Kota Kupang Peringkat 5 Besar Indeks Kota Toleran 2020

Kota Kupang, Mwartapedia.com  – Kota Kupang menjadi salah satu kota yang memperoleh skor tertinggi dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 yang dilaunching oleh Setara Institute. Pemberian penghargaan atas prestasi  tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Kupang, Dr. Jefistson R. Riwu Kore, MM, MH, dalam acara Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleran Award 2020 yang berlangsung di Ballroom Hotel Ashley, Jl. KH Wahid hasyim, Jakarta, Kamis (25/02). 

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Setara Institute, Ismail Hasani, Irjen Kemendagri DR. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, Deputi V Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Dr. Risma Agritina, SH, SE, MP dan para Kepala Daerah yang masuk pada 10 besar IKT Award 2020 diantaranya Bekasi, Singkawang, Manado, Ambon, Sukabumi, Kediri, Salatiga dan perwakilan-perwakilan dari kota-kota lainnya yang mengikuti secara daring. Acara ini juga disaksikan Sekretaris Daerah Kota Kupang, Fahrensy P. Funay, SE, M.Si didampingi oleh Kabag Prokompim Setda Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP, M.Si secara daring melalui aplikasi zoom dari Ruang Rapat Garuda Kantor Wali Kota Kupang. Selain itu kegiatan ini disiarkan pula secara langsung di saluran youtube Suara Setara.

IKT sendiri merupakan studi indexing atas praktik dan promosi toleransi di seluruh kota di Indonesia. IKT bertujuan untuk mendorong praktik-praktik toleransi di kota dan memajukan inisiatif kota dalam membangun ruang inklusif bagi seluruh anasir kebinekaan di kota.  Melalui studi tersebut, SETARA Institute menyimpulkan bahwa 10 kota memiliki skor Indeks Toleransi Tertinggi dari 94 kota yang ada di Indonesia. SETARA Institute, dengan dukungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, memberikan penghargaan (award) kepada 10 besar kota dengan skor indeks toleransi tertinggi. 

Kota Kupang pada IKT 2020 ini menduduki peringkat ke-5 dengan skor 6,037, naik dua peringkat dibanding tahun 2018 (5,857) dari 94 kota yang dinilai se-Indonesia. Kenaikan tersebut berdasarkan penilaian pada indikator yang ditetapkan oleh Setara Institute diantaranya regulasi pemerintah kota termasuk RPJMD, tindakan pemerintah, regulasi sosial, demografi agama, juga sub-sub indikator yaitu isu gender, inklusi sosial dan partisipasi masyarakat sipil. 

Berdasarkan indikator tersebut, Kota Kupang dinilai menunjukkan adanya kemajuan toleransi sekaligus bukti kesungguhan pemerintah dan warga Kota Kupang untuk terus menjaga kerukunan. Kota Kupang dianggap memiliki misi yang sangat spesifik untuk penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama dalam arah pembangunannya. Pada aspek arus pengutamaan gender dan anak, Kota Kupang juga dinilai memiliki potret rencana pembangunan yang sangat baik dan memadai. Dikatakan, selama periode penilaian juga tidak ditemukan kebijakan diskriminatif yang mengganggu tata kehidupan yang toleran. Begitupun pemeritah kota yang sangat proaktif dalam mencegah peristiwa intoleran. Komitmen toleransi juga terlihat dari terobosan pemerintah Kota Kupang  yang berani mengeluarkan produk hukum yang kondusif dalam pembangunan rumah ibadah, padahal acuannya adalah produk hukum di tingkat pusat yang acap kali mendiskriminasi dalam pembangunan rumah ibadah. 

Adapun dinamika masyarakat sipil Kota Kupang juga dinilai sangat baik. Hal ini terlihat dari sikap proaktif masyarakat dalam melakukan penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Kupang, baik melalui pernyataan-pernyataan sebagai promotif action maupun berupa tindakan atau aksi nyata secara langsung atau tidak langsung yang menyasar pada penguatan toleransi dan kerukunan umat beragama. 

