Kota Kupang Raih Dua Penghargaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dari KPPN Kupang

Kupang, nwartapedia.com  – Pemerintah Kota Kupang melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) meraih dua penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang atas kinerja pengelolaan keuangan daerah Semester I Tahun Anggaran 2026.

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas ketepatan administrasi, penyaluran anggaran, serta koordinasi antarperangkat daerah.

Dua penghargaan tersebut yakni Peringkat Pertama Kinerja Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Semester I Tahun Anggaran 2026 dan Peringkat Ketiga Kinerja Penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) Semester I Tahun Anggaran 2026. Penghargaan diserahkan oleh KPPN Kupang pada 21 Oktober 2026.

Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Kupang dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan DAK Fisik dan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat.

Penilaian kinerja tidak hanya didasarkan pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga mencakup realisasi penyaluran, efektivitas alokasi, pelaksanaan kegiatan,

capaian keluaran atau output, kelengkapan dokumen, kontrak kegiatan, administrasi, pelaporan, serta ketepatan waktu.

BKAD Kota Kupang menyampaikan bahwa ketepatan administrasi dan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian tersebut.

Setiap tahapan pengelolaan DAK Fisik dipantau sejak awal, mulai dari penyiapan dokumen, proses pengadaan dan kontraktual, perekaman data kontrak, hingga pemenuhan persyaratan penyaluran sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Keberhasilan ini juga merupakan hasil kerja bersama lintas organisasi perangkat daerah (OPD). OPD teknis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyiapan dokumen, BKAD berperan dalam pengelolaan keuangan, sedangkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan fungsi reviu dan pengawasan sesuai ketentuan.

Kualitas data dan pelaporan serta kesesuaian antara realisasi keuangan dan capaian output turut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan DAK Fisik berjalan secara tertib dan akuntabel.

Sesuai arahan Wali Kota Kupang, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, tepat, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga perlu menghasilkan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penghargaan tersebut tidak dipandang sebagai tujuan akhir. Pemerintah Kota Kupang menilai keberhasilan pengelolaan DAK Fisik harus diukur melalui penyelesaian kegiatan sesuai target, kualitas hasil pembangunan, ketepatan sasaran, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, Pemerintah Kota Kupang terus memperkuat koordinasi sejak awal tahun anggaran, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan KPPN Kupang, menertibkan dokumen dan data, serta memperkuat pengendalian internal.

Percepatan penyaluran anggaran juga terus diupayakan dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, penghargaan Peringkat Ketiga Kinerja Penyaluran TKD menunjukkan capaian Kota Kupang dalam memenuhi berbagai proses dan persyaratan penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah.

Kinerja tersebut membutuhkan koordinasi yang baik, ketepatan administrasi, serta pemenuhan dokumen sesuai ketentuan.

Ke depan, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui perencanaan yang lebih matang, percepatan tahapan pelaksanaan dengan tetap menjaga kepatuhan, monitoring berbasis data, penguatan koordinasi dengan APIP dan KPPN, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

Capaian ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, termasuk OPD pengelola DAK, pejabat pengelola keuangan, bendahara, pejabat teknis, APIP, Bappeda, dan jajaran BKAD Kota Kupang.

Pada akhirnya, penghargaan tersebut bukan semata-mata tentang peringkat pertama atau ketiga, melainkan menjadi dorongan untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memastikan dana transfer digunakan secara tepat, serta mendorong pembangunan yang berkualitas.

Pemerintah Kota Kupang berharap setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan yang tepat sasaran dan pelayanan publik yang semakin baik. **




Bobby Lianto Tuntaskan Roadshow KADIN NTT di Sumba, Dorong Investasi dan UMKM Naik Kelas

Kupang, nwartapedia.com  –  Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. (Cand.) Bobby Lianto, MM., MBA., menuntaskan rangkaian roadshow pelantikan pengurus KADIN di tiga kabupaten di Pulau Sumba pada 21–23 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KADIN NTT dalam memperkuat organisasi, mendorong investasi, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah.

Roadshow tersebut meliputi Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Barat, dan Sumba Timur. Rangkaian ini sekaligus melengkapi kunjungan kerja Bobby Lianto bersama KADIN NTT ke berbagai wilayah, mulai dari Flores, Alor, Lembata, Timor, Rote, Sabu, hingga Sumba.

Pelantikan pengurus KADIN Sumba Barat Daya berlangsung di Hotel Sinar Tambolaka pada Rabu (21/10/2026).

Dalam kesempatan itu, Roy Risaldi Eli dilantik sebagai Ketua KADIN Sumba Barat Daya, sedangkan Yosep Uma Kalada dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumba Barat Daya Dominikus Alphawan Rangga Kaka, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta tokoh masyarakat setempat.

