Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang mulai mempersiapkan penyusunan kebijakan perubahan iklim sebagai langkah memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap dampak perubahan iklim.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pokja Perubahan Iklim sekaligus Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang, Andre Otta, saat membuka Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim dalam Program CAPACities di Hotel Neo Aston Kupang, Rabu (11/11/2026).

Andre menjelaskan, penyusunan kebijakan tersebut penting agar berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan perubahan iklim tidak hanya menjadi kegiatan sektoral, tetapi memiliki arah, indikator, serta dukungan anggaran yang jelas.

Menurutnya, pengelolaan air menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, upaya konservasi dan penyediaan air berkualitas harus menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah.

Ia juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap pelayanan air minum melalui Perumda Air Minum Kota Kupang, termasuk peluang penguatan infrastruktur melalui dukungan pemerintah.

Andre menambahkan, Pemkot Kupang mulai mendorong pola pembangunan tematik pada 2027 dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah, seperti BPBD, Dinas Pertanian, Perikanan, Kesehatan, dan Kominfo.

Melalui pola tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan memiliki indikator kinerja yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim. Dengan demikian, capaian masing-masing perangkat daerah dapat mendukung pencapaian indikator pembangunan pemerintah kota secara keseluruhan.

Sementara itu, Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi, mengatakan workshop tersebut menjadi ruang untuk menggali berbagai regulasi dan referensi yang dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengelolaan air di Kota Kupang.

Ia menjelaskan, kebijakan yang disusun nantinya tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi juga kualitas air. Pengelolaan air juga perlu dilakukan secara lebih antisipatif agar pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi krisis air maupun kekeringan akibat perubahan iklim.

Fransiska berharap, melalui diskusi dan kolaborasi selama kegiatan berlangsung, dapat dihasilkan rumusan kebijakan yang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk regulasi serta implementasi nyata.

Workshop ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat komitmen Pemerintah Kota Kupang bersama para pemangku kepentingan dalam membangun kebijakan perubahan iklim yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com – Keterbatasan sumber air baku dan dampak perubahan iklim menjadi tantangan serius bagi pelayanan air bersih di Kota Kupang.

Kondisi tersebut diungkapkan Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM., dalam Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim Program CAPACities yang berlangsung di Hotel Neo Aston, Rabu (11/11/2026).

Dalam pemaparannya, Isidorus menjelaskan bahwa cakupan pelayanan Perumda Air Minum Kota Kupang saat ini baru mencapai 20,03 persen atau sekitar 19.081 sambungan rumah. Pelayanan tersebut menjangkau 44 dari total 50 kelurahan di Kota Kupang.

Ia mengatakan, rata-rata waktu pelayanan air saat ini mencapai 17 jam, meningkat dibandingkan sebelumnya yang hanya berkisar 14–15 jam.

Meski demikian, Perumda belum mampu memberikan pelayanan selama 24 jam karena keterbatasan sumber air dan kapasitas distribusi.

Menurut Isidorus, persoalan terbesar yang dihadapi saat ini adalah kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan air baku.

“Berdasarkan perhitungan kebutuhan seluruh penduduk Kota Kupang, kebutuhan air baku mencapai sekitar 17,33 juta meter kubik per tahun, sedangkan ketersediaan yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan masih jauh dari kebutuhan,”ungkapnya.

Ia menyebutkan, pemenuhan kebutuhan air baku untuk seluruh penduduk masih menghadapi kekurangan sekitar 79,97 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya pengembangan sumber air baru, peningkatan kapasitas produksi, serta investasi infrastruktur jaringan distribusi.

Selain keterbatasan air baku, perubahan iklim turut memengaruhi keberlangsungan pelayanan. Pola hujan yang tidak menentu, musim kemarau lebih panjang, penurunan debit sumber air, banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrem berdampak langsung terhadap ketersediaan air.

Isidorus menjelaskan, kondisi tersebut membuat Perumda harus melakukan rekayasa jaringan, interkoneksi antarsumber air, serta pengaturan jadwal distribusi agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan.

Tantangan lainnya adalah tingginya tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW) yang masih berada di atas 30 persen.

“Kehilangan tersebut dipengaruhi kebocoran jaringan, kondisi pipa yang sudah tua, ketidakakuratan meter pelanggan, serta kesalahan pencatatan,”jelas Isidorus.

Ia juga menyoroti persoalan kapasitas jaringan di sejumlah wilayah. Salah satunya di kawasan SPAM Dendeng yang memiliki kapasitas produksi cukup besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan jaringan distribusi.

Akibatnya, masih terdapat masyarakat yang kesulitan mendapatkan air meskipun sumber air tersedia.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Perumda Air Minum Kota Kupang terus berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait.

“Pada tahun ini, terdapat pembangunan delapan sumur bor, disertai upaya perbaikan jaringan, peningkatan sistem distribusi, serta konservasi sumber air bersama berbagai pihak,”ujarnya.

Isidorus menegaskan, penanganan persoalan air bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada Perumda, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan.

Ia berharap melalui Workshop Penyusunan Kebijakan Perubahan Iklim Program CAPACities, lahir kebijakan dan langkah konkret untuk memperkuat ketahanan sumber daya air serta meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Kupang. (MI)