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH, dalam testimoninya sesaat setelah menerima penghargaan mengungkapkan rasa bangga Kota Kupang dapat meraih peringkat ke-5 dari lembaga besar seperti Setara Insitute. “Suatu kebanggaan luar biasa berada disini bersama pemerintah daerah yang lain, atas nama Pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, saya merasa bangga dan berterima kasih atas penghargaan ini, kami berhasil menjadi 5 terbaik dalam suatu penilaian dari Setara Institute,” ungkapnya. Dikatakan Wali Kota, seperti kota-kota lain Kota Kupang memiliki semangat yang sama untuk bagaimana mengatur keberadaan keragaman. 

Dijelaskan Wali Kota, Pemkot Kupang senantiasa membuat terobosan-terobosan yang baru agar semua warga masyarakatnya dapat beribadah dengan baik. “Sesuatu yang terbaru yang kami buat di Kota Kupang adalah bagaimana memastikan semua umat beragama dapat memiliki hak sama yaitu beribadah dengan leluasa dan nyaman,” tuturnya. Dijelaskan Wali Kota, jika mengikuti regulasi yang ada maka ada sebagian warga yang tidak dapat beribadah karena jumlahnya yang sedikit untuk menggenapi persyaratan membangun rumah ibadah. “Kalau ikut aturan, saudara-saudara misalnya agama Budha sampai kapanpun di Kota Kupang tidak mungkin ada pembangunan rumah ibadahnya karena aturan mengisyaratkan harus didukung jumlah tertentu kepala keluarga pemeluk agama. Kalau kita ikut aturan itu sampai kapanpun mereka tidak bisa beribadah. Oleh karena itu kita membuat suatu terobosan melalui perda untuk pastikan mereka bisa beribadah dan pemerintah juga menyiapkan tempat untuk rumah ibadah mereka,” jelasnya. 

Hal inilah, menurut Wali Kota salah satu yang dibuat oleh Pemkot Kupang dalam kurun waktu dua tahun terakhir dalam pembangunan keberagaman di NTT khususnya di Kota Kupang. Wali Kota berharap penghargaan yang diterima ini dapat menjadi pemicu warga Kota Kupang untuk lebih meningkatkan toleransi dalam bermasyarakat dan mendukung pembangunan keimanan masyarakat beragama di Kota Kupang.

Sebelumnya dalam Direktur Setara Institute. Dr. Hasani Ismail, menjelaskan IKT 2020 adalah satu kerja yang dilakukan oleh pihaknya sejak tahun 2015 yang didukung oleh Kemendagri dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Hal ini sebagai salah satu upaya oleh Setara Institute dan jejaring di berbagai propinsi untuk mempraktekkan kebijakan-kebijakan terbaik di 94 kota di Indonesia. “Ini bukan kerja sederhana, namun kerja akademik, kerja advokasi yang butuh effort luar biasa,” ujarnya. Disampaikannya semua kota pada dasarnya toleran namun dalam pemeringkatan ada nomor 1 sampai 94. Dia berharap Kemendagri dan BPIP dapat melakukan pembinaan-pembinaan intensif kepada daerah-daerah yang dinilai kurang toleransinya. Dikatakannya keberhasilan pemerintah kota yang menduduki peringkat-peringkat terbaik merupakan kerja keras pemimpinnya dan sinergi dengan tokoh masyarakat, DPRD, organisasi perangkat daerah seperti Kesbangpol dan tokoh-tokoh agama di daerah masing-masing. “IKT adalah prestasi kolektif dari sebuah kota,” pungkasnya. 

10 kota yang memperoleh skor tertinggi dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2020 versi Setara Institute secara berurutan dari urutan 1 hingga yang ke 10 yaitu Salatiga, Singkawang, Manado, Tomohon, Kota Kupang, Surabaya, Ambon, Kediri, Sukabumi dan Bekasi. (Humas Kota Kupang).




Melihat Kondisi Kesehatan Masyarakat, Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS Gelar Pengobatan Keliling.

 

Timika,Mwartapedia.com—-melihat kondisi kesehatan dimasyarakat, Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS komando pelaksana korem 174/ATW giat bakti sosial  gelar pengobatan keliling bersama masyarakat tepat dikampung Beanekogom Tsinga Distrik dengan tujuan agar bisa memastikan kesehatan masyarakat dan upaya nyata TNI langsung bagi masyarakat. 

