Kupang, nwartapedia.com – Di tengah suasana sore yang teduh, kepedulian terhadap sesama kembali ditunjukkan oleh Anggota DPRD Provinsi NTT dari PSI, Filmon Loasana, bersama Ketua Bapilu DPW PSI NTT, Kanis To. Keduanya mengunjungi sebuah rumah sederhana di Tofa yang dihuni dua anak yatim piatu yang hidup sebatang kara.

Dua bersaudara tersebut harus melanjutkan hidup dan pendidikan tanpa kehadiran kedua orang tua yang telah meninggal dunia. 

Meski dalam keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk melanjutkan sekolah secara mandiri.

Filmon Loasana kepada media ini menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar kunjungan, tetapi bentuk nyata kepedulian dan dukungan moral agar kedua anak tersebut tetap semangat mengejar pendidikan.

“Kami hadir untuk memberikan dukungan dan perhatian. Jangan sampai mereka merasa sendiri. Mereka harus tahu bahwa masih ada yang peduli,” ujar Filmon pada Senin (22/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Filmon bersama Kanis To yang mewakili Wali Kota Kupang menyerahkan bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, bolpoin, serta bantuan sembako seperti beras dan bingkisan kasih sebagai bentuk perhatian dan empati.

Menurut Filmon, salah satu dari kedua anak tersebut, yakni sang kakak perempuan, saat ini sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan dukungan beasiswa. 

Namun demikian, ia menilai tetap dibutuhkan perhatian lebih serius dari pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi NTT, agar keberlanjutan pendidikan dan kebutuhan hidup mereka dapat terjamin.

“Kami berharap ada perhatian yang lebih serius dari pemerintah provinsi. Anak perempuan ini sedang kuliah dan mendapat beasiswa, tetapi tetap membutuhkan dukungan agar bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara bagi anak-anak yang hidup tanpa orang tua, terutama dalam memastikan hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak.

Kunjungan tersebut berlangsung penuh haru. Selain menyerahkan bantuan, keduanya juga memberikan motivasi agar kedua anak tersebut tetap kuat dan tidak menyerah pada keadaan.

“Kami berharap perhatian terhadap mereka tidak berhenti di sini. Mereka adalah generasi masa depan NTT yang harus kita jaga bersama,” tutup Filmon. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, menyerukan pentingnya membangun kemandirian pangan berbasis rumah ibadah dan sekolah saat menghadiri acara buka puasa bersama di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (22/2/2016).

Dalam suasana Ramadan yang penuh kebersamaan, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Kupang dan para tokoh agama atas capaian Kota Kupang yang masuk dalam 10 besar kota toleran di Indonesia.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi modal sosial yang kuat untuk melangkah lebih jauh membangun kemandirian umat.

“Atas nama pemerintah pusat, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Wali Kota dan seluruh tokoh agama di Kota Kupang. Kerukunan di kota ini menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa toleransi dan kerukunan harus diperkuat dengan langkah konkret yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang ditawarkan adalah mendorong rumah ibadah menjadi pusat gerakan ketahanan pangan.

Akmal Malik menekankan filosofi sederhana yang ia pelajari sejak kecil.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Sekali lagi, doa terbaik adalah ikhtiar. Pertanyaannya, ikhtiar apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga dan masyarakat kita?” tegasnya.

Ia menilai, masih banyak kebutuhan pangan masyarakat yang dipasok dari luar daerah, padahal potensi lahan dan sumber daya manusia tersedia. Karena itu, ia mengajak masjid, gereja, dan sekolah untuk memulai gerakan tanam sederhana seperti cabai, bayam, dan pakcoy yang masa panennya relatif singkat.

“Bayam 22 hari sudah panen, pakcoy 30 hari sudah panen. Ini hal sederhana, tapi jika dilakukan bersama-sama akan membentuk ekosistem ekonomi umat yang kuat,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mendorong agar rumah ibadah juga menjadi ruang praktik bagi generasi muda untuk belajar bertani, beternak, dan mengelola usaha produktif. Menurutnya, pendidikan tanggung jawab dan kemandirian harus dimulai dari lingkungan terdekat.

