Jakarta,nwartapedia.com  – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan 12 usulan Kadin dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri bersama Komisi VI DPR RI.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU Kadin tersebut dipimpin oleh Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, dan berlangsung di Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Anindya mengatakan, pembaruan UU Kadin diperlukan karena regulasi yang berlaku saat ini telah berusia 39 tahun.

Menurutnya, aturan tersebut lahir sebelum perkembangan ekonomi digital, rantai pasok global dan perubahan ekonomi dunia seperti yang dihadapi dunia usaha saat ini.

“Ini momentum bersejarah untuk memutakhirkan dan menyempurnakannya untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Anindya.

Dalam pembahasan RUU Kadin, Anindya menyampaikan empat pesan utama, yakni mendorong UMKM naik kelas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendorong usaha Indonesia mendunia, serta memperkuat posisi Kadin sebagai induk dunia usaha.

12 Usulan Kadin Indonesia

Berikut 12 masukan Kadin Indonesia dalam pembahasan perubahan UU Kadin:

1. Mitra strategis pemerintah

Kadin diusulkan menjadi lembaga mitra strategis pemerintah yang bersifat sui generis dan independen.

2. Satu induk dunia usaha

Kadin menjadi satu-satunya induk dunia usaha di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

3. Mitra konsultasi kebijakan

Kadin menjadi mitra konsultasi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha, termasuk Musrenbang, RPJMN, RPJMD, serta RUU dan PP terkait dunia usaha.

4. Keterlibatan dalam APBN dan APBD

Kadin diusulkan menjadi mitra konsultasi dalam perumusan butir APBN dan APBD yang berkaitan dengan ekonomi dan dunia usaha.

5. Penguatan pendanaan

Kadin mendorong pendanaan berkelanjutan melalui iuran dan sumbangan yang dapat memperoleh fasilitas deductible hingga super deduction, pengecualian PPh untuk fungsi organisasi, serta hibah pemerintah dan kanal CSR yang dikelola secara transparan dan diaudit.

6. Akses dan pertukaran data ekonomi

Kadin mengusulkan penguatan akses serta pertukaran data ekonomi secara timbal balik antara pemerintah dan Kadin.

7. Pembinaan dan akreditasi asosiasi

Kadin memperoleh fungsi pembinaan, akreditasi, dan pengukuhan asosiasi serta himpunan.

8. Standardisasi bisnis dan dokumen perdagangan

Kadin mendorong standardisasi bisnis dan dokumen perdagangan, termasuk penerbitan Surat Keterangan Asal sesuai praktik internasional kamar dagang, standar lembaga sertifikasi, pelatihan, serta penegakan kode etik.

9. Sistem keanggotaan berbasis NIB

Seluruh pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diusulkan otomatis menjadi anggota Kadin untuk membuka akses pembinaan, pendampingan, dan kemitraan rantai pasok agar UMKM dapat naik kelas.

10. Penyelesaian sengketa bisnis

Kadin mengusulkan pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase dan/atau mediasi.

11. Penyiapan talenta kerja

Kadin mendorong penyiapan talenta kerja nasional dan global melalui registrasi pemagangan dan ujian kompetensi vokasi, serta pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan calon pekerja migran Indonesia.

12. Penguatan diplomasi ekonomi

Kadin mengusulkan penguatan diplomasi ekonomi dan jaringan global melalui pendayagunaan bersama Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) dan atase perdagangan, serta penguatan Indonesian Chamber (IndCham) berbasis diaspora di negara mitra.

Anindya menegaskan, berbagai agenda tersebut bukan sekadar rencana. Kadin telah menjalankan sejumlah program yang berkaitan dengan penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar global, serta penguatan posisi Kadin sebagai induk dunia usaha.

Melalui perubahan UU Kadin, Kadin berharap tercipta kepastian dan kemudahan berusaha sekaligus ekosistem dunia usaha yang semakin kuat untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan mulai diperkuat Pemerintah Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Warga, gereja hingga sekolah minggu diajak bersama-sama mengambil peran dalam mengatasi persoalan sampah.

Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi pengelolaan sampah dan kepedulian lingkungan yang digelar di Kantor Lurah Fontein, Rabu (2/9/2026).

Plt. Lurah Fontein, Iwan Taklai, mengatakan persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.

