Gubernur Melki Tetapkan UMP NTT 2027 Naik 5,97 Persen, Jadi Rp2,6 Juta

Kupang, nwartapedia.com — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Tahun 2027 sebesar Rp2.602.441.

Angka tersebut naik 5,97 persen atau sebesar Rp146.543 dibandingkan UMP tahun 2026 yang mencapai Rp2.455.498.

Penetapan UMP NTT 2027 tersebut disampaikan Gubernur Melkiades Laka Lena dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Gubernur NTT, Jumat (20/11/2026).

Dalam keterangannya, Gubernur menjelaskan bahwa penetapan UMP dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus memberikan kepastian hak tenaga kerja dalam memperoleh penghidupan yang layak.

Penetapan tersebut juga menindaklanjuti surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/26 tanggal 16 November 2026, yang meminta seluruh gubernur mempercepat penetapan UMP Tahun 2027 paling lambat 21 November 2026.

Proses penetapan UMP NTT dilakukan melalui pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur serikat pekerja, pengusaha yang diwakili APINDO, akademisi, serta birokrat dari organisasi perangkat daerah terkait.

Pembahasan penghitungan upah minimum tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan serta ketentuan perundang-undangan terkait, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup layak dan ketenagakerjaan.

Dari hasil pembahasan, Dewan Pengupahan Provinsi NTT merekomendasikan nilai alpha sebesar 0,70 sebagai dasar penghitungan kenaikan UMP Tahun 2027.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, UMP NTT 2027 mengalami kenaikan sebesar 5,97 persen atau Rp146.543, dari sebelumnya Rp2.455.498 pada 2026 menjadi Rp2.602.441 pada 2027.

UMP tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur NTT tanggal 20 November 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi NTT Tahun 2027.

Gubernur menegaskan, keputusan tersebut menjadi dasar bagi seluruh pemberi kerja, baik pemerintah maupun swasta, di wilayah NTT untuk mematuhi ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.

Penetapan UMP juga bertujuan melindungi hak pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara perusahaan atau usaha yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP dilarang menurunkan upah pekerjanya.

UMP NTT Tahun 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027.

Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan akan melakukan monitoring serta pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan UMP tersebut.

Pengawasan ini diharapkan menjadi jaring pengaman bagi pekerja sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha dan pemerintah.

Dengan penetapan UMP 2027, pemerintah berharap peningkatan upah dapat mendukung kesejahteraan pekerja, menjaga keberlangsungan dunia usaha, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. (MI)