Hal ini diungkapkan Dansatgas Pamrahwan Yonif 756/WMS, Mayor Inf Marolop Edison Bala Hutapea, saat memimpin kegiatan yang berlangsung dikampung Beanekogom Tsinga Distrik Tembaga Pura kabupaten Mimika Papua, (24/02/2021).

Dansatgas Pamrahwan mengatakan, pengobatan bagi masyarakat Beanekogom adalah rutinitas dengan tujuan untuk membantu masyarakat dari sisi kesehatan, yang meliputi pengobatan penyakit ringan serta pola hidup dengan Lingkungan yang sehat.dan masyarak Beanekogom menyambut  baik karena sangat membantu kehidupan mereka terutama dalam bidang kesehatan.

“Kegiatan bakti sosial lewat program kesehatan bagi masyarakat ini adalah komitmen dari kami Satgas Pamrahwan Yonif 756/WMS terutama bagi mereka didaerah pedalaman, tentu mempunyai niat dan hati yang tulus terutama untuk saling komunikasi dan rasa persaudaraan tinggi,”Ungkapnya.

Dirinya berharap dengan adanya kegiatan ini, menjadi semakin  erat persaudaraan dan harmonis antara pos Satgas dengan masyaraka.

“Menjaga hubungan agar terjalin dengan baik dan tidak ada yang saling menyakiti sehingga faktor dukungan masyarakat sekitar sangat berpengaruh,”tegas Mayor Marolop.

Abdon Nenotek mewakili masyarakat yang diobati menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap bakti soaial pengobatan keliling yang digelar pos Tsinga satgas yonif 756/WMS, dimana sangat membantu masyarakat yang  kurang mampu.

“Kami masyarakat kampung Beanekogom Tsinga sangat berterima  kasih pada bapak TNI pos Tsinga Satgas Yonif 756/WMS yang telah melayani kami dan mengajak kami melakukan kebersihan Lingkungan dan mudah-mudahan kegiatan ini secara rutin karena masyarakat sangat terbantu” harap bapak Abdon.

Laporan : Afry (Tim)




Terima Jabatan Sebagai Camat, Longginus Rohos: Evaluasi Kinerja Kepala Desa

 

Borong,Mwartapedia.com— Longginus Rohos, S.Sos terima jabatan baru sebagai Camat Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).  Serah terima  yang berlangsung  di aula kantor Camat Lamba Leda pada Rabu (24/02/2021).

Longginus Rahos, dalam sambutan perdananya  menyampaikan akan melakukan evaluasi  terhadap kinerja para kepala desa.

“Saya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa trntang realisasi keuangan harus tuntas  berbanding Lurus, relatif fisik dan identifikasi terhadap kebutuhan prioritas penggunaan Dana desa (DD) sesuai keinginan masyarakat,” Ungkapnya.

Longginus menambahkan, yang paling diutamakan adalah tidak bertentangan dengan regulasi dan saling koordinasi.

“Kita harus saling berkoordinasi dan  komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.

Longginus berharap kedepan seluruh masyarakat dan instansi pemerintah yang ada di wilayahnya untuk saling bekerjasama dalam membangun kecamatan Lamba Leda.

“Saya berharap agar masyarakat dan instansi pemerintah yang ada di kecamatan ini,  mari sama-sama kita membangun wilayah  ini dan tentunya melalu kerja sama kita akan bisa mewujudkan kecamatan kita menjadi lebih baik,”Pungkasnya.

Yang hadir dalam serah terima jabatan adalah  Camat Baru, Longginus Rohos S.sos, Sekertaris Camat Petrus Dali S,Sos, Mantan Camat Lamba Leda, Albertus Rangkak, PLT Kecamatan Lamba Leda Utara, Agus Supratman, Kapospol Lamba Leda, Babin Lamba Leda, pemerintah desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Laporan: Afri cundul.