Menurutnya, perubahan harus dimulai dari masyarakat dan lingkungan masing-masing.

“Harapan kita, kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi. Kita ingin ada gerakan nyata dari masyarakat. Sedikit demi sedikit, kita mulai dari lingkungan masing-masing,” ujar Iwan.

Ia mengakui, capaian kebersihan Fontein dalam penilaian terakhir mengalami penurunan. Kondisi tersebut, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi bersama untuk kembali membangun lingkungan yang bersih dan tertata.

Sementara itu, narasumber kegiatan, Joseph Leonard Kale, ST., M.Si, mendorong gereja untuk ikut menjadi bagian dari gerakan peduli lingkungan.

Menurutnya, pesan menjaga kebersihan tidak cukup hanya disampaikan dari mimbar gereja, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk melibatkan anak-anak sekolah minggu.

Salah satu gagasan yang didorong yakni mengajak anak-anak mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi, kemudian ditimbang dan dicatat melalui bank sampah.

Dengan cara ini, anak-anak dapat belajar menjaga lingkungan sekaligus mengenal manfaat ekonomi dari sampah.

Ketua LPM Fontein, Jhoni Mandolang, juga menyoroti sejumlah lahan kosong dan kawasan sekitar sungai yang masih membutuhkan perhatian.

Ia berharap pemerintah kelurahan, masyarakat dan pemilik lahan dapat membangun komunikasi untuk bersama-sama menjaga kebersihan.

Dalam kegiatan tersebut, Kelurahan Fontein juga mendorong penguatan bank sampah dan rencana pembentukan forum bank sampah sebagai wadah koordinasi antar-RT.

Gerakan ini diharapkan melibatkan lebih banyak pihak, mulai dari warga, RT/RW, gereja, sekolah minggu, pemuda, komunitas hingga dunia usaha.

Dengan kolaborasi tersebut, kepedulian terhadap sampah diharapkan tidak berhenti sebagai imbauan, tetapi menjadi kebiasaan bersama untuk menciptakan Fontein yang lebih bersih dan nyaman. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, turun langsung mengecek kondisi plafon yang rusak di UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang, Selasa (1/9/2026).

Peninjauan dilakukan setelah adanya laporan terkait kondisi plafon sekolah yang dinilai berpotensi membahayakan siswa dan guru.

Didampingi Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Ernest S. Ludji, S.STP., M.Si., serta Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang, Naomi Kore Doko, S.Pd., Christian melihat sejumlah bagian plafon yang rusak dan masih bergelantungan.

Ia langsung meminta pihak sekolah mengamankan bagian tersebut agar tidak jatuh dan mencederai warga sekolah.

“Sekarang juga bersihkan. Jangan sampai kena orang. Kalau tidak ada tangga, pinjam di Rujab,” tegas Christian.

Menurutnya, keselamatan di lingkungan sekolah harus menjadi prioritas dan tidak boleh menunggu hingga terjadi kecelakaan.

Christian juga meminta pihak sekolah melakukan pembenahan terhadap berbagai fasilitas yang rusak paling lambat satu bulan, termasuk fasilitas sederhana seperti gagang pintu.

“Jangan dianggap remeh. Ini kelihatannya kecil, tapi bisa mempengaruhi mood belajar peserta didik,” ujarnya.

Untuk perbaikan plafon yang bersifat mendesak, Pemkot Kupang akan mengupayakan penganggaran melalui APBD Perubahan 2026.

Christian meminta Dinas Pendidikan dan PUPR segera menghitung kebutuhan anggaran serta teknis perbaikannya.

“Ini yang urgen kita masukkan dalam perubahan. Dinas Pendidikan dan PUPR hitung kebutuhannya,” katanya.

Christian menegaskan, sekolah harus menjadi ruang belajar yang aman, nyaman dan layak bagi seluruh siswa.

Usai meninjau kondisi sekolah, Wali Kota juga menyempatkan diri menyapa para siswa dan guru yang menyambut kedatangannya dengan antusias. **

Kupang, nwartapedia.com – Waingapu mencatat kenaikan harga barang dan jasa tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Agustus 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, kenaikan harga di wilayah tersebut mencapai 4,04 persen.

Data ini disampaikan Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, dalam konferensi pers di Aula Kantor BPS NTT, Selasa (1/9/2026).

