Kuoang, nwartapedia.com  — Pemerintah Kota Kupang menghadirkan kebijakan pro rakyat dengan membebaskan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kurang mampu.

Langkah tersebut diumumkan langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap warga berpenghasilan rendah agar lebih mudah memiliki tempat tinggal yang layak dan nyaman.

Menurut Wali Kota, sebelumnya masyarakat harus menanggung biaya BPHTB yang nilainya mencapai sekitar lima persen dari transaksi tanah atau bangunan. Kini pungutan tersebut resmi dihapus untuk kelompok masyarakat tertentu.

“Peraturan Wali Kota sudah saya tandatangani. Jadi masyarakat kurang mampu bisa menikmati pembebasan biaya BPHTB,” ujar Christian Widodo.

Tak hanya itu, Pemkot Kupang juga menggratiskan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal luas sebagai IMB.

Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun rumah secara legal tanpa terbebani biaya tambahan.

Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, warga diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi, termasuk membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.

Pengurusan pembebasan BPHTB dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, sedangkan layanan PBG diproses di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pemerintah juga terus menyosialisasikan kebijakan ini melalui berbagai saluran informasi, termasuk media sosial resmi pemerintah daerah, agar semakin banyak warga mengetahui manfaat program tersebut.

Kebijakan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Banyak warga menilai keputusan tersebut sebagai langkah konkret yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil.

Dengan adanya pembebasan BPHTB dan PBG, Pemerintah Kota Kupang berharap kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat serta kualitas hidup warga menjadi lebih baik. *

Kupang, nwartapedia.com  – Perjalanan panjang pengabdian di dunia pendidikan membawa Elisabeth Ose Tifoona, S.Pd., meraih amanah baru sebagai Kepala UPTD SD Negeri Oehendak, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.

Pelantikan yang dilakukan Pemerintah Kota Kupang pada Selasa (26/4/2026) itu menjadi momentum penting bagi Elisabeth untuk membawa perubahan positif di lingkungan sekolah dasar, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter siswa.

Bagi Elisabeth, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan tanggung jawab besar untuk mencetak generasi masa depan yang cerdas, disiplin, dan berakhlak baik.

Wanita kelahiran Ende, 2 September 1975, ini memulai karier sebagai tenaga honorer pada 1 Juni 2003. Setelah menunjukkan dedikasi dan kinerja yang konsisten, ia resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Januari 2007.

Selama lebih dari 20 tahun, Elisabeth mengabdi sebagai guru di SDI Perumnas I Kota Kupang. Pengalaman panjang itu menjadi modal penting dalam memimpin SD Negeri Oehendak ke arah yang lebih baik.

“Pendidikan bukan hanya soal mengajar, tetapi bagaimana membentuk karakter dan masa depan anak-anak,” ujarnya.

Sebagai kepala sekolah baru, Elisabeth menempatkan penguatan pendidikan karakter sebagai program utama. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat tumbuhnya nilai disiplin, tanggung jawab, kemandirian, dan semangat belajar.

Salah satu program yang akan diterapkan adalah Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, meliputi bangun pagi, beribadah, berolahraga, gemar belajar, makan sehat, aktif bermasyarakat, serta tidur tepat waktu.

Selain itu, budaya sekolah juga akan diperkuat melalui doa bersama, upacara bendera, gotong royong, serta berbagai kegiatan positif lainnya.

Elisabeth optimistis, dengan dukungan guru, orang tua, komite sekolah, dan pemerintah, SD Negeri Oehendak dapat berkembang menjadi sekolah yang unggul dan mampu melahirkan siswa berprestasi serta berkarakter kuat.

Kehadirannya sebagai kepala sekolah baru diharapkan menjadi energi baru bagi kemajuan pendidikan dasar di Kecamatan Maulafa dan Kota Kupang secara umum. (goe)

Kupang, nwartapedia.com – Kepedulian terhadap keselamatan pengguna jalan terus ditunjukkan Komunitas Peduli Lubang Jalan Kota Kupang (Kopelanku).