CV.Oase Tuntaskan Perbaikan Pekerjaan Yang Rusak di Ruas Jalan Benteng Jawa-Heret-Bawe


Borong,Mwartapedia.com — CV. Oase telah selesai memperbaiki beberapa titik yang rusak pada pengerjaan proyek peningkatan ruas jalan Benteng Jawa-Heret-Bawe (Segmen: Wae Nenda-Kp Bawe) di Kecamatan Lamba Leda.

Karolus Ndoi Djewaru, Staf Penanggung Jawab Administrasi dan Koordinator Lapangan CV. Oase ketika dihubungi media ini Minggu 21 Februari 2021 menyampaikan bahwa pengerjaan perbaikan beberapa titik yang rusak sudah dilakukan.

Pada tanggal 19 Februari 2021 rombongan ketua DPRD Kabupaten Manggarai Timur, telah mengunjungi lokasi pekerjaan kami, dan kami bertemu dilokasi.

Keesokan hari, tepatnya hari Sabtu(20/02) semua pekerjaan perbaikan tersebut telah selesai, hari Minggu(21/02) semua tukang pulang dan hari Senin(21/02) Konsultan turun kelokasi utuk mengecek pekerjaan tersebut.

“Pada intinya kami telah melaksanakan tugas kami untuk melakukan perbaikan apabila ada pekerjaan yang rusak, kebetulan sekarang masih dalam masa pemeliharaan,,”tutur pria yang biasa disapa Karol ini.

Sebagai kontraktor pelaksana kami punya kewajiban untuk memperbaiki semua kerusakan yang terjadi, serta mengatasi persoalan yang lain, karna kita berpegang teguh kepada segala peraturan yang berlaku, tutup Karol.

Diketahui Ruas jalan Benteng Jawa-Heret-Bawe ini belakangan ini ramai diberitakan akibat adanya kerusakan dibeberapa titik pada pekerjaan tersebut, namun saat ini telah selesai diperbaiki. (ML)




Istana Jelaskan Kerumunan Warga Saat Jokowi Kunjungi Maumere

 

Jakarta ,Mwartapedia.com – Video yang menunjukkan  kerumunan  warga saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), beredar di media sosial. Pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai peristiwa tersebut.

Dalam video yang beredar, sejumlah warga tampak berkerumun mendekat ke arah mobil Presiden Jokowi. Mereka tampak ingin mengabadikan kedatangan Jokowi di NTT

Dari atas mobil, Jokowi juga sempat menyapa warga dengan melambaikan tangan. Jokowi juga terlihat mengingatkan warga untuk menggunakan masker. Selain itu, Jokowi membagikan suvenir ke warga yang berkerumun.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, membenarkan peristiwa itu terjadi di Maumere pada hari ini. Bey menjelaskan masyarakat saat itu warga sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan seperti dilansir detiknews.com.

     Ket Video: Presiden Jokowi saat menyapa       warga dengan melambaikan tangan.  

Benar itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi pun, kata Bey, menyapa masyarakat dari atap mobil.

“Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya,” ujar Bey.

Mengenai suvenir yang diberikan kepada warga, Bey menjelaskan hal itu sebagai bentuk respons spontan Jokowi. Suvenir itu juga berisi masker hingga kaus.

“Itu spontanitas presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat, suvenirnya itu buku, kaus, dan masker. Tapi poinnya, presiden tetap mengingatkan warga tetap taati protokol kesehatan,” ujar Bey. (ML)





Kasus IRT Lempar Pabrik Rokok, Polri: Sudah Dimediasi 9 Kali Tapi Gagal

 

Jakarta,Mwartapedia.com – Kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik. Banyak pihak yang menyayangkan penahanan yang dilakukan terhadap 4 IRT. Bahkan, dua balita ikut ditahan lantaran masih membutuhkan ASI oleh ibunya.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, pihak Polri melalui Kapolres Lombok Tengah telah melakukan upaya mediasi sebanyak 9 kali. Namun, mediasi tersebut tidak berhasil.

“Telah dilakukan mediasi sebanyak 9 kali oleh Kapolres Lombok Tengah namun tidak berhasil,” kata Argo di Jakarta, (23/2/2021).