Agenda berlanjut pada Kamis (22/10/2026) melalui pelantikan pengurus KADIN Kabupaten Sumba Barat di Gedung Alpha Omega GMIT, Waikabubak. Franky Tarawatu Susanto resmi menjabat sebagai ketua, menggantikan Heri Susanto yang selanjutnya dipercaya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumba Barat menegaskan bahwa KADIN bukan sekadar organisasi yang menjalankan fungsi kelembagaan, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, pada Jumat (23/10/2026), Bobby Lianto melantik Elvis Carvelo untuk kembali memimpin KADIN Kabupaten Sumba Timur pada periode kedua. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Waingapu, tersebut disaksikan Wakil Bupati Sumba Timur Jonathan Hani, jajaran Forkopimda, pimpinan perbankan, serta perwakilan instansi terkait.

Di sela-sela agenda di Waikabubak, Bobby Lianto juga meninjau sejumlah fasilitas Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Fasilitas tersebut dibangun oleh tim KADIN NTT di sejumlah desa, antara lain Wonokaka, Lolowano, dan Bondo Tera.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung perkembangan fasilitas pendukung program sekaligus memastikan kegiatan di daerah mendapat perhatian.

Pada malam harinya, Bobby menghadiri Chapter Meeting Full Gospel Business Men’s Fellowship International (FGBMFI) bersama para pengusaha muda di Waikabubak. Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memperkuat jejaring bisnis, bertukar pengalaman, dan memotivasi generasi muda agar berani mengembangkan kewirausahaan.

Bobby Lianto menegaskan bahwa penguatan KADIN di tingkat kabupaten dan kota harus diikuti dengan langkah nyata untuk mendampingi pelaku UMKM, memperluas peluang usaha, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Menurutnya, pengurus KADIN di setiap daerah perlu aktif membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan agar potensi ekonomi lokal dapat berkembang menjadi peluang usaha yang produktif.

Ia juga menyampaikan bahwa realisasi investasi NTT pada Kuartal I dan II tahun 2026 mencapai Rp2,6 triliun.

Investasi tersebut tersebar di berbagai wilayah, dengan lima daerah yang mencatat nilai investasi tertinggi, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Rote Ndao.

“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa NTT semakin dilirik dan dipercaya oleh para investor. KADIN di setiap kabupaten/kota harus terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, mendorong UMKM lokal, dan membentangkan jalan bagi investasi baru demi mempercepat kebangkitan ekonomi NTT,” tegas Bobby.

Ia berharap keberadaan pengurus KADIN yang baru dapat memperkuat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, sehingga potensi ekonomi masing-masing wilayah dapat dikembangkan secara optimal.

Selain mendorong investasi, KADIN NTT juga terus mengawal peluang pembentukan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) serta memperluas pendampingan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan naik kelas.

Dengan berakhirnya roadshow di Pulau Sumba, seluruh rangkaian kunjungan kerja KADIN NTT ke berbagai daerah resmi dituntaskan. Selanjutnya, pada Sabtu (24/10/2026), Bobby Lianto dijadwalkan kembali ke Kota Kupang untuk menghadiri peluncuran buku Abraham Liyanto, Ketua Dewan Kehormatan KADIN NTT.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, KADIN NTT diharapkan semakin berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha, pemerintah, dan investor dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang kesejahteraan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur. ***

 




KADIN NTT Dorong Pembentukan Free Trade Zone Indonesia–Timor Leste di Kawasan Perbatasan

Kefamenanu, nwartapedia.com  – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong pembentukan Free Trade Zone (FTZ) Indonesia–Timor Leste sebagai langkah strategis untuk menarik investasi, memperluas perdagangan internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan.

Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi Free Trade Zone kawasan perbatasan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) di Hotel Victory 2, Jalan Kartini, Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengikuti kegiatan tersebut secara daring dan menyampaikan sambutan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Bupati TTU, Falentinus Delasalle Kebo, yang menekankan pentingnya pengembangan kawasan perbatasan sebagai penggerak ekonomi daerah.

Bupati TTU berharap pengembangan FTZ tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu menjadi pintu masuk bagi pertumbuhan industri dan memperluas akses NTT ke pasar dunia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Profesor Fredik Benu, anggota tim penyusun studi kelayakan (feasibility study) kawasan Free Trade Zone, dan Dr. David Pandi. Diskusi tersebut dimoderatori oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten TTU.

Ketua Umum KADIN NTT, Dr. (Cand) Bobby Lianto, MM., MBA., turut menghadiri kegiatan bersama Tim Satgas Percepatan FTZ, Micky Natun. Ia didampingi Ketua KADIN Kabupaten TTU, Dwiyanto Tantri, serta Ketua KADIN Kabupaten Malaka, Mery Kain, yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Malaka.

Kegiatan tersebut diikuti ratusan undangan dari Kabupaten TTU, Belu, dan Malaka. Hadir pula unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan TNI, Ketua DPRD Kabupaten TTU, serta perwakilan Ketua DPRD Kabupaten Belu, dr. Valen Pareira dari Fraksi Golkar.

