Tim OECD Kunjungi Kota Kupang, Nilai Pelayanan Publik dan Potensi Investasi Daerah

Kupang, nwartapedia.com — Kota Kupang menjadi salah satu daerah yang dikunjungi tim Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam rangkaian assessment atau penilaian terhadap proses keanggotaan Indonesia dalam organisasi kerja sama ekonomi internasional tersebut.

Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung perkembangan pembangunan daerah, khususnya sektor investasi, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Bappenas, Anang Budi Gunawan, mengatakan kunjungan tim OECD ke NTT merupakan bagian dari misi awal penelaahan terhadap peluang Indonesia bergabung dalam organisasi internasional yang berkantor pusat di Paris, Prancis.

Menurut Anang, sebelum melakukan kunjungan ke daerah, tim OECD telah berdiskusi dengan sejumlah pihak di pemerintah pusat.

NTT kemudian dipilih karena memiliki karakteristik wilayah kepulauan yang dapat memberikan gambaran mengenai tantangan pembangunan regional di Indonesia.

“Kita melihat ada karakteristik tersendiri kalau berbicara tentang pembangunan daerah di Indonesia, yakni bercirikan kepulauan. Dalam konteks itu, kita memilih NTT sebagai salah satu daerah yang dikunjungi,” ujar Anang.

Ia menjelaskan, Kota Kupang menjadi salah satu lokasi peninjauan untuk melihat secara langsung penyelenggaraan pelayanan publik di kawasan perkotaan.

Penilaian tersebut sekaligus memberikan kesempatan kepada tim OECD untuk membandingkan tantangan pelayanan dan pembangunan antara wilayah perkotaan dengan kabupaten.

Dalam kunjungan tersebut, tim melakukan peninjauan pelayanan publik serta berdiskusi dengan sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk mengenai pengelolaan investasi dan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Anang menegaskan, penilaian terhadap peluang keanggotaan Indonesia dalam OECD tidak hanya mencakup satu aspek, tetapi meliputi berbagai sektor pembangunan dan tata kelola pemerintahan.

Karena itu, hasil kunjungan ke NTT, khususnya Kota Kupang, akan menjadi salah satu bahan dalam proses penilaian kesiapan Indonesia bergabung dengan organisasi tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian assessment keanggotaan Indonesia dalam OECD.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kota Kupang memaparkan perkembangan investasi daerah serta keterkaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi.

Wildrian menjelaskan, tim OECD turut memberikan perhatian terhadap jumlah dan jenis layanan yang tersedia dalam satu tempat pelayanan.

Menurutnya, pengintegrasian berbagai layanan bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses kebutuhan administrasi maupun perizinan.

“Justru dengan tempat yang terbatas, apabila semakin banyak pelayanan yang tersedia dalam satu tempat, itu semakin baik bagi masyarakat. Mereka tidak perlu lagi berpindah-pindah tempat untuk mendapatkan pelayanan,” jelas Wildrian.

Ia menambahkan, konsep pelayanan terpadu yang diterapkan Pemerintah Kota Kupang menjadi salah satu hal yang dipaparkan kepada tim penilai, terutama berkaitan dengan kemudahan pelayanan dan percepatan investasi.

Wildrian berharap, proses keanggotaan Indonesia dalam OECD dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, termasuk membuka peluang investasi dan kerja sama bisnis internasional.

Menurutnya, manfaat tersebut diharapkan tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tetapi juga menjangkau daerah, termasuk Kota Kupang, melalui terbukanya peluang investasi dan pengembangan kegiatan ekonomi.

“Harapan terbesar tentu keanggotaan Indonesia di OECD dapat terwujud. Secara makroekonomi, hal itu diharapkan berdampak terhadap investasi dan membuka peluang bisnis internasional, baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.

Adapun delegasi OECD yang melakukan penilaian di antaranya Mr. Alex Seemann, Economist/Policy Analyst pada Regional Development and Multi-level Governance Division; Ms. Ana Moreno Monroy, Head of Unit Statistics and Territorial Analysis, Economic Analysis, Data and Statistics Division; Mr. Yugo Kimura, Economist/Policy Analyst pada Regional Development and Multi-level Governance Division; serta Mr. Thomas Kergonou Jimenez, Policy Analyst Cities, Urban Policies and Sustainable Development Division.

