Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Triwulan I Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTT, Selasa (3/3).

Pertemuan yang menghadirkan unsur Forkopimda Kota Kupang, BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha itu memfokuskan pembahasan pada dua isu strategis, yakni pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan dan penguatan digitalisasi daerah.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah ditopang oleh dua pilar utama, yakni stabilitas dan peningkatan produksi.

“Kalau kita peras, inflasi itu soal stabilitas. Digitalisasi itu soal kemajuan dan peningkatan produksi. Dua ini kunci pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Ia menekankan, inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut langsung kehidupan masyarakat.

“Inflasi itu soal harga cabai di dapur, harga beras di pasar, minyak goreng di rumah. Ini soal ongkos hidup masyarakat kecil,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Kota Kupang pada Januari 2026 tercatat sebesar 3,55 persen (year-on-year) dan meningkat menjadi 4,01 persen pada Februari.

Menghadapi rangkaian hari raya seperti Nyepi, Paskah, dan Idul Fitri, Wali Kota meminta seluruh jajaran tidak lengah.

Pemkot Kupang, lanjutnya, telah melakukan operasi pasar murah, inspeksi mendadak (sidak) distributor, hingga realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu global seperti konflik di Timur Tengah yang memicu panic buying. Terkait ketersediaan energi, Wali Kota memastikan stok BBM aman setelah berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.

“Diskusi ini harus menghasilkan langkah konkret. Kita ingin keputusan cepat, koordinasi solid, dan aksi nyata di lapangan,” katanya.

Di sisi digitalisasi, Wali Kota mengumumkan peluncuran digitalisasi pajak daerah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Mandiri.

Ia menyebut langkah tersebut sebagai simbol perubahan budaya birokrasi menuju tata kelola yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Kota Kupang sebelumnya juga meraih penghargaan TP2DD terbaik untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

“Kita tidak bisa mengubah arah angin, tapi kita bisa mengubah layar kita. Dunia bergerak ke digital, kita harus beradaptasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Kupang turut menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Angkasa Pura Indonesia terkait peniadaan BPHTB guna mendukung pengembangan bandara sebagai gerbang ekonomi daerah.

Menurut Wali Kota, bandara merupakan wajah kota sekaligus pintu masuk investasi, pariwisata, perdagangan, dan konektivitas.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengapresiasi kepemimpinan Wali Kota dalam mendorong pengendalian inflasi dan digitalisasi.

Ia menilai, pernyataan tentang “mengubah layar” relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi dan transformasi digital.

Terkait inflasi, ia menjelaskan bahwa angka 4,01 persen (year-on-year) pada Februari berada di atas target nasional 2,5±1 persen. Kenaikan tersebut terutama dipicu tarif listrik dan emas perhiasan.

“Tarif listrik menyumbang 1,82 persen year-on-year. Ini efek base effect karena tahun lalu ada diskon,” jelasnya.

Ia menambahkan, tanpa komponen tarif listrik, inflasi Kupang berada di kisaran 2,19 persen atau masih dalam rentang sasaran nasional.

BI juga memetakan potensi kenaikan harga komoditas seperti beras, telur ayam ras, bawang, dan cabai menjelang musim perayaan. Rekomendasi yang disampaikan antara lain operasi pasar tepat waktu, penguatan sidak pasar dan gudang, serta kampanye belanja bijak.

Selain itu, BI akan mendorong gerakan menanam di pekarangan melalui sekolah dan kelompok masyarakat, serta pengembangan dashboard pangan interaktif guna memantau pasokan dan harga secara real time.

“Digitalisasi penting agar semua tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga membantu kepala daerah dalam mengambil keputusan berbasis data,” tutupnya.

Dalam HLM tersebut, sejumlah mitra turut memaparkan kondisi terkini pengendalian inflasi. Perwakilan BPS Kota Kupang menyampaikan perkembangan dan prospek inflasi daerah.

Perum Bulog Kanwil NTT memaparkan ketersediaan beras menjelang HBKN. Pelindo Regional III/Cabang Kupang menjelaskan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tenau, sementara GM Angkasa Pura Indonesia Bandara El Tari Kupang menyampaikan informasi tarif angkutan udara serta arus penumpang dan kargo.