“Kalau kita masih terus membeli sayur ke pasar, sementara kita punya lahan dan tenaga, itu menjadi refleksi bagi kita. Tuhan sudah memberikan pikiran dan kekuatan, tinggal bagaimana kita mengelolanya,” katanya.

Akmal Malik juga menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung inisiatif daerah dalam membangun gerakan pangan berbasis komunitas dan rumah ibadah. Ia optimistis, dengan semangat kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, Kota Kupang tidak hanya dikenal sebagai kota toleran, tetapi juga kota yang mandiri dan berdaya.

“Kerukunan sudah kita miliki. Sekarang saatnya memperkuatnya dengan kemandirian ekonomi umat. Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah ibadah,” pungkasnya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan pentingnya peran rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan umat dan penggerak ketahanan pangan dalam acara buka puasa bersama Pemerintah Kota Kupang Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan penanaman tanaman produktif di Masjid Al-Ikhlas Bonipoi, Senin (23/2/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik, jajaran Kemendagri, unsur Forkopimda Kota Kupang, Ketua Pengadilan, perwakilan Kapolresta, Dandim, Kejaksaan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, Ketua MUI Kota Kupang, para pimpinan organisasi keagamaan, camat, lurah, serta ASN lingkup Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah pusat di tengah bulan Ramadan sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kota Kupang.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Ini bukti nyata sinergi pusat dan daerah dalam membangun kota yang inklusif dan berdaya,” ujar dr. Christian Widodo.

Ia menekankan bahwa rumah ibadah tidak hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga dapat menjadi pusat penggerak sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta penguatan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

“Kita ingin gereja dan masjid menjadi contoh. Kita tanam bersama, rawat bersama, dan hasilnya untuk umat. Inilah wujud gotong royong dan kolaborasi,” tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Prof. Drs. Akmal Malik, M.Si., mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun kemandirian pangan berbasis rumah ibadah dan sekolah.

“Doa terbaik adalah ikhtiar. Kalau kita masih bergantung membeli sayur dari luar, padahal lahan ada, tenaga ada, itu menjadi tantangan bagi kita bersama. Mari mulai dari hal sederhana, tanam cabai, bayam, dan sayuran cepat panen,” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Kota Kupang yang masuk 10 besar kota toleran dan dikenal sebagai kota damai dan inklusif.

Ketua MUI Kota Kupang. H. Muhammad Ms dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap gerakan kolaboratif lintas agama yang digagas Pemerintah Kota Kupang.

“Kerukunan di Kota Kupang harus terus dirawat dengan aksi nyata, bukan hanya wacana. Ketika masjid dan gereja bersama-sama menanam dan membangun ketahanan pangan, itu adalah bentuk ukhuwah dan kebersamaan yang sesungguhnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, sekaligus membangun kemandirian umat.

Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bonipoi Kupang, H. Indra Harun, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wali Kota Kupang dan jajaran dalam kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Kupang. Momentum buka puasa bersama ini kiranya semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan kita semua,” ungkapnya.

Acara ditutup dengan doa bersama dan penanaman simbolis tanaman produktif sebagai komitmen membangun ketahanan pangan berbasis kolaborasi lintas agama di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Koya Kupang, dr. Christian Widodo secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Pra Musrenbang Tematik Stunting Kecamatan Oebobo Tahun Anggaran 2027 di Aula Kantor Camat Oebobo, Senin (23/2/2026).

Mengusung tema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM yang Sehat, Berkarakter, Inklusif dan Berkelanjutan”, forum ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Kupang menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang strategis mempertemukan aspirasi warga dengan tanggung jawab pemerintah.

“Musrenbang adalah titik temu antara kebutuhan masyarakat dan kewenangan pemerintah. Dari sinilah kebijakan dan program lahir, sehingga benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Christian Widodo menyoroti inovasi baru Pemkot Kupang berupa pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan.