Menurut Argo, berkas perkara kasus tersebut sudah lengkap atau P21 tanggal 3 Februari 2021. Kemudian tanggal 16 Februari 2021 dilakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti diserahkan ke kejaksaan. “Selama proses penyidikan para tersangka tidak ditahan,” ungkap Argo. 

Argo mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kajari dan Ketua PN Lombok Tengah untuk melakukan sidang secara virtual dan kelanjutan vonis sidang ke depan.

Terkait kronologis peristiwa ini, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menjelaskan, pada 1 Agustus 2020, diperoleh informasi adanya penolakan Warga Dusun Eat Nyiur Desa Wajageseng terkait penolakan beroperasinya UD. Mawar Putra karena dianggap aroma bahan kimia yang digunakan sangat menyengat, sehingga berpotensi menimbulkan sesak nafas, batuk dan penyakit lainnya yang membahayakan kesehatan warga.

Tanggal 3 Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA,  telah berlangsung mediasi antara warga Dusun Eyat Nyiur dengan pimpinan UD Mawar Putra atas nama Suardi. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pihak UD Mawar Putra bersedia mengobati warga yang diduga sakit akibat bau zat kimia tersebut.

Kemudian, tanggal 4 Agustus 2020, pihak UD Mawar Putra membuat surat pengaduan ke Polsek Kopang tentang dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yaitu dilemparinya atap rumah pimpinan UD Mawar Putra, Suardi oleh Rahmatullah. Dengan adanya surat pengaduan tersebut, surat pernyataan perdamaian yang sudah disepakati dibatalkan.

Pada tanggal 5 Agustus 2020 Pukul 09.00 WITA, telah berlangsung hearing di Kantor DPRD Kabupaten Loteng. Warga meminta agar UD Mawar Putra ditutup karena menyebabkan polusi udara dan terganggunya kesehatan warga Dusun Eyat Nyiur.

Selanjutnya, pada 6 Agustus 2020 Pukul 10.00 WITA, telah dilakukan hearing lanjutan di kantor DPRD Kabupaten Loteng membahas legalitas/izin yang dimiliki oleh UD Mawar Putra. Selanjutnya pihak DPRD Kabupaten Loteng, LSM Lira, dan Kades Wajageseng turun melakukan pengecekan ke lokasi UD Mawar Putra, namun tidak ditemukan aktivitas produksi rokok serta bau/aroma yang mengganggu.

Pada tanggal 7 Agustus  2020 Pukul 14.00 WITA, telah beredar video dari salah seorang Warga Dusun Eyat Nyiur atas nama Nurul hidayah melalui saluran Youtube dan Facebook berisikan permintaan tolong kepada Presiden RI agar perusahaan UD Mawar Putra segera ditutup karena mengancam kesehatan warga.

“8 Agustus 2020 Pukul 10.00 WITA, telah berlangsung pertemuan antara Komisi II DPRD Kabupaten Loteng, Camat Kopang dan Kades Wajageseng guna membahas permasalahan yang terjadi. Komisi II DPRD Kabupaten Loteng meminta untuk segera dilakukan mediasi kembali,” ujarnya.

Pada tanggal 9 Agustus Pukul 11.00 WITA, dilakukan audiensi dari LSM Lira dengan Pemerintah Desa Wajageseng agar Perusahaan UD. Mawar Putra dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Kemudian tanggal 8 Oktober 2020, LSM Lira dan Warga Desa Wajageseng meminta kades untuk menutup/memindahkan lokasi UD. Mawar Putra dan apabila tidak dipenuhi akan diadakan aksi unras.

“10 Agustus Pukul 17.25 WITA, telah dilaksanakan mediasi di Polsek Kopang dan tidak menghasilkan kesepakatan. Dan selanjutnya tokoh masyarakat atas nama Dilman berkunjung ke Polsek Kopang dan menyampaikan bahwa Warga Desa Wajageseng bersedia menghentikan permasalahan tersebut apabila Suardi mencabut laporannya,” ucapnya.

Proses mediasi pun dilakukan kembali di tingkat Polres. Namun lagi-lagi tidak menemukan jalan tengah. Adapun total mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian sebanyak 9 kali.

Usai gagal mediasi, terjadi aksi pelemparan batu terhadal atap gudang UD Mawar Putra, sehingga membuat para pekerja takut dan menghentikan aktivitas pekerjaan. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.