Matamira menjelaskan, secara umum NTT mengalami kenaikan harga sebesar 2,59 persen selama periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026. Indeks Harga Konsumen (IHK) NTT tercatat sebesar 110,74.

Di Waingapu, IHK berada pada angka 112,85, dengan kenaikan harga sebesar 4,04 persen. Sementara kenaikan harga terendah tercatat di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebesar 1,53 persen dengan IHK 109,86.

Menurut Matamira, kenaikan harga di NTT dipengaruhi oleh meningkatnya harga pada 10 dari 11 kelompok pengeluaran.

Kenaikan paling besar terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mencapai 13,93 persen. Selanjutnya kelompok transportasi naik 3,97 persen, informasi, komunikasi dan jasa keuangan 2,33 persen, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,26 persen.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau juga mengalami kenaikan sebesar 1,53 persen, sedangkan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 1,96 persen.

“Perubahan harga ini menunjukkan adanya pergerakan yang berbeda pada setiap kelompok pengeluaran dan wilayah,” jelas Matamira.

Meski terjadi kenaikan harga dalam setahun terakhir, pada Agustus 2026 NTT justru mengalami penurunan harga sebesar 0,40 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara sejak awal tahun hingga Agustus 2026, kenaikan harga tercatat sebesar 1,65 persen.

Dengan kenaikan 4,04 persen, Waingapu menjadi wilayah dengan perubahan harga tertinggi di NTT pada Agustus 2026.

Kupang,nwartapedia.com  – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami peningkatan pada Agustus 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) NTT mencatat NTP mencapai 101,29, naik 1,10 persen dibandingkan Juli yang berada di angka 100,19.

Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira B. Kale, menyampaikan data tersebut dalam konferensi pers di Aula Kantor BPS NTT, Selasa (1/9/2026).

Matamira menjelaskan, NTP merupakan indikator untuk melihat daya tukar atau daya beli petani melalui perbandingan harga yang diterima petani dari hasil produksinya dengan harga yang harus dibayarkan untuk kebutuhan konsumsi dan produksi.

“Indeks yang diterima menggambarkan pendapatan petani dari hasil produksi pertaniannya, sedangkan indeks yang dibayar menggambarkan pengeluaran petani untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan produksi,” jelasnya.

Kenaikan NTP Agustus terutama dipengaruhi Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang naik 0,99 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun 0,10 persen.

Dari lima subsektor pertanian, empat mencatat pertumbuhan positif. Tanaman Perkebunan Rakyat naik 2,05 persen, Tanaman Pangan 1,05 persen, Perikanan 1,00 persen dan Peternakan 0,06 persen. Hanya subsektor Hortikultura yang turun 0,26 persen.

Sejumlah komoditas seperti umbi-umbian, bawang, cabai dan jagung turut menjadi penyumbang kenaikan indeks harga yang diterima petani.

Di sisi lain, NTUP Agustus 2026 tercatat 105,92, meningkat 0,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Indikator tersebut menunjukkan perbandingan harga yang diterima petani dengan biaya produksi dan penambahan barang modal.

Sementara Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) petani turun 0,13 persen, antara lain dipengaruhi penurunan harga bawang merah, sawi hijau dan tomat sayur.

Matamira mengatakan perkembangan NTP tersebut menjadi salah satu gambaran kondisi daya dan usaha petani NTT. Meski secara umum meningkat, perkembangan masing-masing subsektor dan komoditas tetap berbeda.

“Yang penting kita lihat adalah bagaimana nilai yang diterima petani dibandingkan dengan pengeluarannya. Itu yang tergambar melalui NTP,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) NTT terus mematangkan persiapan pelaksanaan Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) KADIN NTT 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September 2026 di Hotel Harper Kupang.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat Dewan Pengurus Harian KADIN NTT bersama Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) dan Panitia Pelaksana atau Organizing Committee (OC) di Hotel Harper Kupang, Senin (1/9/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua Umum KADIN NTT, Dr. Cand. Bobby Lianto. Turut hadir Ketua Panitia Pengarah yang juga Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Blasius Lema, serta Sekretaris Panitia Pengarah, Restu Herdani Dupe.