Tim Satgas Pangan Polda NTT juga menyampaikan upaya menjaga kelancaran distribusi pangan, serta akademisi dari Universitas Nusa Cendana memberikan pandangan akademis terkait kondisi perekonomian Kota Kupang.

High Level Meeting ini diharapkan menjadi forum strategis yang tidak sekadar menghasilkan catatan rapat, tetapi melahirkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. ***

Kupang, nwartapedia.com – Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar 100,92. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,19 persen dibandingkan Januari 2026 yang disebabkan oleh perkembangan indeks harga yang diterima petani lebih lambat dibandingkan indeks harga yang dibayar petani.

Data tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mataram B. Kale, dalam konferensi pers yang berlangsung di aula BPS, Senin (2/3/2026).

Mataram menjelaskan, penghitungan NTP Februari 2026 masih menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100) dan mencakup lima subsektor, yakni tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, serta perikanan.

Secara rinci, NTP masing-masing subsektor pada Februari 2026 tercatat sebagai berikut: subsektor tanaman pangan (NTP-P) sebesar 103,45; hortikultura (NTP-H) 95,50; tanaman perkebunan rakyat (NTP-TPR) 94,30; peternakan (NTP-Pt) 105,64; dan perikanan (NTP-Pi) 97,89.

Dari lima subsektor tersebut, subsektor peternakan mencatatkan NTP tertinggi yakni 105,64, disusul tanaman pangan sebesar 103,45. Sementara itu, subsektor tanaman perkebunan rakyat dan hortikultura masih berada di bawah angka 100, yang menunjukkan bahwa harga yang diterima petani pada subsektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan harga yang harus dibayar.

Penurunan NTP secara umum pada Februari 2026, lanjut Mataram, dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga bayar yang lebih cepat dibandingkan indeks harga terima. Kondisi ini berdampak pada daya beli petani yang sedikit melemah dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain itu, di daerah perdesaan juga terjadi perubahan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,12 persen. Perubahan ini mencerminkan adanya kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga petani di wilayah perdesaan.

BPS NTT berharap data NTP ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan petani di NTT. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Perumda Air Minum Kota Kupang yang jatuh pada 3 April, bertepatan dengan momentum HUT Kota Kupang dan Hari Otonomi Daerah, Perumda Air Minum Kota Kupang meluncurkan Promo Tahap II Sambungan Rumah dan website resmi perusahaan.

Peluncuran yang digelar di halaman kantor Perumda, Senin (2/3/2026), menjadi penanda komitmen perusahaan dalam memperluas akses layanan air bersih sekaligus memperkuat transformasi digital pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, menegaskan bahwa promo sambungan baru berlaku selama dua bulan, terhitung mulai 2 Maret hingga akhir April 2026.

“Promo ini kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin menjadi pelanggan namun membutuhkan biaya yang lebih terjangkau. Di sisi lain, ini juga menjadi langkah strategis kami untuk meningkatkan cakupan pelayanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini cakupan pelayanan Perumda masih berada di kisaran 28–29 persen wilayah Kota Kupang. Melalui promo tahap kedua ini, pihaknya berharap terjadi peningkatan jumlah pelanggan secara signifikan.

Dalam program tersebut, biaya pemasangan sambungan rumah yang sebelumnya Rp2.500.000 diturunkan menjadi Rp1.500.000. Uang muka yang sebelumnya Rp800.000 kini cukup Rp700.000, sementara sisanya dapat dicicil sesuai ketentuan.

Tak hanya itu, semarak HUT ke-17 juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan lingkungan, di antaranya pembagian air gratis menggunakan mobil tangki bagi warga kurang mampu, program 17 sambungan rumah gratis untuk keluarga prasejahtera, penanaman anakan pohon di bantaran sungai, pasar murah, pembagian doorprize, seminar air minum, donor darah, hingga kegiatan rohani sebagai bentuk refleksi dan rasa syukur.

“Kami sadar kegiatan ini mungkin tidak besar, tetapi kami ingin setiap program yang dilakukan benar-benar berdampak, khususnya bagi masyarakat kecil dan pelanggan setia,” tambah Isidorus.

