tersebut.

Menurut Bobby Lianto, aturan baru ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terkendala riwayat kredit akibat pinjaman online maupun pembiayaan lainnya, sehingga gagal memperoleh akses pembiayaan rumah subsidi.

Ia menilai banyak masyarakat yang sebenarnya telah melunasi kewajibannya, namun masih harus menunggu dalam waktu yang cukup lama sebelum dapat mengajukan KPR subsidi. Kondisi tersebut membuat kesempatan memiliki rumah layak huni menjadi semakin sulit diwujudkan.

Dengan diberlakukannya kebijakan baru tersebut, masyarakat yang telah menyelesaikan tunggakan kredit dapat segera mengajukan pembelian rumah subsidi tanpa harus menunggu masa pemulihan, sehingga proses kepemilikan rumah menjadi lebih cepat dan mudah.

Bobby Lianto berharap kebijakan ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak sekaligus mendukung program pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.