Sejak tahun 2025, komunitas ini secara konsisten turun langsung menambal jalan berlubang di berbagai wilayah Kota Kupang.

Dengan semangat gotong royong dan biaya swadaya, para anggota komunitas bergerak membantu memperbaiki ruas jalan yang rusak dan berpotensi membahayakan masyarakat.

Terbaru, Kopelanku kembali melakukan aksi sosial bersama Pemerintah Kelurahan Nefonaek dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Kupang dengan menambal sejumlah lubang jalan di wilayah RT16/RW05, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kelapa Lima, Senin (27/4/2026).

Beberapa titik jalan berlubang yang berada di tengah badan jalan diperbaiki menggunakan campuran semen, pasir, dan kerikil.

Setelah proses pengecoran selesai, jalan ditutup sementara agar material mengering sempurna sebelum dilalui kendaraan.

Pendiri Kopelanku, Daniel Para, menjelaskan bahwa gerakan ini lahir dari rasa peduli terhadap kondisi jalan di Kota Kupang yang kerap membahayakan pengendara.

“Sejak mulai bergerak pada 2025, kami sudah menambal lebih dari 60 titik jalan rusak. Semua dilakukan secara swadaya bersama anggota,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap kegiatan selalu diawali dengan koordinasi bersama pemerintah setempat dan Dinas PUPR agar penanganan berjalan tepat sasaran.

Lurah Nefonaek, Yosephina N. Ungirwalu, SP, mengapresiasi langkah nyata komunitas tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah menjadi kekuatan penting di tengah keterbatasan anggaran.

“Aksi seperti ini sangat membantu. Ini bentuk kepedulian warga yang patut diapresiasi,” katanya.

Keberadaan Kopelanku menjadi contoh bahwa perubahan bisa dimulai dari kepedulian sederhana. Dengan kerja nyata dan ketulusan, komunitas ini terus berkontribusi menciptakan jalan yang lebih aman dan nyaman bagi warga Kota Kupang. *

Kupang, nwartapedia.com  – Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang melalui Dharma Wanita Persatuan (DWP) menggelar kegiatan Beauty Class Kartini sebagai bentuk dukungan terhadap pemberdayaan perempuan di era modern. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Rektorat Undana, Sabtu (25/4/2026).

Mengusung tema “Perempuan Berdampak, Berdaya, Cantik, dan Percaya Diri,” acara ini diikuti puluhan peserta dari lingkungan kampus dan mendapat sambutan antusias.

Hadir dalam kegiatan tersebut Rektor Undana Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng, jajaran Wakil Rektor, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Undana Ny. Astrid Jeanette Kambey-Bale.

Ketua DWP Undana, Ny. Astrid Jeanette Kambey-Bale, mengatakan bahwa kecantikan sejati tidak hanya dilihat dari penampilan luar, tetapi juga berasal dari rasa percaya diri dan kualitas diri seorang perempuan.

Menurutnya, perempuan yang percaya diri akan lebih siap mengambil peran penting dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat.

“Ketika perempuan merasa cantik dan percaya diri, maka ia akan lebih berani berkarya, berkembang, dan memberi dampak positif bagi sekitarnya,” ujarnya.

Selain memberikan motivasi, kegiatan ini juga menghadirkan sesi edukasi praktis mengenai tata rias wajah dan perawatan kulit yang tepat sesuai jenis kulit masing-masing peserta.

Ketua Panitia Ny. Sofi Taneo menjelaskan bahwa Beauty Class Kartini dirancang untuk menambah wawasan anggota DWP agar mampu tampil rapi, segar, dan profesional dalam berbagai aktivitas.

Dalam sesi praktik, DWP Undana berkolaborasi dengan PT Vita Farm (Viva Kosmetik) yang memberikan pelatihan langsung mengenai perawatan kulit dan teknik makeup harian.

Para peserta tampak antusias mengikuti arahan dari tim profesional dan mempraktikkan berbagai teknik rias sederhana yang dapat diterapkan sehari-hari.