Perumda juga menggandeng mitra perbankan untuk memberikan kemudahan dan apresiasi bagi pelanggan. Pembayaran melalui BRI akan mendapatkan potongan tertentu sesuai syarat dan ketentuan, sementara pembayaran melalui Bank Mandiri berkesempatan memperoleh hadiah menarik.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Pelanggan, Ferdy Jermias, menjelaskan bahwa peluncuran website resmi menjadi tonggak penting dalam modernisasi pelayanan.

Website tersebut menyediakan tiga fitur utama, yakni Sambungan Baru, Lapor Mandiri, dan Cek Rekening. Melalui fitur Sambungan Baru, masyarakat dapat mendaftar secara online tanpa harus datang ke kantor. Sementara fitur Cek Rekening memungkinkan pelanggan mengetahui jumlah tagihan sebelum melakukan pembayaran di loket resmi.

“Website ini memudahkan masyarakat mengakses layanan kami secara cepat dan transparan. Pengaduan pun kini bisa dilakukan secara online melalui fitur Lapor Mandiri,” jelasnya.

Ia menambahkan, pada promo sebelumnya terdapat sekitar 600 calon pelanggan yang menyatakan minat, namun baru 183 sambungan yang terealisasi akibat keterbatasan jaringan di beberapa wilayah.

“Kami berharap dengan kemudahan di tahap kedua ini, semakin banyak warga bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kami juga terus berupaya memperluas jaringan agar pelayanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat Kota Kupang,” tutup Ferdy. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Isidorus Lilijawa resmi terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga (IKADA) Kota Kupang dalam pemilihan yang berlangsung di Gereja Paroki Santo Petrus Rasul TDM, Sabtu (28/2/2016).

Kepada media ini, Isidorus menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan seluruh paguyuban yang tergabung dalam rumah besar IKADA di Kota Kupang.

Dalam pemilihan tersebut, ia memperoleh 24 suara dari total 41 suara, melampaui jumlah mayoritas yang dipersyaratkan.

“Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Dukungan dari 24 paguyuban ini menjadi amanah besar bagi saya untuk memimpin IKADA Kupang selama tiga tahun ke depan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan organisasi tidak dapat dijalankan secara sendiri. Karena itu, dirinya berkomitmen merangkul seluruh elemen dalam IKADA untuk bersama-sama membangun organisasi agar semakin solid dan berdampak nyata bagi anggota.

Menurutnya, program kerja ke depan akan difokuskan pada penguatan kelembagaan, pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi warga, serta mempererat ikatan sosial dan solidaritas antar paguyuban.

“Kita ingin melakukan hal-hal yang konkret dan nyata, yang langsung menjawab kebutuhan anggota. Baik dalam suasana suka maupun duka, IKADA harus selalu hadir. Solidaritas dan kebersamaan adalah kekuatan utama paguyuban ini,” tegasnya.

Isidorus juga berharap dukungan dari berbagai pihak di Kota Kupang agar IKADA semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas.

Sementara itu, mantan Ketua IKADA, Siprianus Radho Toli, menegaskan bahwa paguyuban merupakan organisasi kekeluargaan yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong.

Menurutnya, dalam organisasi paguyuban tidak boleh ada dominasi mayoritas maupun tirani terhadap minoritas.

Kepemimpinan harus lahir dari figur yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberi manfaat bagi anggota.

“Paguyuban adalah organisasi kekeluargaan. Yang memimpin adalah mereka yang punya kelebihan, baik kemampuan berpikir, tenaga, maupun kontribusi nyata bagi sesama. Kita bangun bersama, saling mendukung dalam suka dan duka,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tujuan utama organisasi bukanlah mengejar jabatan atau kepentingan pribadi, melainkan memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar anggota.

Dengan kepengurusan baru, diharapkan IKADA Kupang semakin solid, inklusif, dan mampu menjadi wadah kebersamaan yang memperkuat nilai kekeluargaan di tengah masyarakat Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Musyawarah Besar (Mubes) Ikatan Keluarga Ngada (IKADA) Kupang Tahun 2026 berlangsung penuh semangat kebersamaan di Aula Gereja Paroki St. Petrus Rasul TDM, Sabtu (28/2/2026).