Kunjungan tersebut juga didampingi Anang Budi Gunawan selaku Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah dan Transfer ke Daerah Bappenas, Agung Widodo selaku Koordinator Bidang Perkotaan, staf Bappenas, serta staf Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Melalui kunjungan ini, Kota Kupang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik pelayanan publik, pengelolaan investasi, dan tantangan pembangunan di wilayah kepulauan sebagai bagian dari proses penilaian keanggotaan Indonesia dalam OECD. (MI)




Kejuaraan Atletik Walikota Cup 2026 Digelar Dua Hari, 126 Pelajar Ikut Bertanding di Kupang

Kupang, nwartapedia.com  — Sebanyak 126 pelajar dari 52 sekolah mengikuti Kejuaraan Atletik Walikota Cup 2026 yang berlangsung selama dua hari, yakni pada 30–31 Oktober di Stadion Oepoi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kegiatan ini menjadi wadah penjaringan bibit atlet potensial sekaligus mendorong pembudayaan olahraga atletik di kalangan pelajar.

Kejuaraan yang diinisiasi Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (Pengprov PASI) NTT tersebut secara resmi dibuka oleh Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kota Kupang, Hengky Malelak, S.STP., M.Si.

Kegiatan ini juga diintegrasikan dengan sosialisasi dan eksibisi olahraga hoki bagi pelajar.

Dalam sambutannya, Hengky Malelak menyampaikan apresiasi Pemerintah Kota Kupang kepada Pengprov PASI NTT dan panitia pelaksana yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

Ia mengatakan, pemerintah memberikan perhatian terhadap berbagai masukan panitia terkait dukungan dan pengembangan olahraga di Kota Kupang.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Kupang, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pengurus Provinsi NTT dan panitia pelaksana yang telah menginisiasi kegiatan ini,” ungkap Hengky.

Menurutnya, kejuaraan tersebut bukan hanya menjadi ajang memperebutkan medali atau gelar juara, tetapi juga memiliki nilai penting dalam membangun karakter, semangat persaudaraan, dan sportivitas di kalangan pelajar.

Saat membuka kegiatan, Hengky mengajak seluruh atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan mengikuti perlombaan dengan penuh semangat.

Ia berharap dari Stadion Oepoi akan lahir calon atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Kupang, NTT, hingga Indonesia.

“Selamat bertanding kepada seluruh atlet. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, junjung tinggi sportivitas, dan raihlah prestasi dengan penuh kebanggaan,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Harian Pengprov PASI NTT, Dr. Frans Sales, S.Pd., MM., menjelaskan bahwa Kejuaraan Atletik Walikota Cup 2026 merupakan inovasi program untuk membudayakan olahraga atletik sebagai bagian dari aktivitas masyarakat NTT.

Ia mengatakan, apabila atletik telah menjadi budaya gerak masyarakat, maka potensi atlet muda akan tumbuh dan dapat dibina secara berjenjang sesuai kelompok usia untuk mencapai prestasi olahraga yang lebih tinggi.

Frans Sales juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diintegrasikan dengan sosialisasi olahraga hoki kepada pelajar Kota Kupang dan sekitarnya. Eksibisi hoki melibatkan siswa SMAN 7 Kota Kupang yang menjadi salah satu pusat kegiatan atau camp hoki di NTT.

Menurutnya, keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari kolaborasi Pengprov PASI NTT, SKO Flobamorata Kupang, Pemerintah Kota Kupang, Pemerintah Provinsi NTT, serta Komite SKO Flobamorata. Setiap pihak berkontribusi sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Ketua Panitia sekaligus Kepala Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Flobamorata Kupang, Hironimus Pati, S.Pd., M.M., mengatakan Kejuaraan Atletik Walikota Cup 2026 merupakan penyelenggaraan perdana yang bertujuan menjaring bibit atlet potensial dari berbagai sekolah di Kota Kupang.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut memiliki tujuan penting, yakni mengidentifikasi potensi atlet pelajar untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut sekaligus membangun solidaritas dan hubungan sosial yang baik antarpelajar.

“Tujuan pertama adalah memberikan edukasi sekaligus menjaring bibit-bibit atlet potensial dari sekolah-sekolah, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, untuk kemudian dibina lebih lanjut agar dapat mengikuti kompetisi pada level yang lebih tinggi,” jelas Hironimus.

Selain pembinaan prestasi, kegiatan ini juga menjadi sarana positif bagi pelajar untuk menyalurkan bakat dan kemampuan, membangun persahabatan, serta meminimalisasi kesenjangan sosial dan potensi tawuran antarsekolah.

Hironimus mengungkapkan, antusiasme sekolah terhadap penyelenggaraan perdana ini cukup tinggi. Tercatat sebanyak 126 atlet dari 52 sekolah mengikuti kejuaraan tersebut. Rinciannya, 54 atlet tingkat SD, 40 atlet SMP, dan 30 atlet SMA.

Sementara berdasarkan jenjang pendidikan, peserta berasal dari 19 sekolah tingkat SD, 18 sekolah tingkat SMP, dan 15 sekolah tingkat SMA.

Untuk nomor perlombaan, kategori SD mempertandingkan lari 60 meter putra dan putri, kategori SMP lari 80 meter putra dan putri, sedangkan kategori SMA mempertandingkan lari 100 meter putra dan putri.