Sementara itu, Rektor Undana Prof. Jefri Bale menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai perempuan memiliki peran strategis sebagai pilar keluarga sekaligus agen perubahan di tengah masyarakat.

“Kami mendukung kegiatan yang mampu meningkatkan kapasitas diri perempuan, karena perempuan yang percaya diri akan membawa dampak besar bagi keluarga dan lingkungan,” kata Rektor.

Melalui momentum Hari Kartini, Undana Kupang berharap kegiatan ini dapat memperkuat solidaritas antarperempuan sekaligus mendorong lahirnya perempuan-perempuan tangguh, mandiri, dan berdaya saing. *

Kupang, nwartapedia.com  — Universitas Nusa Cendana (Undana) resmi memperpanjang masa Pendaftaran Wisuda Undana untuk periode Juni 2026 guna memberikan kesempatan lebih luas bagi calon lulusan menyelesaikan proses administrasi akhir.

Batas waktu pendaftaran yang sebelumnya berakhir pada 27 April 2026 kini diperpanjang hingga Senin, 4 Mei 2026. Kebijakan ini diambil agar seluruh mahasiswa yang telah memenuhi syarat kelulusan dapat mengikuti prosesi wisuda mendatang.

Perpanjangan Pendaftaran Wisuda Undana berlaku bagi seluruh jenjang pendidikan, mulai dari program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister hingga Doktor.

Seluruh proses registrasi dilakukan secara daring melalui sistem SIADIKNONA Undana. Pihak kampus mengimbau mahasiswa untuk aktif berkoordinasi dengan operator program studi masing-masing guna memastikan data kelulusan tervalidasi dengan baik.

Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) Undana juga meminta para calon wisudawan segera melengkapi seluruh dokumen persyaratan sebelum batas akhir pendaftaran ditutup.

Keterlambatan pengurusan administrasi, menurut pihak kampus, berpotensi menyebabkan penundaan status kelulusan ke periode wisuda berikutnya.

Setelah masa pendaftaran berakhir pada 4 Mei mendatang, pihak universitas akan melakukan proses verifikasi dan kurasi data secara menyeluruh.

Pengumuman resmi calon wisudawan yang dinyatakan layak atau eligible dijadwalkan akan diumumkan pada 25 Mei 2026.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Undana, Prof. Dr. drh. Annytha I.R. Detha, M.Si., menyampaikan bahwa perpanjangan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk merampungkan seluruh kebutuhan administrasi akhir studi.

Menurutnya, kampus berharap tidak ada mahasiswa yang tertunda kelulusannya hanya karena kendala administrasi.

Untuk mendukung kelancaran layanan, Undana juga membuka kanal bantuan melalui surel bak@undana.ac.id. Selain itu, informasi lengkap dapat diakses melalui laman resmi universitas.

Langkah ini menegaskan komitmen Universitas Nusa Cendana dalam memberikan pelayanan prima bagi mahasiswa serta mendukung kelancaran proses menuju kelulusan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Expo Panggilan Kupang di Paroki Santo Fransiskus Asisi Kolhua resmi dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kota Kupang, Hengki Malelak, Rabu (29/4/2026) sore.

Kegiatan Expo Panggilan Kupang digelar dalam rangka memperingati Minggu Panggilan Sedunia yang dirayakan umat Katolik setiap tahun pada Minggu keempat setelah Paskah.

Pembukaan acara diawali dengan pawai jalan kaki mengelilingi wilayah paroki dan berakhir di halaman gereja sebagai lokasi expo. Sedikitnya 14 komunitas hidup bakti turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

Ketua Panitia, Frater David, mengatakan expo ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang perjumpaan bagi kaum muda untuk mengenal panggilan hidup.

Menurutnya, tema Mendengarkan Suara Tuhan di Tengah Arus Media Digital mengajak umat untuk sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia digital dan kembali peka terhadap suara hati.