Mengusung tema “Membangun Kebersamaan Warga Asal Ngada di Kupang dalam Semangat Kekeluargaan dan Cinta Kasih”, kegiatan ini menjadi momentum penting konsolidasi warga Ngada yang berdomisili di Kota dan Kabupaten Kupang.

Pelaksanaan Mubes dibagi dalam tiga tahapan utama, yakni pembukaan, persidangan Mubes, dan pleno. Sejak dimulai pukul 10.00 WITA, forum berlangsung dinamis dengan berbagai pandangan dan masukan dari peserta terkait mekanisme sidang, laporan pertanggungjawaban, hingga tata cara pemilihan ketua.

Ketua Formatur, Ishak Nuka, kepada media ini menjelaskan bahwa Mubes 2026 memiliki tiga agenda besar.

“Pertama, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kedua, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2023–2026. Ketiga, pemilihan badan pengurus periode 2026–2029. Itu inti dari Mubes tahun ini,” jelasnya.

Ia menambahkan, setelah sidang pleno, forum dilanjutkan dengan pembahasan di tingkat komisi. Komisi-komisi tersebut membahas perubahan AD/ART serta penyusunan program kerja yang akan disesuaikan dengan visi dan misi para calon ketua.

Untuk pemilihan ketua, terdapat empat kandidat yang akan bertarung dalam forum Mubes. Para calon dijadwalkan memaparkan visi dan misi sebelum proses pemilihan dilakukan secara demokratis sesuai mekanisme organisasi.

Sementara itu, Ketua IKADA periode 2023–2026, Siprianus Radho Toli, menyampaikan apresiasi atas jalannya Mubes yang dinilainya tertib dan kondusif.

Ia berharap dinamika yang muncul dalam forum tetap berada dalam koridor kekeluargaan.

Menurutnya, selama masa kepengurusan terdapat sejumlah capaian positif, di antaranya dialog bersama Polda NTT dalam rangka menjaga situasi kamtibmas serta keterlibatan IKADA dalam kegiatan publik seperti event lari internasional pada 2023.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilanjutkan, terutama terkait pengadaan sekretariat tetap IKADA serta penguatan program pemberdayaan ekonomi anggota.

“Harapan saya, siapapun yang terpilih nanti dapat melanjutkan program yang belum terealisasi, termasuk sekretariat permanen dan pemberdayaan ekonomi anggota,” ujarnya.

Ketua Dewan Kehormatan IKADA, Yoseph Nai Soi, dalam arahannya menegaskan bahwa IKADA merupakan organisasi paguyuban yang berlandaskan semangat kekeluargaan, bukan ajang perebutan kekuasaan.

“Paguyuban itu dibangun atas dasar kebersamaan. Tidak ada tirani mayoritas atau minoritas. Yang memimpin haruslah orang yang punya kapasitas, baik kemampuan berpikir, bekerja, maupun memberi kontribusi nyata bagi anggota,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh warga Ngada di Kupang untuk menjaga persatuan dan menjadikan IKADA sebagai wadah solidaritas sosial, terutama dalam suka dan duka.

Mubes IKADA Kupang 2026 diharapkan menghasilkan kepengurusan baru yang solid, visioner, dan mampu memperkuat peran organisasi sebagai rumah bersama warga Ngada di tanah rantau, sekaligus menjadi pilar persaudaraan yang saling menopang dalam semangat gotong royong dan cinta kasih. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mematangkan rencana venue dan cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 Nusa Tenggara. Sebagai salah satu tuan rumah bersama dengan Nusa Tenggara Barat dan dukungan DKI Jakarta, NTT dijadwalkan menggelar 22 cabang olahraga, termasuk sejumlah cabor bersama.

Penetapan tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Persiapan PON XXII/2028 yang digelar di kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada 27 Februari 2026.

Kesepakatan ini menjadi dasar perencanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi venue di wilayah NTT.

Fokus Cabor dan Klasifikasi
Sejumlah cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan di NTT mencakup berbagai kategori, antara lain

Cabang Olympic Sports:
Bola tangan, bola voli indoor, layar, modern pentathlon, selancar ombak, tenis meja, kriket, bulutangkis, sepak bola, taekwondo, dan tinju.