Ia menekankan, yang dialokasikan bukan dana tunai, melainkan paket program pembangunan senilai Rp500 juta yang tetap dijalankan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Skema ini memberi kepastian bahwa setiap kelurahan akan memperoleh program prioritas sesuai usulan masyarakat.

Adapun komposisi alokasi diarahkan sekitar 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen sosial budaya, dan 10 persen untuk penguatan ekonomi.

“Kita ubah pendekatan. Jangan lagi top down. Kalau warga minta jalan, yang dibangun harus jalan. Kalau warga butuh drainase, itu yang diprioritaskan. Kebijakan harus lahir dari bawah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh usulan tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan tema pembangunan tahun berjalan, sehingga perencanaan tetap terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Ota, menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun tahun ini terdapat terobosan signifikan melalui penerapan pagu indikatif per kelurahan.

“Dengan adanya pagu indikatif, masyarakat tidak lagi pulang tanpa kepastian. Setiap kelurahan memiliki ruang fiskal yang jelas untuk menjawab kebutuhan prioritas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh usulan telah melalui proses asistensi dan disesuaikan dengan daftar program prioritas yang tersedia dalam sistem perencanaan daerah.

Kebijakan tersebut juga akan tetap melalui pembahasan bersama DPRD sebagai bagian dari mekanisme politik anggaran.

Plt. Camat Oebobo, Zet Batmalo, dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan bertujuan menyepakati program prioritas hasil Musrenbang kelurahan yang telah diselaraskan dengan pagu indikatif Rp500 juta per kelurahan sebelum dibawa ke tingkat kota.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah fundamental dalam transformasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan memiliki kepastian arah.

Forum Musrenbang Oebobo 2027 diharapkan menjadi wadah efektif untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berkarakter, inklusif, dan berdaya saing. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (21/2/2026) di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, menjadi ruang edukasi publik terkait peran perbankan dalam mendorong ekonomi daerah.

Direktur Utama Bank NTT, Charlie Paulus, yang hadir sebagai pembicara, menegaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang wajib dikembalikan, bukan dana hibah yang dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif.

“Jadi kredit ini untuk usaha. Tidak bisa dipakai untuk beli mobil, tidak bisa untuk kebutuhan konsumtif. Harus ada usaha,” tegas Charlie di hadapan peserta kegiatan.

Menurutnya, masih terdapat persepsi keliru di tengah masyarakat yang menganggap KUR sebagai bantuan cuma-cuma.

Padahal, KUR adalah pinjaman modal kerja maupun investasi yang harus dikelola secara bertanggung jawab agar dapat terus bergulir membantu pelaku usaha lainnya.

Pada tahun 2026, Bank NTT menargetkan alokasi KUR sebesar Rp350 miliar, termasuk Rp50 miliar yang secara khusus diperuntukkan bagi pekerja migran.

Kebijakan ini bertujuan mendorong kemandirian UMKM serta membuka peluang usaha produktif bagi para pekerja migran yang kembali ke daerah.

Selain itu, penyaluran KUR juga diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif, termasuk ketahanan pangan. Charlie menilai NTT memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang perlu diperkuat melalui pembiayaan modal kerja dan investasi.

Ia menjelaskan, KUR terbagi dalam dua skema utama, yakni kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit investasi digunakan untuk pembelian aset tetap seperti mesin dan pembangunan fasilitas usaha, sedangkan kredit modal kerja dimanfaatkan untuk mendukung operasional usaha, seperti pembelian bahan baku dan kebutuhan likuiditas akibat sistem pembayaran tempo dari pembeli.

Berdasarkan ketentuan terbaru tahun 2025–2026, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tanpa memerlukan jaminan tambahan. Sementara untuk pinjaman di atas Rp100 juta hingga Rp500 juta, tetap diberlakukan agunan sesuai regulasi perbankan.