Lebih lanjut, Hironimus mengatakan kejuaraan ini juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan atlet muda NTT menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.

Menurutnya, potensi atlet yang tersebar di berbagai sekolah perlu diidentifikasi sejak dini agar mendapatkan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.

Ia berharap Pemerintah Kota Kupang dapat menjadikan kegiatan tersebut sebagai salah satu program prioritas yang dilaksanakan secara rutin.

“Ke depan, cakupan peserta diharapkan semakin luas, mulai dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi dan masyarakat umum,”ungkapnya.

Selain perlombaan atletik, panitia juga memperkenalkan olahraga hoki melalui eksibisi sebagai upaya memperluas pengetahuan dan minat pelajar terhadap cabang olahraga tersebut.

Hironimus menjelaskan, sosialisasi hoki dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah agar para pelajar dapat mengenal dan memilih cabang olahraga sesuai bakat serta minat masing-masing. Saat ini, SMAN 7 Kota Kupang menjadi salah satu pusat kegiatan hoki di NTT.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan perdana tersebut.

Menurutnya, kritik dan saran yang membangun dari sekolah, guru pendamping, pelatih, orang tua, serta masyarakat sangat dibutuhkan sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya.

Pembukaan Kejuaraan Atletik Walikota Cup 2026 turut dihadiri unsur Pemerintah Kota Kupang, jajaran Pengprov PASI NTT, Ketua Komisi Wasit/Juri Martin Lay, S.Pd., pengurus dan staf SKO Flobamorata, kepala sekolah, guru pendamping, official, orang tua atlet, serta masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kota Kupang serta aparat TNI dan Polri yang bertugas di wilayah Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo.

Melalui Kejuaraan Atletik Walikota Cup 2026, diharapkan semakin banyak talenta olahraga pelajar yang teridentifikasi dan memperoleh kesempatan pembinaan.

Kolaborasi pemerintah, organisasi olahraga, sekolah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun prestasi olahraga Kota Kupang dan NTT menuju PON 2028. (MI)




BRI Ruteng Serahkan Bantuan Ambulans untuk Dukung Pelayanan RSUD Ruteng

Kupang, nwartapedia.com — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan satu unit ambulans kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bantuan ambulans tersebut diharapkan dapat memperkuat sarana operasional RSUD Ruteng, terutama dalam menunjang mobilitas pasien dan mendukung penanganan kebutuhan medis masyarakat.

Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan membantu rumah sakit meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Manggarai.

Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit, menyampaikan apresiasi atas dukungan BRI melalui bantuan ambulans tersebut.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai pihak memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Penyerahan bantuan ini juga menjadi bagian dari upaya BRI memperluas kontribusi sosial di wilayah operasionalnya.

Melalui program TJSL, BRI berupaya mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Branch Office Head BRI Ruteng, Akarius Armayadi P., mengatakan bahwa bantuan ambulans tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“BRI berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi yang memberikan manfaat nyata. Bantuan ambulans ini diharapkan dapat mendukung RSUD Ruteng dalam memberikan pelayanan kesehatan yang semakin optimal kepada masyarakat,” ujar Akarius.

Ia menambahkan, BRI akan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung kebutuhan masyarakat melalui program-program sosial yang memberikan dampak positif.

“Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan,” tambahnya.

BRI berharap bantuan ambulans tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat fasilitas pendukung pelayanan RSUD Ruteng.

Dengan demikian, bantuan ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di Kabupaten Manggarai.

Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya BRI untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan memberikan nilai tambah bagi lingkungan sosial di wilayah operasional perusahaan, khususnya melalui dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan. (MI)




Pemkot Kupang Gelar Bimtek Metadata dan Portal Data untuk Tingkatkan Kualitas Data Pemerintahan

Kupang, nwartapedia.com  — Pemerintah Kota Kupang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Metadata dan Portal Data Tingkat Pemerintah Kota Kupang di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari perangkat daerah ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan data pemerintahan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Matheus B.L. Radjah, S.H., M.Hum., Staf Ahli Wali Kota Kupang Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sekaligus Plt. Kepala Dinas Koperasi Kota Kupang mewakili Wali Kota Kupang.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa data memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di era transformasi digital.

“Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Matheus.

Ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus didukung data yang jelas dan dapat dipercaya.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat merumuskan kebijakan secara tepat apabila tidak memiliki data yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan.

Matheus juga menyampaikan bahwa pengelolaan data yang baik sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019.

Kebijakan tersebut mendorong tersedianya data pemerintah yang memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk.

“Pemahaman mengenai metadata dan pemanfaatan portal data menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan data di lingkungan pemerintah,” katanya.