Cabang DBON (Desain Besar Olahraga Nasional):
Pencak silat dan wushu.

Cabang SEA Games:
Kick boxing, sepak takraw, dan catur.

Cabang Privilege:
Shorinji kempo, gate ball, berkuda pacuan non pelana, dan barongsai.

Cabang World Games:
Aerosport (paramotor dan gantole) serta angkat berat.

Selain itu, terdapat cabang olahraga bersama yang akan digelar lintas provinsi, yakni berkuda, bola voli, sepak bola, dan aerosport.

Strategi Penguatan Infrastruktur
Dengan ditetapkannya 22 cabang olahraga tersebut, Pemerintah Provinsi NTT bersama KONI NTT akan melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur, peningkatan fasilitas olahraga, serta penyesuaian standar venue sesuai regulasi nasional.

Langkah ini tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kesiapan teknis penyelenggaraan PON, tetapi juga sebagai bagian dari legacy pembangunan olahraga jangka panjang di NTT.

Pemerintah daerah menargetkan agar venue yang dibangun atau direvitalisasi nantinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk pembinaan atlet, kompetisi regional, hingga pengembangan sport tourism.

PON XXII/2028 Nusa Tenggara diharapkan menjadi momentum strategis bagi NTT untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah ajang olahraga nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor konstruksi, pariwisata, dan UMKM. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, menghadiri penyerahan bantuan Program One Village One Product (OVOP) dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kelompok Usaha Ecofun BS di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Jumat (27/2).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi NTT dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, khususnya melalui inovasi pengolahan sampah plastik menjadi produk sofa bernilai jual.

Turut hadir Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Kupang Yosef Lede, jajaran Pemerintah Provinsi NTT, para Asisten Sekda Kota Kupang, pimpinan perangkat daerah, Kapolsek Alak, pimpinan Pelindo, para lurah se-Kecamatan Alak, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Nunbaun Sabu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pimpinan lembaga pendidikan setempat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa bantuan yang disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah hingga ke tingkat kelurahan.

“Terima kasih Bapak Gubernur beserta jajaran. Kami menerima bantuan ini sebagai bukti bahwa pemerintah hadir dan peduli. Bukan hanya bantuan alat, kelompok juga mendapat pelatihan keterampilan termasuk pelatihan pemasaran dan digital marketing. Ini luar biasa,” ujarnya.

Ia menilai Program OVOP membawa pesan kuat bahwa setiap kampung memiliki potensi dan setiap warga memiliki kesempatan untuk berkembang. Permasalahan sampah plastik yang selama ini menjadi tantangan lingkungan, menurutnya, kini dapat dipandang sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan.

“Atas nama Pemerintah Kota Kupang, kami memberikan apresiasi tinggi. Di setiap keterbatasan ada jalan keluar, di setiap hambatan ada peluang. Sampah yang menjadi masalah hari ini bisa menjadi produk bernilai,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wali Kota bahkan secara pribadi memesan dua set sofa hasil produksi Ecofun BS dan meminta agar satu produk dipajang di Dekranasda Kota Kupang sebagai etalase promosi kerajinan lokal.

Sementara itu, Gubernur NTT menegaskan bahwa Program OVOP dirancang sebagai strategi kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa dan kelurahan.

Pemerintah Provinsi NTT telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar, dengan skema dukungan rata-rata Rp20 juta untuk setiap desa atau kelurahan yang difokuskan pada lahirnya satu produk unggulan sebagai identitas lokal.

“Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi harus berujung pada produk akhir yang jelas dan menjadi kebanggaan daerah masing-masing. Kita ingin memastikan setiap desa dan kelurahan memiliki produk unggulan yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengaku terkesan dengan inovasi pengolahan sampah plastik menjadi sofa di Nunbaun Sabu dan secara spontan memesan tiga set sofa sebagai bentuk dukungan terhadap produk lokal.

“Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus beli dari luar? Perputaran uang harus terjadi di NTT. Jika ASN saja setiap bulan menyisihkan Rp100 ribu untuk membeli produk UMKM lokal, dampaknya akan sangat besar bagi ekonomi daerah,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT, Viktorius Manek, menjelaskan bahwa bantuan sarana dan prasarana OVOP diberikan kepada Kelompok Usaha Ecofun BS untuk mengembangkan produk sofa berbahan daur ulang sampah sebagai unggulan lokal.

