Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung dan mencintai produk kerajinan lokal dengan mengunjungi Galeri Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Kupang. Ajakan tersebut disampaikan pada Jumat (27/2/2016).

Menurut Wali Kota, Galeri Dekranasda bukan sekadar gedung pameran, melainkan rumah besar bagi kreativitas warga Kota Kupang.

Di tempat ini, karya tangan para pengrajin lokal mendapatkan ruang untuk dipromosikan, diapresiasi, dan dipasarkan secara lebih luas.

“Galeri ini adalah rumah kreativitas. Di sini, karya tangan-tangan terampil warga Kota Kupang menemukan tempat untuk dihargai,” ujar Christian Widodo.

Ia menjelaskan, galeri kini telah mengalami banyak perubahan. Ruangan didesain lebih menarik, dilengkapi fasilitas pendingin udara (full AC), serta penataan produk yang semakin lengkap dan tertata rapi. Pembenahan tersebut dilakukan untuk menghadirkan suasana belanja yang nyaman dan berkesan bagi para pengunjung.

Selain menyediakan berbagai produk kerajinan unggulan seperti tenun, kriya, dan aksesori khas daerah, galeri juga menghadirkan fasilitas studio foto serta penyewaan busana adat.

Masyarakat dapat berfoto menggunakan pakaian adat lengkap dengan harga terjangkau, sebagai bentuk promosi sekaligus pelestarian budaya lokal.

Wali Kota menegaskan, setiap produk yang dipajang di galeri bukan hanya sekadar barang dagangan, melainkan representasi cerita, identitas, dan kerja keras para pengrajin di baliknya.

“Kita tidak hanya melihat produk, tetapi melihat cerita dan identitas di dalamnya. Setiap pembelian bukan hanya transaksi, melainkan dukungan nyata bagi ekonomi keluarga-keluarga di kota ini,” tegasnya.

Ia berharap masyarakat semakin bangga menggunakan dan membeli produk lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kreatif daerah.

“Kupang harus maju dengan kekuatan karyanya sendiri, dan kita semua bisa menjadi bagian dari gerakan itu,” pungkasnya. (MI)

Alor, nwartapedia.com – Ketua STKIP Muhammadiyah Kabupaten Alor, Muhammad Abdullah, S.Sos., M.Pd., mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda, pelajar, dan mahasiswa di Kabupaten Alor untuk memperkuat persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu dan informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Seruan tersebut disampaikan menyusul insiden tawuran yang melibatkan kelompok pemuda Batutena dan Kadelang beberapa waktu lalu.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa itu sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Kalabahi dan sekitarnya.

Muhammad Abdullah menegaskan bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Menurutnya, perbedaan latar belakang suku dan lingkungan tidak boleh menjadi alasan terjadinya konflik.

“Pemuda, pelajar, dan mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga kedamaian. Jangan mudah terpancing isu yang tidak jelas sumbernya. Kita boleh berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu menjaga keamanan dan persaudaraan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana tetap kondusif, terlebih di bulan suci Ramadhan yang seharusnya menjadi momentum mempererat kebersamaan dan meningkatkan nilai-nilai spiritual. Situasi yang aman dan harmonis, katanya, akan membawa ketenangan serta keberkahan bagi seluruh warga.

Lebih lanjut, ia mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dengan selalu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Penyebaran hoaks dinilai dapat memperkeruh suasana dan berpotensi memicu konflik baru.

Melalui imbauan ini, pihak kampus berharap seluruh komponen masyarakat dapat bersinergi menjaga keamanan serta memperkuat toleransi di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Kabupaten Alor.

Dengan komitmen bersama, stabilitas daerah diharapkan tetap terjaga dan kejadian serupa tidak kembali terulang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Menyambut bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur (PWPM NTT) mengajak umat Islam dan seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan Ramad han sebagai momentum refleksi spiritual sekaligus penguatan komitmen kebangsaan.

Dalam pernyataan resminya, PWPM NTT menegaskan bahwa Ramadhan bukan hanya bulan ibadah ritual, tetapi juga ruang pembaruan diri dan peningkatan kualitas kerja serta kontribusi sosial.

Organisasi kepemudaan ini mendorong agar setiap aktivitas produktif selama Ramadhan dilandasi niat ibadah dan semangat memberikan manfaat bagi sesama.

“Marhaban ya Ramadhan. Semoga bulan suci ini menjadi waktu refleksi, pembaruan, dan penguatan semangat dalam bekerja dan berkarya. Semoga setiap aktivitas kita bernilai ibadah,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan pengurus wilayah.