Pastor Paroki RD Longginus Bone dalam sambutannya menegaskan pentingnya keheningan batin di tengah derasnya arus digital. Ia menyebut panggilan Tuhan hadir secara pribadi dan dapat didengar dalam keheningan hati.

Sekretaris Jenderal Keuskupan Agung Kupang, RD Erik Kfun, menambahkan bahwa Expo Panggilan Kupang menjadi sarana memperkenalkan sukacita Injil dan kekayaan karisma hidup bakti.

“Di tengah dunia yang semakin bising oleh teknologi, panggilan hidup sebagai imam, suster, bruder maupun frater tetap relevan dan membahagiakan,” ujarnya.

Sementara itu, Hengki Malelak mengatakan kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun masa depan generasi muda Kota Kupang.

Ia menyoroti tantangan serius yang dihadapi remaja, termasuk dampak negatif media digital dan meningkatnya kasus HIV/AIDS di Kota Kupang.

Pemerintah Kota Kupang, lanjutnya, mendukung penuh kegiatan yang mendorong tumbuhnya panggilan hidup serta pembentukan karakter generasi muda yang beriman dan bermoral.

Melalui Expo Panggilan Kupang, kaum muda diharapkan semakin terbuka hati untuk menemukan arah hidup dan berani menjawab panggilan Tuhan di tengah tantangan zaman. (goe)

Kupang, nwartapedia.com — Komunitas SMGM Kupang turut ambil bagian dalam memeriahkan perayaan Minggu Panggilan di Paroki Santo Fransiskus dari Asisi Kolhua, Kota Kupang, Rabu (29/4/2026).

Kehadiran Komunitas SMGM Kupang terlihat mencolok dengan balutan kaos merah marun berlogo SMGM.

Kehadiran mereka menjadi perhatian umat yang mengikuti rangkaian kegiatan gereja tersebut.
Sejumlah pengurus yang hadir di antaranya Koordinator SMGM

Keuskupan Agung Kupang Adrianus Ceme, Penasehat SMGM Anton Belle, Ketua Cabang Asisi Yohanes Mau, Agustinus Bello, Goris Takene, Noelsinas Ambros Ambun, serta anggota lainnya.

Partisipasi SMGM Kupang dalam kegiatan ini bukan sekadar memeriahkan acara, tetapi juga memperkenalkan komunitas awam Katolik yang aktif dalam pelayanan sosial dan kemanusiaan.

SMGM atau Sahabat Monsinyur Gabriel Manek, SVD merupakan komunitas religius awam Katolik yang memiliki semangat melayani masyarakat, khususnya mereka yang miskin, sakit, dan terpinggirkan.
Dalam menjalankan misi, Komunitas SMGM Kupang berpegang pada prinsip 5M, yaitu Mengunjungi, Mendengarkan, Menyentuh, Menghibur, dan Mendoakan.

Melalui keterlibatan dalam Minggu Panggilan, SMGM Kupang berharap semakin banyak umat yang terdorong ambil bagian dalam pelayanan Gereja dan karya kasih di tengah masyarakat.
(goe)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo menerima audiensi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas bersama jajaran di Ruang Kerja Wali Kota, Rabu (29/4).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara Pemerintah Kota Kupang dan KPP Pratama Kupang dalam meningkatkan kepatuhan pajak ASN, pelaku usaha, serta perluasan wajib pajak baru di Kota Kupang.

Wali Kota menegaskan dukungannya terhadap langkah penegasan kewajiban pajak bagi ASN maupun masyarakat. Menurutnya, pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai aturan dan hasilnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan daerah.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah responsif dalam mendukung koordinasi bersama KPP Pratama Kupang, termasuk penyediaan data sektor usaha, pasar, pariwisata, koperasi, dan UMKM.

“Kalau mau berjalan jauh, kita harus berjalan bersama-sama. Kami siap berjalan bersama Kantor Pajak,” ujar Christian Widodo.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas mengapresiasi tingkat kepatuhan perpajakan di Kota Kupang yang dinilai sangat baik.

Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendorong ASN menjadi teladan pelaporan SPT tepat waktu serta menggali potensi wajib pajak baru demi mendukung pembangunan daerah. *

Kupang, nwartapedia.com  –  Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Kupang untuk terus membuka ruang kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota Kupang, dalam mendorong pembangunan kota yang bersih, harmonis, dan berdaya saing.

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Ketua PSMTI Kota Kupang, Dedy Tanjung, bersama jajaran pengurus di Ruang Kerja Wali Kota Kupang, Rabu (29/4). Turut hadir mendampingi, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Kupang Elia C. Tiara, S.STP serta Plt. Kabag Umum Hubertus Mani, SH.

Dalam pertemuan itu, Wali Kota terlebih dahulu menyampaikan apresiasi atas kontribusi PSMTI pada Karnaval Budaya dalam rangka HUT Kota Kupang.

Menurutnya, kehadiran PSMTI dengan penampilan barongsai dan atraksi budaya lainnya menjadi simbol kuat keberagaman yang hidup di Kota Kupang.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. PSMTI tampil luar biasa dengan semangat dan totalitas penuh. Kehadiran itu menunjukkan bahwa Kupang adalah rumah bersama yang kaya akan budaya,” ujar Christian Widodo.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Kupang siap menjadi mitra strategis bagi setiap komunitas yang memiliki gagasan positif demi kemajuan daerah.

“Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk setiap ide dan program yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah hadir untuk berkolaborasi, bukan berjalan sendiri,” tegasnya.

Salah satu agenda yang dibahas dalam audiensi tersebut yakni kegiatan Fun Walk PSMTI yang direncanakan berlangsung pada 16 Agustus 2026 menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini akan dipadukan dengan aksi pungut sampah di sepanjang rute.

Wali Kota menilai konsep tersebut sebagai gerakan kreatif yang memadukan olahraga, kebersamaan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.

“Ini bukan sekadar jalan santai. Ini gerakan yang punya pesan kuat tentang pentingnya menjaga kebersihan kota. Kita akan pilih lokasi yang memang membutuhkan perhatian agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot Kupang siap membantu melalui koordinasi lintas OPD, penyediaan armada kebersihan, serta penguatan teknis lapangan.

Selain itu, Festival Lampion Tong Tjiu Pia yang dijadwalkan berlangsung pada 25 hingga 27 September 2026 juga mendapat sambutan hangat dari Wali Kota.

Ia mengusulkan kawasan depan Taman Nostalgia sebagai lokasi utama pelaksanaan kegiatan tersebut.
Menurutnya, festival budaya semacam itu memiliki potensi besar menjadi daya tarik wisata baru di Kota Kupang sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

“Kalau kawasan ini dihiasi lampion dan diisi aktivitas budaya, tentu akan menarik minat masyarakat. Kota menjadi hidup di malam hari, UMKM bergerak, dan ekonomi lokal ikut tumbuh,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kupang siap memberikan dukungan penuh, mulai dari proses perizinan, pengamanan, hingga rekayasa lalu lintas agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses.

“Kalau kita ingin Kupang maju, maka seluruh unsur harus saling mendukung. Pemerintah, komunitas, dan masyarakat harus bergerak bersama,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua PSMTI Kota Kupang, Dedy Tanjung, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan keterbukaan yang diberikan Wali Kota Kupang terhadap berbagai program PSMTI.

Menurutnya, agenda yang dirancang tidak hanya untuk mempererat kebersamaan internal komunitas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

“Kami berterima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak Wali Kota. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus hadir memberi kontribusi. Fun walk nanti adalah bentuk kepedulian terhadap kebersihan kota, sedangkan festival lampion kami harapkan menjadi ruang kebersamaan bagi seluruh warga Kupang,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara Pemerintah Kota Kupang dan PSMTI dapat terus terjalin sebagai contoh kolaborasi positif dalam membangun Kota Kupang yang bersih, rukun, dan penuh keberagaman. *

Kupang, nwartapedia.com  — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi membentuk Tim Akselerasi Percepatan Pembangunan Daerah sebagai langkah strategis untuk mempercepat realisasi program prioritas, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan secara terintegrasi.