Untuk memastikan pembiayaan tepat sasaran, Bank NTT mengoptimalkan 222 jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Strategi ini diharapkan mampu menjangkau pusat-pusat ekonomi hingga tingkat kecamatan, termasuk wilayah terpencil.

Charlie mengakui peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama agar penyaluran KUR berjalan efektif dan berdampak nyata. Ia menegaskan bahwa KUR bukan sekadar program bantuan sosial sementara, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

“Kami berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif, sehingga KUR benar-benar menjadi penggerak ekonomi rakyat yang berkelanjutan,” pungkasnya. (MI)

Kefamenanu,nwartapedia.com  – Polemik rencana Izin Penambangan Rakyat (IPR) di Desa Noenasi kini memasuki suasana yang lebih kondusif. Pemerintah desa bersama tokoh adat sepakat mengedepankan musyawarah dan persaudaraan demi menjaga stabilitas sosial di wilayah tersebut.

Kepala Desa Noenasi, Klemens Kau Oki, mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi isu yang belum jelas kebenarannya, termasuk kabar perluasan tambang hingga puluhan ribu hektar yang dinilainya tidak berdasar.

“Kami ingin semua proses berjalan transparan dan melalui musyawarah adat bersama empat suku besar. Jangan sampai informasi yang simpang siur merusak persaudaraan,” tegasnya.

Kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan, terutama di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS), serta kejelasan batas wilayah tambang menjadi perhatian serius pemerintah desa. Klemens menegaskan, kelestarian tanah ulayat dan keselamatan warga adalah prioritas utama.

Ia juga menekankan bahwa legalitas formal harus berjalan seiring dengan legitimasi adat. Setiap rencana IPR, menurutnya, wajib mendapat restu dari pemangku adat Suku Hun, Fnekan, Leltakaeb, dan Kenjam.

Untuk mencegah konflik horizontal, pemerintah desa bersama lembaga adat telah menghentikan sementara aktivitas yang berpotensi memicu gesekan. Praktik penambangan liar juga dilarang keras.

“Jika ditemukan aktivitas ilegal, baik oleh warga lokal maupun dari luar desa, akan dikenakan sanksi adat sesuai kesepakatan para ketua suku,” ujarnya.

Pemerintah Desa Noenasi berharap Dinas ESDM Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTU segera melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh penjelasan resmi terkait prosedur dan regulasi IPR.

Klemens mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan organisasi kemahasiswaan, untuk mengawal proses ini secara damai dan objektif.

Ia berharap Noenasi dapat menjadi contoh pengelolaan tambang rakyat yang legal, tertib, dan tetap menjaga warisan leluhur. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Diskusi publik satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) berlangsung di Aula El Tari, Kupang, Jumat (20/2/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang refleksi sekaligus evaluasi terbuka atas capaian dan tantangan pembangunan selama setahun terakhir.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan tersebut, menegaskan bahwa forum diskusi publik penting untuk menguji sejauh mana program pemerintah berjalan serta menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat.

“Kita ingin menguji perjalanan satu tahun ini. Silakan sampaikan kritik, saran, dan penilaian. Semua menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk memperbaiki arah kebijakan ke depan,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan, pemerintah provinsi berkomitmen menggunakan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar perumusan kebijakan, terutama dalam menangani kemiskinan, stunting, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Menurutnya, pendekatan pembangunan ke depan akan lebih mikro dan berbasis individu maupun desa, sehingga program benar-benar tepat sasaran.

“Data harus lebih detail, lebih mikro. Kita tidak lagi bicara secara umum, tapi sampai pada siapa dan di mana persoalan itu terjadi. Dengan begitu, intervensi pemerintah bisa lebih tepat,” tegasnya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, baik yang mendukung maupun yang mengkritisi kinerja pemerintah. Ia menilai kolaborasi semua elemen menjadi kunci membangun NTT secara kolektif.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan hasil survei terkait persepsi publik terhadap kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur NTT selama satu tahun.

