Kupang, nwartapedia.com  – Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang menyusun strategi komunikasi informasi iklim dan kebencanaan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami.

Strategi ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam diskusi Pokja Perubahan Iklim di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang, Kamis (16/10/2026).

Diskusi melibatkan tim penyusun dan peneliti bersama unsur terkait penanggulangan bencana.

Dalam pemaparannya, Intan Kusuma Wulandari, S.Hum., M.A., selaku co-drafting dan co-researching, menekankan pentingnya menyesuaikan penyampaian informasi dengan kondisi dan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi komunikasi.

Menurutnya, informasi kebencanaan tidak dapat hanya mengandalkan internet atau telepon pintar. Pemerintah dan pihak terkait perlu mempertimbangkan masyarakat yang masih menggunakan telepon seluler sederhana atau tidak memiliki akses internet.

Karena itu, penyebaran informasi perlu memanfaatkan berbagai saluran, seperti radio, perangkat kelurahan, pengurus RT/RW, komunitas, serta rumah ibadah.

Penggunaan bahasa yang mudah dipahami, termasuk bahasa lokal yang sesuai dengan karakteristik masyarakat, juga menjadi perhatian penting.

Intan menjelaskan, sistem komunikasi perlu memiliki alur pelaporan yang jelas, mulai dari masyarakat di lapangan hingga instansi yang berwenang.

Informasi yang diterima harus dihimpun dan diteruskan kepada pihak terkait untuk diverifikasi serta ditindaklanjuti sesuai tingkat ancaman dan dampaknya.

Ia juga menekankan bahwa komunikasi kebencanaan tidak cukup hanya menyampaikan adanya ancaman. Informasi harus disertai arahan perlindungan, langkah mitigasi, serta tindakan yang perlu dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah bencana.

Sementara itu, Aloysius Disan Vitores Unab, S.Fil., M.Li., yang juga terlibat sebagai co-drafting dan co-researching, menyoroti pentingnya membangun pesan yang jelas tanpa mengubah substansi informasi dari sumber resmi.

Menurutnya, karakteristik masyarakat Kota Kupang yang beragam menuntut pendekatan komunikasi yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

Informasi dari lembaga teknis perlu dikemas dengan bahasa sederhana agar mudah diterima dan mendorong masyarakat mengambil tindakan yang tepat.

Ia turut menekankan perlunya kejelasan kontak pengaduan, alur penyampaian laporan, pembagian tugas, serta dukungan anggaran dan pelatihan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar di lingkungannya.

Dalam kesempatan yang sama, desk iklim dan bencana sekaligus Kepala Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana kota Kupang, Elsje W. A. Sjioen, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa penguatan komunikasi kebencanaan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD, khususnya layanan informasi rawan bencana.

Ia menerangkan bahwa komunikasi kebencanaan perlu disesuaikan dengan situasi. Dalam kondisi normal, informasi dapat diberikan melalui sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.

Ketika terdapat potensi bencana, penyampaian informasi perlu diperkuat dengan peringatan dini berdasarkan informasi dari sumber resmi, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Elsje juga menyoroti pentingnya pemanfaatan informasi berbasis dampak agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan tingkat ancaman di wilayah tertentu.

Penyebaran peringatan perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan warga yang memiliki keterbatasan akses komunikasi.

Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, BPBD, kecamatan, kelurahan, serta unsur masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem tersebut.

Melalui diskusi ini, Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang mendorong terbentuknya sistem komunikasi yang terkoordinasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Sistem tersebut diharapkan tidak hanya mempercepat penyampaian informasi, tetapi juga memastikan masyarakat memahami ancaman dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan untuk melindungi diri serta lingkungannya. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  – CAPACities Indonesia mendorong pengembangan inovasi pengelolaan sampah dan edukasi perubahan iklim di Kota Kupang sebagai tindak lanjut pembelajaran dari Filipina.

Berbagai praktik yang dipelajari akan dikaji agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.

Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi, kepada media ini, Kamis, 16 Oktober 2026 menjelaskan bahwa kunjungan tim Kelompok Kerja (Pokja) perubahan iklim ke Filipina bertujuan untuk mempelajari strategi ketahanan iklim, manajemen risiko bencana, kebijakan pemerintah, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Selain belajar, rombongan juga berbagi pengalaman mengenai program dan pendekatan berbasis komunitas yang telah dilakukan di Kota Kupang.

Menurut Fransiska, salah satu pembelajaran menarik adalah praktik pengelolaan sampah melalui sistem penukaran sampah dengan kebutuhan pokok.

Di salah satu wilayah yang dikunjungi, masyarakat dapat menukarkan satu kilogram sampah dengan satu kilogram beras.