Ia menerangkan bahwa metadata merupakan informasi yang menjelaskan karakteristik suatu data, mulai dari definisi, konsep, klasifikasi, satuan, sumber, hingga metode pengumpulan dan pengolahannya.

Dengan penyusunan metadata yang baik dan konsisten, data akan lebih mudah dipahami, ditelusuri, dibandingkan, serta dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, portal data menjadi sarana untuk mendukung penyediaan dan keterpaduan data antarperangkat daerah, produsen data, wali data, serta pihak terkait lainnya. Karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan meningkatkan koordinasi dan konsistensi dalam menghasilkan serta mengelola data.

“Jangan sampai data hanya menjadi kumpulan angka dan dokumen, tetapi harus menjadi informasi yang bernilai dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat,” tegas Matheus.

Ia mengajak seluruh peserta untuk membangun budaya kerja berbasis data dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah.

Menurutnya, data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan secara lebih terarah sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Matheus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia berharap Bimtek Pengelolaan Metadata dan Portal Data dapat meningkatkan pemahaman serta kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola data yang berkualitas, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan demi mendukung pembangunan Kota Kupang.

Setelah sambutan pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan laporan panitia yang disampaikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, Rudi Purnomo, S.Kom., M.Si.

Dalam laporannya, Rudi menjelaskan bahwa kegiatan Bimtek Pengelolaan Metadata dan Portal Data dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola data yang efektif dan sesuai dengan kebijakan nasional.

Ia menyampaikan bahwa metadata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan data instansi pemerintah karena berfungsi sebagai informasi yang menjelaskan data sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan.

Menurut Rudi, meningkatnya kebutuhan terhadap data yang akurat dan terintegrasi menuntut adanya pemahaman yang seragam mengenai pengelolaan metadata sesuai standar yang berlaku.

Namun, masih terdapat perbedaan pemahaman dan tingkat penerapan metadata di lingkungan instansi pemerintah.

Karena itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya metadata, memberikan bimbingan teknis pengisian metadata statistik, mewujudkan persamaan persepsi mengenai standar data, serta memberikan bimbingan teknis penggunaan Portal Data Kota Kupang.

Rudi menyebutkan bahwa peserta kegiatan berjumlah 100 orang yang terdiri dari Analis Perencanaan serta pejabat atau staf yang menangani urusan perencanaan dan keuangan pada perangkat daerah Kota Kupang. Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 WITA hingga selesai.

Dalam pelaksanaannya, Bimtek menggunakan metode pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, praktik langsung pengisian metadata, serta praktik penggunaan Portal Data Kota Kupang.

Melalui metode tersebut, peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan pengelolaan metadata serta memanfaatkan portal data dalam pelaksanaan tugas di perangkat daerah masing-masing.

Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Kupang diharapkan semakin memperkuat tata kelola data pemerintahan sehingga data yang dihasilkan dapat menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih tepat serta mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. (MI)




Dinkes Kota Kupang Raih Penghargaan Kemenkes 2026 untuk Layanan Kesehatan Tradisional

Kupang, nwartapedia.com — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) sebagai unit organisasi kesehatan terbaik dalam pengelolaan layanan kesehatan tradisional di daerah tahun 2026.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas upaya Dinkes Kota Kupang dalam mengelola dan mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional, sekaligus memperkuat pemanfaatan kearifan lokal secara bertanggung jawab untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang, drg. Retnowati, M.Kes., mengatakan bahwa kesehatan tradisional memiliki peran penting dalam mendukung upaya promotif dan preventif.

Menurutnya, pengetahuan, keterampilan, serta praktik kesehatan yang berkembang di masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesehatan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Semua keahlian dan keterampilan yang ada, sepanjang menunjang pelayanan kesehatan, akan tetap kita beri ruang agar bisa berkarya dan membantu Dinas Kesehatan dalam menyehatkan masyarakat,” ujar Retnowati.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan konvensional, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan potensi kesehatan tradisional yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, Dinkes Kota Kupang akan terus mendorong pembinaan dan pendampingan terhadap para pelaku pelayanan kesehatan tradisional.

“Kami akan semakin memberikan motivasi, pembinaan, dan pendampingan terhadap semua upaya kesehatan tradisional. Apa yang mungkin belum bisa kita berikan melalui pelayanan kesehatan konvensional, diharapkan dapat didukung melalui pelayanan kesehatan tradisional yang sesuai ketentuan,” katanya.

Pelayanan kesehatan tradisional mencakup berbagai upaya pemeliharaan kesehatan, perawatan, dan pencegahan penyakit dengan memanfaatkan ramuan, metode, serta keterampilan yang bersumber dari pengalaman, pengetahuan, dan kearifan lokal masyarakat.

Dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tradisional dikenal dalam tiga kategori, yakni tradisional empiris, tradisional komplementer, dan tradisional integrasi.

Ketiganya memiliki pendekatan berbeda dalam penerapan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan tradisional empiris menggunakan metode, ramuan, dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman serta pengetahuan turun-temurun.

Contohnya adalah pemanfaatan jamu dan pijat tradisional oleh penyehat tradisional sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, pelayanan tradisional komplementer menggunakan metode kesehatan tradisional yang memiliki dasar ilmiah untuk melengkapi pelayanan kesehatan konvensional.

Beberapa metode yang dikenal dalam kategori ini antara lain akupunktur, akupresur, hipnoterapi, dan aromaterapi.

Adapun pelayanan tradisional integrasi merupakan perpaduan pelayanan kesehatan konvensional dan pelayanan kesehatan tradisional dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan.

Penerapannya perlu memperhatikan indikasi, standar pelayanan, serta keselamatan pasien.

Di Kota Kupang, sejumlah metode dan sarana pelayanan kesehatan tradisional telah terdaftar dan tersedia bagi masyarakat.

Bentuk pelayanan tersebut antara lain pemanfaatan ramuan herbal, seperti jahe dan tanaman obat lainnya, serta terapi fisik dan manual, seperti pijat urut, refleksi, dan bekam.

Keberadaan berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa potensi kesehatan tradisional dapat menjadi salah satu sumber daya pendukung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Namun, pengembangannya tetap membutuhkan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan yang diberikan memenuhi ketentuan serta memperhatikan keselamatan masyarakat.

Dinkes Kota Kupang memandang pengembangan kesehatan tradisional bukan sekadar upaya mempertahankan praktik yang telah diwariskan secara turun-temurun, melainkan juga membangun sistem pelayanan yang lebih terarah, aman, dan bertanggung jawab.

Melalui pembinaan berkelanjutan, para pelaku kesehatan tradisional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan, sekaligus memperkuat sinergi dengan pelayanan kesehatan konvensional.

Penghargaan dari Kementerian Kesehatan pada 2026 ini diharapkan menjadi motivasi bagi Dinkes Kota Kupang untuk terus mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional berbasis kearifan lokal dengan tetap mengutamakan standar dan keselamatan masyarakat.

Dengan demikian, pengetahuan tradisional yang berkembang di tengah masyarakat dapat terus dilestarikan dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mendukung upaya mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. **




Ringankan Beban Keluarga Pasien, Junaidin Resmikan Rumah Singgah di Manggarai Timur

Borong, nwartapedia.com  – Kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan diwujudkan Junaidin Mahasan, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui penyediaan rumah singgah bagi keluarga pasien yang datang dari kampung jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Borong, Kabupaten Manggarai Timur.

Rumah singgah tersebut disiapkan untuk membantu keluarga pasien yang kerap mengalami kesulitan mencari tempat beristirahat selama mendampingi anggota keluarga menjalani perawatan di rumah sakit.

Bagi masyarakat yang datang dari pelosok, perjuangan mendapatkan pelayanan kesehatan tidak hanya membutuhkan biaya perjalanan dan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga tempat tinggal sementara selama berada di Borong.

Memahami kondisi tersebut, Junaidin menilai keluarga pasien membutuhkan dukungan dan kepedulian agar dapat mendampingi anggota keluarga yang sakit dengan lebih tenang.

“Orang yang datang dari kampung untuk mengantar keluarganya berobat sudah membawa beban pikiran dan kecemasan. Jangan biarkan mereka menanggung beban tambahan karena tidak punya tempat untuk beristirahat. Rumah singgah ini adalah wujud bahwa kepedulian harus hadir, bukan hanya diucapkan,” ungkap Junaidin, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPW PSI NTT.

Sebagai wakil rakyat, Junaidin menegaskan bahwa pengabdian tidak boleh berhenti pada penyampaian aspirasi di ruang parlemen, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang menjawab kebutuhan masyarakat.

Peresmian rumah singgah tersebut berlangsung di Borong dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Direktur Utama RSUD Manggarai Timur, serta Camat Borong.

Menurut Junaidin, kehadiran rumah singgah ini diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi keluarga pasien sekaligus membantu meringankan beban mereka selama mendampingi proses pengobatan.

Ia juga berharap fasilitas tersebut dapat menumbuhkan semangat gotong royong serta mendorong lebih banyak pihak untuk mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.

“Rakyat adalah alasan kita berjuang. Pengabdian adalah tanggung jawab kita. Dan kebermanfaatan adalah tujuan dari setiap langkah perjuangan,” tegasnya.