Pihak Suardi membuat laporan polisi ke Polres Lombok Tengah. Berkas perkara pun saat ini sudah lengkap, namun terhadap terlapor tidak dilakukan penangkapan dan penahanan. (AC)




Bendungan Napun Gete Pacu Produktivitas Pertanian dan Peternakan NTT

 

Maumere, Mwartapedia.com  –  Bendungan Napun Gete yang merupakan salah satu dari tujuh bendungan yang dibangun semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah siap beroperasi. Dalam kunjungan kerja ke provinsi tersebut pada Selasa, 23 Februari 2021, Presiden meninjau sekaligus meresmikan bendungan yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp880 miliar.

Presiden mengatakan bahwa dalam tiap kunjungannya ke NTT, satu hal yang selalu dimintakan ialah mengenai pembangunan bendungan. Namun, Kepala Negara amat memahami hal itu karena memang kunci kemakmuran NTT terletak pada bagaimana pengairan mampu dialirkan ke persawahan dan peternakan setempat melalui bendungan-bendungan yang ada.

“Saya sudah tidak bisa menghitung lagi berapa kali saya datang ke NTT. Setiap saya datang ke NTT, awal-awal, selalu yang diminta adalah bendungan. Permintaan itu adalah betul. Jangan minta yang lain-lain karena kunci kemakmuran di NTT ini adalah air. Begitu ada air, semua bisa ditanam, tanaman tumbuh, buahnya diambil, daunnya bisa dipakai untuk peternakan karena di NTT ini juga sangat bagus untuk sektor peternakan,” ujarnya saat menyampaikan sambutan peresmian.

Hingga saat ini, terdapat tiga dari tujuh bendungan yang telah dapat diselesaikan pembangunannya. Selesainya pembangunan Bendungan Napun Gete ini menyusul pembangunan bendungan lainnya, yakni Raknamo di Kupang dan Rotiklot di Belu, yang masing-masing selesai pada tahun 2018 dan 2019.

“Tinggal empat dalam proses. Tapi tadi pagi Gubernur menyampaikan pada saya minta tambahan dua lagi. Padahal provinsi yang lain paling banyak itu dua atau satu. Tapi yang memang di sini bendungan sangat dibutuhkan,” imbuh Presiden.

Bendungan Napun Gete yang diresmikan Presiden kali ini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan termasuk proyek strategis nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Bendungan tersebut memiliki kapasitas tampung hingga 11,22 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 99,78 hektare.

Dibangun mulai Desember 2016, bendungan ini memiliki manfaat untuk pengairan irigasi bagi kurang lebih 300 hektare sawah di sekitarnya. Selain itu, Bendungan Napun Gete juga dapat memberikan suplai air baku sebanyak 214 liter per detik bagi dua per tiga penduduk Kabupaten Sikka dan berpotensi menghasilkan daya listrik sebesar 0,1 megawatt.

Kepala Negara sangat berharap agar bendungan-bendungan yang dibangun di Provinsi NTT ini benar-benar dapat memacu produktivitas sektor pertanian dan peternakan NTT sekaligus menjadikan NTT untuk terlepas dari statusnya sebagai provinsi yang masih tertinggal.

“Kalau nanti satu per satu bendungan selesai, insyaallah dengan gubernur dan wakil gubernur yang baik, dengan bupati dan wakil bupati yang baik, memimpin rakyatnya, menggiring semuanya untuk produktif, saya yakin tidak lama lagi NTT akan makmur dan tidak menjadi provinsi yang kategorinya kalau di negara kita masih pada kondisi yang kurang,” ucapnya.

