Pemkot Kupang Siapkan Kebijakan Perubahan Iklim, Pengelolaan Air Jadi Perhatian

Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang mulai mempersiapkan penyusunan kebijakan perubahan iklim sebagai langkah memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap dampak perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Perubahan Iklim sekaligus Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Otta, saat membuka Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim dalam Program CAPACities di Hotel Neo Aston Kupang, Rabu (11/11/2026).

Andre menjelaskan, penyusunan kebijakan tersebut penting agar berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan perubahan iklim tidak hanya menjadi kegiatan sektoral, tetapi memiliki arah, indikator, serta dukungan anggaran yang jelas.

Menurutnya, pengelolaan air menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, upaya konservasi dan penyediaan air berkualitas harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap pelayanan air minum melalui Perumda Air Minum Kota Kupang, termasuk peluang penguatan infrastruktur melalui dukungan pemerintah.

Andre menambahkan, Pemkot Kupang mulai mendorong pola pembangunan tematik pada 2027 dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti BPBD, Dinas Pertanian, Perikanan, Kesehatan, dan Kominfo.

Melalui pola tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki indikator kinerja yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Dengan demikian, capaian masing-masing perangkat daerah dapat mendukung pencapaian indikator pembangunan pemerintah kota secara keseluruhan.

Sementara itu, Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi, mengatakan workshop tersebut menjadi ruang untuk menggali berbagai regulasi dan referensi yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan air di Kota Kupang.

Ia menjelaskan, kebijakan yang disusun nantinya tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi juga kualitas air. Pengelolaan air juga perlu dilakukan secara lebih antisipatif agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi krisis air maupun kekeringan akibat perubahan iklim.

Fransiska berharap, melalui diskusi dan kolaborasi selama kegiatan berlangsung, dapat dihasilkan rumusan kebijakan yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi serta implementasi nyata.

Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komitmen Pemerintah Kota Kupang bersama para pemangku kepentingan dalam membangun kebijakan perubahan iklim yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. (MI)