Kupang, nwartapedia.com — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendorong penguatan kerja sama antara Kupang dan Timor Leste untuk membuka peluang ekonomi baru di kawasan perbatasan.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi menjelang Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) VIII KADIN NTT yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Kamis (24/9/2026).

Ketua KADIN NTT, Bobby Lianto, mengatakan komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak di Timor Leste mulai dibangun dalam sejumlah bidang, tidak hanya perdagangan, tetapi juga pendidikan, kesehatan, olahraga dan pariwisata.

Bobby mengatakan, di bidang pendidikan telah terdapat komunikasi antara sejumlah sekolah di Kupang dengan sekolah di Timor Leste melalui kegiatan join class.

Sementara di bidang kesehatan, peluang kerja sama juga dapat dikembangkan antara klinik dan rumah sakit.

“Pendidikan kita sudah ada komunikasi, bahkan beberapa sekolah sudah langsung join class dengan sekolah lain. Di bidang kesehatan juga sudah ada komunikasi antara klinik dengan rumah sakit,” ujar Bobby.

Ia menambahkan, peluang kerja sama juga terbuka di sektor olahraga dan pariwisata. Berbagai bentuk hubungan tersebut dinilai perlu terus diperkuat agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat NTT.

Dalam diskusi tersebut, Ketua Dewan Kehormatan KADIN NTT sekaligus Senator DPD RI, Paul Lianto, menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara yang secara geografis dekat dengan NTT, khususnya Timor Leste dan Australia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Sony Libing, mengatakan pemerintah daerah bersama KADIN perlu memperkuat kajian dan komunikasi terkait peluang kerja sama dengan Timor Leste.

Ia menyebut, pembahasan juga mencakup konektivitas transportasi, termasuk peluang pengembangan penerbangan serta hubungan laut antara Kupang dan Timor Leste.

“Dengan KADIN, kita akan pikirkan lagi bagaimana kajian dengan Timor Leste bersama pemerintah maupun teman-teman KADIN,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi NTT, Linus Lusi, menilai kawasan perbatasan memiliki potensi pasar yang besar. Karena itu, pelaku usaha, khususnya UMKM, perlu dipersiapkan agar mampu mengambil bagian dalam peluang pasar tersebut.

Menurutnya, penguatan komunikasi dan negosiasi dengan mitra di Timor Leste menjadi salah satu kunci agar pelaku usaha NTT tidak hanya menjadi penonton ketika peluang ekonomi kawasan perbatasan semakin terbuka.

Sementara itu, Tim Percepatan KADIN NTT, Christofel Samara, menyoroti peluang yang muncul menjelang penyelenggaraan ASEAN Summit di Timor Leste pada 2029.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur di Timor Leste saat ini dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha NTT untuk mulai mempersiapkan diri dan membaca peluang sejak dini.

“Masih ada waktu untuk kita mempersiapkan diri. Kita harus bisa menangkap peluang ini dan berinteraksi lebih kuat sehingga NTT tidak hanya menjadi penonton,” ujarnya.

Christofel menilai momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi NTT sekaligus membuka peluang investasi dan kerja sama ekonomi lintas batas.

KADIN NTT berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan berbagai organisasi ekonomi terus diperkuat sehingga posisi strategis NTT sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Nusa Tenggara Timur menggelar Coffee Morning bersama Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelang Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) VIII KADIN NTT yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Kamis (24/9/2026).

Pertemuan tersebut membahas strategi penguatan ekonomi NTT, termasuk pengembangan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ), investasi, serta perluasan pasar internasional.

Gubernur Melki Laka Lena yang hadir secara daring dari Jakarta mendorong KADIN dan pemerintah untuk mengoptimalkan tiga pasar, yakni pasar internasional, nasional, dan lokal.

Menurut Melki, posisi NTT yang berbatasan langsung dengan Timor-Leste dan berdekatan dengan Australia menjadi peluang untuk memperkuat perdagangan lintas negara.

“Pada aras internasional kita harus mengoptimalkan rencana dan desain Free Trade Zone yang mau kita bangun di NTT,” ujar Melki.

Ia juga mendorong penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memperbesar kontribusi NTT terhadap perekonomian nasional.

Di sisi lain, pasar lokal juga perlu diperkuat agar pelaku usaha NTT mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Ketua Umum KADIN NTT, Bobby Lianto, mengatakan KADIN siap mendukung pemerintah dalam mempercepat rencana Free Trade Zone.