Junaidin, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD NTT, menambahkan bahwa keberhasilan pengabdian seorang wakil rakyat tidak hanya diukur dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Melalui rumah singgah ini, keluarga pasien yang datang dari wilayah pelosok diharapkan memiliki tempat untuk beristirahat, menguatkan harapan, dan memperoleh dukungan selama berjuang mendampingi kesembuhan orang-orang yang mereka cintai.

Kehadiran rumah singgah tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh dukungan selama menjalani masa sulit ketika anggota keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan. (MI)




Debit Air Menurun Saat Musim Kemarau, Perumda Air Minum Kota Kupang Minta Dukungan Pemerintah

Kupang, nwartapedia.com  – Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM., meminta dukungan Pemerintah Kota Kupang untuk mengoptimalkan pelayanan air minum kepada masyarakat, terutama menghadapi penurunan debit sejumlah sumber air selama musim kemarau.

Hal tersebut disampaikannya usai audiensi dengan Wakil Wali Kota Kupang di Kantor Wali Kota Kupang, Senin (26/10/2026).

Isidorus menjelaskan bahwa audiensi tersebut menjadi kesempatan untuk memaparkan perkembangan kinerja Perumda Air Minum selama setahun kepemimpinannya sekaligus meminta arahan pemerintah terkait peningkatan pelayanan kepada pelanggan.

“Kami bertemu untuk menyampaikan progres kinerja Perumda Air Minum selama setahun saya menjabat sebagai direktur, sekaligus meminta arahan terkait pelayanan air minum di Kota Kupang,” ujarnya.

Selain membahas kinerja perusahaan, Isidorus menyampaikan bahwa Perumda Air Minum membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya untuk optimalisasi sistem penyediaan air minum melalui instansi terkait.

“Kami juga menyampaikan kebutuhan-kebutuhan Perumda yang memerlukan dukungan pemerintah untuk optimalisasi pelayanan air minum,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya berharap Wakil Wali Kota Kupang dapat membantu mengomunikasikan kebutuhan tersebut melalui jalur pemerintah dan DPR RI agar memperoleh dukungan yang diperlukan.

“Kami juga meminta dukungan Ibu Wakil Wali Kota untuk bisa berkomunikasi melalui jalur DPR RI. Mudah-mudahan hal ini dapat menjawab kebutuhan Perumda Air Minum,” ungkapnya.

Di tengah upaya peningkatan pelayanan, Isidorus mengakui bahwa penurunan debit air menjadi tantangan serius bagi Perumda Air Minum Kota Kupang selama puncak musim kemarau.

“Pada puncak musim panas ini, ada beberapa sumber air kita yang mengalami penurunan debit, bahkan ada yang untuk sementara tidak kita operasikan karena debitnya sudah tidak mencukupi,” jelasnya.

Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan kepada pelanggan sehingga perusahaan harus menyesuaikan jadwal distribusi berdasarkan ketersediaan air di setiap sumber.

“Pelayanan harus kita sesuaikan dengan kondisi debit air yang tersedia. Jika sebelumnya pengaliran dilakukan tiga kali seminggu, dalam kondisi tertentu kita mengaturnya kembali menjadi satu kali seminggu,” katanya.

Isidorus menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengaliran merupakan langkah yang harus dilakukan agar distribusi air dapat disesuaikan dengan kondisi sumber air yang tersedia.

Ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut sambil perusahaan terus berupaya menjaga pelayanan.

“Kita melakukan rekayasa pengaliran dengan menyesuaikan kondisi debit air agar pelayanan tetap berjalan,” ujarnya.

Meski menghadapi keterbatasan sumber air, Isidorus mengapresiasi dukungan Wakil Wali Kota Kupang terhadap upaya Perumda Air Minum dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih karena Ibu Wakil Wali Kota sangat mendukung upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa proposal terkait kebutuhan optimalisasi pelayanan telah disampaikan dan diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperoleh dukungan pemerintah.

“Kami berharap ada dukungan dari pemerintah untuk optimalisasi pelayanan air minum, melalui proposal yang sudah kami sampaikan,” ungkap Isidorus.

Isidorus berharap koordinasi antara Perumda Air Minum, Pemerintah Kota Kupang, dan pemerintah pusat dapat terus diperkuat untuk mengatasi tantangan penyediaan air minum, terutama selama musim kemarau.

“Harapan kami, melalui dukungan dan komunikasi yang baik, kebutuhan Perumda dapat ditindaklanjuti sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat Kota Kupang semakin optimal,” tutupnya. (MI)




Charlie Paulus: Bank NTT Perkuat Pengawasan Transaksi Elektronik 24 Jam Cegah Kejahatan Siber

Kupang, nwartapedia.com  – Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), Charlie Paulus, menegaskan bahwa pihaknya terus memperkuat sistem pengawasan transaksi elektronik selama 24 jam untuk mengantisipasi ancaman kejahatan siber yang semakin menjadi perhatian di sektor perbankan.

