Kupang, nwartapedia.com –  Pemerintah Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terus mencari solusi penanganan sampah meski hingga kini belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS).

Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng sejumlah sekolah untuk memilah sampah sekaligus mengaktifkan kembali fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Gunung Sinae.

Lurah Naikolan, Redem Hardi, mengatakan selama ini masyarakat memanfaatkan layanan truk pengangkut sampah yang rutin berkeliling setiap minggu hingga masuk ke gang-gang permukiman.

Warga cukup menyiapkan sampah di depan rumah masing-masing untuk kemudian diangkut petugas dengan memberikan kontribusi biaya pengangkutan.

“Karena Naikolan tidak ada tempat pembuangan sampah, masyarakat bekerja sama dengan Dinas Kebersihan. Sampah tetap di depan rumah masing-masing, kemudian mobil yang angkut,” jelas Redem pada Kamis (10/9/2026).

Selain layanan pengangkutan, pemerintah kelurahan berupaya mengaktifkan kembali fasilitas pengelolaan sampah di kawasan Gunung Sinae yang merupakan hasil kerja sama dua gereja.

Menurut Redem, fasilitas tersebut sudah lama tidak beroperasi secara optimal karena belum memiliki kepengurusan resmi.

Ia bersama LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Karang Taruna, pegawai kelurahan, dan mahasiswa KKN telah meninjau lokasi sekaligus berdiskusi mengenai langkah pengaktifannya.

“Saya berinisiatif bahwa di masa saya ini, saya akan buatkan SK pengurus untuk bak sampah Gunung Sinae ini,” ujarnya.

Untuk mendukung pengelolaan sampah, Pemerintah Kelurahan Naikolan juga membangun kerja sama dengan sejumlah sekolah agar melakukan pemilahan sampah plastik sejak dari lingkungan pendidikan.

Sejumlah sekolah yang telah menyatakan kesiapan bekerja sama antara lain SD Oepura 1, SD Oepura 2, SD Naikoten, dan SMP Negeri 3.

“Saya janji untuk keliling di sekolah-sekolah. Saya bangun kerja sama, di mana sekolah memilah sampah plastik, ditampung, nanti yang jemput itu pengurus bak sampah,” kata Redem.

Sampah yang telah dipilah akan dikumpulkan di sekolah. Setelah jumlahnya mencukupi, pihak sekolah dapat menghubungi kelurahan atau pengurus untuk melakukan pengangkutan.

Pemerintah kelurahan juga menyiapkan motor sampah untuk mendukung pengangkutan apabila pengurus belum memiliki kendaraan sendiri.

Selain melibatkan sekolah, pemerintah kelurahan bersama LPM, Karang Taruna, dan masyarakat terus mendorong kegiatan kerja bakti di setiap RW.

Redem berharap kolaborasi tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih teratur dan berkelanjutan di Kelurahan Naikolan. (MI)

Kupang, nwartapedia.com — Penyaluran bantuan bagi korban gempa Flores menjadi perhatian serius Anggota DPRD Fraksi PSI DPRD Provinsi NTT, Junaidin Mahasan.

Ia mendesak pemerintah daerah memastikan bantuan yang telah dialokasikan benar-benar segera diterima masyarakat terdampak.

Junaidin menyoroti bantuan senilai Rp200 miliar yang disebut telah disalurkan pemerintah pusat untuk penanganan dampak gempa Flores.

Dana tersebut dikabarkan dialokasikan sekitar Rp20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.

Namun, menurut Junaidin, kondisi di lapangan masih menunjukkan adanya warga yang membutuhkan bantuan dasar.

Ia mengaku masih menerima laporan dari masyarakat melalui telepon, WhatsApp dan pesan pribadi mengenai kebutuhan terpal, selimut, makanan, air minum serta kebutuhan mendesak lainnya.

“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” kata Junaidin kepada media ini pada Kamis (10/9/2026)

Karena itu, Ketua Fraksi PSI NTT tersebut meminta pemerintah tidak hanya menyampaikan bahwa bantuan telah tersedia atau disalurkan, tetapi juga menunjukkan data secara terbuka.

Junaidin meminta pemerintah menjelaskan secara rinci jumlah dana yang telah diterima setiap daerah, nilai yang sudah direalisasikan, jumlah bantuan yang telah diterima masyarakat serta peruntukan anggaran tersebut.

Selain anggaran, pemerintah juga diminta membuka data persediaan kebutuhan darurat, seperti terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum.

“Wilayah mana yang sampai hari ini belum menerima bantuan juga harus dijelaskan,” tegasnya.

Menurut Junaidin, jika masih terdapat hambatan administrasi, proses pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban, pemerintah harus segera mencari solusi tanpa menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa penanganan bencana membutuhkan kecepatan karena masyarakat terdampak tidak dapat menunggu terlalu lama.

“Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Sekretaris Komisi II DPRD NTT, Junaidin menilai keberhasilan penanganan bencana tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran yang telah diterima pemerintah.

Menurut dia, indikator terpenting adalah apakah masyarakat terdampak sudah mendapatkan perlindungan dan kebutuhan dasar secara layak.

“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” katanya.

Junaidin menegaskan pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran penanganan bencana bergerak cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat. **