Program ini bertujuan mengoptimalkan potensi setempat, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rembuk OVOP bersama Pemerintah Provinsi NTT guna memperkuat strategi pengembangan produk unggulan lokal. Kelurahan Nunbaun Sabu diharapkan menjadi percontohan OVOP di Kota Kupang dengan produk yang kreatif, inovatif, dan ramah lingkungan.

Melalui sinergi dan kolaborasi lintas pemerintah, Program OVOP diharapkan mampu menghadirkan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal sekaligus menjawab tantangan lingkungan melalui inovasi yang berkelanjutan. *

Jakarta, nwartapedia.com – Komitmen bersama menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 semakin menguat setelah rapat penentuan cabang olahraga digelar di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, dan dihadiri jajaran pengurus KONI Pusat, KONI NTB, KONI NTT, serta perwakilan DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

Rombongan Nusa Tenggara Timur dipimpin Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, yang juga menjabat Wakil Ketua I KONI NTT.

Ia hadir bersama Sekretaris Umum KONI NTT Alfons Theodorus, Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak (Wakil Ketua KONI NTT), Plt Kadispora NTT Linus Lusi, Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan, serta dua pengusaha muda NTT, Bobby Lianto dan Restu Dupe yang turut memperkuat struktur kepengurusan KONI NTT.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam itu menghasilkan keputusan penting terkait pembagian cabang olahraga pada PON Nusa Tenggara 2028. Sebanyak 22 cabang olahraga akan dipertandingkan di Nusa Tenggara Timur, 26 cabang olahraga di Nusa Tenggara Barat, dan 14 cabang olahraga di DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.

Keputusan tersebut dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatangani oleh KONI Pusat, KONI NTB, dan KONI NTT sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama.

PON 2028 yang mengusung nama PON Nusa Tenggara 2028 diharapkan menjadi momentum bersejarah bagi kawasan timur Indonesia.

Selain sebagai ajang kompetisi olahraga terbesar nasional, perhelatan ini juga diyakini akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas venue, pertumbuhan sektor pariwisata, serta perputaran ekonomi daerah.

Dengan pembagian cabang olahraga yang telah disepakati, Pemerintah Provinsi NTB dan NTT bersama jajaran KONI menyatakan kesiapan penuh untuk bekerja secara terintegrasi demi memastikan PON 2028 berlangsung sukses, aman, dan berkelas nasional.

Salam olahraga! (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat gerakan kebersihan berbasis kolaborasi. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, resmi meluncurkan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan yang digagas bersama Komunitas Beta Bersih (KBB), Jumat (27/2), di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang.

Kegiatan launching tersebut dihadiri Ketua Satgas Lomba Komunitas Beta Bersih, Irsan Dardana, para Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, serta camat dan lurah se-Kota Kupang.

Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa persoalan sampah dan kebersihan kota tidak bisa ditangani secara parsial. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat agar Kota Kupang benar-benar bertransformasi menjadi kota yang bersih, sehat, dan nyaman.

“Saya mengapresiasi Komunitas Beta Bersih yang tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga menunjukkan aksi nyata. Total hadiah Rp100 juta ini adalah bentuk komitmen bersama untuk membangun budaya bersih di Kota Kupang,” ujarnya.

Menurutnya, semangat “Beta Bersih” mengandung filosofi mendalam. Kata “beta” yang berarti saya menjadi pengingat bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri.

“Kalau mau kota ini berubah, jangan tunggu orang lain. Mulai dari beta. Jadikan kebersihan sebagai tanggung jawab pribadi sekaligus tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa lomba ini bukan sekadar kompetisi mencari yang terbaik, melainkan momentum membangun kesadaran kolektif dan memperkuat budaya peduli lingkungan di tingkat kelurahan.

“Ini bukan soal siapa yang paling bersih, tetapi siapa yang paling konsisten menjaga dan merawat lingkungannya. Kita ingin membangun budaya, bukan sekadar mengejar piala,” tambahnya.

Wali Kota juga meminta tim juri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk melakukan penilaian secara objektif, transparan, dan profesional.