KADIN NTT sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan BP Batam dan KADIN Kepulauan Riau untuk mempelajari pengembangan kawasan perdagangan bebas, khususnya terkait kemudahan perizinan dan investasi.

Bobby menyebut penyusunan studi kelayakan awal Free Trade Zone NTT ditargetkan dapat diselesaikan tahun ini. KADIN juga siap membantu menjajaki calon investor.

Selain itu, KADIN NTT tengah membangun komunikasi dengan pelaku usaha dari Northern Territory, Australia.

Sekitar 15–20 pengusaha direncanakan berkunjung ke NTT untuk menjajaki peluang kerja sama.
Bobby juga mendorong terbentuknya konektivitas ekonomi Kupang–Dili–Darwin.

KADIN bahkan tengah menjajaki peluang penerbangan langsung Kupang–Dili menggunakan pesawat ATR.

Rapimprov VIII KADIN NTT sendiri dilaksanakan secara serentak bersama KADIN di seluruh Indonesia, baik secara tatap muka maupun daring.

Forum tersebut menjadi momentum konsolidasi dunia usaha untuk merumuskan program dan strategi penguatan ekonomi NTT. (MI)

Jakarta, nwartapedia.com — Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, kembali menerima penghargaan nasional. Tepat sepekan setelah menerima penghargaan sebelumnya, kali ini Kota Kupang meraih predikat Kota Terbaik I dalam Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026 wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua (Nusampua).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Christian Widodo dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan Rakornas TP2DD serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026, Kamis (24/9/2026), di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

FEKDI x IFSE 2026 berlangsung pada 24–26 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas otoritas dalam mendorong inovasi sistem pembayaran serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia.

Predikat Terbaik I TP2DD wilayah Nusampua menjadi bagian dari capaian Pemerintah Kota Kupang dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada elektronifikasi transaksi dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan P2DD 2026, Pemerintah Kota Kupang mengikuti berbagai tahapan evaluasi dan pendampingan pengisian Championship TP2DD.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Digitalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu fokus dalam transformasi tersebut. Pemkot Kupang terus memperluas penggunaan kanal pembayaran digital, seperti QRIS, layanan perbankan digital, dan kanal elektronik lainnya untuk mendukung pembayaran pajak daerah dan retribusi.

Selain sisi pendapatan, elektronisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) juga diterapkan untuk mendorong transaksi belanja dan pengeluaran pemerintah secara non-tunai.

Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) turut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Kupang dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Christian Widodo menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang yang telah bekerja menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang yang sudah berupaya dan bekerja secara baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta inflasi di Kota Kupang serta percepatan digitalisasi daerah dalam hal keuangan,” ujar Christian.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Kupang dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital.

“Terima kasih juga kepada BI dan OJK yang terus memberikan stimulasi kepada Pemkot Kupang dan seluruh masyarakat dalam pelaksanaan pertumbuhan ekonomi digital di Kota Kupang,” katanya.

Capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi Pemerintah Kota Kupang bersama Bank Indonesia, Bank NTT, OJK, pelaku usaha, serta masyarakat dalam memperkuat ekosistem transaksi digital di daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda nasional yang turut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bank Indonesia, serta pimpinan OJK.
Digitalisasi daerah menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan perekonomian.

Dalam rangkaian FEKDI x IFSE 2026 juga terdapat sesi yang membahas penguatan inovasi digitalisasi sistem pembayaran pemerintah daerah untuk mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bagi Pemerintah Kota Kupang, penghargaan sebagai Terbaik I TP2DD 2026 wilayah Nusampua menjadi bagian dari perjalanan transformasi digital yang terus dikembangkan.

Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkot Kupang untuk memperluas pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah. (*)

Kupang, nwartapedia.com — Perumda Air Minum Kota Kupang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kupang menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih Kota Kupang di tengah puncak musim kemarau.

Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang, Isidorus Lilijawa, S.Fil., MM, kepada media ini, Kamis (24/9/2026), mengatakan kondisi kemarau mulai berdampak pada debit sejumlah sumber air yang digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Isidorus, sebagian besar sumber air baku Perumda berasal dari sumur bor. Kondisi tersebut membuat penurunan debit air selama musim kemarau menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi.

“Dalam kondisi seperti sekarang, kita harus melakukan berbagai langkah dan rekayasa pengaliran agar pelayanan air kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Isidorus.

Ia menjelaskan, sejumlah sumur bor mengalami penurunan debit. Bahkan, terdapat sumber air yang untuk sementara tidak dapat digunakan.