Dalam pembahasan mengenai peluang pengembangan FTZ, Bobby Lianto menyoroti potensi strategis NTT sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan memiliki posisi geografis yang relatif dekat dengan Australia.

Menurutnya, keberadaan FTZ di kawasan perbatasan dapat membuka peluang baru bagi pengembangan industri, perdagangan, dan investasi internasional.

Kawasan tersebut diharapkan mampu menjadi alternatif bagi investor yang ingin mengembangkan kegiatan manufaktur dan perdagangan di luar pusat-pusat industri yang telah berkembang di Pulau Jawa dan Batam.

Australia dinilai memiliki peluang untuk menjadi salah satu mitra ekonomi potensial, mengingat posisi geografis NTT yang relatif dekat dengan negara tersebut.

Selain itu, peluang kerja sama dengan China juga menjadi perhatian, khususnya dalam konteks perkembangan hubungan ekonomi dengan Timor-Leste.

Bobby juga menyoroti momentum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 2029 di Dili, Timor-Leste, yang dinilai dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan potensi ekonomi kawasan perbatasan kepada dunia internasional.

Karena itu, KADIN NTT menyarankan agar Pemerintah Provinsi NTT menjalin kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste untuk membentuk tim bersama yang bertugas mempersiapkan paket pengembangan FTZ Indonesia–Timor-Leste.

Persiapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan konsep pengembangan kawasan yang terarah, memiliki daya tarik investasi, serta membuka peluang kerja sama ekonomi lintas negara.

Pembentukan FTZ di kawasan perbatasan NTT diharapkan tidak hanya memperkuat aktivitas perdagangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri, membuka peluang usaha, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Melalui kolaborasi pemerintah, KADIN, dan mitra internasional, pengembangan Free Trade Zone berpotensi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat posisi NTT sebagai pintu perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. ***




SKON Flobamorata Kupang Terima Dana Revitalisasi Rp816 Juta, Progres Pekerjaan Capai 53,7 Persen

Kupang, nwartapedia.com  — Sekolah Keberbakatan Olahraga Negeri (SKON) Flobamorata Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menerima dana revitalisasi sebesar Rp816.270.000 untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan berupa toilet dan lapangan terbuka tanpa atap. Hingga Rabu (21/10/2026), progres pekerjaan dilaporkan telah mencapai sekitar 53,7 persen.

Ketua Komite SKON Flobamorata Kupang, Dr. Frans Sales, S.Pd., M.M., menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan kesempatan penting bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan mendukung pembinaan atlet muda di NTT.

“Ini kesempatan baik bagi SKON Flobamorata untuk berbenah. Kami berharap pekerjaan revitalisasi ini berjalan dengan baik, berkualitas tinggi, administrasinya tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Frans kepada media ini, Rabu (21/10/2026).

Menurut Frans, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Pendidikan Provinsi NTT terus mendorong peningkatan mutu pendidikan dengan memperkuat sarana dan prasarana sekolah.

Sejumlah SMA dan SMK di NTT mendapatkan bantuan dana revitalisasi, termasuk SKON Flobamorata Kupang yang secara khusus berfokus pada pengembangan bakat dan prestasi olahraga.

Ia menjelaskan bahwa bantuan senilai Rp816.270.000 tersebut diperoleh melalui komunikasi dan penyampaian argumentasi kepada Kementerian Pendidikan RI melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah.

“Bantuan ini diharapkan menjadi investasi bagi pengembangan sumber daya manusia, khususnya calon pemimpin masa depan yang bijaksana, berkualitas, dan mampu menjadi pelayan publik yang profesional,” kata Frans.

Ia menambahkan, pembangunan revitalisasi tahap pertama saat ini sedang dikerjakan oleh panitia.

Perkembangan pekerjaan dilaporkan setiap minggu dengan tetap berkoordinasi bersama pihak sekolah selaku penanggung jawab kegiatan.

Pada Rabu (21/10/2026), fasilitator yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara langsung di lokasi pekerjaan SKON Flobamorata Kupang.

Kegiatan tersebut didampingi Kepala SKON Flobamorata Kupang, Hironimus Pati, S.Pd., M.M., bersama panitia pelaksana.

Frans menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi tersebut merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan program revitalisasi, sekaligus menjadi persyaratan untuk memperoleh rekomendasi pencairan dana tahap kedua.

“Monev ini sangat penting untuk melihat secara langsung perkembangan pekerjaan di lapangan. Kami berharap seluruh proses berjalan sesuai ketentuan sehingga pembangunan dapat dilanjutkan dan diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Dua item pekerjaan yang menjadi sasaran revitalisasi adalah pembangunan atau perbaikan fasilitas toilet dan lapangan terbuka tanpa atap. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas pendidikan, latihan, dan pembinaan olahraga bagi para siswa.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Frans Sales menjalankan tugas sebagai ketua panitia menggantikan almarhum Drs. Piter Manuk.