Charlie mengatakan, kejahatan siber merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi industri perbankan.

Karena itu, Bank NTT terus meningkatkan kesiapan sistem pengawasan agar potensi transaksi mencurigakan dapat terdeteksi sedini mungkin.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini Bank NTT belum mengalami kejadian kejahatan siber seperti yang pernah dialami sejumlah bank lain. Meski demikian, pihaknya tidak ingin lengah dan tetap mengambil langkah pencegahan dengan memperkuat pemantauan transaksi elektronik.

“Bank NTT bersyukur karena sampai saat ini belum pernah mengalami hal tersebut. Namun, kami belajar dari pengalaman bank-bank lain dan sudah memperkuat sistem pengawasan,” ujar Charlie kepada awak media usai pelantikan Komisaris Independen Senin (26/10/2026).

Menurutnya, Bank NTT telah menyiapkan petugas khusus yang melakukan pemantauan transaksi elektronik selama 24 jam.

Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, termasuk transaksi dengan pola berulang atau nominal besar yang berpotensi menimbulkan risiko.

Charlie menjelaskan bahwa apabila ditemukan transaksi yang menunjukkan indikasi kejanggalan, aktivitas tersebut dapat dipantau lebih lanjut sehingga langkah penanganan dapat dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Ia menilai penguatan pengawasan menjadi penting karena pelaku kejahatan siber terus mengembangkan berbagai cara untuk melakukan aksinya.

Oleh sebab itu, pihak perbankan juga harus terus meningkatkan kemampuan, teknologi, dan sistem pengamanan.

“Ini seperti perlombaan antara pelaku pencurian yang terus mengembangkan cara untuk mencuri dan pihak bank yang terus meningkatkan kemampuan untuk mengawasi serta melindungi sistemnya,” jelasnya.

Charlie berharap upaya pencegahan yang dilakukan dapat menjaga keamanan transaksi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan Bank NTT.

Selain menyoroti keamanan transaksi elektronik, Charlie juga menyinggung pentingnya kelengkapan struktur organisasi dan sumber daya manusia dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).

Menurutnya, struktur organisasi, ketersediaan personel, dan pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan bagian penting dalam mendukung tata kelola perusahaan yang profesional.

Ia menjelaskan bahwa penguatan struktur organisasi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pengawasan dan koordinasi, sehingga seluruh aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks tersebut, Bank NTT juga perlu menjaga hubungan komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penting dalam kegiatan bisnis perusahaan.

Charlie menegaskan bahwa hubungan Bank NTT dengan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota, merupakan bagian penting dari keberlangsungan bisnis bank pembangunan daerah tersebut.

Menurutnya, Bank NTT tidak dapat dipisahkan dari hubungan bisnis dan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham sekaligus mitra strategis dalam pembangunan daerah.

Karena itu, komunikasi dan hubungan kerja sama yang baik perlu terus dipelihara untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha serta menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan.

Ia berharap penguatan sistem pengawasan, peningkatan tata kelola perusahaan, dan hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dapat berjalan beriringan untuk mendukung perkembangan Bank NTT.

Melalui berbagai langkah tersebut, Bank NTT berupaya menjaga keamanan transaksi, meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan di Nusa Tenggara Timur. (MI)




Usai Dilantik, Flori Rita Wuisan Tegaskan Komitmen Kawal Bank NTT

Kupang, nwartapedia.com  –  Usai dilantik sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), Flori Rita Wuisan menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, menjaga integritas, serta mempertahankan independensi dalam setiap pengambilan sikap terkait kebijakan perusahaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Flori kepada awak media pada Senin (26/10/2026).

Ia mengatakan, sebagai pejabat yang baru bergabung, dirinya perlu melakukan penyesuaian dengan rencana kerja dan rencana bisnis Bank NTT sebelum menentukan langkah-langkah strategis dalam menjalankan tugas.

Menurut Flori, pemahaman terhadap kondisi internal perusahaan menjadi langkah awal yang penting agar fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan bahwa tugas komisaris independen tidak hanya berkaitan dengan pengawasan, tetapi juga memberikan masukan kepada direksi mengenai kebijakan dan pengelolaan perusahaan.

“Karena saya baru bergabung, tentu saya perlu melakukan penyesuaian terlebih dahulu terhadap rencana kerja atau rencana bisnis bank yang sudah ditetapkan,” ungkap Flori.

Ia menambahkan, koordinasi dengan jajaran internal Bank NTT menjadi bagian penting dalam memahami kebijakan dan program kerja perusahaan.

Selain itu, komunikasi dengan para pemegang saham, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, juga perlu dibangun dengan baik.

Menurutnya, hubungan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara komisaris, direksi, dan para pemegang saham dapat mendukung pelaksanaan kebijakan perusahaan secara lebih terarah.