Sejumlah anggota SC yang hadir di antaranya Mersy Siubelan, Francisco Besi, Yeskiel Natonis dan Wilson Lianto. Sementara dari OC hadir Ketua Panitia Christopher Samara, Wakil Ketua Yusak Benu bersama jajaran panitia.

Dalam rapat tersebut, jajaran KADIN NTT bersama panitia membahas berbagai kesiapan teknis dan substansi Rapimprov yang akan menjadi salah satu agenda penting organisasi dunia usaha di NTT.

Rapimprov KADIN NTT dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WITA. Pembukaan akan dilaksanakan secara serentak bersama Rapimprov KADIN di seluruh Indonesia dan disiarkan secara langsung secara virtual dengan dipimpin Ketua Umum KADIN Indonesia.

Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan sidang pleno dan komisi. Peserta akan membahas program kerja serta berbagai pokok pikiran yang berkaitan dengan perkembangan dunia usaha dan perekonomian daerah.

Agenda berikutnya yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus. Hasil pembahasan dalam komisi selanjutnya akan dirumuskan menjadi hasil Rapimprov sebelum seluruh rangkaian kegiatan ditutup pada malam hari.

Pada bagian akhir, laporan hasil Rapimprov dari seluruh provinsi akan disampaikan secara serentak melalui virtual, kemudian dilanjutkan dengan makan malam bersama.

Sejumlah pihak juga dijadwalkan hadir dalam Rapimprov KADIN NTT, termasuk Gubernur NTT selaku Ketua Dewan Penasihat KADIN NTT, Dewan Kehormatan, Dewan Pertimbangan KADIN, serta Anggota Luar Biasa (ALB) KADIN NTT dari berbagai asosiasi dunia usaha.

Saat ini, KADIN NTT mencatat terdapat 28 asosiasi dunia usaha yang terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa. Di antaranya APINDO, PHRI, REI, HIPMI, GAPENSI dan sejumlah asosiasi lainnya.

Rapimprov KADIN NTT diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antarpelaku usaha sekaligus membangun sinergi yang lebih erat antara dunia usaha dan pemerintah.

Melalui forum tersebut, KADIN NTT juga mendorong lahirnya berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat mendukung pertumbuhan serta kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur.

Rapimprov KADIN NTT 2026 mengusung tema “Ayo Bangun NTT, Sinergi Dunia Usaha Bersama Pemerintah untuk Kebangkitan Ekonomi NTT.” **

Kupang,nwartapedia.com  – Perumda Air Minum Kota Kupang dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) menjajaki kerja sama riset untuk mendukung pembenahan dan peningkatan pelayanan air bersih di Kota Kupang.

Penjajakan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Perumda Air Minum Kota Kupang, Selasa (1/9/2026).

Kepala LPPM UNWIRA, Dr. Yulianti Paula Bria, S.T., M.T., Ph.D., bersama tim diterima langsung Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa.

Yulianti mengatakan, LPPM UNWIRA melihat terdapat ruang kolaborasi yang cukup luas dengan Perumda, khususnya dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan air bersih.

Menurutnya, riset dapat diarahkan pada sejumlah persoalan, seperti tata kelola air bersih, dampak ketersediaan air terhadap masyarakat, hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

“Dengan kerja sama ini, LPPM UNWIRA bisa mendukung berbagai agenda yang berkaitan dengan air bersih, baik dalam kaitannya dengan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat,” ujar Yulianti.

Ia menjelaskan, langkah berikutnya adalah membangun komunikasi dengan Pemerintah Kota Kupang untuk mendorong terwujudnya Memorandum of Understanding (MoU) antara UNWIRA dan Pemerintah Kota Kupang.

Setelah MoU terealisasi, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PK) antara LPPM UNWIRA dan Perumda Air Minum Kota Kupang.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam melakukan kajian dapat memberikan sudut pandang akademis yang dibutuhkan Perumda.

“Kami sangat berterima kasih karena ini adalah langkah yang bagus, di mana LPPM UNWIRA memberikan ruang kolaborasi dengan Perumda Air Minum Kota Kupang,” kata Isidorus.

Ia mengatakan, kajian akademis dapat menjadi bahan masukan bagi Perumda dalam mengevaluasi tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

“Perumdam Kota Kupang sangat membutuhkan masukan-masukan dan kajian-kajian dari pihak LPPM, misalnya dalam hal riset yang berkaitan dengan tata kelola air bersih Kota Kupang,” ujarnya.