Panitia juga melibatkan Goran Purap, M.Si., sebagai sekretaris, Prima Teme, S.Pd., sebagai bendahara, serta Sande P., S.T., sebagai konsultan, perencana, dan pengawas.

Frans menegaskan bahwa panitia bersama pihak sekolah berkomitmen menjaga kualitas pekerjaan, ketertiban administrasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kami sangat mengharapkan partisipasi doa dan dukungan dari seluruh masyarakat NTT agar pekerjaan revitalisasi toilet dan lapangan terbuka tanpa atap ini berjalan lancar, menghasilkan fasilitas yang berkualitas, serta selesai tepat waktu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Frans berharap SKON Flobamorata Kupang dapat berkembang menjadi model sentra pembinaan olahraga prestasi yang mandiri di NTT.

Dengan dukungan fasilitas yang memadai, sekolah diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menilai peningkatan fasilitas pendidikan olahraga harus berjalan seiring dengan pembinaan atlet, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta dukungan berbagai pihak terhadap kemajuan olahraga daerah.

“Ayo bangun NTT. Bersatu kita bisa, bersama kita kuat, menuju prestasi olahraga dunia,” ajak Frans.

Melalui program revitalisasi ini, SKON Flobamorata Kupang diharapkan semakin siap menjalankan perannya sebagai salah satu pilar pengembangan olahraga prestasi sekaligus mengangkat harkat dan martabat Nusa Tenggara Timur melalui prestasi di tingkat nasional dan internasional. (MI)




Melki Laka Lena Ajak 556 Wisudawan UT Kupang Berkontribusi Nyata Bangun NTT

Kupang, nwartapedia.com  – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengajak 556 wisudawan dan wisudawati Universitas Terbuka (UT) Kupang untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan daerah melalui inovasi, pemanfaatan teknologi digital, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Melki saat menghadiri Upacara Wisuda Universitas Terbuka Kupang Program Magister, Sarjana, dan Diploma Tahun Akademik 2025/2026 Genap di Hotel Harper Kupang, Selasa (20/10/2026).

Wisuda yang diikuti lulusan dari 22 kabupaten/kota di NTT ini menjadi momentum bagi para lulusan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan demi menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Melki menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati.

Ia menegaskan bahwa kelulusan bukanlah akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi NTT, saya mengucapkan selamat memasuki lapangan studi tanpa akhir bernama realitas bagi para wisudawan dan wisudawati yang hari ini lulus dari Universitas Terbuka. Mari bersinergi membangun Nusa Tenggara Timur,” ujar Melki.

Menurutnya, lulusan perguruan tinggi harus mampu menjadi sumber daya manusia yang produktif, adaptif, dan inovatif.

Pendidikan yang telah ditempuh perlu diwujudkan melalui tindakan nyata yang mendukung kemajuan daerah, sesuai semangat program Dasa Cita Ayo Bangun NTT.

Melki juga menilai Universitas Terbuka memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan tinggi melalui sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh berbasis teknologi.

Sistem tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Ia berharap para alumni UT mampu memanfaatkan pengalaman tersebut untuk memperkuat transformasi digital di NTT, terutama melalui peningkatan literasi digital, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan pelayanan yang lebih efektif dan mudah dijangkau masyarakat.

Transformasi digital, lanjutnya, tidak cukup hanya ditandai dengan penggunaan perangkat teknologi.

Lebih dari itu, teknologi harus mampu menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pembangunan di berbagai wilayah.

Melki turut menekankan pentingnya peran perempuan dan generasi muda dalam menggerakkan ekonomi lokal.

Dengan bekal pendidikan dan keterampilan, para lulusan diharapkan mampu mengembangkan usaha mikro, menciptakan peluang kerja, memperkuat kewirausahaan, serta mempromosikan potensi pariwisata dan budaya NTT.

Harapan tersebut sejalan dengan Dasa Cita ke-2 yang mendorong perempuan menjadi motor kreativitas lokal dan Dasa Cita ke-3 yang menempatkan pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.

Di sektor pertanian dan kelautan, para lulusan juga diharapkan mampu menghadirkan inovasi dalam pengolahan hasil produksi, memperbaiki rantai pasok, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing usaha masyarakat.

Upaya ini sejalan dengan Dasa Cita ke-1 yang menekankan modernisasi sektor pertanian, kelautan, dan pasar lokal.

Sementara itu, di bidang kesehatan, alumni yang tersebar di tengah masyarakat diharapkan berkontribusi melalui edukasi kesehatan, dukungan terhadap pelayanan posyandu, peningkatan kesadaran kesehatan ibu dan anak, serta upaya percepatan penurunan stunting.

Kontribusi tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Dasa Cita ke-5 untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat NTT.