Lebih lanjut, PWPM NTT menekankan pentingnya menjaga dan merawat kerukunan antarumat beragama di tengah keberagaman masyarakat NTT.

Sebagai daerah dengan latar belakang agama, budaya, dan suku yang majemuk, harmoni sosial dinilai sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

Di era digital yang sarat arus informasi, PWPM NTT juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif dinilai berpotensi merusak persatuan serta memicu ketegangan sosial.

PWPM NTT mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, mengedepankan etika komunikasi, serta menghindari akun-akun yang sengaja memecah belah kerukunan antarumat beragama.

Sikap kritis dan selektif terhadap informasi diyakini menjadi kunci menjaga stabilitas sosial di tengah tantangan era digital.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Ketua PWPM NTT periode 2023–2027, Amir Imran Patiraja, bersama Sekretaris Rahmat Taufik Lamadike.

Di bawah kepemimpinan Amir Imran Patiraja yang dikukuhkan pada awal 2024, PWPM NTT aktif mendorong pemberdayaan pemuda, peningkatan kesadaran politik yang sehat, serta penguatan nilai toleransi di wilayah timur Indonesia.

Dengan datangnya Ramadhan 1447 H yang berlangsung pada Februari–Maret 2026, PWPM NTT berharap bulan suci ini menjadi momentum mempererat persaudaraan, memperkuat empati sosial, serta meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga kedamaian dan persatuan di Nusa Tenggara Timur. *

Kupang, nwartapedia.com – Wakil Gubernur Johanis Asadoma mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Rabu (25/2/2026).

Rombongan tiba melalui VIP Pemda Bandara El Tari Kupang sebelum melanjutkan peninjauan ke Kelurahan Sulamu, Kabupaten Kupang.

Kunjungan tersebut difokuskan pada pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mendorong modernisasi desa pesisir.

Di lokasi, Menteri KKP meninjau sejumlah fasilitas pendukung seperti pabrik es portable, gudang beku portable, dan infrastruktur lainnya yang dirancang untuk meningkatkan kualitas serta nilai jual hasil tangkapan nelayan.

Dalam dialog bersama masyarakat, Menteri Trenggono menegaskan bahwa seluruh fasilitas yang dibangun merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat atas arahan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.

Ia juga mendorong penguatan budidaya rumput laut dan pengembangan produksi garam sebagai potensi unggulan daerah.

Wakil Gubernur Johanis Asadoma menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Ia berharap seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dikelola secara profesional sehingga memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. *

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang terus menunjukkan keseriusannya membangun sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, secara langsung mengusulkan Kelurahan Lasiana dan Kelurahan Oesapa agar ditetapkan sebagai lokasi prioritas Program Kampung Nelayan Merah Putih dalam pertemuan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kantor Gubernur NTT, Rabu (25/2).

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa kedua lokasi telah memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis. Status lahan dinyatakan clean and clear serta telah diverifikasi oleh tim KKP, sehingga siap untuk segera direalisasikan.

“Kami berharap ini bisa menjadi prioritas. Semua persyaratan sudah lengkap, tinggal dukungan percepatan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kelurahan Lasiana tercatat memiliki sekitar 900 nelayan dengan luas kawasan kurang lebih 9,3 hektare dan potensi produksi ikan mencapai 350 ton per tahun. Namun, kerusakan peralatan akibat bencana sebelumnya membuat produktivitas nelayan belum maksimal.

Menurut Wali Kota, pembangunan kawasan pesisir bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat.

“Membangun pesisir berarti membangun masa depan. Nelayan harus menjadi prioritas karena laut adalah sumber kehidupan masyarakat kita,” tegasnya.

Pemkot Kupang, lanjutnya, siap mendukung penuh melalui penyediaan lahan, regulasi pendukung, hingga pendampingan berkelanjutan bagi nelayan agar program tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, meminta Dirjen Perikanan Tangkap bersama jajaran untuk segera menindaklanjuti, mengingat kesiapan lahan telah dipastikan oleh pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan dan berdaya saing.

“Targetnya bukan hanya membangun kawasan, tetapi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pesisir harus menjadi pusat produksi dan industri perikanan yang modern dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pemerintah pusat juga memberi perhatian khusus terhadap percepatan pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Saat ini, tujuh lokasi Kampung Nelayan Merah Putih telah dibangun di NTT, dan pada 2026 koordinasi lanjutan akan dilakukan untuk memperluas jangkauan program.
Selain itu, KKP turut mendorong pengembangan industri garam di Rote dan wilayah potensial lainnya di NTT, dengan target Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada akhir 2027.

Budidaya udang modern dan rumput laut juga menjadi fokus pengembangan guna meningkatkan ekspor serta memperkuat neraca perdagangan daerah.