Isidorus menambahkan, hasil penelitian diharapkan tidak berhenti pada kajian akademis, tetapi dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Perumda.

Dengan demikian, hasil riset dapat menjadi salah satu dasar untuk melakukan pembenahan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperluas cakupan jaringan air bersih di Kota Kupang.

“Kami menyambut baik niat dan upaya LPPM UNWIRA untuk membangun kerja sama ini. Harapannya, kajian yang dilakukan benar-benar relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Kupang, nwartapedia.com  –  Pengelolaan infrastruktur air bersih di Perumahan Belo Sejahtera resmi dialihkan dari PT Pembangunan Sehat Sejahtera kepada Perumda Air Minum Kota Kupang.

Pengalihan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pembangunan Sehat Sejahtera dan Perumda Air Minum Kota Kupang di Kantor PT Pembangunan Sehat Sejahtera, Selasa (1/9/2026).

CEO PT Pembangunan Sehat Sejahtera, Bobby Lianto, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah untuk memastikan pelayanan air bagi penghuni perumahan dapat dikelola secara lebih profesional.

“Harapannya semakin profesional dan airnya tersedia, sehingga masyarakat tidak kesulitan,” ujar Bobby.

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 200 unit rumah telah memiliki sambungan air dan jumlah tersebut berpotensi bertambah hingga sekitar 250 unit seiring perkembangan kawasan.

Bobby menilai pengelolaan air lebih tepat ditangani Perumda karena pelayanan air merupakan bidang utama perusahaan daerah tersebut. Sementara pihak developer dapat lebih fokus pada pembangunan dan pengembangan kawasan perumahan.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan developer menjadi salah satu cara memperluas akses pelayanan air minum kepada masyarakat.

“Kita bersyukur dan berterima kasih karena melalui kolaborasi ini kita bisa mendapatkan akses untuk melayani masyarakat,” kata Isidorus.

Ia memastikan sejak 1 September 2026, pengelolaan air di Perumahan Belo Sejahtera menjadi tanggung jawab Perumda Air Minum Kota Kupang.

Sebelum pengalihan, Perumda telah melakukan survei lokasi serta sinkronisasi data dan kondisi jaringan bersama pihak developer.

“Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk membenahi pelayanan yang mungkin masih kurang dan meningkatkan pelayanan yang sudah ada,” ujarnya.

Isidorus juga meminta warga segera menyampaikan laporan apabila terjadi gangguan pelayanan, kerusakan jaringan maupun persoalan pada pipa. Perumda, kata dia, memiliki mekanisme pengaduan untuk memastikan setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti.

Dalam kerja sama tersebut, infrastruktur yang dikelola Perumda meliputi dua sumur bor, dua pompa submersible, dua panel listrik, dua reservoir atau tandon berkapasitas 5.000 liter, jaringan perpipaan dalam kompleks perumahan serta sambungan rumah pada seluruh unit rumah.

Isidorus menambahkan, kerja sama dengan Belo Sejahtera juga diharapkan menjadi awal bagi kolaborasi pengelolaan air dengan sejumlah kawasan perumahan lainnya di Kota Kupang.

“Kalau masih ada developer lain yang ingin berkolaborasi, kami terbuka. Tujuannya agar pelayanan air minum semakin maksimal dan semakin banyak warga yang bisa kami layani,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – Hasil efisiensi anggaran Pemerintah Kota Kupang kembali diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kali ini, Pemkot Kupang memberikan hibah sebesar Rp100 juta untuk mendukung penyelesaian pembangunan Gereja Stasi Yesus Maria Yoseph (YMY) Liliba, Paroki Santo Yosef Pekerja Penfui.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, saat menghadiri ibadah di Gereja YMY Liliba, Minggu (30/8/2026).

Hibah diterima secara simbolis oleh RD. Yonas Kamlasi, S.Fil., M.M., bersama Ketua Dewan Pastoral Stasi sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Gereja YMY Liliba, Zakarias Saka Muru.

Christian mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari hasil efisiensi anggaran Pemkot Kupang. Penghematan dilakukan melalui pengendalian belanja operasional, termasuk perjalanan dinas dan tidak melakukan pengadaan kendaraan dinas baru.