Melki juga mengingatkan para lulusan yang bekerja di sektor pemerintahan agar menjadikan pendidikan sebagai dasar peningkatan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, peningkatan kualifikasi akademik harus diikuti perubahan nyata dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan Dasa Cita ke-8 tentang penguatan tata kelola pemerintahan.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, listrik, dan rumah layak huni, juga membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang kompeten agar pelaksanaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Melki mengajak perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menerjemahkan program pembangunan menjadi kegiatan konkret yang menjawab kebutuhan warga.

Sementara itu, Ketua Senat Akademik Universitas Terbuka, Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si., menyampaikan bahwa 556 wisudawan UT Kupang pada Periode II Tahun 2026 berasal dari 22 kabupaten/kota di NTT.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh masyarakat tanpa dibatasi ruang, waktu, usia, maupun kondisi geografis.

Chanif menjelaskan, Universitas Terbuka mengusung semangat Making Higher Education Open to All, yakni membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Hingga 30 September 2026, Universitas Terbuka tercatat memiliki 856.444 mahasiswa aktif dan telah meluluskan lebih dari dua juta alumni yang tersebar di Indonesia serta 54 negara di dunia.

Di NTT, UT Kupang juga menerima 84 mahasiswa internasional berkewarganegaraan Timor-Leste sejak Tahun Akademik 2025/2026 Ganjil hingga 2026/2027 Ganjil.

Dalam wisuda tersebut, UT mengangkat tema “Penguatan Karakter dan Literasi Digital Generasi Emas Flobamorata: Tantangan dan Strategi Menghadapi Radikalisme di Ruang Siber”.

Chanif menilai penguatan karakter dan literasi digital semakin penting di tengah derasnya arus informasi.

Para lulusan perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab agar tidak mudah terpengaruh konten yang bertentangan dengan nilai persatuan bangsa.

“Jadilah lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara karakter. Di era digital yang dibanjiri informasi dan gangguan digital, integritas adalah kompas yang akan menuntun Saudara,” pesannya.

Ia mengajak para lulusan untuk terus belajar sepanjang hayat, meningkatkan daya saing, serta menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan solusi bagi masyarakat.

Chanif juga berpesan agar para wisudawan kembali ke lingkungan masing-masing dengan semangat Ayo Bangun NTT dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah maupun bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

Melalui kontribusi para lulusan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi yang tepat, pendidikan tinggi diharapkan tidak hanya menghasilkan gelar akademik, tetapi juga melahirkan inovasi dan perubahan nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. **




Di Bawah Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, DPMPTSP Kota Kupang Raih Kategori Baik Tahun 2026

Ket. Foto by Hawai

Kupang, nwartapedia.com  —  Di bawah kepemimpinan Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena C. Francis, Pemerintah Kota Kupang kembali mencatat capaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Pada Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026, Kota Kupang memperoleh kategori Baik dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Capaian tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 204/S Tahun 2026 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penilaian ini merupakan bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Hasil tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan kemudahan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang dipimpin oleh Wildrian Ronald Otta, yang akrab disapa Andre Otta.

Dinas ini terus berupaya memperkuat pelayanan perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif di Kota Kupang.

Andre Otta menyampaikan bahwa capaian kategori Baik tersebut menjadi motivasi bagi pihaknya untuk melakukan evaluasi dan pembenahan agar kinerja pelayanan dapat terus meningkat.

Menurutnya, DPMPTSP Kota Kupang menargetkan peningkatan nilai penilaian kinerja pada periode mendatang, dengan mempertahankan kategori yang telah diraih atau berupaya mencapai kategori Sangat Baik.

“Target ke depan untuk meningkatkan nilai, mempertahankan kategori yang sama maupun naik ke kategori Sangat Baik. Sementara ini kami sedang mempelajari apa saja yang harus diperbaiki, mulai dari regulasi sampai tata kelola,” demikian pernyataan Andre Otta Rabu (21/10/2026).

Ia menjelaskan bahwa berbagai aspek yang memengaruhi penilaian kinerja perlu dipelajari secara cermat agar pembenahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan indikator evaluasi.

Perbaikan regulasi serta tata kelola menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha.

Melalui evaluasi tersebut, DPMPTSP Kota Kupang diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, sekaligus memperkuat sistem pelayanan agar semakin efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan juga diarahkan untuk menghadirkan proses perizinan yang lebih cepat, jelas, mudah diakses, dan terintegrasi.

Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan perizinan secara lebih mudah, sementara pelaku usaha mendapatkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan administrasi untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Capaian kategori Baik tahun 2026 ini menjadi dorongan bagi DPMPTSP Kota Kupang untuk terus berbenah dan meningkatkan standar pelayanan.

Upaya tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat daya tarik investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai layanan DPMPTSP Kota Kupang dapat menghubungi WhatsApp 0815 5444 4888.