Wakil Gubernur NTT, Johanis Asadoma, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat. Ia menilai program-program kelautan dan perikanan telah membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta memberi kontribusi nyata terhadap penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di NTT. *

Kupang, nwartapedia.com – Harapan warga Jalan Bajawa, Gang Likurai RT 39/RW 12 untuk mendapatkan akses air bersih mulai menemukan titik terang. Aspirasi yang disampaikan saat masa reses Anggota DPRD Kota Kupang, Maria Rosalinda Uta Teku, langsung ditindaklanjuti melalui sosialisasi bersama Perumda Air Minum Kota Kupang, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, bersama tim teknis dari bagian perencanaan dan pengawasan.

Koordinator warga setempat, Mery Kleden, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran langsung anggota DPRD serta jajaran Perumda.

“Kami bersyukur karena saat reses, keluhan kami soal belum adanya air langsung ditanggapi. Hari ini Ibu Linda menghadirkan langsung pihak Perumda untuk melihat kondisi kami,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Kupang Maria Rosalinda Uta Teku yang akrab disapa Linda Uta menjelaskan, persoalan air bersih menjadi salah satu aspirasi utama yang diterimanya dari masyarakat.

Menurutnya, wilayah Gang Likurai sebenarnya sudah memiliki jalur jaringan, sehingga perlu percepatan tindak lanjut teknis agar warga segera terlayani.

“Begitu menerima laporan warga, saya langsung berkoordinasi dengan Pak Dirut. Karena di sini sudah ada jalur, maka kita minta tim teknis segera turun. Ini kebutuhan dasar, jadi harus cepat ditangani,” tegasnya.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isodorus Lilijawa, mengapresiasi peran aktif DPRD dalam menjembatani kebutuhan masyarakat.

Ia memastikan pihaknya siap merespons jika jaringan memungkinkan untuk dilakukan pemasangan baru.

“Kalau jaringan sudah tersedia, kita dorong agar segera dipasang. Setelah pertemuan ini, petugas lapangan akan menindaklanjuti dan menjawab kebutuhan teknis bapak mama semua,” katanya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengawasan Perumda Air Minum Kota Kupang, Ronald Ballo, menjelaskan tahapan yang akan dilakukan.

Pihaknya akan mendata warga yang berminat, melakukan survei lokasi, menghitung jarak pemasangan, serta menentukan model jaringan agar efisien secara teknis dan biaya.

“Kami akan kembali dalam satu sampai dua hari ke depan untuk ambil nama-nama warga dan lakukan pengukuran. Kalau ada pipa yang melewati rumah warga, kita harapkan ada toleransi bersama supaya biaya bisa ditekan,” jelasnya.

Ia juga menerangkan bahwa distribusi air di Jalan Bajawa dibagi dua zona bagian atas dan bawah dengan sistem pengaliran bergiliran setiap hari mulai pukul 08.00 hingga sekitar pukul 20.00–21.00 WITA, kecuali terjadi gangguan teknis seperti pemadaman listrik.

Mewakili warga, Welem Gery menegaskan kesiapan masyarakat untuk mendukung proses administrasi maupun teknis.

“Pada prinsipnya kami siap. Tinggal waktu pelaksanaan saja. Harapan kami, semakin cepat semakin baik,” ujarnya.

Melalui kolaborasi antara DPRD dan Perumda Air Minum Kota Kupang, warga Gang Likurai kini optimistis kebutuhan air bersih yang selama ini dinantikan segera terealisasi. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Pengadilan Negeri Kupang mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan Komisaris Utama BPR Christa Jaya, Christofel Liyanto.

Dengan dikabulkannya permohonan tersebut, penetapan tersangka terhadap dirinya dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pemberian fasilitas kredit senilai Rp5 miliar di Bank NTT dinyatakan tidak sah.

Putusan praperadilan itu sekaligus membatalkan status tersangka yang sebelumnya disematkan kepada Christofel Liyanto oleh penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejaksaan Negeri Kota Kupang.

Meski demikian, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang, Shirley Manutede, menegaskan bahwa proses hukum perkara dugaan korupsi kredit Rp5 miliar tersebut belum berakhir. Pihaknya memastikan akan segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru.

“Akan kami segera terbitkan Sprindik baru. Putusan praperadilan tentu kami hormati. Namun, perkara ini tetap berjalan dan akan kami pelajari setelah menerima salinan resmi putusan,” tegas Shirley, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, sebelumnya penyidik telah mengantongi Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dalam Sprindik umum, tidak secara spesifik dicantumkan nama tersangka, melainkan fokus pada pendalaman unsur peristiwa pidana.