Sementara itu, dalam laporannya di kesempatan yang sama, Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diongo mewakili warga setempat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pembangunan bendungan di provinsi tersebut merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah pusat untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

“Ini adalah mahakarya yang dipersembahkan oleh Bapak Presiden kepada kami dalam upaya penanganan hak-hak dasar masyarakat. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka dari hati yang tulus menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Bapak Presiden,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati Sikka juga menjanjikan bahwa dengan kehadiran Bendungan Napun Gete ini baik Pemerintah Kabupaten Sikka maupun masyarakatnya akan lebih giat dan produktif untuk dapat menggalakkan indeks pertanaman dari yang semula satu kali tanam dalam tiap tahunnya menjadi tiga kali tanam sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

“Dengan terbangunnya bendungan ini, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sikka akan lebih giat menggalakkan indeks pertanaman dari 100 menjadi 300 atau tanam tiga kali dalam satu tahun untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, dan Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. (ML)




Lumbung Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat NTT

Kupang, Mwartapedia.com – Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 23 Februari 2021, melakukan peninjauan terhadap pembangunan lumbung pangan baru yang berada di Kabupaten Sumba Tengah.

Kawasan lumbung pangan tersebut mencakup lahan seluas 5.000 hektare yang 3.000 hektare di antaranya diperuntukkan bagi penanaman padi, sementara 2.000 hektare sisanya diperuntukkan untuk komoditas jagung. Mulai tahun ini, pemerintah menargetkan pengembangan lebih lanjut dari lumbung pangan tersebut yang nantinya akan mencakup luas lahan keseluruhan mencapai 10.000 hektare.

“Hari ini saya melakukan kunjungan kerja untuk melihat lumbung pangan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Di sini kita siapkan saat ini memang baru 5.000 hektare di mana yang 3.000 (hektare) ditanam padi, yang 2.000 ditanam jagung. Tapi ke depan akan diperluas lagi menjadi 10.000 hektare,” ujar Presiden selepas peninjauan.

Saat melakukan peninjauan, meski berada di tengah guyuran hujan lebat, Kepala Negara tetap meninjau areal persawahan yang ada di lokasi yang persisnya terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah. Di lokasi tersebut para petani setempat juga antusias menunggu kedatangan Presiden.

Lumbung pangan yang tengah dikembangkan di Kabupaten Sumba Tengah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman di wilayah tadah hujan setempat atau di lahan kering yang difasilitasi dengan sumur bor, embung, dan mata air serta sekaligus ikut menyejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur.

“Panen yang ada di Sumba Tengah ini setahun masih sekali, yaitu padi. Kita ingin mengelola agar satu tahun bisa dua kali panen padi dan sekali panen jagung atau kedelai,” kata Presiden.

Namun, Presiden mengakui, bahwa pengembangan lumbung pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menemui kendala utama, yakni ketersediaan sumber air yang dapat digunakan untuk mengairi persawahan. Oleh karena itu, pemerintah tengah membangun hingga sebanyak 200 sumur bor untuk pengairan sawah di lumbung pangan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara langsung menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melihat potensi pembangunan waduk atau bendungan di wilayah tersebut yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan utama yang ditemui.

“Memang kuncinya ada di air. Oleh sebab itu, di sini tadi kita lihat sudah dibangun sumur bor yang masuk ke sawah. Beberapa embung juga sudah dibangun di sini. Tapi masih jauh dari cukup,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga memberdayakan masyarakat setempat dalam pengembangan lumbung pangan melalui program padat karya pengolahan tanah dan pembersihan semak belukar untuk lahan seluas 3.650 hektare.

Presiden juga memerintahkan Kementerian Pertanian untuk turut memberikan bantuan berupa alat mesin pertanian (alsintan) yang sangat dibutuhkan oleh para petani setempat.

“Saya rasa kalau ini kita kerjakan saya meyakini food estate yang ada di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan NTT ini akan bisa terbangun sebuah ketahanan pangan yang baik untuk negara kita,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut di antaranya ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat, dan Bupati Sumba Tengah Paulus S.K. Limu.

(BPMI Setpres/ML)



Apresiasi Kehadiran Ketua DPRD Matim di Lamba Leda, Ini Tanggapam Sifridus Asman

Borong,Mwartapedia com — Sifridus Asman anggota DPRD Dapil Lamba Leda memberikan apresiasi atas kehadiran ketua DPRD Manggarai Timur, Heremias Dupa bersama rombongan untuk meninjau secara langsung kondisi fasilitas yang ada di Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur pada tanggal 20 Februari 2021.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Komisi A, Sefridus Asman saat ditemui media ini di kediamannya pada Minggu, (21/2/2020).