Ke depan, pembenahan regulasi, peningkatan tata kelola, dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan diharapkan dapat mendorong DPMPTSP Kota Kupang memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas serta meningkatkan capaian penilaian kinerja pada periode berikutnya. (***)




Komunitas Beta Bersih Dorong Budaya Pilah Sampah, Kebersihan Kota Kupang Dimulai dari Warga

Kupang, nwartapedia.com  — Komunitas Beta Bersih (KBB) mendorong masyarakat Kota Kupang membangun budaya hidup bersih melalui pemilahan sampah dari rumah tangga, penertiban pembuangan sampah, dan pengembangan bank sampah. Kesadaran warga dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Satgas Komunitas Beta Bersih, Paulus Irsan Dardana, dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah tingkat Kecamatan Alak, Selasa (20/10/2026).

Paulus menjelaskan, Komunitas Beta Bersih berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam penyelenggaraan lomba kebersihan yang telah memasuki periode ketiga.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga sarana mendorong pemerintah kelurahan dan masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam penilaian meliputi kebersihan lahan kosong, tempat pembuangan sementara (TPS), dan kantor lurah.

Menurut Paulus, lahan kosong masih berpotensi menjadi lokasi pembuangan sampah sembarangan apabila tidak dijaga dan diawasi dengan baik.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Penataan TPS juga menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kebersihan kota. Masyarakat diharapkan membuang sampah sesuai lokasi dan waktu yang telah ditentukan sehingga tidak menumpuk di luar area penampungan maupun menyulitkan petugas kebersihan saat melakukan pengangkutan.

Sementara itu, kebersihan kantor lurah menjadi salah satu indikator yang mencerminkan komitmen pemerintah kelurahan dalam memberikan contoh kepada masyarakat.

Paulus turut menyoroti masih perlunya peningkatan kesadaran warga untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya.

Menurutnya, kebiasaan tersebut perlu dibangun melalui edukasi yang berkelanjutan, dengan dukungan pemerintah kelurahan, RT/RW, komunitas, dan berbagai unsur masyarakat.

Ia berharap para lurah dapat memanfaatkan kegiatan sosial dan kemasyarakatan sebagai sarana menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan benar.

Selain menjaga lingkungan, pemilahan sampah juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi.

Sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dikumpulkan dan dikelola melalui bank sampah sehingga tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan.

Paulus juga membagikan pengamatannya mengenai budaya kebersihan masyarakat Jepang.

Ia menilai kedisiplinan membawa kembali sampah pribadi ketika tidak tersedia tempat sampah di ruang publik merupakan contoh sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kebersihan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas, tetapi juga pada tanggung jawab setiap orang terhadap sampah yang dihasilkannya

Karena itu, masyarakat diharapkan mulai membiasakan diri membawa kembali sampah setelah beraktivitas, tidak membuang sampah sembarangan, serta memilah sampah dari rumah sebelum diserahkan kepada petugas atau dikelola melalui bank sampah.

Melalui lomba kebersihan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Komunitas Beta Bersih berharap tumbuh kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan di seluruh wilayah Kota Kupang.

Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak agar kebersihan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petugas kebersihan, tetapi menjadi budaya bersama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.. ***




Christian Widodo Tuntaskan Hibah Lahan Pelabuhan Nunbaun Sabu, Pembangunan Rp26 Miliar Disiapkan

Kupang, nwartapedia.com  —  Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, berhasil menuntaskan proses hibah lahan sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu (NBS) yang tertunda selama kurang lebih 14 tahun.

Penyelesaian ini membuka jalan bagi percepatan pengembangan fasilitas pelabuhan dengan dukungan anggaran sekitar Rp26 miliar yang telah disiapkan untuk pembangunan pada 2027.

Penandatanganan naskah perjanjian hibah barang milik daerah antara Pemerintah Kota Kupang dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan berlangsung di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Christian Widodo bersama Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andi Sutomo Panjaitan.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala KSOP Kupang, Simon Baon, serta Kasi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kupang, Anselmus Bau Mau.

Christian didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Kupang, Hengky C. Malelak, serta Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang, Bernadinus Mere.

Christian menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya proses hibah yang telah berlangsung selama sekitar 14 tahun.

Menurutnya, penyelesaian tersebut bukan sekadar persoalan administrasi aset, melainkan langkah strategis untuk mempercepat pengembangan infrastruktur transportasi laut dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bagi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan, kata Christian, pelabuhan memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah, memperlancar distribusi barang, serta mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Pelabuhan itu bukan hanya tempat membongkar muat kapal. Jauh lebih dari itu, di sana ada harapan kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan pelabuhan yang dilakukan secara terencana dapat memberikan manfaat luas, mulai dari peningkatan konektivitas antarpulau hingga terbukanya peluang ekonomi baru dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, Pemerintah Kota Kupang berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi agar pembangunan infrastruktur transportasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain pengembangan Pelabuhan Nunbaun Sabu, Christian turut mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap rencana pembangunan terminal konsolidasi dan depo kontainer di Kota Kupang.