Flori mengakui bahwa dirinya belum dapat memaparkan secara terperinci seluruh program kerja yang akan menjadi prioritas.

Ia masih membutuhkan waktu untuk mempelajari kondisi perusahaan dan menyesuaikan diri dengan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.

Dalam kesempatan tersebut, Flori menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepadanya merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia memandang kepercayaan tersebut sebagai amanah dari Tuhan melalui pemerintah dan para pemegang saham.

Karena itu, ia berkomitmen menjaga kepercayaan tersebut dengan mengedepankan integritas dalam menjalankan setiap tugas.

“Jabatan yang diberikan ini adalah kepercayaan dari Tuhan melalui pemerintah dan para pemegang saham. Karena itu, saya akan menjaga kepercayaan tersebut dan tetap mengedepankan integritas,” tegasnya.

Flori juga menekankan pentingnya menjaga independensi dalam menjalankan fungsi sebagai komisaris independen.

Menurutnya, jabatan tersebut harus dijalankan tanpa membawa kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Ia menilai independensi merupakan prinsip mendasar agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara objektif dan setiap masukan kepada direksi benar-benar berorientasi pada kepentingan perusahaan.

Dengan menjaga integritas dan independensi, Flori berharap dapat menjalankan tugas pengawasan secara profesional sekaligus mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan Bank NTT.

Perkuat Koordinasi dengan Direksi dan Pemegang Saham
Ke depan, Flori akan memprioritaskan pemahaman terhadap rencana kerja, kebijakan, dan arah bisnis Bank NTT.

Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian masukan kepada direksi dapat dilakukan secara tepat.

Ia juga menilai koordinasi dengan para pemegang saham merupakan bagian penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan perusahaan, mengingat Bank NTT melibatkan pemegang saham dari pemerintah daerah.

Flori berharap komunikasi yang baik antara seluruh pihak dapat memperkuat sinergi dalam mendukung pengelolaan Bank NTT secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa integritas, independensi, pengawasan, dan koordinasi akan menjadi prinsip penting dalam menjalankan amanah sebagai Komisaris Independen Bank NTT.

Melalui komitmen tersebut, Flori diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung penguatan tata kelola perusahaan serta menjaga kepercayaan para pemegang saham dan masyarakat terhadap Bank NTT. (MI)




Gubernur NTT Lantik Flori Rita Wuisan sebagai Komisaris Independen Bank NTT

Kupang, nwartapedia.com  – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) melantik Flori Rita Wuisan, sebagai Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT), Senin (26/10/2026).

Pelantikan berlangsung di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 386/HK/2026 tentang pengangkatan Komisaris Independen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan keputusan tersebut, Flori Rita Wuisan menjalankan tugas sebagai Komisaris Independen untuk masa jabatan 26 Oktober 2026 hingga 25 Oktober 2031.

Dalam sambutannya, Gubernur NTT menyampaikan ucapan selamat sekaligus menegaskan bahwa jabatan Komisaris Independen merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan untuk kepentingan perseroan serta para pemegang saham.

Gubernur berharap kehadiran Flori Rita Wuisan dapat memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong Bank NTT menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurutnya, Bank NTT memiliki peran strategis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga mendukung pembangunan daerah melalui pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pengembangan ekonomi produktif, serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh wilayah NTT.

Gubernur juga mendorong jajaran direksi dan komisaris Bank NTT untuk membangun koordinasi yang lebih intensif dengan para kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Bank NTT dalam merancang program pembiayaan, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.

Selain itu, Gubernur menekankan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran harus dijalankan secara konsisten dalam setiap proses pengelolaan perusahaan.

Ia juga mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko, terutama dalam menghadapi perkembangan layanan perbankan digital dan ancaman kejahatan siber.

Menurut Gubernur, keamanan sistem digital harus menjadi perhatian serius agar dana nasabah tetap terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank NTT terus terjaga.

Karena itu, jajaran direksi dan komisaris didorong untuk memperkuat sistem keamanan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengembangkan inovasi digital yang mampu memperluas jangkauan pelayanan perbankan hingga ke berbagai wilayah NTT.

Sementara itu, sesuai keputusan pengangkatan, Komisaris Independen bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan perseroan secara umum, baik yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun kepentingan perusahaan.

Komisaris Independen juga bertugas memberikan nasihat kepada direksi sesuai maksud dan tujuan perseroan serta bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dengan dilantiknya  Flory Rita Wuisan, Gubernur berharap jajaran direksi dan komisaris Bank NTT dapat semakin memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi NTT bersama para pemegang saham berharap Bank NTT terus berkembang sebagai bank pembangunan daerah yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas pembiayaan bagi pelaku usaha, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. (MI)