Ia menjelaskan survei dilakukan dengan metodologi ilmiah dan berbasis sampling representatif. Hasilnya menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur mencapai 80,5 persen.

“Angka ini menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat untuk melanjutkan program pembangunan empat tahun ke depan. Artinya, masyarakat masih memiliki harapan besar terhadap pemerintah provinsi,” kata Pangi.

Namun demikian, survei juga mencatat sejumlah persoalan mendesak yang menjadi perhatian masyarakat. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi keluhan utama. Infrastruktur, khususnya kondisi jalan rusak dan akses air bersih, juga menjadi sorotan dominan responden.

Di bidang pendidikan, biaya pendidikan dan ketepatan sasaran bantuan menjadi isu penting. Sedangkan di sektor kesehatan, masyarakat menyoroti keterbatasan fasilitas, biaya layanan, serta kekurangan tenaga medis.

Selain itu, persoalan sosial seperti maraknya pinjaman online ilegal dan judi online turut menjadi perhatian masyarakat.

Meski demikian, sebanyak 75,4 persen responden menyatakan pemerintah provinsi memiliki solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Angka ini menunjukkan adanya optimisme publik terhadap arah kepemimpinan saat ini.

Diskusi publik tersebut juga diwarnai tanggapan sejumlah akademisi dan tokoh masyarakat, termasuk menyinggung dinamika sosial yang berkembang, serta pentingnya penguatan transparansi, tata kelola pemerintahan, dan komunikasi publik yang lebih efektif.

Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum refleksi bersama agar tahun kedua kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT semakin fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, serta percepatan pembangunan infrastruktur demi mewujudkan NTT yang lebih maju dan sejahtera. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Kehangatan persaudaraan dan rasa syukur menyatu dalam perjamuan sederhana di Biara Suster OHFS Bello, Kamis malam (19/2/2026).

Umat Bello, para imam, dan komunitas suster berkumpul merayakan kaul pertama Sr Ida Baitanu sebuah tonggak panggilan hidup bakti yang dirayakan dalam kebersamaan penuh makna.

Sekitar pukul 19.00 WITA, kurang dari dua puluh umat hadir bersama Ketua Stasi, Pastor Paroki dari Paroki Santo Fransiskus dari Asisi Kolhua, Frater David, serta Romo Arif dari Paroki Oepoli.

Kehadiran mereka bukan sekadar memenuhi undangan makan malam, tetapi menjadi bagian dari sukacita atas tumbuhnya panggilan religius baru di tengah Gereja.

Acara diawali dengan doa singkat sebagai ungkapan syukur atas kaul pertama yang diikrarkan dua hari sebelumnya.

Dalam suasana hening dan khidmat, doa-doa dipanjatkan sebagai tanda dukungan dan cinta dari komunitas kecil yang setia berjalan bersama.

Pimpinan OHFS Indonesia, Sr Mercy, menegaskan bahwa kebersamaan malam itu merupakan wujud syukur atas perjalanan panggilan hidup bakti Sr Ida Baitanu.

“Kami bersyukur atas kaul pertama saudari kami Sr Ida Baitanu, sehingga malam ini kami mengundang beberapa orang tua dan umat untuk makan malam bersama di biara. Ini bukan hanya perayaan pribadi, tetapi perayaan seluruh komunitas yang mendukung panggilan hidup bakti,” ungkapnya.

Suasana hangat terasa dalam percakapan dan tawa yang mengisi ruang makan biara. Hidangan khas Indonesia berpadu dengan menu India yang disiapkan komunitas suster, menghadirkan nuansa lintas budaya dalam satu meja persaudaraan.

Aroma nasi biryani yang kaya rempah berpadu dengan sajian salad dan aneka minuman, memperkaya kebersamaan malam itu.

Lebih dari sekadar santap malam, pertemuan tersebut menjadi ruang perjumpaan yang mempererat relasi antara umat, imam, dan biarawati. Nilai kesederhanaan, syukur, dan semangat melayani dengan hati terasa kuat dalam setiap percakapan.