Ia juga menyampaikan kebutuhan dukungan sarana dan prasarana untuk pemeliharaan penerangan jalan umum, terutama karena peralatan yang tersedia saat ini sudah berusia tua dan mengalami keterbatasan.

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Andi Sutomo Panjaitan, menyambut baik penyelesaian hibah lahan tersebut.

Ia berharap aset yang dihibahkan dapat dikelola secara tertib, akuntabel, dan sesuai peruntukannya guna mendukung pengembangan Pelabuhan Nunbaun Sabu.

Lollan juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan operasional pelabuhan, termasuk meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan pelayaran dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan bagi pengguna jasa.

Kepala KSOP Kupang, Simon Baon, mengapresiasi penyelesaian kendala hibah lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Ia memastikan lahan tersebut akan dioptimalkan untuk mendukung pembangunan fasilitas sisi darat Pelabuhan Nunbaun Sabu.

Menurut Simon, pada 2027 telah dianggarkan sekitar Rp26 miliar untuk pembangunan sejumlah fasilitas pendukung, meliputi terminal penumpang, kantor, lapangan parkir, dan pagar keliling.

Pembangunan fasilitas sisi darat tersebut direncanakan terintegrasi dengan rekonstruksi sisi laut untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan.

Simon menjelaskan bahwa Pelabuhan Nunbaun Sabu telah mulai dibangun sejak 2012 dan sudah memiliki izin operasional.

Pengembangan berikutnya diarahkan untuk mendukung pelayanan berbagai jenis kapal, termasuk kapal pelayaran rakyat, kapal pariwisata, kapal pesiar atau yacht, serta kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM).

Pelabuhan ini juga diharapkan memperkuat konektivitas dan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat di sekitar Kupang, termasuk Pulau Kera dan Sulamu.

Tuntasnya hibah lahan setelah penantian panjang menjadi langkah penting bagi masa depan Pelabuhan Nunbaun Sabu.

Dengan rencana pembangunan fasilitas senilai sekitar Rp26 miliar pada 2027, pengembangan pelabuhan diharapkan dapat memperlancar konektivitas wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut di Kota Kupang dan sekitarnya. ***




Lurah Nunbaun Sabu Perkuat Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Program Biopori

Kupang, nwartapedia.com  —  Lurah Nunbaun Sabu, Ishak Franky Pratama, S.STP., MM., yang dikenal sebagai Ishak F.P. Narakaha, memaparkan sejumlah langkah pengelolaan sampah dan penataan lingkungan di wilayahnya dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah tingkat Kecamatan Alak, Selasa (20/10/2026).

Dalam pemaparannya, Ishak menjelaskan bahwa sejumlah capaian kebersihan di Kelurahan Nunbaun Sabu merupakan hasil kerja bersama jajaran kelurahan sebelumnya, termasuk lurah definitif terdahulu dan pelaksana tugas (Plt.) lurah.

Ia mengaku baru beberapa hari menjabat ketika pengumuman hasil lomba kebersihan disampaikan.

Meski demikian, pihak kelurahan terus melanjutkan berbagai program untuk menjaga kebersihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan ketua RT, RW, dan lembaga kemasyarakatan untuk menyepakati program kerja hingga Desember 2026.

Pemilahan sampah rumah tangga mulai diterapkan di RT 8 sebagai wilayah percontohan.

Selain itu, kelurahan mendorong masyarakat membuat lubang biopori untuk mengelola sampah organik secara mandiri.

Sejumlah lubang biopori telah tersedia, sementara upaya sosialisasi terus dilakukan agar setiap rumah tangga dapat memiliki setidaknya satu lubang biopori.

Ishak mengakui, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama rendahnya kesadaran sebagian masyarakat.

Karena itu, edukasi dan imbauan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan tenaga, waktu, dan pembiayaan yang memadai.

Pemerintah kelurahan juga menertibkan titik pengumpulan sampah agar masyarakat membuang sampah pada lokasi yang telah disepakati.

Apabila ditemukan titik pembuangan di luar ketentuan, pihak kelurahan memberikan teguran dan memasang pemberitahuan untuk mencegah kebiasaan tersebut berulang.

Dalam pengelolaan sampah anorganik, Kelurahan Nunbaun Sabu turut mengembangkan kegiatan pengumpulan sampah melalui kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Sampah Harapan dan kini disebut Bangsa United Harapan.

Berdasarkan pemaparan Ishak, pengumpulan sampah telah mencapai hampir 80 kilogram.

Namun, kegiatan penimbangan sementara terkendala kerusakan alat timbang. Pihak kelurahan sedang mengupayakan pengadaan alat pengganti dengan perkiraan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,2 juta agar kegiatan pengumpulan dan penimbangan sampah dapat kembali berjalan optimal.

Pemantauan kebersihan lingkungan juga dilakukan secara rutin, terutama untuk mengawasi keberadaan sampah plastik di sepanjang jalan dan kawasan permukiman.