Shirley menambahkan, seluruh tahapan penyidikan telah dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kejaksaan dan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Kami sudah bekerja sesuai SOP dan aturan hukum yang berlaku. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan akan kami pelajari secara cermat untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Perkara Dipastikan Tetap Berlanjut

Kejari Kota Kupang menegaskan bahwa dikabulkannya praperadilan bukan berarti perkara dugaan korupsi fasilitas kredit di Bank NTT dihentikan. Penyidik Tipidsus tetap melanjutkan proses penyidikan dengan langkah-langkah hukum lanjutan.

“Kami tegaskan, perkara ini belum berakhir. Setelah menerima salinan putusan praperadilan dari PN Kelas IA Kupang, penyidik akan menentukan sikap dan menjadwalkan kembali pemanggilan pihak-pihak terkait,” tandas Shirley.

Kasus dugaan korupsi kredit Rp5 miliar di Bank NTT ini menjadi perhatian publik karena menyangkut pengelolaan dana perbankan daerah. Kejari Kota Kupang menyatakan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum yang berlaku. ***

Kupang, nwartapedia.com – Universitas Nusa Cendana (Undana) menegaskan komitmennya sebagai kampus berdaya saing global yang tetap relevan dengan kebutuhan lokal melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tingkat Universitas yang dirangkaikan dengan penandatanganan sejumlah perjanjian kerja sama bersama pemerintah daerah dan mitra strategis. Kegiatan berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

Rektor Undana, Prof. Dr. Jefri Balle dalam sambutannya menegaskan bahwa forum RTM merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola universitas menuju institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Ini bukan sekadar agenda evaluasi rutin, tetapi momentum untuk memastikan Undana terus bertumbuh menjadi lebih baik. Kita mengevaluasi kinerja secara komprehensif demi meningkatkan kedewasaan dalam manajemen dan tata kelola,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kampus harus menjadi mesin penggerak pembangunan daerah. Karena itu, seluruh sivitas akademika Undana berkomitmen mendukung program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Undana juga menyalurkan dana riset berdampak sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Rote Ndao, dan Kabupaten Kupang .

Dukungan ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan berbasis data dan solusi ilmiah atas berbagai persoalan strategis daerah.

Rektor menegaskan, visi World Class–Locally Relevant bukan sekadar slogan, melainkan arah strategis agar Undana mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan tanggung jawab terhadap kebutuhan lokal.

Sementara itu, Sekretaris Daerah NTT, Fransisus Mau, yang mewakili Gubernur NTT, memberikan apresiasi atas langkah progresif Undana dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Rapat Tinjauan Manajemen ini membawa misi besar. Pemerintah sebagai pemegang fungsi eksekusi membutuhkan dukungan akademik untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan berdampak,” katanya.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi untuk menekan angka kemiskinan dan stunting di NTT. Optimalisasi komoditas lokal, penguatan sektor peternakan, serta tata kelola koperasi yang transparan dan akuntabel dinilai menjadi kunci mendorong kemandirian ekonomi daerah.

“Kita ingin NTT tidak lagi bergantung pada daerah lain, tetapi menjadi daerah penyedia dan penghasil produk unggulan. Undana diharapkan menjadi mitra strategis sekaligus pengawal pembangunan berbasis ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, dilakukan penandatanganan kerja sama antara Undana dengan Pemerintah Provinsi NTT, sejumlah pemerintah kabupaten, serta mitra dari luar negeri, termasuk Timor-Leste.

Momentum ini mempertegas posisi Undana sebagai institusi pendidikan tinggi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah dalam membangun Nusa Tenggara Timur yang lebih maju dan mandiri. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana (Undana) atas penyerahan bantuan riset berdampak senilai Rp1 miliar serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama mitra Pemerintah Kota Kupang.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang dan seluruh warga Kota Kupang, saya menyampaikan terima kasih berlipat kepada Undana dan Bapak Rektor. Kami memberikan apresiasi yang tinggi karena telah diberikan kajian-kajian penelitian yang nilainya Rp1 miliar. Ini sangat bagus,” ujar dr. Christian Widodo usai kegiatan.

Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan kajian ilmiah agar tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak bisa membuat kebijakan secara top down. Kalau masyarakat butuh apel, jangan kita kasih jeruk. Supaya tepat sasaran, kita harus tahu apa yang benar-benar dibutuhkan rakyat. Karena itu kita butuh kajian dan penelitian,” tegasnya.

Ia berharap hasil penelitian tersebut tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

“Semoga penelitian ini tidak berhenti di rak perpustakaan atau di atas meja saja, tetapi harus menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada rakyat,” tambahnya.