Kepada media ini, Sifridus mengatakan, kehadiran ketua DPRD Matim serta Rombongan bertujuan untuk melihat kondisi fasilitas yang ada di Kecamatan Lamba Leda.

Mewakili anggota DPRD Dapil Lamba Leda, kepada media ini, Saya ucapkan sangat antuaias dan merasa bangga atas kehadiran beliau (ketua DPRD Matim), di Kecamatan Lamba Leda,”Ujar Sifridus yang juga ikut dalam kunjungan itu.

Menurutnya, kunjungan ini tentu dirasakan sangat penting untuk melihat keberadaan fasilitas baik jalan, pedidikan dan juga jaringan seluler yang belum terjangkau di kecamatan Lamba Leda terutama di Rondon SDK Nunuk. 

“Saya ucapkan terima kasih juga kepada insan pers dan masyarakat di Lamba Leda yang selalu memberikan informasi kepada pemerintah dengan memberikan fakta-fakta di lapangan sehingga dengan kunjungan ini Ketua DPRD  sudah tahu apa yabg dialami oleh masyarakat yang paling bawah,”pungkasnya.

Laporan: Afri cundul




Tinjau Jalan Rusak, Ketua DPRD Matim: Segera Bongkar dan kerjakan Ulang



Borong,mwartapedia.com—Ketua DPRD Manggarai Timur, Heremias Dupa meninjau langsung beberapa titik jalan rusak yang tersebar
di Desa Golo Nimbung, kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Provinsi Timur Nusa Tenggara Timur pada Sabru (20/02/2021).

Saat melakukan peninjauan, Ketua Heremias Dupa, S.I.Kom, M.Si, didampingi oleh tiga (3) orang anggota DPRD diantaranya Sifridus Asman, Bonafantura Burhanto dan Sipri Abur. Adapun ruas jalan kecamatan yang rusak tersebut diperbatasan Desa Golo Nimbung dengan Desa Lencur dari Kecamatan Lamba Leda menuju ke kecamatan Lamba Leda Utara.

Melihat kondisi aspal yang baru dikerjakan tersebut, banyak yang rusak sehingga ketua DPRD menyuruh kontraktor dan tenaga kerja dari CV. Oase untuk membongkar dan dikerjakan ulang.

“Kondisi jalan seperti ini harus dibongkar dan dikerjakan ulang supaya bisa digunakan oleh masyarakat dan saya minta semoga rekan kontraktor bisa bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab,”ungkap Heremias.

Sipri Abur anggota DPRD  Komisi C mengatakan,  tenaga kerja harus orang berpengalaman. Dirinya sangat menyayangkan kondisi jalan yang rusak padahal baru dikerjakan.

“Kasian kalau kita sendiri yang kerja dan tidak mengutamakan kwalitas, kita harus punya niat dan  hati nurani karena masyarakat terlibat langsung sebagai tenaga kerja,”Katanya anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang,.

Sementara itu, Bonafantura  Burhanto, S.Sos kepada media ini mengatakan terima kasih atas dukungan dari masyarakat serta semua pihak yang terlibat serta memberikan kontribusi penuh dalam menyikapi soal kwalitas jalan yang rusak dan telah diperbaiki oleh cv Oase.

DPRD Matim juga sangat medukung  niat baik kontraktor yang bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga mampu menjawab harapan dari masyarakat untuk memperbaiki dan menghasilkan jalan yang lebih berkwalitas.

“Kasihan kalau jalan yang rusak begini diabaikan begitu saja oleh kontraktor yang nakal  dan saya merasa prihatin dengan sikap atau mental kontraktor yang begitu mudah mengabaikan uang rakyat dengan cara yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan” katanya..

Bonafantura juga mengajak kepada masyarakat agar ikut mengawasi sistem pengawasan terhadap kebijakan  dengan cara memberikan kritikan terhadap pembagunan yang ada.

“Saya mengajak masyarakat untuk saling memperkuat sistem pengawasan dengan cara memberikan masukan dalam rangka mengawal kebijakan didaerah Matim,”pungkasnya (Afri Cundul)