Tim tersebut melibatkan lebih dari 250 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai perangkat daerah, guna memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan terarah.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Lerry Rupidara, dalam konferensi pers bersama awak media di ruang Biro Administrasi Pimpinan, Selasa (28/4/2026).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT Kanisius Mau, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT Prisila Q. Parera, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Beni Menoh, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Lerry menjelaskan, pembentukan tim akselerasi merupakan bagian dari strategi pembangunan daerah periode 2025–2030 yang menitikberatkan pada percepatan pelaksanaan program berdampak langsung bagi masyarakat.

“Tim akselerasi ini dibentuk untuk memastikan program prioritas berjalan lebih cepat, terukur, dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, tim tidak hanya berfungsi mengawal implementasi program, tetapi juga melakukan evaluasi berkala, menyusun rekomendasi kebijakan, serta merumuskan langkah strategis agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif di lapangan.

Tim akselerasi dibagi ke dalam sejumlah kelompok kerja, yakni Tim Akselerasi Dasa Cita, Tim Pendataan dan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu, Tim Optimalisasi PAD, Tim Penguatan Ekonomi Kerakyatan, serta Tim Transformasi Komunikasi Pemerintah.

Kelompok kerja tersebut mencakup lima sektor utama. Pertama, sektor ekonomi, pangan, industri, energi, dan logistik dengan fokus pada penguatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kedua, pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi generasi muda. Ketiga, infrastruktur, kelistrikan, dan energi baru terbarukan. Keempat, pendidikan dan kesehatan. Kelima, transformasi digital, integrasi program, dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Pada sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah menitikberatkan penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, akses pembiayaan, distribusi, hingga pemasaran produk lokal.

“Ekonomi NTT harus bertumpu pada ekonomi rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena itu, intervensi harus dimulai dari produksi hingga pemasaran,” tegas Lerry.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Beni Menoh, menyampaikan bahwa tim juga memiliki mandat khusus untuk meningkatkan PAD yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Menurutnya, sumber PAD berasal dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya.

“Kontributor terbesar PAD masih berasal dari pajak kendaraan bermotor. Karena itu, kami akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi potensi pajak lainnya,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan retribusi melalui peningkatan kualitas layanan dan identifikasi sumber pendapatan baru. Aset daerah yang belum produktif turut menjadi fokus untuk dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita memiliki banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ini akan didorong agar memberikan nilai tambah bagi daerah,” tambahnya.

Dalam aspek penanggulangan kemiskinan, tim menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Salah satu anggota tim, Yosep, mengatakan bahwa selama ini penanganan kemiskinan sering terkendala akibat ketidaksinkronan data antar sektor.

“Penanggulangan kemiskinan harus berbasis data yang valid dan dilakukan secara terpadu. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Di bidang komunikasi publik, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Parera, menjelaskan bahwa tim juga membentuk kelompok kerja penguatan komunikasi pemerintahan guna memastikan seluruh program pemerintah tersampaikan secara luas, terbuka, dan transparan kepada masyarakat.

Kelompok komunikasi tersebut dibagi dalam tiga bidang, yakni pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Fokus utamanya mencakup perencanaan komunikasi, pengelolaan informasi publik, serta pemanfaatan platform digital.

“Kami memanfaatkan berbagai kanal digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook untuk menyampaikan informasi kegiatan pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.

Sejak dibentuk, Tim Akselerasi telah mulai bekerja dengan menelaah berbagai program yang sedang berjalan, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan, serta mengidentifikasi kendala di lapangan. Tim juga telah menyiapkan sejumlah rekomendasi perbaikan dan usulan program baru agar pembangunan daerah semakin berdampak nyata.

“Fokus kami bukan hanya menjalankan program, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkas Lerry.

Pemerintah Provinsi NTT menilai pembentukan Tim Akselerasi ini sebagai langkah penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan PAD, serta menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan (MI)