Wali Kota juga membuka ruang kolaborasi lanjutan dengan Undana. Ia menyebut, jika pemerintah membutuhkan kajian di dinas tertentu, maka dapat langsung diajukan sesuai kebutuhan program prioritas.

“Nanti kalau ada kebutuhan penelitian di dinas tertentu, tinggal kita komunikasikan. Dengan adanya penelitian ini, kita bisa membuat kebijakan yang benar-benar sesuai kebutuhan rakyat,” jelasnya.

Sementara itu, Rektor Undana, Prof. Dr. Ir. Jefry S. Balek, ST., M.Eng., menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian dari tanggung jawab perguruan tinggi.

“Apa yang disampaikan Pak Wali itu memang sudah menjadi kewajiban kami untuk mendukung pemerintahan, baik di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota. Seluruh komitmen yang dibangun hari ini akan kami tindak lanjuti dengan komunikasi intens bersama Pemerintah Kota Kupang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Undana akan berkoordinasi untuk menentukan aspek-aspek prioritas yang akan dikerjakan pada tahun berjalan sebagai bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang.

Menurutnya, model kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan penganggaran dan pelaksanaan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang lebih efektif.

“Kita langsung belanja masalah kepada pemerintah. Apa yang menjadi kebutuhan, itu yang kita kaji. Undana memiliki mekanisme penelitian dan pengabdian yang bisa memfasilitasi model simbiosis dan kerja sama seperti ini,” jelasnya.

Kolaborasi antara Pemerintah Kota Kupang dan Undana ini diharapkan menjadi contoh sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam menghadirkan kebijakan berbasis data dan riset demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wakil Bupati Rote Ndao, Apremoi Dudelusy Dethan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana (Undana) atas dukungan bantuan riset berdampak sebesar Rp1 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Pernyataan tersebut disampaikan usai acara penyerahan bantuan riset yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Selasa (24/2/2026).

“Puji Tuhan, di tengah situasi efisiensi anggaran yang terjadi saat ini, kami tetap mendapat dukungan luar biasa dari Undana. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena mau bermitra dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai riset dan penelitian, khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan potensi daerah di Kabupaten Rote Ndao,” ujar Apremoi.

Menurutnya, kerja sama tersebut akan ditindaklanjuti melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) maupun perjanjian kerja sama (PKS) pada sejumlah sektor strategis.

Beberapa poin prioritas yang akan dikerjakan bersama antara lain

1. Riset dan pengembangan Domba Rote, yang telah diteliti sejak tahun lalu sebagai potensi unggulan peternakan lokal.

2. Pengembangan rumput laut, sebagai komoditas andalan pesisir Rote Ndao.

3. Pengembangan Sentra Industri Garam Nasional, yang tahap pertama hampir rampung dan akan dilanjutkan ke tahap kedua, termasuk pengolahan bahan turunan.

4. Kajian percepatan penurunan angka kemiskinan dan stunting, melalui pendekatan riset berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

Apremoi menegaskan bahwa penurunan kemiskinan bukan hanya menjadi program daerah, tetapi juga sejalan dengan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Ia juga menyinggung satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao yang jatuh pada 20 Februari lalu. Menurutnya, meski telah meraih sejumlah penghargaan dan capaian, masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Salah satu capaian yang disyukuri adalah hadirnya proyek Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao. Ia menyebut garam sebagai “emas putih” yang memiliki nilai strategis bagi Indonesia.

“Indonesia setiap tahun masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton garam. Dengan hadirnya sentra industri garam di Rote Ndao yang ditargetkan mampu memproduksi hingga 2 juta ton per tahun, tentu ini menjadi kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan nasional,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan bagi daerah. Kabupaten Rote Ndao mengalami pengurangan anggaran sekitar Rp73 miliar lebih, yang berimbas pada tertundanya sejumlah pembangunan infrastruktur.

Meski begitu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak tinggal diam. Bersama Bupati, pihaknya aktif melakukan koordinasi dan audiensi ke berbagai kementerian untuk memperjuangkan dukungan anggaran melalui proposal dan program strategis.

“Hasilnya, beberapa program pembangunan tetap bisa berjalan tahun ini. Kami tidak menyerah pada situasi, tetapi terus berjuang di pemerintah pusat demi kepentingan masyarakat Rote Ndao,” tegasnya.

Apremoi berharap kolaborasi riset bersama Undana dapat menjadi fondasi kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat pengentasan kemiskinan.

“Pendidikan adalah cahaya bangsa. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi kunci untuk membangun Rote Ndao yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya. (MI)