Sementara itu, Ketua Satgas Lomba Komunitas Beta Bersih, Irsan Dardana, menjelaskan bahwa komunitas ini lahir dari keprihatinan terhadap persoalan sampah di berbagai sudut Kota Kupang. Ia menilai, kebersihan harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah.

“Kami ingin menghadirkan semangat gotong royong. Warga yang menghasilkan sampah juga harus terlibat aktif dalam menjaga kebersihan. Kami rindu melihat Kupang yang bersih, indah, dan tertata,” ujarnya.

Sebelumnya, KBB bersama DLHK telah menggelar aksi “Kupang Bersinar” (Kupang Bersih, Indah, dan Asri) dengan mengerahkan 55 armada truk pengangkut sampah dalam aksi bersih besar-besaran sebagai bentuk komitmen nyata.

Adapun tiga kriteria utama dalam penilaian lomba ini meliputi kebersihan lingkungan (jalan, trotoar, fasilitas umum, lahan kosong, sungai, dan drainase), kebersihan tempat pembuangan sementara (TPS), serta kebersihan kantor kelurahan.

Panitia menyiapkan hadiah bagi juara 1, 2, dan 3, serta juara harapan 1, 2, dan 3, dengan total hadiah mencapai Rp100 juta. Lomba ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap gerakan nasional kebersihan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Gerakan Indonesia Bersih.

Dengan semangat kolaborasi dan kesadaran bersama, Pemerintah Kota Kupang berharap lomba ini menjadi titik awal perubahan budaya, menjadikan kebersihan sebagai identitas dan kebanggaan warga Kota Kupang.***

Kupang, nwartapedia.com – Wali Kota Kupang, Christian Widodo, secara resmi menerima Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tahun 2025–2045 Kota Kupang dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (26/2).

Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Tim Penulis/Penyusun sebagai rujukan strategis pembangunan kependudukan jangka panjang.

Ketua Tim Penyusun, Drs. Andreas Asan, MM, bersama anggota tim yakni Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S., Marianus Mau Kuru, SE., M.PH., Natalia Adel H. N. Mari, S.Pd., M.Pd., serta Agustinus Hale Manek, S.Pd., M.Pd., hadir dalam kegiatan tersebut.

Turut mendampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, S.STP., M.Si., serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Kupang, drg. Francisca Johana H. Ikasasi.

Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas kerja akademis dan kolaboratif tim penyusun dalam merampungkan dokumen strategis tersebut.

Ia menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah yang tidak bisa ditangani secara parsial.

Menurutnya, tantangan seperti stunting, kemiskinan, hingga ketimpangan akses layanan dasar harus ditangani secara terintegrasi lintas sektor.

Ia menekankan pentingnya akurasi dan validitas data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Semua kebijakan berawal dari data. Jika datanya keliru, maka arah intervensi juga akan meleset. Ketika data keluarga tidak mampu sudah valid, maka seluruh OPD dapat bergerak bersama melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” tegasnya.

Wali Kota juga menyoroti pentingnya perubahan pendekatan dalam perencanaan pembangunan.

Ia mendorong agar kebijakan tidak lagi bersifat top-down semata, melainkan dibangun dari bawah (bottom-up), berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta diperkuat oleh kajian ilmiah yang komprehensif.

Dokumen GDPK ini memuat peta jalan lima pilar pembangunan kependudukan yang telah diselaraskan dengan RPJMD dan arah kebijakan nasional.

Dengan integrasi tersebut, pelaksanaan program diharapkan lebih terukur, terarah, dan berkelanjutan hingga tahun 2045.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kupang menjadikan Grand Design tersebut sebagai blueprint utama dalam menyusun program dan kegiatan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta seluruh program memiliki benang merah yang jelas.

Menutup kegiatan, Wali Kota menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan kalangan akademisi dan para ahli dalam proses perumusan kebijakan daerah.

“Kita membutuhkan kolaborasi dan gagasan yang kuat agar setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Grand Design ini harus menjadi panduan bersama untuk membawa Kota Kupang tumbuh lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Sementara itu, tim penyusun berharap dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan ini tidak berhenti sebagai dokumen formal semata, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Kupang. (MI)