Junaidin Mahasan Pertanyakan Realisasi Bantuan Rp200 Miliar untuk Korban Gempa Flores

Kupang, nwartapedia.com — Penyaluran bantuan bagi korban gempa Flores menjadi perhatian serius Anggota DPRD Fraksi PSI DPRD Provinsi NTT, Junaidin Mahasan.

Ia mendesak pemerintah daerah memastikan bantuan yang telah dialokasikan benar-benar segera diterima masyarakat terdampak.

Junaidin menyoroti bantuan senilai Rp200 miliar yang disebut telah disalurkan pemerintah pusat untuk penanganan dampak gempa Flores.

Dana tersebut dikabarkan dialokasikan sekitar Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.

Namun, menurut Junaidin, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya warga yang membutuhkan bantuan dasar.

Ia mengaku masih menerima laporan dari masyarakat melalui telepon, WhatsApp dan pesan pribadi mengenai kebutuhan terpal, selimut, makanan, air minum serta kebutuhan mendesak lainnya.

“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” kata Junaidin kepada media ini pada Kamis (10/9/2026)

Karena itu, Ketua Fraksi PSI NTT tersebut meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan bahwa bantuan telah tersedia atau disalurkan, tetapi juga menunjukkan data secara terbuka.

Junaidin meminta pemerintah menjelaskan secara rinci jumlah dana yang telah diterima setiap daerah, nilai yang sudah direalisasikan, jumlah bantuan yang telah diterima masyarakat serta peruntukan anggaran tersebut.

Selain anggaran, pemerintah juga diminta membuka data persediaan kebutuhan darurat, seperti terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum.

“Wilayah mana yang sampai hari ini belum menerima bantuan juga harus dijelaskan,” tegasnya.

Menurut Junaidin, jika masih terdapat hambatan administrasi, proses pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban, pemerintah harus segera mencari solusi tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kecepatan karena masyarakat terdampak tidak dapat menunggu terlalu lama.

“Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Junaidin menilai keberhasilan penanganan bencana tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang telah diterima pemerintah.

Menurut dia, indikator terpenting adalah apakah masyarakat terdampak sudah mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasar secara layak.

“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” katanya.

Junaidin menegaskan pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran penanganan bencana bergerak cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. **