Salah satunya sumur bor Liliba yang berada di sekitar TPU Liliba. Menurut Isidorus, sumur tersebut saat ini tidak lagi dapat dioperasikan karena debit airnya telah habis.

Untuk menjaga pelayanan kepada pelanggan di wilayah tersebut, Perumda melakukan rekayasa pengaliran dengan menghubungkan jaringan dari sumber-sumber air terdekat.

Selain itu, jadwal distribusi juga disesuaikan dengan kondisi ketersediaan sumber air.

Jika sebelumnya suatu wilayah mendapat aliran air hingga tiga kali dalam sepekan, dalam kondisi sumber air yang terbatas jadwal tersebut dapat dikurangi menjadi satu kali dalam sepekan.

“Ini kita lakukan supaya sumber air yang terbatas tetap bisa dimanfaatkan dan pelayanan dapat menjangkau wilayah lainnya,” ujarnya.

Isidorus mengatakan Perumda tidak memiliki sumber air pegunungan sehingga pelayanan sangat bergantung pada sumur bor. Karena itu, ketika debit sumur mengalami penurunan, pola distribusi harus disesuaikan agar pelayanan tetap dapat dilakukan.

Perumda juga terus mengoptimalkan sejumlah sumber baru, antara lain sumur bor di wilayah Belo dan Manulai 2.

Saat ini, terdapat sekitar 43 sumur bor yang menjadi bagian dari sumber pelayanan Perumda Air Minum Kota Kupang, ditambah sumber air permukaan melalui SPAM Dendeng.

Perumda Koordinasi dengan BPBD

Menghadapi puncak musim kemarau, Perumda Air Minum Kota Kupang juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II dan BPBD Kota Kupang untuk menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki.

Distribusi tersebut akan diarahkan ke titik-titik yang mengalami kesulitan mendapatkan akses air.

Isidorus mengatakan bantuan air melalui mobil tangki tidak hanya diperuntukkan bagi pelanggan Perumda, tetapi juga masyarakat terdampak kekeringan yang membutuhkan air.

“Pada prinsipnya dalam kerja kolaborasi dengan Dinas PUPR, dengan DLHK dan semua elemen, kita berusaha supaya di puncak-puncak musim panas ini kita tetap aman dan bisa saling topang satu dengan yang lain,” kata Isidorus.

Ia juga mengimbau masyarakat Kota Kupang untuk menggunakan air secara bijak dan hemat selama musim kemarau.

Menurutnya, menjaga ketersediaan air bukan hanya menjadi tanggung jawab Perumda, tetapi membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk dalam menjaga kawasan resapan dan sumber air baku.

BPBD Siapkan Distribusi ke 51 Kelurahan

Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Kupang, Ricko A. Umar, S.Sos., MM, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan langkah distribusi air bersih sebagai bagian dari penanganan dampak kekeringan.

Menurut Ricko, pendistribusian air bersih akan menyasar masyarakat di 51 kelurahan yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Kupang.

“Kami sementara berproses untuk melaksanakan distribusi air bersih. Ini karena sudah masuk puncak musim kemarau,” kata Ricko saat ditemui media ini.

Ia menjelaskan, distribusi air bersih akan dilakukan berdasarkan data yang disampaikan melalui pemerintah kelurahan.

Setelah menerima data, BPBD akan melakukan pengecekan atau survei untuk memastikan kondisi di lapangan sebelum menentukan lokasi yang akan mendapatkan bantuan air.

Ricko mengatakan hingga saat ini sudah lebih dari 30 kelurahan yang masuk dalam pendataan untuk kebutuhan distribusi air bersih.

Sementara itu, terdapat dua kelurahan yang belum memasukkan data karena memiliki kondisi penanganan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Ricko menegaskan bantuan air bersih tidak diberikan secara perorangan, tetapi diarahkan kepada kelompok masyarakat atau beberapa keluarga yang memang membutuhkan.

Masyarakat yang mengalami kesulitan air dapat menyampaikan data melalui pemerintah kelurahan. Selanjutnya, BPBD akan melakukan verifikasi di lapangan.

“Misalnya ada ketua RT atau pemilik tandon maupun bak penampungan yang memasukkan data melalui kelurahan. Kemudian BPBD turun melihat dan melakukan survei apakah memang benar membutuhkan distribusi air,” jelasnya.

Setelah dilakukan verifikasi, air bersih akan disalurkan kepada keluarga atau kelompok masyarakat di sekitar lokasi yang membutuhkan. (MI)