Edukasi turut diberikan kepada anak-anak sekolah agar tidak membuang sampah sembarangan.

Kelurahan juga mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah. Sampah organik, seperti daun, diarahkan untuk dikelola melalui lubang pengomposan, sedangkan sampah lainnya ditangani sesuai mekanisme pengumpulan yang telah disepakati.

Ishak menegaskan, keberlanjutan program kebersihan membutuhkan partisipasi aktif seluruh masyarakat.

Menurutnya, mempertahankan lingkungan yang sudah bersih memerlukan kedisiplinan dan kerja sama yang konsisten antara pemerintah kelurahan, RT/RW, lembaga kemasyarakatan, serta warga.

Melalui penguatan pemilahan sampah dari rumah tangga, pengembangan biopori, penertiban titik pengumpulan sampah, dan edukasi lingkungan, Kelurahan Nunbaun Sabu berharap budaya hidup bersih semakin tumbuh dan pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. (MI)




KGC Liliba Ubah Sampah Jadi Tabungan, Joseph Kale Ajak Warga Kupang Bergerak

Kupang, nwartapedia.com  – Sampah rumah tangga tidak selalu menjadi barang buangan. Jika dipilah dan dikelola dengan baik, sampah yang memiliki nilai jual dapat menjadi sumber penghasilan sekaligus tabungan bagi masyarakat. Gagasan ini disampaikan Joseph Leonard Kale, S.T., M.Si., Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Kupang sekaligus Ketua Forum Kupang Green and Clean (KGC) dan pengelola Bank Sampah Unit KGC Liliba.

Dalam rapat koordinasi pengelolaan sampah di Kantor Camat Alak, Selasa (20/10/2026), Joseph mengajak pemerintah kelurahan dan masyarakat memperkuat pengelolaan sampah dari rumah tangga melalui pemilahan, pemanfaatan kembali, dan pembentukan bank sampah

.Menurut Joseph, persoalan sampah tidak selesai hanya dengan mengumpulkan dan mengangkutnya ke tempat pembuangan akhir (TPA). Diperlukan sistem pengelolaan lanjutan agar sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan dan tidak seluruhnya berakhir di TPA.

Karena itu, ia mendorong setiap kelurahan membangun bank sampah yang dikelola oleh masyarakat setempat. Keberadaan bank sampah akan memudahkan warga menyalurkan sampah terpilah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari kebiasaan menjaga lingkungan.

Joseph menjelaskan, pengalaman Bank Sampah Unit KGC Liliba menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dikembangkan menjadi kegiatan produktif.

Warga dapat menyetorkan berbagai jenis sampah yang memenuhi persyaratan, seperti botol plastik, gelas plastik, dan kertas, untuk ditimbang sesuai kategori dan nilai jualnya.

Hasil penjualan sampah kemudian dapat dicatat sebagai tabungan. Bank Sampah Unit KGC Liliba juga menyediakan pilihan tabungan pendidikan, tabungan harian, dan tabungan hari raya, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan hasil pengelolaan sampah sesuai kebutuhan.

Namun, ia mengingatkan bahwa sampah harus dipilah berdasarkan jenis dan kondisinya. Material yang bersih dan sesuai kategori lebih mudah disalurkan untuk didaur ulang, sedangkan sejumlah kemasan berlapis memiliki keterbatasan dalam penerimaan dan pengolahan.

Joseph menegaskan, pembentukan bank sampah membutuhkan dukungan pemerintah kelurahan, terutama dalam membangun kelembagaan dan memberikan legalitas kepada kelompok pengelola.

Legalitas tersebut penting untuk memperjelas tanggung jawab pengurus serta membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Meski demikian, ia menekankan bahwa bank sampah harus benar-benar digerakkan oleh warga setempat, bukan hanya dibentuk untuk memenuhi administrasi. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar kegiatan tetap berjalan dalam jangka panjang.

Selain sampah anorganik, Joseph mengajak masyarakat memperhatikan pengelolaan sampah organik melalui pengomposan.

Kebiasaan membawa tas belanja sendiri, menggunakan kembali barang yang masih layak, serta memilah sampah sejak dari rumah juga perlu terus dibangun untuk mengurangi volume sampah yang dibuang.

Menurutnya, kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah akan sulit mencapai hasil maksimal tanpa perubahan perilaku masyarakat.

Karena itu, edukasi dan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah kelurahan, RT/RW, komunitas lingkungan, dan warga.

Melalui Forum Kupang Green and Clean, Joseph berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam gerakan pengurangan sampah.

Ia mendorong kelurahan memulai langkah sederhana sesuai kemampuan, kemudian mengembangkan kegiatan secara bertahap berdasarkan partisipasi dan kebutuhan warga.

Dengan pengelolaan yang konsisten, sampah tidak hanya dapat dikurangi, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah bagi keluarga.

Gerakan ini diharapkan memperkuat kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang dimulai dari rumah masing-masing. (MI)