“Hasil penghematan anggaran ini kami kumpulkan dan dialokasikan kembali untuk membantu pembangunan rumah-rumah ibadah di Kota Kupang,” kata Christian.

Menurutnya, efisiensi anggaran bukan sekadar mengurangi pengeluaran, tetapi memastikan uang negara kembali memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan pembangunan Kota Kupang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

“Pembangunan manusia sama pentingnya dengan pembangunan fisik. Rumah ibadah menjadi salah satu tempat penting untuk membangun karakter masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pembangunan Gereja YMY Liliba, Zakarias Saka Muru, menyampaikan terima kasih atas perhatian Pemkot Kupang.

Ia mengatakan bantuan Rp100 juta tersebut akan digunakan untuk mendukung pekerjaan tahap akhir pembangunan gereja, terutama pemasangan plafon dan pengecatan.

“Kedatangan ini merupakan kali kedua Bapak Wali Kota hadir langsung mendukung tempat kami. Bantuan Rp100 juta ini sangat berarti untuk menyelesaikan tahap akhir,” ujar Zakarias.

Romo Yonas Kamlasi juga mengapresiasi dukungan pemerintah. Menurutnya, perhatian tersebut menunjukkan adanya semangat berjalan bersama antara pemerintah dan gereja dalam membangun masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Christian mengajak umat YMY Liliba mendoakan masyarakat yang terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Flores serta terus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. ***

Kupang, nwartapedia.com – Kelurahan Kuanino terus memperkuat penanganan sampah dan kebersihan lingkungan melalui rehabilitasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sudah tidak layak serta pemasangan papan imbauan mengenai jam pembuangan sampah.

Lurah Kuanino, Sem Tse, S.Pi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Kelurahan Kuanino dalam menangani persoalan sampah sekaligus menciptakan lingkungan yang tetap bersih dan tertata.

“Agenda kami di dalamnya menghimbau warga terkait jam buang sampah juga merehab TPS yang sudah tidak layak sebagaimana tindak lanjut dari komitmen kami menjaga kebersihan di Kelurahan Kuanino,” ujar Sem Tse kepada media ini pada Jumat (28/8/2026).

Sem Tse menjelaskan, salah satu langkah utama yang dilakukan Kelurahan Kuanino adalah merehabilitasi kembali TPS yang kondisinya sudah tidak layak.

Rehabilitasi tersebut dilakukan agar fasilitas pembuangan sampah dapat kembali berfungsi dengan baik dan mendukung upaya penataan kebersihan lingkungan.

Menurutnya, keberadaan TPS yang layak menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan sampah, terutama di wilayah Kuanino yang berada di kawasan dengan aktivitas masyarakat cukup tinggi.

Selain merehabilitasi TPS, Kelurahan Kuanino juga memasang papan imbauan mengenai jam pembuangan sampah pada enam titik TPS.

Pemasangan papan imbauan tersebut bertujuan mengingatkan masyarakat agar membuang sampah sesuai waktu yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di TPS maupun lingkungan sekitarnya.

“Sebagai komitmen saya terhadap prioritas penanganan sampah yang merupakan prioritas utama, maka kami telah melakukan langkah sebagai berikut, di antaranya memasang papan imbauan jam membuang sampah di enam titik TPS di Kelurahan Kuanino,” jelasnya.

Sem Tse menegaskan, upaya menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan keterlibatan semua pihak. Karena itu, program tersebut dilaksanakan bersama aparat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), ketua RW, ketua RT dan masyarakat.

“Hal ini kami lakukan sebagai langkah maju bersama semua aparat Kelurahan, LPM, Ketua RW/RT dan warga masyarakat dalam memerangi sampah dan menjaga lingkungan yang tetap bersih,” katanya.

Ia menyadari bahwa sebagai kawasan yang berada di pusat keramaian, aktivitas masyarakat di Kelurahan Kuanino tidak terlepas dari persoalan sampah.

Karena itu, menurutnya, selain menyediakan dan memperbaiki fasilitas TPS, kesadaran masyarakat dalam mematuhi waktu pembuangan sampah juga menjadi bagian penting dalam menjaga kebersihan.

“Walaupun di tengah pusat keramaian sudah tentu tidak terluputkan dari aktivitas warga yang pasti tidak terlepas dari yang namanya sampah,” pungkas Sem Tse. (MI)