Praktik tersebut menjadi salah satu inovasi yang akan dikaji untuk kemungkinan penerapannya di Kota Kupang. Namun, sebelum diterapkan, perlu dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan, minat, dan respons masyarakat terhadap bentuk insentif yang ditawarkan.

Selain beras, bentuk insentif dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan warga, misalnya minyak goreng atau kebutuhan pokok lainnya.

Fransiska menilai, pendekatan berbasis komunitas penting agar program pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kegiatan sesaat, tetapi dapat mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dalam memilah, mengumpulkan, dan mengurangi sampah.

Di bidang pendidikan, CAPACities Indonesia juga melihat peluang untuk mengembangkan materi edukasi lingkungan bagi anak-anak.

Pembelajaran dari Filipina mencakup penggunaan modul dan buku kerja yang dilengkapi latihan agar anak-anak dapat memahami cara menjaga lingkungan dengan lebih mudah.

Materi tersebut akan dikaji untuk diadaptasi di Kota Kupang, khususnya terkait hubungan antara sampah dan perubahan iklim.

Anak-anak diharapkan dapat mengenali sumber sampah, memahami dampaknya terhadap lingkungan, serta mempelajari langkah sederhana untuk mengurangi sampah sejak dini.

Selain pengelolaan sampah dan pendidikan lingkungan, pertanian cerdas iklim menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian.

Pendekatan ini diharapkan membantu petani menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi iklim sehingga risiko gagal tanam, gagal panen, dan gangguan hama dapat ditekan.

Fransiska menjelaskan, tim telah melakukan evaluasi dan menyusun rencana aksi berdasarkan pembelajaran selama kunjungan ke Filipina.

Hasil tersebut akan menjadi bahan diskusi untuk menentukan program yang relevan dan memungkinkan diterapkan di Kota Kupang.

Ke depan, terdapat pula rencana untuk mengembangkan Pekan Iklim Kota Kupang pada tahun 2027. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang berbagi praktik baik dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan pihak swasta.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai upaya menghadapi perubahan iklim sekaligus melihat contoh penerapan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal.

Fransiska berharap pertukaran pengalaman antara Kota Kupang dan mitra di Filipina dapat terus berlanjut selama pelaksanaan program CAPACities Indonesia.

Dengan tindak lanjut yang terencana, pembelajaran dari Filipina diharapkan tidak berhenti sebagai pengalaman kunjungan, tetapi berkembang menjadi inovasi nyata yang memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mendukung ketahanan iklim di Kota Kupang. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  –  Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta yang akrab disapa Andre Otta, menyiapkan strategi komunikasi publik berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim.

Strategi tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan Pokja Perubahan Iklim, termasuk pembelajaran selama kunjungan ke Filipina.

Hasil pembelajaran itu dibahas kembali dalam rapat Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang untuk merumuskan langkah konkret yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Andre menjelaskan bahwa penyusunan strategi komunikasi tidak hanya berfokus pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pengukuran sejauh mana masyarakat menerima dan memahami pesan yang disampaikan.

Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui siapa saja yang telah menerima informasi, berapa banyak masyarakat yang memahaminya, serta faktor yang menyebabkan sebagian warga belum memahami informasi tersebut.

“Bukan hanya berbicara soal potensi bencana, tetapi kita juga berbicara soal iklim, karena bencana merupakan salah satu dampak dari perubahan itu,” jelas Andre pada Kamis (16/10/2026).

Ia menegaskan, evaluasi terhadap pemahaman masyarakat menjadi dasar untuk menentukan metode komunikasi yang lebih efektif.

Untuk itu, Pokja akan mempertimbangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan pihak terkait guna melakukan survei tematik di sejumlah wilayah.

Survei tersebut direncanakan menyasar kelompok masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk warga yang tinggal di kawasan pesisir dan wilayah rawan bencana.

Andre mencontohkan masyarakat nelayan yang membutuhkan informasi mengenai kondisi cuaca dan gelombang tinggi. Informasi tersebut penting agar nelayan dapat mengambil keputusan yang tepat sebelum melaut.

Selain itu, edukasi mengenai lingkungan juga perlu diperkuat. Kebiasaan membuang sampah ke laut, misalnya, dapat merusak ekosistem dan mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan.

Strategi komunikasi juga harus memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pendekatan khusus.

Penyampaian informasi perlu dirancang secara inklusif agar dapat diakses dan dipahami oleh semua kelompok.

Sementara itu, Program Manager CAPACities Indonesia, Fransiska Falentina Sugi, menjelaskan bahwa keberhasilan komunikasi publik perlu diukur dari kesesuaian informasi dengan kebutuhan masyarakat serta tindakan nyata yang dilakukan setelah informasi diterima.