Dalam terang spiritualitas Santo Fransiskus dari Asisi, kehidupan religius dipahami sebagai jalan persaudaraan universal, hidup sederhana, serta kedekatan dengan sesama. Malam di Bello menjadi cerminan nyata nilai itu sederhana dalam bentuk, namun besar dalam makna.

Perjamuan berakhir tanpa seremoni panjang. Namun bagi yang hadir, malam tersebut meninggalkan kesan mendalam bahwa panggilan hidup bakti tidak hanya dirayakan dalam ritus, melainkan juga dalam kehangatan persaudaraan yang hidup. (goe)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang melaksanakan Musrenbang Kecamatan yang dirangkaikan dengan Pra Musrenbang Tematik Stunting di Kantor Camat Maulafa.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan agar lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Musrenbang dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffry Edward Pelt, S.H., yang menekankan pentingnya disiplin waktu dan ketepatan prioritas dalam penyusunan program.

Ia mengingatkan agar usulan pembangunan difokuskan pada kebutuhan mendesak dan berdampak langsung, mengingat keterbatasan fiskal daerah.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa prevalensi stunting Kota Kupang tahun 2025 masih berada di angka 16,8 persen.

Karena itu, pembangunan sumber daya manusia menjadi perhatian utama selain pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp500 juta untuk setiap kelurahan sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

Ke depan, skema alokasi akan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan agar distribusi anggaran lebih proporsional.

Pra Musrenbang Tematik Stunting yang digelar tahun ini merupakan yang pertama di Kota Kupang, sesuai arahan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.

Hasilnya akan menjadi bagian dari indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Kupang menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dengan menempatkan peningkatan kualitas manusia sebagai prioritas utama. ***

Kupang, nwartapedia.com – Menyambut bulan suci Ramadan, Kristal Hotel Kupang menghadirkan pengalaman berbuka puasa yang berbeda melalui program spesial bertema “Ramadan Nusantara”.

Konsep All You Can Eat ini dirancang untuk menghadirkan kehangatan kebersamaan dengan sentuhan cita rasa khas Indonesia dari berbagai daerah.

Selama Ramadan, tamu akan dimanjakan dengan aneka menu Nusantara yang disajikan bergantian setiap hari.

Variasi hidangan tersebut memberikan pengalaman kuliner yang kaya rasa sekaligus menghadirkan sensasi berbuka yang tidak monoton.

Beberapa menu unggulan yang menjadi favorit antara lain Nasi Briyani, Kambing Guling spesial yang tersedia setiap hari, serta beragam hidangan tradisional lainnya yang diolah dengan cita rasa autentik oleh Executive Chef Herlandy bersama tim kuliner profesional.

Tak hanya menyajikan hidangan utama, Kristal Hotel Kupang juga menghadirkan konsep food stall interaktif yang menambah semarak suasana berbuka.

Tamu dapat menikmati sajian secara langsung dari stall-stall menarik, menciptakan pengalaman bersantap yang lebih hidup dan berkesan.

Dengan harga terjangkau, hanya Rp125.000 per pax, masyarakat sudah dapat menikmati hidangan berbuka sepuasnya dalam suasana yang nyaman dan representatif.

Promo ini sangat cocok untuk acara buka puasa bersama keluarga, komunitas, maupun rekan kerja.

Paket All You Can Eat “Ramadan Nusantara” tersedia setiap hari selama bulan Ramadan, mulai pukul 18.00 WITA hingga 21.00 WITA.

Sales Executive Melky Max mengajak masyarakat Kupang untuk segera melakukan reservasi lebih awal agar tidak kehabisan tempat.

“Melalui Ramadan Nusantara, kami ingin menghadirkan momen berbuka yang penuh kebersamaan dengan sajian terbaik bagi seluruh tamu,” ujarnya.

Jadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna dengan pengalaman berbuka yang hangat, lezat, dan penuh kebersamaan di Kristal Hotel Kupang (MI)