Menurut Fransiska, sebelum informasi disebarluaskan, perlu dilakukan penilaian untuk memastikan materi yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran.

Ia mencontohkan, ketika ada informasi mengenai gelombang tinggi, nelayan diharapkan memahami risiko dan menyesuaikan aktivitas melaut.

Demikian pula informasi untuk petani harus berkaitan dengan kondisi musim dan jenis tanaman yang sesuai, sedangkan informasi menjelang musim hujan dapat mendorong masyarakat membersihkan lingkungan dan saluran drainase untuk mengurangi risiko genangan.

“Keberhasilan informasi bisa dilihat dari aksi yang dilakukan masyarakat setelah mereka menerima informasi tersebut,” jelas Fransiska.

Ia menambahkan, penyebaran informasi secara luas tetap diperlukan melalui media massa, media sosial, dan situs resmi pemerintah.

Namun, untuk tahap awal, pendekatan yang lebih terukur akan difokuskan pada 12 kelurahan sebagai wilayah percontohan dari total 51 kelurahan di Kota Kupang.

Di wilayah percontohan tersebut, evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, antara lain nelayan, petani, penyandang disabilitas, pemuda, mahasiswa, dan lansia.

Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat membantu pemerintah menyampaikan informasi melalui saluran yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat.

Kelompok nelayan dapat dijangkau melalui komunitasnya, pemuda melalui kampus dan organisasi kepemudaan, sedangkan kelompok lansia dapat dijangkau melalui lingkungan tempat tinggal maupun rumah ibadah.

Melalui pendekatan tersebut, Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang berharap strategi komunikasi yang disusun dapat menjangkau masyarakat secara lebih tepat sasaran.

Hasil evaluasi di 12 kelurahan percontohan nantinya dapat menjadi bahan pembelajaran untuk menyempurnakan strategi komunikasi sebelum diterapkan lebih luas di wilayah Kota Kupang.

Dengan demikian, komunikasi publik tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim. (MI)

Kupang, nwartapedia.com  –  Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Perubahan Iklim Kota Kupang, Wildrian Ronald Otta yang akrab disapa Andre Otta, mendorong penguatan strategi komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut disampaikan Andre Otta, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang, dalam rapat bersama Pokja Perubahan Iklim di ruang rapat kantor Dinas PMPTSP, Kamis (16/10/2026).

Dalam rapat tersebut, Andre menegaskan bahwa penyampaian informasi mengenai perubahan iklim tidak cukup hanya dilakukan melalui sosialisasi.

Pemerintah juga perlu memastikan informasi yang disampaikan benar-benar menjangkau masyarakat, dipahami dengan baik, dan mampu mendorong perubahan perilaku.

Menurutnya, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengetahui sejauh mana masyarakat memahami perubahan iklim, termasuk dampaknya terhadap lingkungan, kenaikan permukaan air laut, gelombang tinggi, serta berbagai risiko yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.

Pemahaman tersebut penting agar program edukasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan.

Andre menjelaskan, strategi komunikasi publik perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang sederhana, materi yang relevan, serta visual yang mudah dipahami.

Informasi yang terlalu teknis berisiko sulit diterima apabila tidak disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sebagai penerima pesan.

Untuk memperluas jangkauan informasi, berbagai saluran komunikasi dapat dimanfaatkan, mulai dari media online, media sosial, radio, papan reklame, hingga jaringan komunikasi di tingkat kelurahan, RT, dan RW.

Menurutnya, setiap saluran memiliki karakteristik dan jangkauan berbeda sehingga penyajian informasi perlu disesuaikan tanpa mengubah pesan utama yang ingin disampaikan.

Edukasi perubahan iklim juga perlu dikaitkan dengan persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan, pencemaran lingkungan, serta dampak perubahan kondisi cuaca dan laut.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan serta mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Andre turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, komunitas, media, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem komunikasi publik yang berkelanjutan.

Menurutnya, kerja sama tersebut perlu didukung pembagian peran yang jelas dan penyampaian informasi yang konsisten agar pesan mengenai perubahan iklim dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Selain penyampaian informasi, evaluasi terhadap respons masyarakat juga menjadi bagian penting dari strategi komunikasi publik. Pemerintah perlu mengetahui apakah informasi yang disampaikan sudah dipahami atau masih memerlukan perbaikan.

Evaluasi dapat dilakukan melalui survei sederhana, kuesioner, serta pengumpulan masukan masyarakat melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki materi, bahasa, visual, dan metode penyampaian informasi.

Melalui strategi komunikasi publik yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, Pokja Perubahan Iklim Kota Kupang diharapkan mampu memperkuat kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan dan membangun Kota Kupang yang lebih bersih, tangguh, serta berkelanjutan. (MI)